 Saya dapat memberi informasi. Keberadaan SPLK ini sebenarnya hukumnya kan sudah ada. Peraturan yang mengatur tentang SPLK ini sudah ada dan sebenarnya sudah disosialisasikan atau dipublikasikan oleh Departemen Kutanan, Baik Leot Bedia Elektronik maupun informasi-informasi sudah terseming. Tetapi untuk sekarang kondisi pengusahaan kayu di Kepupatan Mimika untuk saat ini SPLK ini mungkin khusus untuk pengusahaan lokal itu sama sekali mungkin masih terdengar asing. Persoalannya karena Kepupatan Mimika sendiri sampai saat ini kami masih terpentu dengan persoalan pengurusan perijinan. Apa gimana perijinan ini belum ada terus kita berbicara tentang SPLK. Tentunya SPLK ini kan satu hal yang terkait dengan perijinan. Apabila satu lokasi melukis perijinan, kemudian dapuan pendebangan sesuai aturan main, baru produk kayunya dikatakan legal. Gimana kita terapkan SPLK kalau legalitas kayu itu sendiri secara perijinan itu belum dapat dikatakan legal. Sementara ini di Kepupatan Mimika kami punya peraturan daerah tersendiri yang kami buat berdasarkan kebutuhan lokal. Itu yang dipakai untuk produksi kayu lokal untuk kebutuhan pembangunan Kepupatan Mimika. Sementara produk kukum kami ini kan belum diakui dan diakomodir dalam peraturan menteri keutanan tentang SPLK ini. Sehingga SPLK itu sendiri tidak dapat dijalankan. Jadi sampai hari ini khusus untuk produksi kayu lokal memang SPLK ini belum diterapkan dengan alasan-alasan tadi. Sementara untuk produk-produk kayu yang keluar dari perusahaan-perusahaan besar, saya pikir untuk di Kepupatan Mimika ada dua IUPHK yang ada untuk PT dia dan timber itu memang dia statusnya sudah bisa saat ases main. Berarti saya pikir produk-produk dia itu juga sudah sampai ke tingkat SPLK itu. Cuma secara pastinya SPLK ini lebih banyak diterapkan di industri. Yang kami tahu begitu. Sementara untuk produk-produk lokal sendiri belum. Kendalanya itu karena Ijin, perijinan kami itu belum diakomodir dalam aturan menteri kan. Peraturan menteri kan hanya mengakubulir Ijin-Ijin yang lain kemudian Ijin Ustara, hutan hak. Sementara kami di Kepupatan Mimika, hutan hak itu belum dapat kami berikan pelayanan perijinan hutan hak. Karena hutan hak itu kan sesuatu yang memiliki alas titel. Kalau di Tanah Jawa, kepemilikan lahan itu sudah ada sertifikat. Kepemilikan satu lahan itu sudah ada bukti-bukti hukum. Tapi kalau di Kepupatan Mimika, khususnya untuk budaya Papua, itu kan kepemilikan hak itu hanya hak mulai berdasarkan turun temurun, berdasarkan sosial budaya. Jadi dimana area berburu, dimana area mencari makan, itu adalah hak kepemilikannya. Tetapi tidak ada alas dasar, alas hukum, alas titel bahwa secara hitam dan tersputi bahwa disini adalah bersertifikat milik hak seseorang. Sehingga hal itu memilipkan kami tidak dapat memberikan hutan hak. Kalau pun kami berikan hutan hak, itu bisa akan dimilipkan sengketa. Karena persoalannya sangat kompleks, sehingga kami tidak bisa memberikan hal itu. Makanya kami buat peraturan daerah tadi untuk mengakumulir hal-hal seperti begitu, yang kami khususkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Itu yang menjadi alasan kami belum bisa terapkan SPLK untuk produk-produk-produk yang untuk kebutuhan lokal atau untuk perusahaan bersekara kecil, itu belum bisa kami lakukan. Jadi dalam peraturan daerah yang kami buat itu tahun 2007, peraturan daerah kapatun Mika nomor 7 tahun 2007, di dalam itu mengakumulir bagaimana mengatur masyarakat lokal itu dapat memproduksi kayu untuk kebutuhan lokal. Jadi ada luasan aral tertentu dalam perada kami mengatur 5-10 hektar, kemudian kami memberikan produksi sebanyak 20 meter kubik kayu olahan perijinya dan dapat diperpanjang. Jadi disitulah masyarakat melakukan usahanya. Entah dilakukan secara sendiri atau dia memberikan kewendangan kepada masyarakat lain atau pendatang untuk mengelola di aral hak ulayatnya. Yang sekarang tersedia untuk pengusaha kecil khusus untuk kayu olahan itu yang tadi saya bilang, jadi cuma ada IPHK tapi dia dasar hukumnya bukan berdasarkan peraturan menteri, kan peraturan menteri juga ada yang mengatur tentang IPHK. Cuma menurut kami itu tidak mengakumulir kebutuhan lokal. Jadi sekarang yang kami gunakan itu perada kami itu. Untuk sementara ini pengusaha kayu lokal yang pengusaha kayu kecil ini yang ada kami punya peraturan daerah nomor 7 tahun 2007 tadi yang telah saya sampaikan. Tapi selain itu juga ada peraturan Gobernur nomor 18 tahun 2010. Itu yang mengatur tentang izin pemuntahan, izin pemenguatan hasil utan kayu. Untuk sementara kami di Keperta Mimika tetap menggunakan peraturan daerah kami karena alasan itu tadi jumlah produksi yang di peraturan daerah kami itu 20 meter kubik per tahun per izin dan dapat diperpanjang dalam 1 tahun. Sementara kalau dari peraturan Gobernur nomor 18 itu dia 10 meter kubik kayak olahan per orang per izin dalam 1 tahun. Sehingga kami menganggap itu tidak mengakumodir kebutuhan pembangunan Keperta Mimika. Jadi kami masih tetap menggunakan peraturan daerah Keperta Mimika nomor 7 tahun 2007 tadi. Nah itu yang sebenarnya saat ini kami juga mau dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu sudah melakukan berupaya untuk melakukan synchronisasi di peraturan daerah yang ada di Kabupaten dengan peraturan yang ada di Pusat. Untuk Keperta Mimika sendiri sampai saat ini memang SPLK itu seperti tadi sesampaikan gaunya belum begitu terdengar untuk pengusaha maupun untuk instansi teknis kehutanan sendiri. Tetapi synchronisasi yang mungkin dilakukan saat ini adalah kami berupaya lewat pemerintah provinsi dalam rapat koderasi pembangunan kehutanan tahun 2013 ini yang baru kami lakukan di Waropen sudah ada pembicaraan untuk melakukan synchronisasi tentang peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan di daerah, disynchronkan dengan peraturan yang di Pusat. Sehingga apabila ini sudah dapat disynchronkan kami harapkan SPLK itu dapat dijalankan. Sampai saat ini kami belum pernah lakukan studi banding tentang SPLK. Tapi pada tahun 2012 kemarin kami pernah lakukan studi banding ke Jawa Tengah. Khususnya kami datang juga ke Jepara untuk melihat bagaimana produk-produk industri mereka. Tapi tujuan dari studi banding tersebut itu bagaimana kami menangkap hal-hal yang penting. Bagaimana mereka melakukan industri ini berjalan. Kemudian kami mencoba untuk mengangkat produk-produk kami dalam bentuk kayu bulat potensi-potensi daerah kami untuk kami informasikan. Sehingga kalau mereka kami kenalkan Jepara sebagai pusat industri kayu untuk barang-barang jadi Mungkin mereka bermina untuk menanamkan investasi di Kepupatan Mimika. Itu tadinya arah berpikir kami begitu. Tapi khusus untuk SPLK sendiri kami belum pernah lakukan studi banding. Sebenarnya tanpa adanya mandatori atau tidak sebenarnya legalitas kayu itu dari dulu sudah kami tetap gaungkan. Tetap kami ingin untuk di Kepupatan Mimika itu semua produk kayu yang beredar itu legal. Dan upaya-upaya itu sudah kami lakukan dengan pengawasan, kegiatan pengendalian, kemudian pengamanan hutan, kemudian ada operasi-operasi gabungan. Itu salah satu dari cara kami untuk meyakinkan bahwa produk kayu yang beredar di Kepupatan Mimika itu adalah produk kayu yang legal. Walaupun sebenarnya masih ada, masih ada kayu-kayu yang ilegal. Supersoalan SPLK ini seperti tadi saya bilang, bagaimana kita mau terapkan SPLK kalau masih ada yang ijin-ijin yang belum bisa diakomodir dalam peraturan SPLK tadi. Jadi memang SPLK ini, kalau pun kami mau dorong, kami akan dorong. Gapapa bila ijin ini sudah bisa diakomodir dalam artinya pemerintah pusat dapat mengakui bahwa peraturan daerah, peraturan gobernur, ataupun apa