 Studi yang kami lakukan untuk menginvestigasi tentang bagaimana dampak formalisasi pasar kayu di tingkat Rumah Tangga, kemudian pedagang kayu dan Rumah Tangga Petani, pedagang kayu dan pemerintah daerah, di tingkat Rumah Tangga Petani, Hutan Rakyat yang kita sebut sebagai Small Hool Ring Forest di Jawa Tengah. Kami menstudi di tiga kapu paten, Wono Sobo, Wono Giri dan Blora. Formalisasi yang dalam hal ini kita magnis sebagai kebijakan SVLK, Certifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, menghadapi beberapa kendala yang agak serius yang harus kita adres. Pertama, usatani kayu rakyat sesungguhnya bukanlah usahatani yang business-oriented, profit-oriented bagi petani. Sementara, Certifikasi Kayu mengandekan petani adalah aktor ekonomi yang business-oriented dan profit-oriented. Jadi, pada tateran itu terjadi satu ketidak bersambungan ekspektasi antara petani dan harapan dari SVLK. Kedua, sumbangan ekonomi usatani kayu rakyat terhadap total pendapatan Rumah Tangga itu hanya 17-31%. Itu memberikan makna bahwa usahatani kayu sesungguhnya bukanlah sumber nafkah dominan bagi kebanyakan petani yang jumlahnya puluhan ribu di Blora itu sekitar ada 20 ribu hektar, katakanlah seorang petani itu memiliki satu hektar berada ada 20 ribu Rumah Tangga. Artinya apa? Artinya sesungguhnya usahatani kayu rakyat adalah hanya menyumbang sedikit saja pada total pendapatan. SVLK mengandekan bahwa Certifikasi itu dikenakan kepada mereka yang memiliki sumber nafkah utama dari usahatani kayu rakyat. Ini adalah ketidak bersambungan yang kedua tadi. Yang ketiga adalah temuan kami di tingkat Rumah Tangga, petani kayu rakyat adalah bahwa mereka biasanya dari struktur Life Lee Hood, mereka biasanya adalah golongan masyarakat dengan pendapatan rata-rata atau bahkan di beberapa tempat di bawah garis kemiskinan. Ketika SVLK menisayakan biaya Certifikasi, maka ini akan menjadi beban baru secara ekonomi bagi petani. Memang ada keinginan pemerintah menutup biaya Certifikasi, tetapi pada tahap berikutnya, surveillance misalnya yang dilakukan dua tahun sekali itu beban ekonomi akan diberikan pada masyarakat dan masyarakat walaupun wang hanya 100 ribu per kelompok per Rumah Tangga untuk iuran surveillance misalnya, itu sesuatu yang besar dan itu sangat besar bagi petani yang menghadapi persoalan kemiskinan dan kesederaan kehidupan. Jadi itu temuan di tingkat Rumah Tangga. Di tingkat meningkat kepada tataran perdagangan, SVLK memberikan potensi tata kelola yang baik. Itu adalah plus point yang kita harus akui. Tetapi di detingkat perdagangan, ketika ekspor menisayakan industri harus berSVLK dan semua pasokan kayu yang masuk ke industri furnitur katakanlah begitu harus berSVLK, maka Rumah Tangga Petanihutan Rakyat yang berSVLK langsung bermitrah dengan industri yang bersertifikat SPLK. Ini artinya ada sebuah bypass dalam sistem rante tatan yaga yang akan menghilangkan beberapa mata rante tatan yaga kayu yang selama ini exist. Apa artinya secara makro akan ada sejumlah orang yang tadinya bekerja sebagai pedagang kayu dan mendapatkan nafkah disana tereliminasi oleh karena sistem kemitraan SVLK di tingkat petani dan SVLK di tingkat industri. Itu adalah konsekuensi yang langsung akan tampak. Di tingkat industri, tadi kita juga sudah paham bahwa kebanyakan Rumah Tangga Petanih Kayu maupun industri itu sesungguhnya berada dalam skala ekonomi yang sangat kecil. 80% industri kayu rakyat furnitur dan handicraft dan sebagainya itu adalah masuk dalam kategori small and medium enterprise yang menghadapi persoalan biaya, modal, keterampilan, pendidikan, pengetahuan, masalah desain dan sebagainya. Pada kondisi semacam itu akan sangat sulit kita mengharapkan bahwa industri atau artisan industri bersuadaya atau self-financing untuk melakukan sertifikasi. Itu adalah di tingkat pedagang dan industri. Di tingkat pemerintah daerah yang memelihara sistem itu di daerah ada satu kendala bahwa kita mengidentifikasi tiga typologi pemerintah daerah, komitmennya terhadap sertifikasi. Ada pemerintah daerah yang all out mendukung proses sertifikasi sehingga segala kesulitan petani, segala kesulitan industri kecil dalam menyediakan dana untuk sertifikasi akan disediakan oleh ABBD melalui peraturan bupati dan seterusnya. Tetapi ada juga kabupaten yang menolak karena ini adalah urusan private sehingga bukan urusan publik. Tetapi ada juga pemerintah kabupaten yang tidak mau tahu. Jadi menolak juga tidak, menerima atau mendukung juga tidak. Apa artinya? Artinya sesungguhnya kalau kita pergi ke centra-centra produksi kayu, kita akan menghadapi paling tidak tiga tipe pemerintah daerah yang ada yang relatansinya tinggi, ada yang penolakannya tinggi, dan ada yang daya-dukung atau kemauan untuk mendukung terhadap proses sertifikasi tinggi. Jadi ingin saya katakan bahwa kita menghadapi sebuah keragaman keinginan willingness untuk bersertifikasi SPLK yang sangat beragam-beragam dan tidak bisa di generalisasi bahwa Indonesia adalah sama dengan kabupaten A, Indonesia adalah sama dengan kabupaten B dan seterusnya. Artinya apa? Polisi yang kita harus lakukan atau harus implementasikan mestinya berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya. Bagi rumah tangga petanihutan rakyat atau small holding forest, mereka menghadapi persoalan livelihood security pada situasi seperti itu akan sangat sulit bagi kita memaksakan biaya sertifikasi, terutama biaya surveillance. Biaya surveillance yang kira-kira sekitar 20 juta rupiah per 2 tahun sekali dibebankan kepada kelompok tanih. 20 juta rupiah bagi orang kota atau masyarakat menengah ke atas adalah angka yang tidak besar, tetapi bagi sekelompok petanih itu menjadi sangat besar. Satu kelompok tanihutan yang mungkin berangkutakan 500 orang diminta untuk menanggung 20 juta rupiah untuk surveillance. Maka 20 juta rupiah dibagi 500, mungkin satu orang sekitar berapa 40 ribu, 40 ribu sesungguhnya kecil, tetapi bagi orang kota kecil, bagi orang desa itu sesuatu yang besar. Sehingga ada satu kabupaten yang seharusnya sudah surveillance. Tetapi hanya karena mereka tidak mau mengeluarkan uang itu, bukan karena tidak mau, memang karena tidak mampu. Maka surveillance tidak bisa dilaksanakan. SVLK itu adalah sebuah envelope verifikasi. Di dalam envelope itu ada banyak sekali tanda bukti atau izin-izin administratif yang harus juga diurus. Selain biaya surveillance, petanih juga harus mengeluarkan, atau katakan kalau di dalam industri juga mengeluarkan biaya-biaya perizinan. Katakanlah surat izin, usaha, siuk, hau dan sebagainya yang itu berkonsekvensi pada biaya. Petanih atau pengeracin kayu sekala kecil, yang setiap hari menghadapi persoalan kekurangan dana, kekurangan modal, bahkan mungkin untuk makan sehari-hari juga tidak begitu melimpah, akan sangat kesulitan untuk mengadakan dana-dana seperti itu. Saya kira itu adalah persoalan penting. Di tataran pemerintah daerah, risiko yang paling besar adalah kesiapan pemda dan kesiapan infrastruktur kelembagaan. Yang selama ini kami melihat mereka sama sekali belum keep up dengan kebutuhan sertifikasi SVLK yang diharapkan secara ideal. Ini adalah PRPR yang perlu kita lakukan. SVLK adalah sebuah upaya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kayu kita secara legal, secara formal mengikuti aturan-aturan hukum. Sebetulnya selama ini pemerintah RE di luar sistem sertifikasi SVLK melalui peraturan-peraturannya sudah berupaya untuk memberikan bukti kepada dunia bahwa kayu kita itu legal, kayu kita itu sah. Tapi persoalannya dunia tidak begitu melihat upaya ini. Karena di tataran pemerintahan, kelembagaan pemerintahan terutama di daerah, mereka yang mengeluarkan surat tanda legal, tanda formal dan sebagainya itu menghadapi persoalan bad governance. Oleh karena ada bad governance, sebuah surat yang dikeluarkan untuk membuktikan bahwa kayu itu legal, sebetulnya SKAU, SKSKB, FACO kalau ditingkat tanya agar, itu adalah surat untuk membuktikan bahwa kayu itu legal. Persoalannya, surat-surat itu dikeluarkan oleh kelembagaan, oleh sistem administrasi yang tidak memiliki legitimasi. Oleh karena itu tantangan kedepan adalah bagaimana membenahi bad governance ini menjadi good governance di tingkat institusi-institusi pemerintah di Indonesia. Pembenahan di tingkat pemerintah daerah ini menjadi PR yang sangat besar. Pertama tadi persoalan finansial, tidak semua usaha kecil itu siap dengan finansial. Bagaimana caranya pemerintah menyediakan itu? Pemerintah mengatakan bahwa usaha kecil pembiayan SKLKnya akan ditanggung oleh pemerintah. Tetapi pertanyaannya sampai berapa lama? Itu pertanyaan. Jadi finansial satu hal. Kedua, saya kira persoalan yang juga krusial tadi apa namanya supporting infrastructure itu di tingkat pemerintah daerah. Kemudian supporting infrastructure, institutional infrastructure di tingkat petani. Begini dengan SPLK, keputusan-keputusan produksi itu nanti tidak lagi akan diletakkan pada individu-individu petani hutan rakyat. Dia akan diletakkan pada kapok tanhut pada skala kolektivitas. PR besar yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana memperkuat asosiasi petani hutan rakyat ini agar mereka bisa mengelola apa namanya kesatuan sistem hutan yang ada di tangannya dari individu-individu petani dalam satu tatak lola yang rapi, tertip dan baik. Demikian juga di tingkat industri. Ada persoalan bagaimana memperkuat finansial, struktur finansial atau kapital struktur di tingkat petani, di tingkat artisan industri, di tingkat pedagang, tetapi juga kemudian di tingkat asosiasi dan di tingkat pemerintah daerah. Jadi ini PR-PR yang dari hasil studi kami perlu diadres dengan baik.