 Kami menginitiasi adanya peraturan daerah tentang pengendalian kebarangkakaran hutan dahlah di provinsi Riau. Yang di dalam satu peraturan itu, bukan saya ada bagaimana aturan main, tapi juga barang siapa yang melanggar ada sanksi yang harus diberikan kepada yang melakukan pelanggaran. Itu tidak melihat apakah dia korporasi, apakah dia perorangan, karena hukum di negara kita di mata hukum semuanya sama. Kalau kami jelas dari ada surat edaran kapori, bahwa tanggung jawab penuh kami, disamping tentu dari presiden sendiri sudah menyatakan dalam tanah kutip apabila ada kebakaran hutan di wilayahnya, tidak bisa diatasi oleh seorang kapores, kapolda, yang tanah kutip mereka akan dicopot dan akan dicopot betul. Itu regulasi bagi kami sebuah ultimatum tegas. Tantangan kami masih ada juga masyarakat yang belum sadar bahwa tanggung jawab kita bersamalah. Untuk membuka lahan dan hutan itu tidak boleh dibakar, jadi tidak boleh. Saya merasakan bahwa upaya-upaya yang seperti misalnya edukasi kepada masyarakat, pembentukan masyarakat gotong royong, peduli api, kemudian penyebaran selebaran-selebaran maklumat kapolda itu dampaknya cukup besar. Kita mementuk sadgas mulai dari tiga kaupaten sampai ketiga desa. Sering menyampaikan penduluhan-penduluhan pada masyarakat di daerah, terutama desa-desa yang rawan kebakaran hutan-hutan lahan tadi, agar mereka tentunya tidak membakar lahan pada waktu pengolahan pertanian ataupun perkebunan. Kita telah menyiapkan canal blocking termasuk embung-embung air, terutama di lokasi-lokasi yang memang rawan terdapat kebakaran hutan lahan. Yang isentif kami berikan terutama kepada masyarakat, terutama adanya dukungan-dukungan bantuan, terutama berkaitan dengan pembedaian masyarakat. Jadi kami tidak bentuk uang, tapi yang jelas pembedaian masyarakat, terutama dalam langkah memberikan pelatihan-pelatihan dan sekaligus juga memberikan bantuan-bantuan, terutama dalam langkah usaha-usaha ekonomi untuk menikahkan ekonomi masyarakat, bisa dalam lingkung pertanian atau juga lingkung perkebunan.