saja yang kami lakukan sebagai daerah yang memiliki kewenangan otronomi khusus, itu bisa diakomodir, diterima oleh pemerintah pusat. Sehingga SPLK ini bisa kami dorong. Tapi kalau pemerintah pusat tidak mengakui apa yang merupakan kebutuhan daerah yang kami akomodir dalam hukum dalam status-status peraturan daerah atau apa pun status hukumnya kami buat jelas dalam aturan-naturan, itu sepanjang itu tidak diakui kami tidak bisa mendorong SPLK ini dengan baik. Tidak akan maksimal untuk khusus untuk kelompok pengusaha kayu-kayu lokal yang kecil-kecil. Kalau untuk status HPH, untuk model kayu pengusahaan yang besar saya pikir tidak menjadi masalah. Karena itu memang sudah diakomodir dalam aturan pemerintah pusat, daerah kami sudah itu sudah sejalan. Hanya untuk yang kebutuhan-kebutuhan lokal ini yang sampai saat ini kalau pemerintah pusat tidak membuka peluang untuk aturan-aturan main di daerah ini diakomodir, ini tidak akan bisa SPLK berjalan dengan baik. Tapi ini sekarang yang menjadi masalah di Jawa ini kan dia bentuknya adalah hutan tanaman. Jadi setiap orang yang menanam itu hak dia. Jadi kalau 10 orang menanam, 10 orang digabungkan itu hal yang mudah. Tapi ini kan persoalannya hutan, ini adalah hutan alam. Ini adalah hutan alam, kemudian masyarakat pemilik hak ula itu diberikan turun temurun. Kemudian ada dalam suku itu ada klien-klien kecil, ada suku-suku kecil lagi, ada marga-marga. Jadi ini sangat kompleks, jadi yang dibutuhkan sebenarnya kami saat ini yang sedang dilakukan adalah harusnya ada pemetan participatif untuk hak ula ini dipetakan. Kalau hak ula ini dipetakan, baru kita bisa masuk dalam kelompok-kelompok seperti tadi. Ini memang keselitanya sangat kompleks sekali untuk bisa membuat dikorektifkan, kemudian bisa saja. Tapi kalau setelah dikorektifkan seperti tadi dalam bentuk koperasi, sekarang kami akan buat pemiliknya ada dua koperasi. Kami sudah bentuk dan kami akan dorong untuk menjadi HPH kecil yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi. Yang kami buat, berdasarkan kelompok ini kami buat, terus kami yang kemoder dengan peraturan yang dari peraturan Gobernur No. 13 tahun 2010. Hanya pertraiannya belum disinkronkan dengan pusat. Akhirnya ketiga perusahaan di nabire itu sudah dilakukan. Di nabire itu ada satu kelompok atau dua itu sudah ada perijinannya, tapi tidak bisa jalan. Karena ketika dia mau jalan, aturan mainnya tidak bisa dilakukan. Karena dia butuh ganes. Ganes itu harus diterbitkan oleh BP2HP. Sementara BP2HP tidak bisa melibatkan ganes. Karena dalam peraturan menteri itu tidak dia kemudian ada ganes untuk hutan masyarakat hukum adat. Jadi ini yang menjadi kendala. Jadi principnya itu sinkronkan dulu aturan ini, diakui dulu aturan ini, SPLK akan bisa berjalan. Untuk saat ini kami di dalam peraturan Gobernur No. 13 tahun 2010 tadi yang mengatur tentang izin ustaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat. Yang tadi saya bilang kalau ini jalan, semua pasti akan SPLK ini bisa kita doang. Dalam itu diakomodir ada pasal dan ayat yang nyatakan bahwa sepanjang pembayainya masih bisa ditanggung dalam APPD. Jadi prosesnya awal, mungkin proses awal pembangunan mulai dari pembentukan kelembagaan, pengadaan peralatan sampai dengan proses itu berjalan di tahap awal. Mungkin pemerintah daerah akan memberikan bantuan subsidi. Tetapi setelah dia kuat, dia mungkin akan terlepas dengan perjalanan sendiri. Jadi saya pikir kalau kelompok-kelompok koperasi dibentuk dengan masyarakat yang tidak diberbagai pendidikan, kemudian berbagai yang tadi bilang tikan sosial ekonomi, saya pikir untuk masalah untuk menanggung lagi masalah, finansialnya tidak masalah. Tapi untuk masalah kebenolannya mungkin tetap ada pendampilnya dari dines kehutanan. Itu memang sudah di dalam aturan-peraturan Gobernur itu sudah dimasukkan.