 Selamat pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih ke SIPOR yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu nara sumber dalam acara ini. Saya senang sekali karena saya sudah banyak belajar dari SIPOR sebenarnya. Jadi banyak materi SIPOR yang saya ambil. Jadi kalau ada acara-acara ada di mana biasanya SIPOR selalu ada ini materi dan itu saya pelajari juga saya sering mengakses di internet website dari SIPOR. Saya ingin menyampaikan dalam bahasa Indonesia lebih enak, lebih akrab rasanya. Jadi mengenai land policy di Indonesia pada air-air ini. Yang pertama, bangsa Indonesia meranggapan bahwa tanah, umi air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkanung di dalamnya itu adalah kerunyaduhan. Jadi yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa kekayaan tersebut sumber alam itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemamuran dayat. Saya kira semua rakyat Indonesia apali ini tapi mungkin sebagai suatu hapalan di dalam pelaksanaannya ini jauh, masih jauh dari ini. Baik dalam bentuk peraturan yang tidak mengadopsi prinsip ini memang disitir, diambil sebagai hal yang diingat di dalam peraturan tapi konten dari peraturan itu sendiri banyak yang tidak sejalan dengan bunyi pasal 33 ayat 3 ini. Inilah yang harus diangdiamanakan bagaimana bumi sekarang kementian agreta ditambah dengan tetar uang. Saya sampaikan bahwa bumi kalau tidak ada tetar uangnya tidak bisa dimanfaatkan buminya. Jadi ini memang hal yang tidak bisa dipisahkan. Sekarang ada tetar uang itu yang diamanakan kepada kementian agreta ya dan tetar uang nasional agensi bagaimana ini bisa mesjatakan rakyat. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman baik internal maupun eksternal kenapa? Karena saya orangnya seneng juga mengkritik diri sendiri. Saya sampaikan ke teman-teman di BPN bahwa urusan pertanan tidak beres maka BPN yang salah. Anda selama ini asik aja ngurus setiap pika, tenang tangan-tenang tangan-tenang tangan. Padahal yang diamanatkan rakyat ke Anda adalah bagaimana? Tanah ini mesjatakan rakyat. Itu yang ingin apa selalu. Sehingga saya pendatang di kementian agreta ya jadi baru 4 tahun waktu saya datang ke kementerian itu saya kaget juga karena kemudian muncul kata-kata The Jungle of Law. Saya bilang saya kok gak pernah denger-denger istilah ini tapi di sini kok muncul gitu. Kutan Belantara Hukum. Ternyata memang benar sekali jadi peraturan di bidang tanah saja. Itu 650 B yang ada. Yang walaupun saya ikut mengajar mata kuliah ini tapi baru sebenarnya gak lah. Jadi karena saya pernah nunggung jawab mata kuliah pidana, kemudian persaingan usaha di UI saya suka loncak gitu orangnya. Jadi saya kira memang kita diberi, diberi ini oleh Tuhan kemampuan yang bisa saja kita tambah, kita tambah, asal kita mau belajar. Jadi saya kemudian setelah pidana persaingan usaha kemudian saya tertarik dengan tanah. Kenapa orang tua saya bilang ke saya Tuhan gak ciptakan tanah lagi. Jadi urusan tanah ini pasti menjadi hal yang sangat penting terus. Dan saya tuh persis karena saya orang desa saya tuh persis bahwa banyak rakyat kita yang hak-haknya terlanggar. Banyak rakyat atas tanah itu yang tidak diakui. Dan banyak rakyat kita yang gak punya tanah. Sehingga kemudian saya tertarik untuk belajar tanah. Sehingga dokter saya jadi dokter tanah, orang bingung. Ini ngajar persaingan sama, ngambil dokter tanah gitu. Sehingga sewaktu saya mau jadi profesor kita ngambil dokter lagi aja gitu. Nah jadi BPN ini asik aja dengan pencetipi katan tanah. Padahal amat yang diberikan rakyat adalah bagaimana mesja terakan. Nah ini yang saya coba kemudian bagaimana kita implementkan ini dengan peraturan-peraturan. Tentu ini tidak perfect banyak ini tapi gampang saja kalau memang gak pas kita rubah lagi. Yang susah kalau undang-undang, pepe agak susah nge-rubahnya. Tapi kalau peraturan menteri ya bang, gak cocok ya udah kita rubah lagi aja. Yang penting niap kita adalah bagaimana kita menginikan untuk kemamuran rakyat ini. Nah ini saya gak usah baca kan ini. Ini tadi juga sudah disampaikan. Nah ini ada kominmen dari kementian agraria dan tata ruang badan pertandaan nasional. Yaitu bagaimana