 Menjelang pelaksanan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada tahun 2017, masih tersirat ketidak siapan dan kebingungan para pemerintahan daerah tingkat 2 atau setara kabupaten untuk melepaskan kewenangan termasuk kewenangan pengelolaan hutan kepada provinsi. Hal ini juga dialami oleh kabupaten gunung kidul provinsi daerah istimewa Jogjakarta menyangkut masalah kewenangan pengelolaan yang belum juga menemukan titik kesepakatan. Kalau saya senerung itu dikelola di kabupaten saja, di tingkat 1 saja. Karena lokasinya silas itu. Tapi kalau tingkat provinsi ada suatu hal yang bagaimana dan programnya bagaimana dan nantinya bagaimana. Baik itu kalau tahura itu nantinya seandainya ada masukan um, seandainya itu masuknya ke daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Nanti kalau ada dana masuk, pendapatan itu pendapatan daerah, itu kan harusnya ke daerah. Kita mencoba memfasilitasi stakeholder di kabupaten untuk duduk bersama, menyepakati kira-kira usulan apa yang disepakati oleh pemerintah kabupaten untuk dibawa ke provinsi dan bicara dengan stakeholder yang ada di provinsi, kira-kira kesepakatan yang mau seperti apa. Jadi selama ini memang sepertinya belum terjalin komunikasi di antara stakeholder yang ada di kabupaten dan untuk memperjelas sebenarnya dukungan pemerintah kabupaten itu seperti apa. Dan juga belum ada kira-kira pertemuan yang multi pihak di tingkat provinsi antara kabupaten sendiri dengan provinsi itu belum pernah ada. Jadi karena OP kita mencoba memfasilitasi diskusi yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk pengelalaan tahura setelah penatapan undang-undang 23 untuk duduk bersama dan membiarkan solusi yang kira-kira bisa diterima oleh semua pihak. Dalam upaya mencarikan solusi, SIVOR bersama-sama dengan Pogyah Hutan Rakyat Lestari dan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Madah yang bergabung dalam proyek riset kanopi mengadakan diskusi multi pihak bertajuk, arahan pengelolaan hutan Pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 di ruang rapatkan torbupati kabupaten gunung Kidul pada tanggal 8 Maret 2016. Yang selas dampaknya bagi kami di Dines Kehutanan Kabupaten Gunung Kidul adalah kepenangannya tinggal taman hutan rakyat. Kemudian hutan rakyat ini menurut undang-undang 23 juga dikelola oleh provinsi. Jadi kami hanya mengelola taman hutan rakyat, tetapi sampai saat ini kecelasan untuk pengelolaan ini menurut undang-undang juga belum ada. Kalau kaitannya dengan dita lanjut, menurut demat saya segera saja kita bentuk satu komunikasi. Seperti itu menjemput di satu korum yang kemudian negalikasnya kuat. Solusinya juga jelas. Pertama, ada unsur kementerian utbun. Kedua, pengelolaan Hutan Rakyat Lestari. Tiga, kasur hutanan. Kemudian Fakultas Suku Mugem. Kemudian rekan-rekan yang berada di NGO yang peduli dengan perusahaan lukung Pertanahan dan tetuk dengan demgakun itu. Supaya nanti kita bisa mengkacis secara komporenci independent dan berindakasi pada kembalikan semana pengelolaan anak apapun namanya. Itu kepada puna-punang dasar 1915, asal 33. Diskusi diakiri dengan aspirasi dari para peserta tentang pentingnya pemetaan kewenangan untuk mendapatkan kejelasan status pengelolaan taman hutan raya bundar secara formal. Masukkan hasil diskusi ini selanjutnya menjadi bahan diskusi di tingkat provinsi yang berlangsung tanggal 10 Maret 2016 di Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada.