 Baik Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terkait dengan implikasi kebijakan kehutanan khususnya tentang perhutanan sosial yang sudah dilakukan di provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki luas hutan seluas 1 juta 4735 hektar yang terbagi menjadi hutan konservasi, hutan indung dan hutan produksi. Dan kita akui tingkat kerusakannya juga memang lebih kurang sudah cukup parah 53,97 persen. Dan kondisinya terdapat lebih kurang 380 desa berada di dalam dan sekitar hutan, dan terdapat lebih kurang 1,33 juta jiwa tinggal di dalam dan juga di sekitar hutan. Terkait dengan perhutanan sosial, maka di Lampung kalau untuk HKM itu memang pioner, jadi dari mulai awal dilouncing kebijakan HKM, maka Lampung menjadi salah satu provinsi yang pertama. Maka progresnya sampai tahun 2014, penetapan areal kerja yang sudah diberikan oleh menteri kehutanan itu seluas 110,039,61 hektar. Dan dari keluasan tersebut sudah diberikan IUPHKM-nya sebesar 58,222,57 hektar kepada 138 kelompok secara total. Masih ada hutang terkait dengan undang-undang 23, jadi 138 kelompok ini adalah total semua yang mendapatkan PAK. Dan untuk HTR, HTR pencadangan tahun 2010 seluas 24,835, dan yang sudah diterbitkan IUPHK-HTR-nya seluas 16,651 diberikan kepada 8 kooperasi. Untuk hutan desa di Lampung memang baru mulai belajar, baru mendapatkan penetapan areal kerja tahun 2013 seluas 2,197 hektar. Itu 22 SK, tetapi untuk 60 desa. Nah ini nanti kami memang agak kesulitan untuk Gobernur bisa menerbitkan HPHD-nya karena harus membagi lagi setiap PAK tadi kepada ada yang satu PAK 4 desa, satu PAK untuk 5 desa, 3 desa. Jadi agak unik untuk Lampung ini penetapan hutan desa yang bisa dibilang tercepat se-Indonesia. Hanya hitungan minggu, usulan awal hanya untuk 3 desa, tetapi Menteri Kehutanan pada masa itu menginginkan kenapa hanya 3 desa, semua desa. Baik, 60 desa ini sebetulnya hanya 22 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Jadi secara permanent hood-nya, sarok lokasi pun sebenarnya sudah tidak terpenuhi. Tapi itulah kenyataannya mendapatkan PAK seluas itu. Kemudian terkait dengan kemitraan kehutanan, di Lampung sudah mulai juga di Rintis, kita pisahkan antara KPH dengan masyarakat, itu sudah kita fasilitasi 3 kelompok, tapi belum sampai ke nasgah kerjasama, penanda tangan nasgah kerjasama. Kemudian antara masyarakat dengan pemegang ijin, HTI, seluruhnya 7 kelompok sudah kita fasilitasi tetapi baru 2 kelompok yang sudah sampai pada MOU. Ini progres HKM per kabupaten, nanti bisa dilihat. Ini lekap yang masih tadi saya katakan hutang, akibat undang-undang 23. Undang-undang 23 yang akhirnya pelimpahan kewenangan yang tadinya IUPHKM BUPATI menjadi harus gubernur, sehingga dari data ini, 42 kelompok dari 8 kabupaten, Lampung Barat 8 dan Tanggamus 18, itu sebetulnya IUPHKM-nya sudah terbit, tetapi IUPHKM terbit setelah undang-undang 23. Nah nanti mungkin yang mengerti hukum atau padiriktur nanti bisa memberi arahan apakah itu legal atau tidak. Menyalahi undang-undang 23 karena... Oke, berarti gitu ya. Kalau begitu nanti saya sampaikan ke BUPATI yang tanggamus dan Lampung Barat. Terkait hutang desa, Pak Direktor, kami mohon untuk revisi SKPAK nanti. Karena 22 SK untuk 60 desa itu membaratkan gubernur. Ya itu menter yang dulu. Betul Pak, menter yang dulu. Kalau terkait dengan hasil, HKM di Lampung sudah tidak dirakuan lagi. Pak Direktor yang sudah sering kesana dan beberapa teman yang ada di sini yang juga penuh kesana. Dari aspek ekologi juga sudah ada perubahan penutupan lahan. Dari aspek ekonomi justru menimbulkan PR baru buat kami yang ada di Lampung para penggiat. Karena mereka sudah mulai memproduksi hasil yang luar biasa. Sudah bertanya lagi gimana ini pemasarannya. Jadi sudah cukup baik. Begitu juga dari aspek sosial. Hampir semua kabupaten punya panggut suakarsa. Pemerintah daerahnya juga memberikan insentif kepada panggut suakarsa. Kemudian juga kita di Lampung juga punya forum HKM Provinsi Lampung. Selaku koordinator Ibu Doktor Christine. Dan itu juga kita antara NGU yang memang konsen dengan perusahaan sosial, antara dengaskutan provinsi Lampung, terus BPDAS dengan forum. Hubungannya sangat mesra. Jadi perlu bisa jadi percayaan tahan. Nah ini terkait dengan pengaruh kebijakan Pak. Ini isinya nanti curhat. Hampir semua provinsi pasti curhat ya Pak Azam. Kalau kita bicara undang-undang 23. Semua beban yang tadinya terbagi, Bupati, sekarang semua ke gobernor. Padahal provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai. Tidak punya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Jadi harapannya memang ke pemerintah pusat. Karena sebetulnya kalau di undang-undang 23 kalau kita baca dengan ini. Kami ini kan hanya pelaksana ya kan Pak? Penyelenggaraannya semuanya pusat. Kami hanya punya kemanangan sebenarnya di luar kawasan. Rehabilitasi pun di luar kawasan. Kemenangan di undang-undang 23. Artinya dari sisi provinsi butuh sangat dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua terkait dengan keputusan bersama. Saya senang Pak dari PPN masih hadir di sini. Tadi sebenarnya saya mau ada pertanyaan tapi tidak ada waktu lagi. Menanggapi dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutan dan Menteri PU dan kepala PPN ini. Saya juga tidak mengerti kenapa ini tiba-tiba muncul. Karena untuk lampung itu gejolaknya cukup luar biasa. Sudah hampir di semua kabupaten ada yang mengajukan pelepasan. Padahal lampung tidak menjadi target Pak. Tidak menjadi target karena luar sultan kita sudah kurang dari 30 persen. Dan kalau kita menilis lagi menelah dari sisi peraturan, maka memang perlu synchronisasi dengan undang-undang 41 dan PPN 10. Karena secara undang-undang 41 dan PP 10 yang bisa berubah peruntukannya. Bukan berubahung sih, berubah peruntukannya hanya hutan produksi. Jadi tidak semua kawasan hutan dan itu prosedurnya sangat tidak mudah sebetulnya. Tetapi dengan adanya SK bersama 3 Menteri dan kepala PPN ini. Menimbulkan gejolak yang luar biasa. Dan PPN, kan will PPN lampung juga sudah menyiapkan anggaran Pak untuk itu. Jadi agak kesel juga dia dengan kawasan hutan dan provinsi lampung. Artinya anggaran dia akhirnya tidak bisa dipakai. Kita sudah membuat surat edaran, surat gubernur ke kakan will PPN terkait itu bahwa kita akan menunggu jugnis dari kementerian LHK. Seokenya karena SK-nya dari 4 Menteri, maka jugnisnya juga dari 4 Menteri. Seperti itu Pak, nanti mohon diinfo kan ke kepala PPN lampung. Bahwa lampung tidak menjadi target, jadi mungkin stop. Ya tadi saya bilang lampung Pak. Nah tadi ini sudah saya katakan di awal bahwa terkait dengan perubahan regulasi undang-undang 23 memang provinsi perlu sumber daya serana perasaan dan finansial yang memadai. Tetapi pada waktanya kita sangat kecil langgarannya. Tadi seperti yang Pak Azam sampai kan, kehutanannya itu urusan pilihan Pak. Ya kalau dipilih gitu. Ya Pak ya, bukan urusan wajib gitu. Jadi makanya potongan kuya nya itu kecil sekali lagi gitu. Nah sebetulnya lampung siap-siap saja gitu. Strateginya adalah lampung sudah dibagi habis dengan KPH. Dengan 17 KPH. Meskipun ada beberapa KPH yang belum operasional. Nah nanti KPH itu tinggal diperkuat. Dia akan operasional ditingkat tapak. Provinsi menjembatannya dengan kebijakannya. Jadi sebetulnya sudah sangat baik seperti itu. Nah tetapi yang lebih utama sebetulnya adalah harapan kami, adalah proses pengukuhan kawasan hutan. Kita sudah sampai ke pembicaraan pemberdayaan masyarakat. Sampai sudah jauh gitu. Tapi kawasannya sendiri sebetulnya belum mantap. Jadi artinya masih bisa diotak atik. Di lampung masih ada beberapa proses pengukuhan yang belum selesai Pak. Dari 1.004.735 hektar tadi. Itu yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kehutan yang menjadi kawasan hutan. Hanya baru 16 register dan satu taman wisata alam. Nah yang pengukuhannya, proses tata batasnya sudah selesai dan tinggal tanda-tangan Menteri. Menteri Tempo dulu, Menteri Padjaman yang sebelum busiti. Itu 26 register dan 2 cagar alam. Dan yang masih dalam proses atau belum selesai tata batasnya masih 6 register. Nah saya sih harapannya di dalam kesepatan ini dari planologi ada yang hadir. Karena ini menurut kami hal yang sangat penting gitu. Belum lagi masalah yang tata batas tadi. Tata batas tadi kalau dalam kawasan memang bukan kewenangan dari BPN ya Pak ya. Tapi itu sangat urgent Pak supaya tidak terjadi konflik. Nah harapan kami terkait dengan perhutanan sosial. Ini khususnya buat Pak direktur dan juga teman-teman NGO yang mensuppot ini. Kita tahu bahwa kewajiban pemegang ijin yang mengetablinya adalah masyarakat, petani. Itu sangat-sangat besar gitu. Bukan kapasitas dia sebetulnya. Seperti menyusun rencana kerja, kemudian melakukan penataan batas. Semua dibebani kepada petani. Kenapa untuk HKM dan HD ini Pak ya? Kenapa tidak seperti HTR? HTR semua dibayai oleh pemerintah. Dari mulai proses awal sampai keluar UPHK, HTR-nya. Tapi tidak pada UPHKM dan HPHD. Semua dibebankan kepada pemohon. Kemudian pemerintah pusat diharapkan bisa memfasilitasi anggaran untuk proses perijinan. Yang kami masih punya banyak PR tadi Pak dan juga penguatan KPH. Jadi mohon baik dari proses usulan maupun kewajiban-kewajiban tadi disederhanakan, disesuaikan dengan kapasitas petani dan memang perlu sekali pendampingan. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.