 Kalo kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, ada masyarakat lokal yang terpinggirkan dengan adanya kebijakan atau kegiatan-kegiatan seperti HPH, HTI dan kelapa sawit. Sudah banyak pengalaman yang kita lihat baik itu di Kabupaten Gute Barat, di Kute Timur, di Braw juga ada banyak contoh. Kalau saya perhatikan kalau dilaksanakan MP3I ini yang berbasis lain-bas, saya khawatir masih akan ada masyarakat lokal yang akan terganggu secara sosial, ekonomi dan budaya. Karena kalau kita lihat bahwa banyak masyarakat yang sekarang sudah exist, mereka ketergantungan terhadap ekologi hutan tinggi. Misalnya untuk berburu, mencarikan, itu di hutan sudah tersedia semua. Tapi masyarakat luar melihat bahwa om ini masih hutan. Kita melihat bahwa itu daerah yang kosong, terbelakang. Padahal sebetulnya tidak, mereka sudah hidup baik. Yang mereka perlukan sekarang adalah akses terhadap dunia luar supaya mereka bisa menjual hasil-hasil produksi yang mereka hasilkan. Atau membina mereka di tempat mereka berada sesuai dengan sosial budaya mereka. Jadi bukan merubah secara total. Misalnya kalau pasawit masuk, tampang masuk, itu merubah pula hidup mereka. Nanti satu saat kalau tampang masuk setelah tampang keluar, ekologi mereka sudah rusak, sosial ekonomi mereka juga akan hancur. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat. Program ini sebaiknya hak-hak masyarakat adat secara khusus masyarakat dayak. Di kaltim ini ada sekitar 18 grup suku dayak. Mereka kita hormati mereka yang sudah menjaga hutan.