 Yang paling menarik adalah bahwa implementasi Red Plus di negara-negara ini seperti Indonesia, Brazil, Guyana, Peru yang merupakan negara-negara yang early adopter Red Plus sejak COOP di Bali tahun 2008. Dari keempat negara tersebut baru Guyana yang empat kali mendapatkan pembayaran dari Norway. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap menuju implementasi fase 2, kemudian di Brazil yang selama ini kita pikir sangat efektif dalam mengurangi laju deforestasi. Namun ternyata ada beberapa kondisi yang mengakibatkan performanya ini menurun. Untuk konteks Red Plus di Indonesia dan di Guyana sebenarnya skemanya cukup berbeda. Untuk di Guyana mereka itu punya forest cover, tutupan hutan itu 75 persen dan laju deforestasinya itu sangat rendah. Sehingga dari awal Guyana masuk sebagai negara yang mengimplementasikan Red Plus, skema yang diadopsi adalah mempertahankan enhancement carbon stock. Sedangkan di Indonesia, sebaliknya forest cover kita besar tapi laju deforestasi kita juga besar, forest pressure-nya juga besar. Sehingga skema Red Plus di Indonesia, tujuannya adalah memberikan incentive untuk behavior change, perubahan perilaku. Di Guyana untuk tingkat populasi masyarakatnya tidak sebesar di Indonesia dan mereka seperti tadi dibilang punya kejelasan tenorial. Sedangkan di Indonesia ini masih menjadi tarik ulur masalah tenorial ini. Dan juga beberapa hal yang terkait dengan equity di Indonesia bagaimana sih manfaat itu bisa dibagikan dengan lebih equitable. Kemudian Guyana berusaha memasukkan atau menginstitutionalisasikan hak masyarakat adat dalam penerimaan manfaat di dalam satu mekanisme optin. Dan ini seperti tadi dibilang bahwa penghasilan atau pendapatan dari Red, revenue yang datang dari Red itu dianggap sebagai bagian dari income stream. Dan seperti yang sudah terjadi pada sektor lainnya seperti mining, oil and gas, atau pun logging di Guyana. Semua hasil yang didapatkan dari aktivitas tersebut di-distribusikan kepada masyarakat sebagai bagian dari beneficiary mechanism. Oportunity cost yang hilang karena hutan tidak bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Itu tidak seimbang dengan nilai yang bisa, nilai uang yang sekarang bisa diberikan oleh Red Plus jika ada. Di Indonesia sendiri sebenarnya ada beberapa skema yang sudah diterapkan oleh pemerintah terkait dengan beneficiary. Misalnya dana desa yang dia dibagikan secara unitnya itu desa, bukan individual. Karena mungkin kalau dibagikan ke individual jumlahnya tidak begitu besar dan tidak lagi menjadi insentif yang menarik lagi untuk masyarakat. Kalau kita berkilas balik tahun 2010 sampai 2014, banyak sekali kegiatan di tingkat nasional dan juga tingkat provinsi yang terkait dengan Red Plus. Karena perubahan politik dan juga perubahan struktur dalam bagaimana Red Plus ini dikelola sekarang. Ada ketelambatan atau delay sehingga apa yang sudah dilakukan sebelumnya sekarang jadi seperti diam meskipun Red belum mati secara realistis. Karena ada banyak faktor ya dinamika politik terutama tarik ulur di nasional. Leadership dari nasional, koordinasi lagi-lagi antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, pemerintah nasional kementerian dengan sektor pendukung yang lain sama dengan ASDM dan juga kementerian pertanian karena mereka juga punya banyak kepentingan di dalam hutan dan di luar hutan. Jika belajar dari plaksanaan Red Plus di Guyana, pemimpin nasional atau pemimpin yang ada nggak hanya di nasional tapi di daerah dan juga di kementerian yang punya visi dan langkah yang jelas mau kemana terutama terkait dengan perubahan iklim dan juga tata kelola kehutanan ya. Ini sangat penting untuk menggerakkan rodaknya implementasi dari Red Plus ini.