 Menyikapi undang-undang yang sebenarnya menurut pandangan saya belum ditindak lanjutkan peraturan-pelaksana yang memang harus ada kalau mengacu pada undang-undang 12,010, harusnya pengelolaan hutan itu berjalan seperti semula itu di secara letterlock diatur di A23, kemudian ditindak lanjutkan dengan surat-surat Egaran Menteri Maupul, Menteri Linguah Hidup pengelolaan hutan itu ya tadi berdasarkan surat Egaran tadi sesungguhnya tetap berjalan sampai saat ini karena di surat Egaran Menteri itu menyatakan pemberian izinan pecah butan pada pandan namun kemudian dengan tetap memperhatikan tahapan proses yang sudah dilalui dengan mutamakan proses yang selama undang-undang 23 belum ada atau mungkin juga undang-undang peraturan pelaksana dari undang-undang itu belum ada proses ini tidak boleh mati tidak boleh vakum karena menjaga kepastian usaha juga ya untuk kepastian usaha yang sudah berjalan sebagai sebuah proses di daerah selama ini dalam konteks pengelola hutan kalau dari daerah-daerah yang tidak spesifik seperti Jogja yang saya sarankan sih sesungguhnya karena sudah ada surat Egaran tadi seharusnya Gubernur itu mengeluarkan surat Egaran juga menindak lanjutin arahan dari mendagri maupun Menteri Leuk Ningguan hidup bagaimana seharusnya kabupaten menyikapi undang-undang ini artinya menindak lanjutin statement yang ada dalam surat Egaran kedua itu terkeluarkan saja itu untuk Bupati bisa bersikap atas keluarnya undang-undang ini karena rambu-rambu pengelolaan yang dikeluarkan lewat surat Egaran Menteri ini clear loh, clear artinya tetep lah berjalan kemudian mungkin karena Bupati Ragu harus bagaimana berbuat atau dinas-dinas kabupaten bagaimana membuat saya sarankan lewat surat Egaran juga tentu dikonci dengan mengikuti proses tahapan yang sudah dilalui sesuai dan ketentang peraturan perundangan kita boleh bilang sesuai ketentang peraturan perundangan itu akan aman karena faktanya memang peraturan regulasi teknis dalam soal pengelolaan ini sampai saat ini undang-undang dua-tiga ada belum ada satu pun yang dicabut malah dari kemendagri juga menjarankan berupa peraturan gubernur saya bilang itu tidak bisa karena peraturan gubernur itu lewat mekanisme DPRD kalau kita lihat kesejarahan status kepemilikan tanah itu memang tidak bisa kita pungkirin bahwa itu adalah tanah, sultanan, topaku alaman, lewat, udah diguatkan lewat undang-undang kesimewaan, nah kalau misalnya kita terkait dengan pengelolaan hutan yang sudah ada di atas di atas tanah yang adalah tanah kesultanan tentu ini harus ada kompromis lebih dalam mungkin bisa langsung dirujukkan dalam sebuah peraturan daerah bagaimana menjembatannya kepentingan masyarakat yang berada di atas tanah kesultanan atau karipatan paku alaman ini supaya apa yang diperintahkan undang-undang kita hingga undang-undang dasar bahwa semua tanah yang ada dalam bumi air dan kekayaan alam di atasnya itu dimanfaatan untuk masyarakat demi kesejahteraan sesuai dengan apa yang ada di undang-undang dasar 33 kemudian turun di undang-undang dasar undang-undang 41 lalu kemudian turun lagi ke filosofi ini turun lagi ke penjelasan undang-undang 23 juga jadi apapun yang kita kelola sesungguhnya demi kemaslahan hatan seekslusif apapun tanah itu sesungguhnya yang harus kita lihat adalah kepentingan lebih besar disini ada kepentingan masyarakat bagaimana masyarakat yang selama ini berada di atas itu faktalnya ada disana sementara secara kepemilikan ini adalah milik kesultanan satu-satunya jalan memang kita harus jalan-jalan tanah bagaimana supaya hak ini tidak terambil oleh hak yang lain demikian sebaliknya ada slot bagi hasil memang sedang merumuskan selalu perdais tadi kan dalam kaitannya siapa mendapat apa siapa melakukan apa kalau soal berada di tangan provinsi itu soal kemauan semua pihak ada harus keihlasan ada harus gaher kerelaan tapi kemudian manfaatnya itu bagaimana yang siapa memproleh apa atas manfaat pengelolaan yang ditanggap di daerah Ismail Yogyakarta nih pemerintahnya apakah itu bentuknya karena di tanah kesultanan lalu kemudian eksklusif atau ada ada skema bagi hasil seperti yang disuarkan di undang-undang 23 kalau kita lewat kita fakta ini tidak bisa kita pungkirin tapi kemudian kita fakta undang-undang 23 juga membunyikan ada ada skema bagi hasil kita gabung ini menjadi sebuah kepentingan bersama saya kira nanti akan ada porsi pembagian hasil rakyat tetep memampakkan mana untuk pemdaya apa pemerintah daerah kemudian sebagai pemilik hak tanahnya kesultanan memproleh berapa persennya saya kira ini yang harus kita rembuk duduk bersama itu soal ini tapi jangan salah rakyat yang memanfaatkan tanah ini mereka melewati mekanisme yang diatur undang-undang keutanan pipi 6 disini juga berlaku pipi yang mengatur tentang teknis predarannya bagaimana itu kan rujukannya bukan undang-undang khusus tetep undang-undang yang bergerak di sektor keutanan artinya apa semua pihak semua pihak harus mengerti ini harus memalumi ini fakta kita dalam moda NKRI tidak ada eksklusifisme ini