 Mohon Ijin yang mulia, acara akan segera dimulai. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Salam pancasila, salam konstitusi. Yang terhormat, dekan fakultas sukung Universitas Patimura, Dr. RJ Akiwin S.H.M. Hukum, yang mulia, Dr. Daniel Yusmik Pancaz Tak Kifuk S.H.M.H, Hakimak Kamak Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Ibu Panitya, DS Natalis 67, Fakultas Sukum Universitas Patimura, serta yang saya cintai, Bapak Ibu Sodara Sodari, Peserta Kulia Umum yang hadir di saat ini. Hari ini kita akan mengikuti bersama Kulia Umum dengan tema Pemilihan Umum Cerdas Menuju Indonesia Maju. Ada pun susunan acara di saat ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat Kulia Umum dan yang kelima penutup. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin diselahkan berdiri. Hadirin diselahkan duduk kembali. Sambutan oleh dekan Fakultas Sukum Universitas Patimura, sekaligus membuka kegiatan Kulia Umum di saat ini. Pada Bapak diselahkan. Terima kasih, moderator. Yang terhormat, yang mulia, Dr. Daniel Hakim Makkamak Konstitusi, yang saya hormati Panitya DS 67, Fakultas Sukum tahun 2023. Para dosen yang baik yang hadir, maupun melalui sumb, seluruh sedara mahasiswa yang berbahagia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Di pagi ini, kaya bersyukur bahwa Makkamak Konstitusi boleh mengizinkan salah satu hakim agung, hakim Makkamak Konstitusi yaitu yang mulia, Dr. Daniel, untuk memberikan Kulia Umum. Ini satu catatan penting bahwa baru pertama kali, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti Kulia Umum dari yang mulia, Dr. Daniel, hakim Makkamak Konstitusi. Tema yang dipilih adalah pemulihan omong cerdas menuju Indonesia maju. Kita belum masuk lagi tahapan-tahapan pemilu, tetapi sudah banyak beredar informasi baik melalui media cetak, media online, bahkan di YouTube. Semua rakyat Indonesia sementara menanti siapa pasangan Prabowo, siapa pasangan Ganjar Pranowo. Sebagai orang yang nanti menjadi peserta atau menjadi pihak yang terlibat dalam pemilihan umum di tahun 2024, tepatnya di Hari Valentine's Day ya, 14 sebuah bari 2004. Nah, anda bukan cuma diminta cerdas. Jadi, cerdas di sini diminta bukan anda sebagai, atau anda dan saya sebagai pemilih, tetapi peserta, bahkan Makkamak Konstitusi pun diminta cerdas. Kenapa? Saya mau katakan bahwa melihat sebagai pemilihan cerdas, anda akan melihat calon-calon atau capres maupun cawapres, bukan dari mana dia berasal, apakah dia itu beragama apa, dia suku apa, dia golongan apa. Karena negara ini tidak akan pernah bisa sampai dia hilang dari muka bumi ini tetapi neka Tunggalika. Yang dikatakan pemilih cerdas, dia akan mengesampingkan itu. Dia akan melihat bahwa oh figur ini akan mampu membawa aspirasi figur ini atau capres, cawapres inilah yang bisa membawa Indonesia menuju tahun 2045, menuju Indonesia emas. Itu kita yang sebagai pemilih. Peserta pemilih pun harus cerdas. Iya kan? Peserta pemilih pun harus cerdas, kemudian bersikap profesional, menerima apa pun hasilnya. Apapun hasilnya kalau kalah ya kalah. Karena kalau kita lihat trend dari pemilih ke pemilih, itu menjadikan Makkamak Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk menyelamatkan atau sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya kalau dia cerdas. Dia tidak perlu lagi ke Makkamak Konstitusi. Kenapa? Karena dia sudah tahu bahwa dia tidak mungkin mengenangkan masalah tersebut di Makkamak Konstitusi. Kata kan jumlah suara atau ada hal-hal yang lain. Kalau anda cerdas, anda melihat kalau anda putar lagi YouTube pilpres kemarin, bagaimana konstalasi, bagaimana dinamika yang berjalan dan sebetulnya tidak perlu lagi ada gugatan ke Makkamak Konstitusi. Nah ini yang dibilang bahwa cerdas pemilih, cerdas peserta pemilih dan juga cerdas dari Makkamak Konstitusi. Saya bilang kenapa Makkamak Konstitusi juga harus cerdas. Jangan sampai Makkamak Konstitusi hanya menerima perkara yang sebetulnya di mata Makkamak Konstitusi ini tidak perlu di, ini pasti kalah atau ini sangat tidak memenuhi syarat. Nah sehingga diharapkan saya mengusuhkan melalui yang mulia Dr. Daniel bahwa MK ini harus memberikan sosialisasi dan memberikan tips-tips bagi peserta pemilih, baik pilek maupun pilpres. Kalau anda mau gugat, ya anda memberitikan faktor-faktor ABC dan seterusnya. Nah sehingga kita tidak lagi ribut, kita tidak lagi ribut, orang akan berbicara sementara kalah saya akan ke MK. Karena bintang terakhir, karena keputusan MK itu final dan mengikat. Tidak lagi ada upaya lain. Nah jadi kalau kita memasuki era Indonesia mas, ini bukan cuma bicara soal ekonomi, bicara soal politik, tetapi hari ini kita bicara soal pemilihan umum. Sehingga betul-betul orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang serdas, yang bisa membawa negara ini menuju Indonesia emas 2045. Nah ini yang perlu saya tekankan, sehingga mindset kita, mindset saya pribadi, saya tidak lagi mau lihat siapa katakan lah untuk calek DPRRI. Saya memilih mungkin orang itu saya sudah menentukan sikap, orang itu mungkin tidak seiman dengan saya. Dia itu bukan dari orang meluku, tetapi saya melihat bagaimana dia bisa membawa meluku ini atau aspirasi rakyat meluku ini untuk di tingkat nasional dan bisa memperadampak yang positif bagi provinsi ini. Karena kita tidak bisa lagi bineka tunggal ikut harga mati, NKRI harga mati. Nah jadi politik-politik identitas itu pun perlu Anda cermati baik-baik sebagai masiswa, ya kan sebagai kaum intelektual, harus bersikap profesional. Karena Anda lah yang menentukan kita bisa masuk Indonesia emas 45 atau tidak? Masuk Indonesia 45 harus kita siapkan anggota legislatif atau anggota DPRRI, DPRD, provisi kabupaten kota dan juga Presiden Bu Benur, Wali Kota, Bupati, yang bisa membawa kita menuju Indonesia emas 45, BORI 45. Saya kira ini catatan dari saya, sekali lagi saya hocam terima kasih kepada Yang Mulia, Doktor Dengar Hakim Mahkamah Kesistusia, dan Paneetia terima kasih sudah berupaya untuk di tahun 67, dia sekali ini dengan keseterhanaan bisa membawa atau menghadirkan Hakim Mahkamah Kesistusia dan juga kegiatan-kegiatan yang edukasinya sangat baik untuk kita karena dalam beberapa bulan lagi, kita sudah harus menyiapkan diri sebagai peserta pemilihan umum yang cerdas. Sekiripu dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat minggu di semina dan memandangkan mengucapkan puji seburga di ratuhan emal kuasa, saya membuka dengan resmi kuliah umum, pakutas utumpati dengan topik pemulihan umum cerdas, penuhi Indonesia maju yang nara sumbernya Yang Mulia, Doktor Dengar Hakim Kesistusia, Hari ini, Rabu 20 September 2020, Tiga Semoga Tuhan yang mengangkuasa, menyertai dan memberkait kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian sialom. Selanjutnya, kegiatan kuliah umum dengan tema pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju, akan dipandu oleh Bapak Garciano Nirahua SHMH kepada Bapak diselahkan. Ya, Selamat pagi. Terima kasih beri tepuk tangan untuk emci kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Sosias Tuna Mudaya, salam kebajikan, salam pancasila, salam konstitusi. Bapak Ibu Hadirin sekalian, perkenalkan saya, Garciano Nirahua, SHMH, Moderator Sisi pada hari ini. Mari kita bersyukur untuk kesempatan-kesempatan baik, kesehatan, rejiki. Untuk itu kita bisa terus meningkatkan produktivitas kita. Mari kita berikan aplos untuk para Hadirin yang sudah hadir baik secara online maupun offline. Baiklah, acara hari ini adalah rangkaian kegiatan untuk menyongsong DS Natalis Fakuta Sukum, dan seperti Murayang ke-67, pada tanggal 3 Oktober 2023 nanti. Untuk itu topik yang akan gua bahas hari ini adalah pemilihan umum cerdas menuju Indonesia maju dengan Nara Sumber yang mulia hakim Dr. Daniel Yusmik Pancestaki Vuk, SHMH, hakim Makamak Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih yang mulia sudah melahunkan waktunya untuk ada di tengah-tengah kesibukan bersama rengen kami. Kemudian yang mulia Dr. Daniel ini adalah utara pertama entity yang menjapat sebagai hakim prostitusi. Beliau lahir pada tanggal 15 Desember 1964. Beliau menyelesaikan studi S1 ilmu hukum, Universitas Nusa Cendana Tundana di Kupang pada tahun 1990. Kemudian