 Melalui kerjasama antara kelompok kerja kebijakan tingkat kabupaten dan tim 73 Proyek Riset Kanopi telah dikembangkan grand strategi penglolaan kayu dan hasil hutan non-kayu yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan harapan dari pemda kabupaten Sumbawa dimana hasil-hasil Riset Proyek Penelitian Kanopi dapat membantu pelaksanan rencana pembangunan jangka-mendengah RPGM. Demikian disampaikan oleh Wakil Bupati Sumbawa Besar Dokter Anders Hamah Mut Abdullah pada acara pertemuan Tahunan Kanopi 14 Maret 2016 di Sumbawa Besar Rusa Tenggara Barat. Pemerintah Dera memberi apresiasi kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam program ini serta integratif. Meski kewenangan, keutanan telah ditarik, jadi kewenangan perintah provinsi, akan tetapi perintah Gutan Sumbawa akan tetap berkomitmen untuk kelekseran hutan Sumbawa. Mengingat penlima membaat dan penlima dampak dari penglolaan hutan ini adalah masyarakat Sumbawa. Memastikan terjadinya keseimbangan dan sinergi antara sektor perekonomian dan jasa lingkungan hidup dari hutan merupakan inti dari tatak lola hutan berkelanyutan. Hal ini diungkapkan oleh Dokter Henry Bastaman, kepala badan lidbang dan inovasi dalam kata sambutan tertulisnya. Proses pengembangan dan implementasi sistem produksi kayu dan HABK secara terpadu untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal, mestinya sangat menantang karena itu harus didiskusikan secara intern pada masing-masing tapak dan masyarakat yang menyakut banyak para pihak yang relevan. Dengan begitu banyak para pihak yang terkait, komunikasi yang baik sangat penting, ini berarti kita harus menciptakan tingkat pengertian yang sama menggunakan bahasa yang sama mendengarkan satu sama lain dan menemukan kesamaan tujuan. Acara ini bertujuan menyampaikan hasil-hasil penelitian kegiatan silvie kultur termasuk penyeluhan dan pemasaran. Pada kesempatan itu diterangkan juga mengenai aspek kebijakan tatak lola hutan. SIVOR di Kanopi berkolaborasi dengan mitra kita disini memfasilitasi bagaimana kerangka kebijakan dan aturan yang ada bisa ditingkatkan agar pengelolaan secara integrasi antara kayu dan HABK bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Paramitra penelitian tujuan tiga, yaitu badan penelitian kehutanan kupang, kesatuan pengelolaan hutan produksi batulan teh Sumbawa, pok jahutan rakyat lestari gunung Kidul, dan universitas Mataram berbagi hasil dan rencana aksi ke depan. Dalam grand strategi kita mencerencangakan untuk mengembangkan sentra-sentra produksi. Jadi kita mencoba membagi wilayah di kebuatan TTS itu, kira-kira wilayah mana yang mampu atau sesuai untuk produksi. Kita dorong untuk menjadi sebagai pusat produksi. Kanopi lewat tim kebijakan memfasilitasi penyusunan dokumen grand strategi bertujuan untuk menjadikan arahan bagi pemerintah kabupaten. Ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil reset analisis kebijakannya, dimana interkonektivitas SKPD mendukung upaya integrasi belum terbujud sehingga pemuda perlu arahan yang disusun lewat kejatan itu. Misinya adalah peningkatan industri untuk nilai tambah. Jadi ini relevan dengan apa yang di pikirkan oleh teman-teman dipokja tadi bahwa sistem pengolahan itu harus didukung. Dan ketika kebijakan punya ruang untuk dokumen ini menghasilkan arahan, maka isi dari sistem produksi, pengolahan, pemasaran itu sangat-sangat relevan diperlukan. Untuk sementara ini masih ditaruh kelompok kerja. Begitu ini menjadi dokumen resmi. Tapi sebenarnya kami sudah proses satu proses konsultasi publik yang melibatkan berbagai para pihak yang memang terlibat atau terkait dengan penggembangan kayu dan bukan kayu. Setelah ini selesai, ini akan didorong ke arah yang lebih tinggi, yaitu di pemerintah kepropensi dan mengundang stecholiar-propensi yang selama ini ikut dan menjadi pemegang kunangan penggembangan komoditi kayu dan bukan kayu di NTB ini. Menutup acara hari ini para peserta sepakat bahwa kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dikelola secara terintegrasi di tingkat lahan petani dan tingkat bentang alam berperan penting dalam tatap kelola hutan berkelanjutan dan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga kehutanan di Indonesia.