 Implementasi undang-undang 23 tahun 2014 implicasinya sejumlah kewenangan yang sebelumnya berada di Kapu Paten, salah satunya kehutanan beralih ke provinsi, itu diatur dalam Pasal 14 ayat 1, jadi kewenangan pelolaan hutan dibagi usat dan provinsi. Awalnya kan undang-undang 23 ini untuk mengurangi kewenangan di tingkat Kapu Paten. Kalau sebelumnya kan bandul descentralisasi ini sangat menguat di Kapu Paten terutama undang-undang 22 tahun 1999, kehutanan dikelola secara penuh oleh Kapu Paten. Begitu juga undang-undang 32. Lalu mengapa undang-undang 23 hendak mengurangi atau embatasi kewenangan Kapu Paten, karena memang seringkali disalahgunakan oleh Kapu Paten. Misalnya mengeluarkan perijinan untuk tambang di kawasan hutan, lalu ada persoalan suap soal perijinan pemanfaatan hutan. Tetapi undang-undang 23 seharusnya tidak memokul rata. Misalnya untuk kasus gunung kitul, berbagai kebijakannya justru berhasil memfasilitasi pengembangan hutan rakyat. Misalnya kalau menurut undang-undang 41 tahun 1999 disaradkan 30 persen untuk menuhi syarat sebagai kawasan hutan yang menuhi syarat ikologis, 30 persen itu harusnya tertutupi oleh kayu. Nah, di gunung kitul atau DI kawasan hutan negara itu tidak mencukupi sampai 30 persen. Tetapi kan tertolong oleh hutan rakyat yang 42 persen menutupi area sehingga menuhi syarat syarat ikologis pelampo dari 30 persen karena hutan rakyat. Artinya betapa besar kontribusi hutan rakyat bagi kelas tarian ikologis? Tentu peralahan kewenangan itu tidak semudah seperti membalikkan pelapa tangan. Misalnya temuan kami di gunung kitul terjadi ke tidak jelasan, misalnya soal aset tahura. Karena secara terang benerang dalam undang-undang 23 tahun 2014 kewenangan yang masih tersisa itu tahura. Tetapi ini uniknya jokja. Ini masih perlu diidentifikasi lebih lanjut. Ada argumentasi dari provinsi bahwa tahura itu berada di atas Sultan Gron. Kalau tahura itu berada di Sultan Gron, maka yang berlaku adalah undang-undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DI. Karena undang-undang 13 tahun 2012 memberikan keistimewaan kepada provinsi untuk mengatur pertanahan. Lalu dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 32 apa yang dimasuk pertanahan. Jadi ke Sultanan itu dianggap sebagai subyek hukum yang punya hak milik yang meliputi tanahnya baik di dalam keperapun atau pun di luar keperapun di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Nah kalau demikian kalau tahura memang betul berada di atas Sultan Gron, maka terjadi konflik antar-undang-undang apakah tahura harus dikololah oleh Gapupaten atau oleh provinsi? Pertanyaannya itu dan secara de facto memang dikololah oleh provinsi. Ada dua pendapat hukum yang saling berseberangan. Pendapat yang pertama mengasumsikan tidak ada tanah negara di DI. Artinya tanah di DI ini adalah Sultan Gron. Ada yang berpendapat ya tahura itu tidak boleh di atas tanah milik. Sehingga perlu ada clarifikasi misalnya apakah ketika surat penetapan atau surat penunjukkan penetapan tahura apakah ada atau melalui kekancingan misalnya. Kalau melalui kekancingan ya itu berarti Sultan Gron tapi menjadi aneh kalau menurut saya tahura yang status hukumnya kawasan lindung yang berfungsi konservasi harus di atas tak milik walaupun atas nama Sultan Gron. Nah ini yang perlu diklarifikasi itu bisa dilihat dalam letter C di desa untuk membuktikan untuk melarifikasi status tanah itu atau melihat hasil inventarisasi BB Anton 93 bersama pemerintah DI karena Sultan atau temuan BB Anton itu ada sekitar 36.750 hektar yang diidentifikasi sebagai Sultan Gron dan itu sangat besar. Jumlahnya yang terbesar justru ada di gunung kita. Jadi saya pikir melihat konflik hukum yang tidak jelas seperti ini ini sama-sama kuat orang yang menganggap bahwa tahura kabupaten harus ada di kabupaten karena juga di kunci oleh peraturan yang mengatur sangat penis menyebut tahura yang bersikala kabupaten harusnya ada di kabupaten tapi di satu sisi karena tanahnya Sultan Gron harus berlaku undang-undang istimewa. Saya pikir persoalan seperti ini bisa diselesaikan secara dialogis. Tadi misalnya dalam dialog baik dinas kabupaten maupun provinsi misalnya ini bisa diselesaikan secara tradisi cukup dengan wedangan sarasehan seperti itu. Ini akan menguras energi kalau sama-sama mengaturan yang sama-sama kuat. Jadi kalau tausirnya berbeda apa yang diperlukan begitu. Ya kan? Ya duduk bersama wedangan ya sambil ngobi misalnya seperti itu. Tetapi memang itu juga tidak menyelesaikan persoalan karena kuncinya sebenarnya berada di Sultan.