menjutkan S2 ilmu hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan S3 ilmu hukum, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Sebelum diangkat menjadi hakim konstitusi, beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultasukum Universitas Kresen Indonesia dan di Fakultasukum Unika Atma Jaya. Dan selama menjadi dosen di Unika Atma Jaya juga, beliau pernah dipercaya sebagai wakildekan Fakultasukum. Jadi sebelum menjadi hakim konstitusi, beliau juga pernah menjadi akar demisi. Nah, oleh karena itu, beliau juga sebelum itu berkecimpung di dunia aktivis. Beliau tercatat pernah aktif dalam gerakan Masiswa Kresen Indonesia atau GameKI di Kupang sejak terdaftar menjadi Masiswa pada tahun 1985. Kemudian Kongres GameKI dipekan baru Riau pada 1994. Beliau dipercayakan menjadi wakildsekretaris umum atau Wasekum Pengurus Pusat GameKI dan Kongres GameKI di Ambon pada tahun 2006 terpilih menjadi ketua bidang aksi dan pelayanan. Kemudian, beliau juga pernah dipercaya sebagai wakildketua DPD Persatuan Inteligencia Kresen Indonesia topiki DKI Jakarta waktu ketua asociasi pengajar htnhan DKI Jakarta ketua bidang hubungan kerjasama asociasi pengajar mataku lehukum acara Makama Konstitusi DKI Jakarta. Oke, baiklah sekilas dari Sibi Beliau. Baiklah, nara sumber kita sudah hadir di saat ini. Jadi, saya membagi sesi dua sesi yaitu sesi pertama beliau akan menyampaikan materi umum di, materi kuliah umum di saat ini. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada yang Muria, Dr. Daniel, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya kedengeran? Halo, Pak Munir Rathod, apakah suara saya kedengeran? Kedengeran, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejadra, aum swastiastu, namu budaya, salam kebajikan. Salam Konstitusi, salam pancasilah. Terima kasih, Pak Moderator, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, kita mengucapkan puji sekur, kedengeran Tuhan yama haisa, Tuhan yama kuasa karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan berbagi aktivitas sampai dengan saat ini. Pada kesempatan ini, saya atas nama Makama Konstitusi dan bawa kilit ketua Makama Konstitusi menyampaikan selamat bulan tahun kelas Natalis, Fakuta Sukum yang ke-67 pada tanggal 3 Oktober nanti ya. 3 Oktober 2023. Pak ketua menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir. Beliau saat ini lagi persiapan untuk rapat pelu seratan Hakim. Dan karena itu, beliau menugaskan saya untuk menyampaikan mati pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, tadi saya mendengar sambutan dari Pak Dekan terkait dengan topi yang diberikan pada saya pemilihan umum cerdas menuju Indonesia Maju. Tadi salah satu pesan dalam sambutan itu Makama Konstitusi pun juga harus cerdas. Nah, dalam kaitan dengan pilihan umum pada kesempatan ini saya agak sedikit merobah judul. Jadi judulnya Makama Konstitusi dan pemilihan umum cerdas menuju Indonesia Baru. Saya kira topi ini semangatnya sama dengan pesan yang diharapkan dari Pak Dekan dan tentu dari Pak Dekan. Apakah materi saya bisa ditayangkan? Ya, baik. Terima kasih. Ini Pak Moderatus sedikit mengendit dulu tadi yang disampaikan Pak Moderatus. Marjah saya itu FOEK ya. Ini ada kadang-kadang orang gabung OE jadi O. Kalau di Basel Belanda biasanya OE itu dibaca O. Di Jawa juga kecendungannya seperti itu. Jadi saya Daniel Yusmey FOEK ya. Jadi bukan FOE. Baik, kemudian hal yang lain saya tidak meromah. Hanya saya kira waktunya singkat. Saya waktunya beberapa menit Pak Moderatus untuk menyampaikan ini bahan. Kemudian tanya jawabnya berapa lama, supaya saya bisa atur waktunya. Waktunya untuk Bapak memberikan materi kuliah 30 menit. Nanti disitanya jawabnya. Nanti kita bagi menjadi dua sesi lagi kalau memang ada waktu sekitar 15 menit. Oke, baik. Terima kasih. Jadi waktunya 30 menit. Ini kebetulan slide yang saya siapkan cukup banyak. Tapi nanti saya akan loncat-loncat supaya bisa memanfaatkan waktu 30 menit. Nah, kita lihat slide berikut. Bisa ditayangkan. Oke, ini pengantar. Silahkan slide berikutnya. Kita lihat outline-nya. Yang pertama, pemilih Indonesia sebelum perubahan dan sempat lima. Kemudian asas prinsip penyelengkaraan dan penyesen senkerta penglihan. Kemudian yang ketiga nanti keunangan dan fungsi maka-maka konstitusi serta dinamika penanganan perkala di maka-maka konstitusi. Kemudian yang keempat catatan perselusihan hasil pemilihan umum tahun 2019 dan juga perselusihan hasil pemilihan pala daerah 2020-2021. Kemudian yang terakhir ini adalah persiapan maka-maka konstitusi mewujudkan keadilan mewujud pemilu tahun 2024 seperti semangat yang diharapkan dalam kelihatan umum pada saat ini pemilihan umum jebdas mewujud Indonesia baru. Next. Kita lihat pemilihan umum sebelum perubahan. Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004. Itu sebelum pemilu 2004 dipilih oleh PPKI dan MPR dari PRS. Jadi ini kita lihat kalau pada waktu tahun 18 Agustus itu itu umlihan persiden dan waktu persiden itu dilakukan secara kelamasi oleh usulan dari Pak Iwakusumah Sumantria supaya tidak ada pemilihan tetapi secara kelamasi dan itu dilakukan dalam lembaga atau PPKI pada waktu itu ya. Kemudian Kepala Dera Indonesia pada periode 4-5 hingga sekitar tahun 1974 itu ditunjuk oleh presiden kemudian Menteri atau Kepala Dera Tingkat 1 bagi Kepala Dera Tingkat 2. Kemudian Kepala Dera Indonesia pada periode 7-4 sampai dengan 2005 itu dipilih oleh PPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Kemudian konsep pemilihan Apil Kada Langso oleh rakyat baru muncul melalui undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang kemudian Apil Kada Langso ini dilasunakan pertama kali pada bulan Juni 2005 hingga dengan saat ini. Jadi ini dasar penyelengeran pemilihan Kepala Dera ini dengan undang-undang pemerintah daerah. Sehingga pada waktu awal keberadaan KPU memang ada didamiga apakah KPU menyelengerakan pemilihan umum saja atau juga pemilihan Kepala Dera. Selalu dianggap ada rejim pemilu dan rejim pemerintah daerah dalam kehidupan dengan pemilihan Kepala Dera. Kemudian sejak Indonesia meredeka sehingga saat ini pemilu DPR, DPR-D, telah dilasunakan 12 kali. Ya, itu yang pertama tahun 1955 kemudian tahun 71, 77, 82, 87, 92, 97, 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dengan pesertanya adalah Partai Politik. Kemudian DPD dibentuk pada 2001 dalam perubahan ketiga undang-undang 1945 pemilihan DPD telah dilasunakan sebanyak 4 kali, yaitu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Kemudian kita lihat pengisian Jabatan Presiden dan Jabatan Kepala Dera melalui mekanisme penenjukan atau pengangkatan secara relatif tidak memunculkan renketa terpilihan. Semua isu aku mengenai penunjukan atau pengangkatan Presiden atau Kepala Dera diselesaikan oleh pihak yang mempunyai keunangan menunjuk atau mengangkat. Kemudian pemberhentian di tengah masa Jabatan pun secara konseptual menjadi keunangan pihak yang menunjuk atau mengangkat pejabat yang bersangkutan. Lembaga yang bertugas menyerang gerakan pemilihan umum telah dibentuk tahun 1946. Lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, keunangan hingga saat ini dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum. Selain itu ada lembaga pengawas pemilihan umum yang baru dirinti 1982 dengan nama panitya pengawas pemilihan umum atau panwas lag pemilu yang saat ini bertransformasi menjadi badan pengawas pemilihan umum atau badan pengawas pemilihan umum. Sejak reformasi tahun 1998 yang secara hukum memuncap dengan diubahnya UD-1945 konsep kepemilihan mengalami perubahan mendasar. Perubahan demikian terjadi secara bertahap yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan nama, dengan pengawas yang peran atau kewenangannya. Yang pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum kemudian bawah su sebagai pengawas pemilihan umum di KPP sebagai pengawas perilaku KPU dan bawah su. Serta, Makama Konstitusi sebagai lembaga yang menghadiri senketah hasil pemilihan umum. Peran Makama Konstitusi dalam pemilihan umum lebih kompleks dari sekedar pengadil senketah hasil pemilihan umum. Dalam posisinya sebagai peradilan Konstitusi melalui kewenangan pengujian konstitusional undang-undang MK dapat mengubah posibil pun terbatas kebijakan hukum terkait ke pemilihan umum. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua dari outline yang ada terkait dengan asas pemilihan dan penyelesaian senketah pemilihan. Next, kita lihat asasnya itu langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Dan dasar Konstitusinya ada di dalam pasal 22e Ayat 1 UD 945 pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Kemudian dalam pasal 2 pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia, jujur, dan adil demikian juga dalam pasal 2 undang-undang berkada pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Next, kita lihat prinsip penyelenggeran pemilihan umum ini yang pertama mandiri, jujur, adil berkepastian hukum tertip-terbuka proportional, professional, accountable, effective, dan efficient. Nah, ini diatur dalam pasal 3 undang-undang pemilihan umum. Next, kita lihat terkait dengan pemilihan presiden dan pakepresiden, kemudian pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD lalu pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Ini dalam kaitan dengan penyelenggeraan pemilihan di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat sengketa penyelesaian sengketa atau pelanggaran. Yang pertama itu kita lihat ada keunangan diberikan pada maslu dalam kaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan atau pemilihan. Kemudian kedua, pengadilan tinggi tatuh usaha negara fitur, terkait dengan sengketa tatuh usaha negara pemilihan atau pemilihan. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum terpadu atau gakumdo itu terkait dengan tindak pidana pemilihan atau pemilihan. Kemudian diawan keormatan penyelenggara pemilihan atau di KPB, ini terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggeran pemilihan atau pemilihan. Kemudian yang terakhir, magama konstitusi dalam kaitan dengan penyelesaian hasil pemilihan atau pemilihan. Nah, istilah pemilihan dan pemilihan ini dipakai sebagai akibat dari adanya perbedaan pada awal antara rejim pemilihan umum dengan rejim pemerintah daerah dalam kaitan dengan pemilihan kepala daerah. Tapi, putusan MK yang terakhir sebenarnya sudah kut-enkut memasukkan rejim pemilihan kepala daerah ke dalam pemilo. Karena MK juga dalam putusan terakhir itu sudah berwenang untuk menguji sengketa pemilihan kepala daerah yang sebenarnya ada putusan MK dalam pertimbangan supaya pembetuk daunan segerama betuk peradilan khusus, tetapi sampai dengan menjelang pemilihan pemilihan serentak, tidak ada kemudian ada permanent dan kemudian memutuskan bahwa sengketa pemilihan kepala daerah tetap di magama konstitusi. Nah, kemudian kita lihat kewenangan fungsi dan dinamika kemudian kemudian kita lihat kewenangan dan fungsi magama konstitusi di dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2, itu direkankan terkait dengan kewenangan magama konstitusi. Maaf, Ijin. Halo, halo. Halo, suara saya ada kedengara atau hilang. Halo, suara saya masih kedengara. Pak moderator. Pak moderator, suara saya kedengara. Halo, halo, apakah suara saya kedengara? Test, test, apa suara saya kedengara? Halo, maaf ya. Halo, suara saya kedengara. Maaf ya mulia ada keselahan teknis sebentar tadi, jadi ketika tadi kita kehilangan koneksi dengan yang mulia. Oh, gitu. Sudah bisa di lanjut kan? Ya, boleh. Oke, jadi bukan keselahan disini ya. Yang mulia. Oke, baik-baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya kita masuk pada slide berikut. Ya, terus. Ya. Kita lihat terkait dengan kewenangan dan fungsi magama konstitusi. Ini diartu dalam pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 UD 945 menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diterikan oleh undang-undang dasar kemudian memutus pengubaran parti politik, memutus persediaan tentang hasil pemilihan umum, kemudian memutus pendapat DPR mengenai dukaan pelanggaran hukum atau waktu presiden. Kemudian kita lihat dalam perkembangan ada perkembangan terkait memenang MK menguji perku kemudian yang terakhir ini dalam keputusan 85 tahun 2022 MK berwenang ngadili perselesihan hasil pemilihan pala daerah. Jadi kalau kita lihat disini sebenarnya kewenangan MK yang ada berasal dari undang-undang dasar kemudian ada yang berasal dari keputusan MK. Tapi sebenarnya terkait dengan sengketa pemilihan pala daerah itu sebelum ada keputusan MK itu juga ada penyerahan kewenangan berdasarkan undang-undang. Kita lihat dari kewenangan dan fungsi MK ini, kita lihat ada The Guardian of the Constitution kemudian The Final Interpreter of the Constitution of Democracy kemudian The Protector of the Citizen Constitutional Rights dan kemudian The Protector of the Human Rights kemudian paling terakhir itu The Guardian of the State Ideology. Ini tidak sempat masuk di dalam slide ini. Nah kemudian dalam kaitan dengan penyerangan pemilihan pala daerah ini salah satu kewenangan MK adalah fungsinya adalah The Guardian of the Democracy. Nah kemudian kita lihat slide berikutnya dinamika penanganan perkara di MK MK MK menangani dalam arti mengadili perkara perselisian hasil pemilihan umum pertama tahun 2004 perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil pemilu DPR, BPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil dan kemudian penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur tertentu yang lasin disebut hukum acara, podoman beracara ataupun tata beracara. Hukum acara peradilan konstitusi ataupun hukum acara MK, ini diatur dalam peraturan MK konstitusi. Kemudian pembentukan dan atau perubahan PMK ini dipengaruhi dan memengaruhi beberapa faktor antara lain. Ada faktor hukum berupa peraturan perundangan di luar PMK kemudian faktor sosial masyarakat dan yang ketiga praktik peradilan. Nah hal demikian mengakibatkan penanganan perselisian hasil pemilihan umum oleh MK konstitusi relatif dinamis. Nah kita lihat dinamika penanganan perkara di MK yang tadi sudah saya sampaikan tadi ada aspek hukumnya, ada sosial masyarakat dan ada praktik peradilannya. Nah ini hukum acara terkait perselisian hasil pemilihan. Jadi yang pertama ada perubahan undang-undang pemilu, ada perubahan undang-undang pemerintah LENA juga ada kemudian aspek sosial masyarakat, ada aspek pandemi kita bersyukur sekarang sudah dari pandemi sudah masuk ke masa NDMI, ya. Tetapi paling tidak ini faktor yang mempengaruhi pada penyelenggaraan senjata pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu. Kemudian ada tradisi knocken, khususnya di Papua yang beberapa daerah itu sampai sekarang masih, itu ajuannya saya kira di PKPIL ya masih menggunakan tradisi knocken, kemudian ada kondisi geografis dan sebagainya. Kemudian praktik peradilan itu biaya penggandaan dokumen kemudian pembatasan jumlah saksi dan atau ali dan sebagainya. Karena ini kenapa ada pembatasan jumlah saksi dan atau ali karena penyelenggaraan pemilihan dalam kaitan dengan senjata pemilihan umum dan senjata pemilihan kepala daerah itu speedy trial waktunya singkat sehingga jumlah saksi dan atau ali itu juga dibatasi. Nek, kita lihat peristiwa hukum terkait dengan pendengaran perselesihan hasil makama konstitusi. Nek, kita lihat yang pertama pada tahun 1945 sampai 74 kepala daerah ditunjuk oleh persiden, menteri dan atau kepala daerah tingkat satu. Ini di atum tahun 18 tahun 1965 kemudian tahun 74 sampai 2004 ini kepala daerah di calonkan kemudian tahun 2003 senjata pemilihan persiden dan pemilihan pemilu legislatif di ledi MK mengacu pada umum tahun 24 tahun 2003 kemudian tahun 2004 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat pasangan calon kepala daerah diajukan parpol atau gambar di parpol kemudian senjata hasil pilih kada dia dilih oleh makama agung yang tadi saya katakan yang kemudian diserahkan kepada makama konstitusi kemudian 2007 pemilu diawasi oleh badan pengawas pemilu yang sebelumnya adalah Panwaslu ini mengacu pada umum 22 tahun 2007. Nah, kemudian kita lihat selain berikutnya 2008 ini ada penguatan soal affirmative action berupa penentuan kuota minimal calik perempuan dalam undang-undang 10 2008 ini ada dalam keputusan MK no. 22 dan 24 tahun 2008 pengalihan kewenangan mengadilih senjata pilih kada dari ML kepada makama konstitusi ini mengacu pada umum 2009-2008 kemudian perseorangan atau non-parkol boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepada kepala daerah ini dalam keputusan MK no. 5 2007 dan no. 12 2008 kemudian adanya doktorin terstruktur sistematis dan masif dalam putus terkait dengan senjata pilih kada kan mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalankan kekuman ini dalam keputusan MK no. 4 tahun 2009 kemudian KTP boleh diperhunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak terjatuh dalam DPT ini keputusan MK no. 102 tahun 2009 kemudian pembelahan rejim pemilu pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota bukan bagian dari pemilu yang diatur dalam Pasal 22A istilah pemilu kada berubah menjadi pilih kada kemudian keunangan MK atau kait dengan pilih kada MK no. 97 tahun 2003 kemudian terakhir sudah ada keputusan yang terbaru kemudian menegaskan original intent UD 45 bahwa pemilih DPT dilaksanakan serentak dengan pilih kada ini keputusan MK no. 14 tahun 2013 kemudian kita lanjut dengan terkait dengan peristiwa hukum penanganan di MK tahun 2014 ini pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota dilaksanakan 5 tahun sekali secara serentak ini diatur dalam Perpusatu 2014 kemudian pilih kada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh 1 pasangan calot MK no. 100 tahun 2015 ini yang di-sebut pasangan calon tungga ada mengistilakan patung pasangan calon tungga kemudian penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilih ini keputusan MK no. 135-2015 kemudian pemantawan pemilih teraktreditasi dapat menjadi pemohon perkara perusahaan hasil pilih kada dalam pilih kada calon tungga kemudian dikeluarkan secara perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan pilih kada mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselusihan hasil pemilihan ini diatur dalam undang-undang 10-2016 dalam kaitan dengan disemisal ini dalam keputusan perselusihan hasil pemilihan umum nah kemudian kita lihat tahun 2022 ini pembelahan rejim pemilihan umum di akhiri pilih kada dalam bagian dari rejim pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22A kemudian MK berwenang secara permanent mengadili secara perselusihan hasil pemilihan kepala daerah ini keputusan MK yang terbaru 85 tahun 2022 nah kemudian kita lihat di dalam online berikut catatan pemilihan senjata pemilihan umum tahun 2019 dan juga senjata pemilihan kepala daerah tahun 2020-2021 nah kita lihat catatan perselusihan hasil pemilihan umum tahun 2019 jenis pelanggaran yang terjadi dan terbukti di persidangan umumnya terkait dengan rekapitulasi dan penghitungan suara terlalu lain adanya penambahan dan pengurangan suara calon kemudian adanya kesalahan pencatatan perolehan suara adanya kesalahan rekapitulasi suara pada formulir kemudian adanya ketidaksinkronan antara formulir C1 dengan C1 plano atau C1 hologram kemudian adanya rekomendasi yang tidak ditindak lanjut dan sebagainya kemudian kita lihat jenis dan jumlah dalam perselusihan hasil pemilihan kepala daerah ini kita lihat ada banyak ya yang pertama ada yang mendalilkan terkait dengan pindahan penglihan itu ada 4 raksus atau 4 permohonan itu ada 1 persen kalau di persentasi kemudian pengalaman keunangan 5 persen ada pengurangan suara 5 ada penggelumbungan suara 8 ada pelanggaran administrasi pemilihan ada 16 persen pelanggaran etik penyelenggaraan itu 14 persen terstruktur sistematis dan masif 3 persen soal naturalitas ISN, TND dan PORI itu 12 persen kemudian ada politik kuar itu 13 persen ini mani politik ya kemudian penyelagunan program pemerintah ini ada 4 persen kemudian intimidasi dan mobilisasi ini ada 6 persen yang lain-lainnya ada sekitar 2 persen Next kita lihat terkait dengan pelanggaran terstruktur sistematis dan masif kemudian tambah signifikannya pertama terstruktur bahwa pelanggaran melibatkan atau dilakukan aparatur negara penyelenggara pemilu atau tim pemenangan secara berjenja kemudian sistematis ini pelanggaran dilakukan secara terenjana dan telah dipersiapkan sebelumnya kemudian masif ini adalah pelanggaran dilakukan secara meluas, tidak sporadis atau tunggal kemudian signifikan ini adalah terkait dengan pelanggaran atau kesalahan pengetungan suara mengubah perulihan kursi atau kemenangan dari pasangan calot kemudian kita lihat implicasi dari putusan NK yang pertama menetapkan hasil suara yang benar yang kedua perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang yang keempat diskualifikasi pasangan calot kemudian yang pengakhir perintah untuk melakukan pemengutan seumur kemudian kita lihat statistik putusan Pilkada ini dari tahun 2015 sampai dengan 2020, saya lanjutkan saja kemudian slide berikut catatan pelaksanaan Pilkada 2020-2021 ini ada pertama menjaga profesionalitas penyelenggara pemilu di setiap jenjang harus lebih profesional khususnya pada saat melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara kemudian perkuat pengawasan ada verifikasi syarat pencalonan ada pemenuhan hak memilih kemudian Sistimnoken dan daftar pemilih tetap nah ini catatan-catatan terkait dengan pelaksanaan pemilihan wala daerah 2020 dan 2021 kemudian ada terkait dengan pertanyaan padekan bagaimana kesiapan MPI juga harus mendukung dalam penyelenggan pemilu cerdas nah kita lihat persiapan Makama Konstitusi mengunjukkan keadilan pemilu di tahun 2004 yang pertama kita lihat desain pemilu serentak ini ada putusan MK nomor 55 tahun 2019 ini ada 5 desain yang desain yang disukit oleh MK yang dipilih oleh pembentuk undang-undang nah kemudian kita lihat persiapan Makama Konstitusi selain berikut kita lihat semua penyelenggaraan pemilu presiden dan pemilu legislatif ini tanggal 14 Februari yang tadi Pak Dekan bilang hari Valentine ya kemudian pilih kandah November 2024 ini ada usulan ya kalau kita ikuti perkembangan di media ada usulan agar penyelenggaraan itu di majukan bulan September ya tapi ini kan perkembangan kita tentu sebagai MK kita akan mengacu pada budak-udang yang sebelum ada perubahan kemudian MK kelasia untuk menghadapi persilisian hasil pemilu dan persilisian hasil pemilu kepala daerah MK telah mengeluarkan peraturan terbaru antara lain peraturan Makama Konstitusi nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara persilisian hasil pemilu umum anggota DPR dan DPRD kemudian MK nomor 3 tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara persilisian hasil pemilu umum anggota DPD kemudian MK nomor 4 2023 tentang tata beracara dalam perkara persiapan hasil pemilihan umum persiden dan wakil persiden kemudian MK telah menyelenggerakan bimbingan teknik BIMTEK bagi Partai Politik Poserta Pemilu kemudian KPU ini masih berlangsung ya kalau untuk Partai Politik sudah seluruh Partai Nasional juga Partai Lokal di Aceh jadi ini sudah diselenggerakan kemudian yang masih berlangsung ini adalah KPU kemudian Bawaslu nanti terakhir bagi pasangan tim pasangan calon tim hukum dari pasangan calon persiden dan wakil persiden sampai saat ini kita tahu bahwa belum ada yang mendahtar di KPU dan memang jatuh pendapatan juga bulan depan setelah itu tim hukumnya akan ikut bimbingan teknik maka maubasitusi jadi maka maubasitusi selama ini sudah menyelenggan bimbingan teknik dipusat pendidikan pancasila dan kositusi di Sisarua itu pesetaknya kami fasilitasi tidak ada akumudasi selama akumundasinya ditanggung oleh MK bagi seluruh pesetak selama punya inggaraan bintang kemudian MK sedang dan akan menyenggerakan workshock dan simulasi bagi pegawai MKA, terutama biasanya dalam penyelenggaraan senketah penglihat Pala Daerah dan juga pemilu, itu Makama Konstitusi selain ada panitra pengganti juga merekrut panitra pengganti etok yang juga umumnya merasal dari internal Makama Konstitusi yang selama ini, panitra pengganti etok itu biasanya di akar dari asisten Ali Hakim yang dulu nomen klaturnya dengan nama peneliti. Kemudian Makama Konstitusi terus menyempunakan dukungan IT, kemudian digitalisasi dokumen dan layanan pesidangan jarak jauh sharing dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi. Cikiran di fakultas hukum ada video konferensi di Unipati. Makama Konstitusi sudah bekerja sama dengan kurang lebih 50 perguruan