pembangunan ini merata dan berkelanjutan. Itu kemudian mempercepat penyesuaian sengketa pertanahan. Nah ini salah satu pesan juga dari presiden, banyak presiden SBI. Mau pun presiden Jokowi ini bagaimana masalah-masalah sengketa ini segera diselesaikan. Saya kira gak begitu sulit sebenernya kalau memang kita sungguh-sungguh mau menyelesaikan itu. Jadi saya kebetulan sering dapat disposisi dari Pak Menteri mengenai kasus-kasus ini. Nah ternyata saya lihat oh ini clear kok jadi banyak sekali yang clear. Walaupun ada juga yang gak clear. Yang gak clear misalnya ada putusan pengadilan, ada satu tanah, 12 putusan pengadilan semuanya sampai peninyawan kemali. Dan bingung yang satu bilang A ini yang satu bilang B menang, yang satu bilang ini waduh saya bilang ini kacau. Maka saya pernah ngomong dengan di Porum dan juga di depan Naki Magung saya bilang ini maka Magung. Judisil saya bilang itu mengenai urusan tanah ini gagalah. Saya bilang ini saya memang ngomongnya agak belak-belakan. Saya bilang gagal gimana gak gagal ini banyak putusan jadi menyandrah. Menyandrah negara putusannya. Menyandrah BPM, menyandrah kementian untuk menyelesaikan kasus-kasus karena begitu banyak putusan untuk satu kasus, satu tanah, orang-orang yang sama setiap diajukan ke pengardian diterima terus. Padahal sudah ada putusannya sehingga saya bilang ini harus kita perbaiki. Kemudian mau wujudkan seretan bagi rakyat marginal. Jadi kita tegas sekarang bahwa kita lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Kemudian mempecepat konektes pembangunan, mempecepat perujudan infrastruktur. Jadi saya diminta lagi oleh Pak Menteri untuk melihat peraturan pelaksana dari unang-unang nomor 2 tahun 2012. Mana yang masih mengambat sehingga pengadaan tanah ini menjadi lambat. Kemudian juga kualitas reformasi berokrasi. Ini harus tetap kita laksanakan karena kita memang harus merubah mindset. Saya sering bilang ke teman-teman di BPN, di kementian agar ya kenapa saya sering agak keras. Karena bagi saya jadi peguaya negeri ini, manfaatnya nggak banyak. Kalau jadi dosen banyak, manfaatnya nggak jangan jar sebentar. Kemudian banyak jadi konsultan, jadi manfaatnya banyak lah. Kalau jadi kementian ini habis waktu kita. Gajinya kecil. Jabatan saya bilang kalau jabatan itu amanah. Amanah artinya kerjaan. Saya bilang siapa yang mau cari-cari jabatan kalau banyak kerjaan. Jadi kapus kumahnya udah banyak banget kerjaannya. Apalagi kalau naik. Jadi saya nggak cari-cari saya bilang itu. Tapi kalau kita diberi amanah harus kita terima. Karena itulah idealisme kita, itulah kecintaan kita kepada negara ini. Jangan karena kejaannya berat, kompensasinya kecil, lalu nggak mau. Senior-senior saya di UI dulu sering, diminta jadi dosen nggak mau. Kenapa? Karena dia jadi lawyer. Keren, pakai jas setiap hari, pakai mobil baby, bnc. Jadi banyak nggak mau. Kalau saya, saya bilang itu orang nggak punya idealisme. Nggak sayang kepada negara. Nah itu yang kita ini. Kemudian ada 3 program prioritas. Peningkatan Pelayan dan Masyarakat. Percepatan penanganan sengkaitan dan pengakuan hak. Dan program penatan ruang. Ini saya agak percepat mungkin ya. Nah ini ada peningkatan pelayan masyarakat. Kita mengadakan pelayanan sabtu minggu. Kita sedang merancang. Ini sudah lama saya ingin sekali untuk online. Supaya jangan banyak bertemu dengan masyarakat. Kalau banyak bertemu, banyak transaksi. Jadi susah kita. Kemudian prona berbasis desa. Ini kita tikatkan lagi. Yang biasanya prona itu 1 juta setiap pikat. Nah sekarang kita tikatkan menjadi 2 kali lipat dari itu. Kemudian keringanan bahkan pembebasan PNBP. PNBP. Ini sudah keluar peraturannya. Untuk TNI, Polri, Janda, Duda. Dari pegawain negri orang miskin. Orang yang tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi. Untuk lembaga-lembaga sosial keagamaan. PNBP-nya gratis. Tapi PBP-nya tidak bisa kami gratiskan. Kenapa? Karena itu keunangan PEMDA. Karena hanya menteri kami minta supaya untuk ini digratiskan PBP-nya. Tapi PEMDA-PENDA pada datang ke saya. Ini kenapa? Udah diautonomikan kok? Malah ikut-ikut. Saya kata PEMDA, oh gitu saya bilang. Kami tidak boleh ikut. Saya bilang, kalau begitu