 Re-distribusi lahan itu bisa membantu konservasi hutan di lapangan karena memang ini prinsip-prinsip dalam pengembangan hutan kemaserakatan itu berasaskan ini prinsip kelisterian. Tentangan yang ada sebenarnya tindak lanjut dari dia sikhe hutan-kawapan kota untuk menindaklanjuti alokasi lahan untuk masyarakat dalam bentuk hutan kemaserakatan. Makin rumitnya aturan itu menjauhkan masyarakat dari pemenuhan perseratan untuk mencapai pembentukan hutan kemaserakatan itu. Oleh karena itu kementeran kehutan harus segera meregulasi aturan yang terkait dengan HKE maupun HTR terkait dengan perautor menteri kehutan. Karena berasarkan perautor menteri saat ini untuk membuat untuk perseratan untuk identifikasi dan penderbitan SK Pencadang HKM, hutan kemaserakatan, hutan rakyat, hutan rakyat itu ada berbagai prosedur item, kurang lebih ada 20 item dan banyaknya item pekerjaan yang harus dilalui itu menyulitkan buat masyarakat desa untuk melakukannya. Biasanya masyarakat itu mencari hal-hal yang praktis dan gampang. Dilan pihak di melukuk belum terbesar untuk orang memiliki hutan karena areal di luar kawasan hutan cukup luas. Secara garis besar tidak ada permasalahan. Kenapa tidak ada permasalahan? Karena memang sumber lahan untuk 12,7 juta hektare itu berasal dari hutan kemaserakatan dan hutan desa, hutan adat. Dilan pihak pengembangan 12,7 juta hektare itu pula dapat dikembangkan yang berasa dari hutan adat. Di melukuk pada umumnya hampir semua kawasan hutan itu hutan adat. Tantangannya batas yang jelas antara masyarakat hukum adat itu belum teridentifikasi menurut kaita-kaita kartografi. Jadi masalahnya bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota mengidentifikasi batas kawasan adat berasaskan kaita kartografi itu masalahnya. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang desa itu dinyatakan bahwa batas desa adat itu harus ditetapkan berdasarkan kaita-kaita kartografis. Kaita-kaita kartografis itu artinya dideliniasi menurut aturan kartografis. Jadi harus ada lintang dan bujur yang jelas antara batas desa. Padahal di melukuk desa-desa adat mengidentifikasi batas wilayah berasarkan batas-batas alam seperti batas gunung, batas sungai dan menurut imaginasi penutur. Tidak ada batas yang secara objektif dalam bentuk kaita kartografi. Itu masalahnya. Jadi bisa jadi pada saat identifikasi batas desa adat di lapangan antara satu desa dan desa lainnya bisa mengklaim karena memang secara objektif tidak ada tanda-tanda batas alam di lapangan maupun kaita yang menunjukkan titik koordinat batas antara masyarakat adat tersebut. Kategori yang kami tempuh saat ini, pertama identifikasi dan identifikasi masyarakat hukum adat. Sejak tahun 2010, pemerintah Provinci Maluku telah menginventarisasi dan mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat. Setelah identifikasi dan inventarisasi, kita lanjutkan dengan kejian tentang keberadaannya. Setelah itu, kita tetapkan batas-batas wilayahnya. Dan ini semua menjadi urusan pemerintah kawatan kota karena penetapan kesetuan masyarakat hukum adat dan wilayah adat itu ditapkan dengan peraturan daerah. Dan salah satu, perseratan dalam penetapan peraturan daerah itu penetapan batas. Jadi kami akan mendorong pemerintah kawatan kota untuk segera mengkaji keberadaan masyarakat hukum adatnya berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi oleh pemerintah Provinci.