tinggi negeri kemudian disiapkan video konferensi atau segala teknologi smartboard ya sehingga kalau misalnya peserta pemilu yang ingin menghadirkan saksi, tidak mesti harus ke Jakarta. Langsung bisa di fakultas hukum Unipati misalnya atau di fakultas hukum Unipatasi Kegeri lainnya yang ada kerja sama dan fasilitas ini memang dimaksudnya untuk memberikan akses to justice kepada pencari gadilan dalam kaitan dengan gadilan pemilu ini. Nah, Pak Moderator, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, Salom, dan kalau ada tanya jawab silahkan. Terima kasih. Terima kasih yang mulia kita berikan aplos untuk materi yang terdeklikkan. Baiklah, hadirin Bapak-Ibu semua. Luar biasa materi yang diberikan, ilmu yang diberikan. Terima kasih, yang mulia. Berikutnya saya akan membuka kesempatan untuk Bapak-Ibu, hadirin ada-adeh sekalian. Saya berikan kesempatan pertama untuk dua orang untuk empat orang penanya. Jadi dua orang di melalui online dan dua orang secara offline. Jadi untuk yang online boleh memakai fiturise hand agar saya bisa melihat untuk online satu orang, apakah ada lagi? Oke, kalau begitu untuk yang offline, berapa orang? Yang Baju Biru sama Andy Blakang. Oke, nanti pertanyaannya di nama kemudian NIM dan TELAS. Untuk yang online, apakah masih ada satu? Berarti untuk offline tiga ya. Oke, siap. Untuk penanya pertama, Ijin yang mulai kita secara online dulu. DELON RENUARIN ya. Benar, Pak. Silakan bertanya. Sebelumnya yang terhormat, Pak, Dr. Daniel Jusnik, Pancas Tika, FOEK SHMH selaku pemateri hari ini. Ijin, jangan mulia. Saya memiliki beberapa pertanyaan tentang dinamika di Makama Konstitusi Pemilihan Umum yang tadi dibahas dalam materi ini. Baik. Yang pertama, bagaimana makama konstitusi menilai validitas pemilihan umum dan apa kriteria yang mereka gunakan untuk memutuskan senjata terkait hasil pemilihan? Yang kedua, bagaimana makama konstitusi memilih independensi dalam mengenangi perkara pemilihan umum terutama dalam konteks politik yang sering terkait dengan pemilihan? Yang ketiga, apakah ada contoh konkret dari keputusan makama konstitusi yang mempengaruhi hasil pemilihan umum di negara Indonesia? Dan bagaimana dampak terhadap stabilitas, politik, dan proses demokratif? Yang keempat yang ingin saya bertanyakan ialah, kenapa mantan terpidana bisa mengikuti calon pemilihan pada saat sudah lebih dari 5 tahun? Bukankah dia pernah jadi terpidana dalam sebuah kasus? Dan kenapa bisa seperti itu yang mulia? Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih, Delon. Anda sudah 5 orang ya, pertanyaan. 5 pertanyaan sekaligus secara online. Ijin, yang mulia apakah boleh langsung yang mulia menjawab? Atau kita pembunuhkan pertanyaan secara keseluruhan? Sebaiknya secara keseluruhan, mungkin ada yang perlu saya jawab sekaligusnya nanti? Siap. Terima kasih. Oke, yang berikut secara offline, ini orang ya. Silahkan berdiri. Baik, terima kasih, Pak Moderator. Atas kesempatan yang terdiri berdiri kepada saya. Perkenalkan nama saya, Hassan Dili Jalan PC. Dengan NIM 2021-21-21-19, masih sopa kutah suguh mengeversen seperti kurang sinister 5. Baik, sebelumnya Ijin yang mulia, harus supaya berbicara Dr. Daniel Yusmik, pancas taki. Apa? Ya, saya mak. Di sini pertanyaan saya, hampir sama dengan Adi Delon tadi berselam. Berbaru apa? Calek Debereri yang teridikasi mantan Arabi Tanah. Saya mendapatkan data di kata data.co. Bawasannya, 52 mantan Arabi Tanah, daftar Calek di Pemilu 2024, terbanyak dari Partai Goloong Karyal. Nah, di sini saya, tergantikan butusan Makamak Konstitusi No. 4 dari Bebu, Anggarum 7 gali 2009, terkait dengan mantan Terbidana, 5 tahun selesai yang menjadi menjalani hukuman. Nah, di sini saya ingin memproseks sedikit terkait dengan adanya, akibat dari Rwadah, mantan Terbidana ini, dia menjadi calon Pemilu, akhirnya nantinya dalam praktik-pratik yang terjadi dalam konstalasi politik Indonesia, pastinya akan terjadinya konstalasi mane politik, atau politik uang, bisa saja terjadi. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak yang mulia doktor Daniel Selaku, Haki Makamak Konstitusi Menanggapi, terkait dengan praktik-fraktik yang nantinya akan terjadi di negara kita, terkait dengan politik mane atau mane politik. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya, terkait dengan politik mane, mungkin sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Salam Pesia. Ya, oke. Kemudian yang berikut, silakan, berdiri, ingat ya, satu pertanyaan. Jangan di borong ya, singkat dan jelas. Sehingga dengan kaya kina kita dan hadapan Tuhan yang maesah, yang terhemiangkat, harkat, dan martabat orang Indonesia asli sebagai cita-cita baksa, saya tidak dapat mempertahankan negara kesatuan berpublik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada medator beserta parenti apikian negara yang sebuah saya hormati. Terima kasih kepada Nara Sumbar, Pak Daniel sebagai Haki Makamak Konstitusi. Di sini, Nara Sema sebuah kepadamannya saya. Nama, nama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvi Moni, Denganim 2021-738. Langsung saja, Nah baru bicara tentang pemilihan umum. Nah dikutip dari Buku Pengantar Hukum pemilihan umum yang ditulis oleh Paj Nur Rahman jadi temilu, termasuk usaha mempengaruhi rakyat secara persuasif, atau tidak memaksa dengan cara melakukan kegiatan ketorika. Rakyat debas memilih calon pemimpik, sesuai hati nuraninya. Namun, belakang banyak yang memilih bersikapa matis dengan tidak menentukan perilihan yang sama setiap saat temilu. Kali ini di dasari oleh berbagai faktor salah satunya, rasa kecewa terhadap kondisi memerintah saat ini. Nah seperti yang disampaikan tadi bahwasanya misalnya Tindang Nara Fidan yang terhubung diberikan sepatah kembali. Nah bahwasanya rakyat sudah kecewa terhadap kader-kader bangus saya ini karena memang kelayakan-kelayakan-kelayakan rakyat emang batu-batu tidak terjadi sepenuhnya. Nah berbicara tentang negara demokrasi bahwasanya tujuan dari demokrasi kan, dari rakyat kan, dari rakyat kan untuk rakyat. Nah berbicara tentang demokrasi sebuah negara dapat digantikan sebagai negara yang demokrasi apabila rakyatnya itu dibersemuaikan di depan hukum. Tapi nyatanya ini masih menjadi tanda-tanya besar. Bahwasanya kader-kader bangus saya ini telah mengianati falsa bahwa negara itu sendiri. Nah apabila ini menjadi sebuah pertanyaan besar bahwasanya pemilihan yang menuju Indonesia maju ini emang betul-betul akan terhujud atau tidak. Nah otomatis bangus sehari kan masih cema. Ini menjadi sebuah pertanyaan tanda-tanya besar. Nah terus bagaimana apa untuk mengingkapi persoalan. Persoalan ini kan lama-lama dari dahulu sampai sekarang ini yang masih dibertengakan bahwa gimana kan adanya kelayakan-kelayakan itu bah. Terima kasih. Oke. Alia. Oke yang berikut silahkan. Nama. Ya. Hashtala Victoria Sembray, maju tuduh sembunyi perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua selamat. Om Santi, Santi Om Nama Budaya Salam Cikujingan. Yang saya hormati Pak Daniel, seraku seraku perokinan dari bahkan kama konstitusi. Yang saya hormati yang saya hormati dikankaputa sulku Rory JQ yang selaku YouTube dari universitas Patimurambu terubuh khususnya pakutas. Nah. Bicara persoalan pemilihan umum langsung singkat ya. Waktu-waktu. Masih ada pengatas sikit pak. Ya. Saya mengutip seorang teolog bernama Agostinus dalam karakanya ia membagi negara dalam dua bagian. Yang pertama, dia sebut sebagai CVTASD dan kemudian yang kedua, dia sebut sebagai CVTASD ya boleh atau CVTASD. Nah. Untuk mengansipasi negara Indonesia yang tidak maju. Ketung perlu mengulas kembali dan mengkaki kembali persoalan. Api yang kemudian itu disebut oleh Agostinus. Nah. Ini menjadi, ini yang menjadi problem mati kayak itu. Ini yang menjadi problem terbesar di negara ini. Kenapa saya kata ngefil begit? Yang tadi padahal sempat mengulas terkait dengan politik mani atau penting dua. Nah. Ini yang menjadi kekelur oleh bangsa. Berbicara persoalan politik mani ini sudah sangat berceroboh dalam negara. Yang dia tidak memberikan dampak positif bagi negara. Akhirnya apa? Negara tidak pernah maju-baju sampai saat ini. Dari tanggal titipas Agostus 1945 sampai saat ini. Indonesia yang beneran ada di garis yang tidak maju. Singkat padat. Ya. Ya. Terus. Lalu pertanyaan. Lalu pertanyaan. Silahkan. Nah. Untuk mengansipasi negara yang tidak maju. Pernuh saya pertanyaan persoalan terkait dengan politik mani tadi. Nah. Kira-kira apa praktek-praktek untuk bagaimana menghilangkan politik mani. Saya secara spesifik. Saya sepakar dengan dengan saya. Kenapa saya kata spesifiknya? Perlu saya berikan kritik sedikit kepada bahkan Agostus. Dalam ala ini mereka tidak pernah menciptakan jadi pertanyaannya. Suntar. Jadi pertanyaan bagaimana kita untuk menghilangkan mani politik. Mani-mani politik. Oke. Terima kasih. Kedua. Cukup, cukup, cukup. Waktu, waktu. Waktu, waktu. Ini waktu. Bukan gini. Yang mulia juga punya agenda lain. Jadi kita batasi waktu. Bisa dimenuhi ya. Oke. Terima kasih. Ijin yang mulia ada untuk yang baru raise hand di online. Nanti kita batasi dulu. Kalau memang masih ada waktu. Nanti kita lanjutkan. Saya Ijin yang mulia untuk mau bersalahkan mulia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari parah penanya tadi. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak Moderator. Maaf mungkin tidak bermaksud mengintervensi tugas Pak Moderator. Kalau diperkenalkan sekalian yang online itu biar ditanyakan sekalian. Biar nanti saya jawab sekalian. Baik. Untuk yang online kameranya dinyalakan ya. Kamera sama mic-nya dinyalakan. Suaranya belum ada. Dalam ya. Dalam. Tolong dinyalakan mic. Terima kasih. Baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama yang saya hormati Dania Yusmi. Saya lakuk hakim makama konsensi juga serta para dosen dan juga para begawa dan juga seluruh teman-teman Masiswa Pakuta 10 Universitas Pemburara. Jadi ini, Pak. Saya melihat teman yang diusung oleh Panjiya dan saya merasa sangat tertarik mengenai pemilihan umum karena semenuju Indonesia maju di tahun 2024 nantinya, Pak. Nah, di sini saya ingin menggali sedikit mengenai putusan makama konsensi sebagai mana yang sudah ada sebelumnya pada tahun 2009. Yaitu tentang mengenai tapal batas wilayah antara keubatan malu ketinggalan dan juga keubatan di seram bagian barat. Yang sampai saat ini putusan makama konsensi No. 2123 pada tahun 2009 itu memang memiliki kekuatan final dan mengikat tapi belum mengikat kepada masyarakat yang ada di wilayah perbatasan di antara wilayah keubatan malu ketinggalan dan juga SBB. Dan saya sendiri juga meresakannya bahwa sejak tahun 2010 pas keputusan makama konsensi itu hak pemilihan umum hak pemilihan umum warga yang berarti di daerah perbatasan itu ada separu itu yang mengkutih keubatan malu ketinggalan ada juga yang mengkutih keubatan seram bagian barat. Jadi, terdapat dualisme di dalam di dalam pemilihan umum. Nah, untuk menuju Indonesia Indonesia Maju tahun 2045 bagaimana bisa permasalahan-permasalahan ini yang sudah bertahan lebih dari 13 tahun itu masih ada. Apalagi menjalang pemilu tahun 2024 itu belum ada penyelesaian yang serius dari pemerintah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah jadi bagaimana makama konsitusi menyikap hal tersebut. Dan saya juga ini bertanya lebih lanjut bahwa bagaimana sih kekuatan menyikap kekuatan pinar dan menyikap dari keputusan makama konsitusi konsitusi tersebut, Pak. Karena dilihat dari penerapannya sampai sekarang salah satu keputusan tersebut yang tadi saya sempat sebutkan itu belum dijalankan maksimal oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya tanya kan. Terima kasih. Namanya siapa ya? Namanya siapa? Nama saya, Sachi Lasi Wasia biasa saya disapan dengan nama Silas, Pak. Silas, ya. Sachi Lasi. Oke. Yang berikutnya J.W.L. J.W.L. Kameranya silahkan di aktifkan. J.W.L. Ya, mic-nya sudah aktif. Tolong dia. Ya, mic-nya sudah aktif. Ya, sebenarnya terima kasih. Pemerintah memberikan saya kesempatan. Selamat siang, Bapak Daniel Yusbik. Di sini saya ingin bertanya tadi Bapak juga sempat membahas pada slide yang ke-22 terkait pelanggaran jumlah dalil permohonan. Di situ salah satu diagramnya ada politik uang yang berada di posisi kedua setelah penyelenggaran etik. Nah, ini menjadikan bukti nyata pemilu itu sering disangkut pautkan dengan politik-politik uang atau permainan. Permainan salah satunya yang sering kita tahu dan sering kita dengar yaitu serangan pajar. Nah, yang saya mau tanyakan, Pak, apakah apakah kira-kira solusi yang bisa Bapak berikan terutama bagi kami, saya pribadi sebagai pemilih pemula yang nantinya akan menjadi tahun pertama saya dalam pemilu sehingga tidak dapat sampai terjurumus dan mengikuti arus-arus dalam tahun-tahun politik ini. Terima kasih. Terima kasih, J.W.L. Ijin yang mulia. Saya batasi pertanyaan untuk saat ini terkait dengar waktu. Ijin, saya kembalikan ke yang mulia untuk menanggapi pertanyaan dari para penanya. Baik, terima kasih. Saya usul kita tebut tangan dulu untuk seluruh penanyaan di luar biasa. Baik yang disampaikan secara offline, maupun online. Ini sengaja saya beri kesempatan lebih banyak karena ini mahasiswa yang akan menurut saya, mereka akan melanjutkan nanti dalam memikni bangsa dan negara untuk tahun-tahun ke depan. Apakah ditingkat kebupatan, ditingkat provinsi, maupun nanti ditingkat nasional. Ini dari sejumlah pertanyaan, ada juga yang sama. Nanti saya bisa akan gabung terkait dengan manipolitik. Nanti saya gabung. Saya coba untuk menjawab satu per satu dulu. Saya menjawab dari pertanyaan yang terakhir dulu. Dari Jewel Sirait. Yang saya tangkap Jewel Sirait adalah pemilih pemula yang akan ikut dalam pemilu yang baru pertama ini akan diselenggarakan. Jewel dari Jewel minta supaya apa tip-tipnya terkait dengan hal ini. Jadi kita tahu bahwa punya lenggeraan pemilihan umum ini baik pemilu presiden, DPR, DPRD, juga pemilihan kepala daerah. Ini dalam dalam desain ketatan negeran ini dalam raka untuk mengisi jabatan-jabatan politik ya. Di tingkat daerah dan juga di tingkat busat baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dan dalam kaitan dengan ini tentu yang memiliki hak untuk memilih itu sudah diatur 17 tahun atau yang pernah kahwin ya. Nah kita di Indonesia ini dalam penyelenggaran pemilihan umum itu adalah hak dan di kategori sebagai hak politik. Hak politik itu ada hak memilih dan ada hak dipilih. Nah ini agak berbeda dengan di negara yang mengandung sistem dimana penyelenggaran pemilih itu adalah kewanjiban. Kalau kewanjiban dia tidak menggunakan haknya maka dia bisa dikenakan sanksi. Saya lupa pada tahun berapa ya. Ada 3 tentara Australia yang bertugas di Afghanistan dalam penyelenggaran pemilih di Australia itu ada petugas khusus datang ke Afghanistan karena di sana mengandung sistem kewanjiban maka petugas itu datang ke sana setelah coblos dan mereka balik ke Australia. Sementara di Indonesia ini pemilih itu adalah hak. Jadi boleh menggunakan dan juga bisa tidak menggunakan dan tidak ada sanksinya. Itu agak sedikit berbeda antara negara-negara yang menerapkan pemilih sebagai kewanjiban dan juga Indonesia sebagai hak. Nah karena hak itu makanya kalau kita lihat partisi pasti pemilih dalam setiap pemilih itu kecenderungannya agak fluctuatif ya. Ada yang tinggi kadang-kadang rendah. Nah factor-factor ini saya kira ini menjadi kajian menarik untuk dilakukan penelitian mengapa pada pemilih ini partisi pasti pemilihnya sekian mengapa pemilih sebelumnya sekian nanti bagaimana pemilih tahun 2004 berapa partisipasinya. Ini sebenarnya kejian-kejian menarik bisa ada yang membuat skripsi atau tesis bahkan setasi terkait dengan hal ini. Nah memang sebagai pemilih pemulang saudara Jewel Sirait saya kira di KP itu ada program ya. Program terkait dengan sosialisasi pemilih untuk pemilih pemula. Biasanya KP itu kerjasama dengan pulguran tinggi sosialisasi terkait dengan hal itu. Nah karena penyelenggaran pemilih dalam rangka untuk kita pemilih, pemimpin ya. Tentu harus ada indikator tadi kalau Pak Adek kan dalam sambutannya sudah membelikan guidance juga ya. Kita harus memilih yang terbaik ya. Tentu banyak faktor yang tadi disampaikan ada menyeput sebagai ada serangan fajar dan sebagainya. Tentu ini sangat terkait dengan aspek moral ya bahwa kalau kita memilih pemimpin dengan pemilihan ini sebenarnya juga untuk kita bisa melihat