 Kebijakan yang sekarang, misalnya program-program sosial, program-program sosial akan dikembangkan di wilayah sekitar 12,000 juta hektar ya. Itu satu kebijakan yang seharusnya dilakukan sudah lama. Tapi kita masih punya kendala ya, jadi masyarakat pasti tidak dipercaya, lalu yang lebih dipercaya adalah korporasi. Jadi kalau dilihat data lagi sangat timpangkan, jadi kurang dari 2 juta hektar itu sudah punya ijin, HKM, Hutan Desa, HTR. Mungkin data-nya sekarang berubah karena tiap hari pasti berubah ya. Tapi kita lihat lagi lebih dari 35 juta hektar, hutan, negara itu pengelolaannya di tangan korporasi. Tadi ada sumber yang menyebut yang timpang sekali gitu ya. Sementara data statistik lain menunjukkan tadi wilayah-wilayah itu, terutama yang dikuasai lo korporasi, wilayah-wilayah yang temiskin, tingkat pedidikan rendah, kematian ibu melahirkan tinggi, kematian bayi dan balita tinggi, kurang gizi, perkahwinan anak tinggi, perdagangan anak, manusia, terutama permona anak mulai tinggi. Artinya itu harusnya kemudian bisa dilanjutkan, bukan cuma orang-orang yang berpikir tentang hak masyarakat adat dan masyarakat lokal tentang pengelola hutan, tapi saya ingin mengusulkan, harusnya dipikirkannya lebih ketingkat yang jauh lebih besar, terkait dengan paradigma pembangunan di negara ini. Kebijakan yang sebelumnya menganggap masyarakat adat, masyarakat lokal itu tidak ada, itu kan kebijakan pembangunan yang lebih bertumpu pada eksploitasi seberdaialam ya. Jadi mengejar pertumbuhan ekonomi, pokoknya pertumbuhan ekonomi yang kemudian mengemaskan korporasi, tapi meninggalkan rakyat. Tahun ini kita, Indonesia akan merayakan 70 tahun kemerdekaan. Satu umur yang, well, kalau dibandingkan negara maju belum ya, tapi ini tidak mudah lagi. Tapi kita itu masih menghadapi situasi yang menyedihkan, terkait dengan wilayah yang kita anggap, itu wilayah yang kaya dengan sumber dehutan, itu kita tahu bahwa makin menyimpit ya. Kalau pada era orde baru kita tahu, pemegangnya adalah perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan ijin. Tapi kemudian berikutnya, bukan cuma perusahaan, tapi juga ada banyak pihak-pihak lain yang menunggangi, itu ada para ilegal ogre dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu adalah terkait dengan mafiha pencurian kayu dan lain sebagainya. Nah, terhainnya sebut miris karena makin menyimpit, tetapi yang terlebih miris adalah wilayah-wilayah yang diklaim sebagai hutan negara, dan kemudian wilayah itu sebelumnya kaya akan sumber dehutan dan sumber elam lainnya, itu kalau, piksa ada data statistik, ini bukan cuma asumsi, ini data, ya. Mereka miskin, tingkat pendidikannya rendah, kemudian tingkat kesehatannya rendah. Piksa lagi, tingkat kesehatan reproduksi, rendah. Angka, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan terkaitan dengan fungsi reproduksi, ya. Kalau kaitannya dengan perempuan, kesehatan reproduksi perempuan antara lain, terkait dengan ketika dia hamil melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan, di wilayah-wilayah yang kita sebut itu adalah hutan negara dan kaya akan sumber dehutan, tinggi, kematian bayi, kematian balita, tinggi, kurang gisi, tinggi. Ada lagi data, perkawinan anak. Jadi perkawinan dibawa umur 16 tahun. Tinggi. Ini, ini, ini gimana, ada data lagi? Data lagi adalah, ternyata wilayah-wilayah itu juga mulai menjadi wilayah sumber perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak. Dan kita tahu penyebabnya apa. Penyebabnya yang sudah kita banyak tahu adalah, ternyata kemudian wilayah-wilayah itu banyak di eksponitasi oleh pihak-pihak memegang model besar. Isu yang sudah dicoba diangkat oleh teman-teman aktifis, akademisi, maupun juga teman-teman dari pemerintah, lembaga-pemerintah, lembaga negara lain yang sangat berfikir maju, ternyata pengakuan atas hak masyarakat adat, masyarakat lokal, terkait dengan penggak sumber dehutan itu bukan cuma sebuah apa. Jadi, oh ini pemerintah sudah waktunya ini keharusan kalau negara ini ingin wargan negaranya bisa memperoleh haknya. Hak untuk hidup lo, bukan cuma hak untuk hak hidup. Masa kita kalah sama kambuja, masa kalah kita sama Vietnam atau negara-negara ASEAN lainnya sudah mendauli kita terkait pendidikan, kesehatan umum, kesehatan reproduksi, perkawinan anak. Ada hubungannya, nah sehingga buat saya, upaya-upaya untuk mengakuan hak masyarakat adat, hak masyarakat lokal terkait dengan penggak sumber dehutan dan sumber dea lain-lainnya itu menjadi prasyarat kalau negara ini memang mau memaknaik kemerdekaannya sudah 70 tahun dan mau maju. Nah, terkait dengan sekarang ada rencana, jadi ini bukan rencana yang baru, sebetulnya ini adalah hasil perjuangan lama sekalian, kawan-kawan memperjuangkan agar kebijakan pemerintah bisa tidak, jadi kebijakannya bisa memang memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk mengolah sumber dea-hutan. Dan kita yang tinggal di kota ini jangan melihat, oh iya itu bukan urusan gue, kalau untuk anak muda nih, kalau yang melihat tanyaan ini, ini kibuan-kibuan kita semua, kita yang di kota itu memakai produk-produk yang berasal dari wilayah-wilayah yang di ekstraksi atau di eksploitasi lo, jadi kita harus ikut juga bertanggungjawab. Di tiket nasional sekarang ada sebuah paradigma baru ini sebuah sebagai Sustainable Development, artinya bukan baru juga ya, sebuahnya sudah berkembangkan mulai akhir tahun 70-an, tapi ini sudah menjadi wacana yang harusnya sudah segera direbut oleh pemerintah Indonesia, jadi di realisasi kan, jadi jangan sampai kita kemudian ikut skema itu tapi sekedar apa namanya di tiket wacana, tapi tidak betul-betul dimasukkan ke dalam kebijakan. Jadi rasanya ini waktu yang baik, 70 tahun ini, dan kita punya pemerintahan yang boleh dibilang sebetulnya sebelumnya menderekarasi kan ingin hadir ya, jadi ingin agar pemerintahannya bisa membawa negara hadir di tengah rakyat, ini waktu yang tepat.