 Pertama, kita harus menyambangkan persepsi baik itu menyangkut peraturan pusat daerah daerah dan es-propensi maupun keopaten kepada para pihak. Karena, tanpa ada persepsi yang sama atau peraturan yang synergis entara kepentingan pusat dan daerah, saya rasa RAD dan GRK tidak bisa berjalan dengan baik. Apabila kegiatan yang menyangkut RAD dan RK ini tidak, dimasukkan ke dalam rencana pembangunan daerah yang dituangkan pada di dalam rencetrak setiap SKPD terutama dengan sekutanan dan insansi terkait, saya rasa kita tidak akan bisa melaksanakan itu tanpa ada synergisitas antara kepentingan pembangunan daerah melalui SKPD itu. Karena di situ ada menyangkut masalah penganggaran karena setiap kegiatan yang akan dilaksanakan RAD terkait dengan RAD dan GRK ada konsultasi anggaran yang harus kita anggarkan untuk melaksanakan kegiatan itu. Ya mungkin itu artinya untuk melakukan evaluasi sebenarnya merek terima itu yang sampai perijinannya terbukan tidak sesuai dengan selaras pembangunan dengan pembangunan lingkungan karena biar bagaimanapun ekscelerasi pembangunan pembukaan wilayah dan kawasan terutama kawasan hutan itu konsekuensinya berdampak riser kepada lingkungan. Nah ini juga harus perlu di evaluasi dengan adanya moral terima itu kan ingin meng-evaluasi dan melihat kembali sejauh mana dampak yang ditimukan oleh apa namanya pembukaan-pembukaan kawasan itu terutama terkait dengan pembukaan wilayah untuk pembangunan. Ya memang harus perlu merutermin karena jangan sampai kita membuat bijakan nanti kebablasan gitu kan karena sekarang terutama perjianan-perjianan terkait dengan pembangunan kawasan yang menyangkut perjianan HP, HTI, perkebunan dan tambang itu berlampak besar kepada apa namanya pengaruh mitigasi atau penambahan dampak emisi karbon. Jadi kalau memang merutermin itu dilihat hasil kajian dampaknya masih di bawah amang batas tidak berpengaruh besar kepada dampak lingkungan saya rasa dengan catatan itu pemerintah bisa mencaput kembali moral terima itu.