siapa pemimpin yang terbaik, yang punya visi dan yang utama ini punya komitmen terhadap bangsa dan negara dan tentu tidak kita membeli kucing dalam karol ya. Nah karena itu ada masa kampanye dimana nanti para talon legislatif termasuk talon presiden atau nanti bupati wali kota ada masa-masa kampanye. Sehingga di saat itulah kemudian rakyat punya pilihan akan memilih tentu yang terbaik ya. Saya ingat dulu ada kalau kita pemilih untuk memilih pemimpin yang baik jadi mencegah orang jahat untuk berkuasa dan sebagainya. Ini dari aspek-aspek moral kita tahu banyak kadang-kadang banyak orang berusaha dengan berbagai cara ya kalau di ilmu negara mungkin ada-ada di Fokta Suku masih ingat teorinya Maciavelia di kolom Maciavelia tujuan menghalalkan cara. Nah ini halal ini yang menurut saya tentu penting juga supaya menjadi pegangan bahwa dalam penyelenggan pemilu tentu ada-ada yang terutama pemilih pemula harus memilih orang yang benar-benar yang bisa menjauh membawa aspirasi tadi Pak Dekan mengatakan tidak melihat karena kesamaan agama atau suku tetapi apakah benar orang itu punya track record yang baik yang bisa dipercayakan untuk menjadi anggota DPR atau jadi anggota DVD jadi anggota DVD jadi bupati, Wali Kota, Gubernur Presiden dan atau W.P.P. Nah itu penting juga diketahui sehingga masa-masa kampanye ini tentu bisa memberikan kesadaran bernegara supaya raya itu menyedari ada hak-hak politik dia yang bisa digunakannya jadi kalau ini juga saya jawab sekali terkait dengan jumlah rendahnya partisi pasti atau karena faktor-faktor lain tapi juga kita harus tahu bahwa kita tentu ingin pemimpin yang terbaik singgah silakan ketika dalam penyelenggan pemilu di apa ya, di cek dulu siapa calonnya tentu masih-masa calon ada keledihan dan kekurangannya tentu Anda pasti terutama si J.W. J.W. tentu akan memilih yang terbaik menurut J.W. kira-kira siapa untuk duduk di DPR, DPRD, DPD ataupun jadi Presiden dan pada daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dan wakil-wakilnya jadi saya kira ini tanggung jawab nanti KPU saya kira ada program itu dan saya kira dengan kegiatan kuliah umum hari ini juga sebagai salah satu bagian tanggung jawab Moryu Falkuta Sukum Universitas Patimura dalam kaitan yang disinatalis ini memberikan menjelenggerakan program ini sehingga terutama peserta populer akan memilih yang cerdas siapa yang menurut mereka terbaik dan bisa mengokili membawa aspirasi dari yang bersangkutan nah ini yang terkat dengan manipolitik ini saya kira sudah masalahan klasik ya menurut saya manipolitik ini secara moral ini kan tidak baik sehingga kalau ada yang menawarkan sebaiknya tidak usah menerima karena itu mencukut terkait dengan itibilitas baik yang memberikan maupun juga yang menerimanya dan itu ada usur pidannya sehingga kalau ada hal seperti itu sebaiknya tidak menerima nah kemudian nah kemudian ini yang sedara jewell ya terkait dengan pelanggaran pemilik puternya manipolitik nah menurut saya ini pendidikan politik ini juga penting sebetulnya kegiatan ini menurut saya pendidikan politik kemudian tadi sudah rasilas ya terkait dengan tapak batas sudah ada putusan MK yang diketahkan final and binding ya tidak ada upaya hukum dan mengikat tapi ada kasus terkait dengan tapak batas sudah 13 tahun ya kalau tidak salah antara malu ketengah dan seram bagian barat nah gini putusan MK itu itu MK ini kan memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan pada peradilan umum atau peradilan negeri ya kalau kasus bidana setelah ada putusannya inkra langsung diexekusi nah kalau di MK ini kita tidak memiliki lembaga executor ya jadi salah satu asas di MK ini adalah self-executing dimana putusan MK itu ditujukan dalam lembaga yang akan laksanakan putusan itu atau dengan ketelahin ada adis-adis putusannya jadi misalnya dulu ya terkait dengan pemilu ada putusan MK yang menyatakan kalau hanya 2 pasangan calon presiden maka itu hanya satu putaran nah ini satu putaran ini siapa yang menindak lanjutkan ada satu putusannya adalah kepada KPU selaku penyelenggara pemilu KPU kemudian mengeluarkan atau merevisi PKPU-nya peraturan komisi pemilihan umum nah setelah putusan MK dan ditindak lanjuti oleh KPU sebagai adis-adis dari putusan itu maka itu soal dilaksanakan atau tidak itu sudah persoalan implementasinya jadi MK3 masuk MK memutuskan dan adis-adis putusan yang akan melaksanakannya atau misalnya begini putusan MK yang minta supaya ada tindak lanjut oleh pembentuk undang-undang misalnya Presiden dan DPR nah Presiden dan DPR kemudian menindak lanjuti misalnya mulakan revisi undang-undang dan sebagainya nah kadang MK juga membatasi masa revisinya harus sekian tahun pertimbangannya atau ada norma tertentu yang tidak berlaku untuk sekian masa tertentu nah karena itu ada-ade dalam membaca putusan MK nanti jangan hanya baca amar putusannya tapi baca juga pertimbangan putusannya karena di situ MK dari putusan Hakim nah putusan MK yang amat adalah pertimbangan hukum ratio disiden daninya itu tolong dicermati baik-baik sehingga kalau kita dari pertimbangan itu sering kali melahirkan teori-teori baru ya dalam persoalan-persoalan hukum ya sehingga itu akhirnya saya banyak kali kalau dulu masih di kampus selalu merekomendasi masih suak baca putusan-putusan MK hal yang terutama menciptakan norma baru yang kemudian itu menarik apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak itu lain soal karena MK tidak masuk dalam implementasi putusan atau norma-norma itu sehingga kalau di sini tadi dikatakan ada tapal batas yang sudah 13 tahun ini sebenarnya persoalan adresan putusannya kepada eksekutif seputurnya jadi saya kira ini nanti biasanya teknisnya itu ada Pak Menteri dalam negeri kemudian kalau ditingkat kebupatan kota itu biasanya nanti selalu berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi daerah soal sudah seken lama tidak bisa diselesaikan ini bukan tidak menjadi rana MK lagi karena itu ada keputusan yang harus melaksanakannya jadi kalau misalnya terkait nanti akhirnya kehilangan hak memilih nah ini kalau tidak bisa segera selesai memang nanti kesian warganya warganya misalnya diingin memilih si ex di kebupatan misalnya seram bagian barat, ternyata dia misalnya di PT ada di Maluku Tengah dan sebagainya mungkin saja itu terjadi saya tidak tahu tapi kalau itu terjadi tentunya tidak bisa memilih orang yang misalnya dia ingin memilih dan sebagainya mudah-mudahan ini sebelum pemilu nanti sudah bisa selesai sehingga persoalan ini ada titik terangnya sehingga ketika masyarakat di Maluku Tengah maupun di seram bagian barat menggunakan haknya mereka tidak kehilangan nah kemudian tadi sendara Agustinus ini berapi-api bukan Agustinus si siapa nih yang mengangkat tentang Agustinus, Sivitas dan tukain dengan hal ini seperti ini justru kalau kita belajar immun negara ya kalau orang-orang filsafat belajar baca buku-buku filsafat itu memang banyak guidance moral ya pikiran-pikiran yang cedas yang ada yang kemudian itu menjadi pegangan moral di dalam berpolitik ya dan sebagainya sehingga ini menurut saya ketika Anda membaca banyak buku-buku filsafat ya atau ilmu negara yang berkait dengan konsep-konsep negara dan sebagainya ini saya kira bisa menjadi pegangan aspek-aspek moral dalam penyelenggaran pemilik sehingga hal ini menurut saya sangat baik ya terutama untuk Masiswa mereka yang ingin mendalami aspek-aspek disapat itu dan tadi yang si Aluia tadi mengangkat tulisannya sudah Rafa Jururaman ya kalau tidak salah sudah Rafa Jururaman sekarang ini duta besar di Kasakstan yang boleh menjadi duta besar di sana kemudian terkait dengan nara pidana mantan nara pidana yang bisa menjadi ikut dalam pemilu misalnya dan tadi saya ketahkan bahwa dalam membaca putusan MK itu nanti ada-ada juga mencermati pertimbangan hukumnya hal ini penting karena kalau kita tahu bahwa orang yang sudah diadili itu sudah diberikan sanksi ya kemudian kalau dia ikut dalam pemilu ya rakyat tergantung rakyat itu akan memilinya atau tidak kalau ada yang biasanya ada mantan nara pidana biasanya tidak milih dan ini kan hak kalau misalnya anda tidak menggunakan hak bisa saja siapapun dia apakah terpidana mantan nara pidana mantan nara pidana atau yang tidak pernah di pidana kita tidak tahu dukungan politik masyarakat para calon itu kepada siapa karena biasanya mereka itu sudah diberi sanksi bahkan seringkali ada putusan pengadilan yang sanksi tambahan yang berupa sanksi administrasi misalnya tidak boleh menggunakan atau hak politiknya untuk sekian tahun tertentu nah kemudian nanti coba baca juga putusan MK terkait dengan pilih dari para keluarga G30 SPKI itu juga nanti ada-ada bisa membaca itu bagaimana pertimbangan hukum dari Makama Konstitusi itu memberikan hak pilih hak politik untuk mereka yang pernah terkait dengan atau keluarga yang terkait dengan G30 SPKI membaca itu ada-ada akan lebih banyak terbuka wawasan terkait dengan hal tersebut soal dari mana jumlah terbanyak, saya kira ada lembaga yang core sensual itu dan itu memberikan apa menurut saya memberikan informasi yang jelas bagi seluruh warga negara untuk memilih jadi itu saya kira tidak memilih kucing dalam karung, tetapi biasanya dengan informasi-informasi itu juga terserah apakah yang bersangkutan ingin memilih orang-orang yang pernah mantan terbeda atau tidak itu juga tergulang kepada masing-masing warga negara kemudian terkait dengan soal independensi dari Makama Konstitusi ini sodara Delon ini saya kira bagus sekali ini pertanyaannya jadi ini hakim pada umumnya tidak hanya pada di Makama Konstitusi tapi hakim pada umumnya itu dalam teori terias politika ada kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan yudikatif. Nah hakim itu berada di kekuasaan yudikatif yang pada kekatnya itu dimersifat independen sehingga di mana independensinya tentu masyarakat kalau saya selalu mengatakan hakim-hakim itu kita bisa lihat independensinya itu dari pertimbangan buku pada setiap kasus yang ditangani jadi kita bisa mau lihat di situ independensi dan tidaknya sebab kalau misalnya di MK ya MK itu hakim itu ada yang beransal dari 3 dari DPR sebagai representasi kekuasaan legislatif kemudian 3 dari unsur presiden representasi kekuasaan eksekutif dan 3 dari Makama Agung Representasi yudikatif. Nah ketika menjadi hakim positusi hakim itu disumbah dalam rangka untuk menegakkan hukum dan keadilan dan hakim itu bertahun jauh pada Tuhan yang mahasah Tuhan yang mahasah dan juga hati nuraninya jadi hakim itu independen bahwa sumbernya berasal dari kekuasaan legislatif eksekutif tapi ketika sudah menjadi hakim itu dalam menjalankan pungsi cek dan balasi sistem memang itu pertanyaan-pertanyaan itu menurut saya wajar terkait dengan hal ini jadi kalau hakim itu disumbah baik hakim di pengadilan negeri ya di pengadilan tinggi di Makama Agung itu mereka semua sebelum dilakit dan itu diakan itu disumbah lebih dahulu Nah kemudian tadi juga saudara Delon terkait dengan putusan MGA, hasil dan dampaknya ya itu yang tadi saya kira materi yang sudah saya sajikan terkait dengan dampak atau konsekuensi dari putusan-putusan MGA Nah kemudian soal adalah validitas Makama Konstitusi ini kan tidak dilapangan ada penyelenggara pemilu biasanya dalam persidangan itu nanti ada yang di ajukan permohonan itu adalah penetapan KPU, jadi posisi KPU biasanya itu sebagai termohon ada pemohon dan biasanya itu ada pihak terkait itu biasanya berasal dari yang sudah menang posisinya misalnya kalau dia sudah menang kemudian ada yang mengajukan permohonan, dia biasanya menempatkan dia sebagai pihak terkait Nah kemudian selain itu juga ada badan pengalis pemilu yang juga memberikan keterangan pada saat pemilu biasanya ada pemohon ada termohon KPU ada pembeli keterangan bahwas lo kemudian nanti ada pihak terkait juga sehingga maka mahakim pada persidangan itu biasanya crosscheck seluruh informasi dan data yang ada untuk pendilevaliditas dalam langkah yang pemilihan umum maupun kepala daerah di magama konstitusi kemudian tadi juga yang terkait dengan saudara dialog, saya kira sudah saya jawab ya terkait dengan mantan terbidana yang bisa ikut dalam pemilihan dan sebagainya saya kira itu kalau mau di ratus, sudah saya jawab semua kecuali ada hal-hal yang belum terjawab bisa diingat caranya ya terima kasih kita berikan aplos untuk yang mulia maka mahakim pada persidangan saya kira semua sudah terjawab ya karena memang kita dibatasi oleh waktu ijin yang mulia saya tidak menambah satu sesi pertanyaan lagi baik yang mulia ijin semua yang dapat kita simpulkan untuk mulia umum di hari ini adalah bagaimana persiapan MCA dengan segala kawen yangannya untuk menghadapi pemilu di tahun 2024, oleh karena itu pemilu cerdas akan didukung oleh pemilih yang cerdas juga karena akan berefek domino, jadi seperti yang tadi padakan bilang bahwa pemilih cerdas, maka pemilu juga bisa bermarta badan kita ucapkan terima kasih setinggi-tingginya untuk yang mulia maka maka maka situasi Dr. Daniel yang telah berbagi ilmu di hari ini saya juga mengapresiasi seluruh hadirin yang telah hadilan menyimak dengan entusias dengan segala pertanyaan kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ijin ijin yang mulia saya memberikan untuk memperbersiilakan Bapak untuk memberikan closing statement 1 menit ijin baik, terima kasih Pak Moderator sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun ya bagi fakultat suku 14 yang ke 67 sukses selalu dan sudah banyak sekali alumni dari fakultat suku yang sudah berpartisipasi ikut di dalam mewernai kehidupan bermasarakan, berbangsa dan bernegara baik di arah lokal, province maupun di tingkat nasional bahkan juga international kan itu saya sekali lagi ucapkan selamat ulang tahun, sukses untuk seluruh syarikat akademika, fakultat suku padekan dan jajarannya juga seluruh masiswa baik S1 dan Pasya Serjana juga para alumni semoga fakultat suku mengumpati semakin jaya untuk kedepan dalam rangkaul untuk bersala-sama kita mewujudkan negara hukum Indonesia berdasarkan panjasila dan dasar negara publik Indonesia tahun 1945 dan pada ADD masiswa, saya kira semangat yang ada terus dalam rangkaul kita membenahi Indonesia dengan sistem yang ada tempat setiap sistem punya kelebihan dan kekurangannya dan kalau ada hal yang menurut saya masih kurang baik, itu dibenahi dan sistem yang ada tentu juga agak berkonsekuensi dengan ada yang menyebut bahwa pemilu kita ini kan pemilu yang mau meluarkan banyak biaya, ada yang menyemput dengan pemilu kapitalis sehingga sering kali yang memiliki modal besar yang punya peluang dan sempatnya, tapi kita lihat dalam beberapa pilih kanan di daerah tidak selalu bahwa orang yang banyak duit yang menang, karena biasanya biaya yang mendapat pendukungan politik dari rakyat yang dipercaya untuk memimpin daerah maupun negara ini untuk 5 tahun ke depan, karena itu saya berharap dan tentu kita semua mendohakan supaya penyegeraan pemilu. 2004 ini dengan tema yang diangkat oleh panitya pemilihan umum cerdas meluji Indonesia Maju, mari kita sama-sama mau muncul jenya. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Santi, Santi Om, Shalom. Siap, terima kasih yang mulia. Sekian lagi, terima kasih kepada yang mulia dan hadirin. Saya ya, Gersiana Nira Huah, SMA, Selakum Moderator Sesi Diskusi Di Hari Ini. Paman itu undur diri, terima kasih perhatiannya. Sesi saya kembalikan ke MC. Terima kasih, Paham Moderator. Sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta akulia umum yang mengikuti secara online, jangan lupa untuk mengisi upsend yang sudah di share di link chat, kolom chat maksud saya. Baik. Dengan demikian, kegiatan kuliah umum di saat ini telah selesai. Kami mengucap terima kasih kepada yang mulia Dr. Daniel Yusmik, Pancesta Kivoik, SHMH, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Moderator Bapak Garciano, Menira Huah, juga kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga langsung dengan lancar. Kami ini memohon maaf, sekiranya ada kekurangan selama pelaksanaan kegiatan ini. Pemilihan umum, jangan menjadi tempat pertempuran. Mari gunakan hak-hak politik kita dengan cerdas, sehingga dalam penyelanggeraan pemilu nanti menghasilkan pula pemimpin yang baik dan cerdas. Dan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sediatra bagi kita semua. Shalom. Ijin Pamit, ya. Terima kasih, padakan dan seluruh sifitasnya. Terima kasih. Saya Ijin Pamit, ya. Terima kasih, Pak.