nanti dalam pesetipikatan, dalam jual beli, dalam segala macam saya hapus. Sarat PBB-nya. Karena Anda ngurus diri Anda sendiri, tidak mau ngurus orang lain kan. Saya hapus saja, masa buruk orang bayar atau tidak. Kita setipikatkan saja, kita balik nama-kan saja. Nah, tidak mau juga dia. Kalau begitu, kita ini harus kejasama. Saya bilang, yang tujuannya bagaimana rakyat itu menjadi lebih cinta ke badan negara ini. Kemudian, men setipikatkan pula-pula tersekelil dan perubahan mindset dari pegawai. Nah, ini pekerjaan berat memang. Mereka sering bilang, lo enak saja. Emang lo gak pernah jadi kerewan dari bawah, gak pernah jadi kepala kantor, gak pernah jadi kanwill. Jadi, gak. Kami yang susah-susah dulu. Nah, ini kena harus kita ubah. Bahwa hidup itu lebih terhormat. Susah jujur daripada kaya raya atau membuat susah orang. Nah, kemudian pencegah penangan sengkaitan dan mengakuan hak. Kami sudah sepakat nasional, baru ada wanmet polusi, percepatan setipikasi tanah, dan harmonisasi perhaturan. Nah, jadi 650, saya sudah cabut-cabut jadi 150 sekarang. Tadinya 130, tapi ningkat lagi jadi 150. Sebenarnya saya mau kurangin lagi, sampai 20-an. Tapi mabok juga sayangnya. Ngerjainya. Ini susah karena mau tarik orang dari luar, Pak Menteri bilang tarik aja orang dari luar kur, katanya. Saya bilang, saya tahu tarik temen-temen saya. Ntarik dari pegawai negeri ini kecil malu saya ngajak-ngajak temen ini. Jangan ngajak susah kalau saya senang ngajak temen itu yang senang. Jadi kalau ngajak susah itu malu saya. Jadi agak teruskan kendala saya dalam reformasi peraturan ini adalah SDM. Berat. Kemudian penangan sengkaitan melalui mediasi. Jadi banyak kasus-kasus ini. Sebenarnya yang BPN berwenang untuk nyesayin. Ada yang dia nggak berwenang, ya itu harus lewat pengadilan. Tapi ada kebiasaan temen-temen di BPN ini. Ini saya buka aja untuk biar tahu juga. Ada kebiasaan mereka itu nggak berani mengamil keputusan. Jadi selalu ditarik ke atas semua. Minta petunjuk, minta petunjuk, minta petunjuk. Nanti petunjuk dari atas selesaikan lewat pengadilan. Nah dengan menteri kita ini nggak. Cuman kita agak kekurangan tenaga juga. Biasanya kalau minta ke saya, saya lihat ini harus dibatarkan setipikat batalkan. Jadi sudah cukup ada beberapa, termasuk tanah nyengung karna kita batarkan. Setipikat double-nya. Batalkan saya bilang ini nggak bisa. Karena setipikat double pasti ada yang salah kalau itu enak itu. Mbak Talina aja. Ada yang bingung-bingung, ternyata nggak ini. Sebenarnya clear, itu segera kita selesaikan. Jadi ini saya optimis bahwa ke depan akan lebih cepat kita nyeresaikan sengketa ini. Kemudian reforma agraria. Saya sedang ditugaskan untuk membuat peraturan mengenai reforma agraria. Tapi anggarannya harus dipihak-tigakan. Jadi harus dikonsultankan. Saya kan nggak ngerti anggaran itu. Tiba-tiba mancul, saya bilang saya rapat aja nggak ada anggarannya. Yaudahlah cepat-cepat dipihak-tigakan. Tapi kan baru cair juli. Jadi kita baru siap-siap untuk lelang bagaimana reforma agraria ini buat saya. Ingin ini sungguh-sungguh karena ditunggu. Jadi ada yang pengen cepat bikin. Saya bilang cepat-cepat salah. Nanti gagal lagi. Dan lendripom kan sudah ini. Bentuknya undang-undang. Apalagi ini pepres ya bilang itu harus isinya bagus. Sehingga bisa kita laksanakan. Kemudian kita juga mengeluarkan peraturan mengenai hak komunal. Nah ini ada beberapa teman-teman yang memang bertanya mengenai ini. Mengenai hak komunal ini. Intinya begini sebenarnya. Hak komunal ini kita ingin memberikan hak kepada masyarakat ukum adat Namanya agak beda dengan hak layat. Tapi ini hak komunal. Apakah di situ tetap mereka berwenang untuk ngatur? Ya tetap berwenang sama saja. Cuman ini menjadi hak atas tanah. Kalau ada pertanyaan ini disetipikatkan kalau mau. Kalau dia mau disetipikatkan kita setipikatkan. Kalau nggak mau cukup SK aja. SK pengakuan bahwa ada hak komunal. Ya dikit lagi. Kemudian timbul pemikiran dari Pak Menteri Kur kita harus akui juga masyarakat-masyarakat yang sudah lama di kawasan hutan. Sebenarnya bukan hutan lagi. Sudah ratak tanahnya. Sudah lama, sudah 10 tahun, sudah lebih dari situ. Mereka sudah hidup di situ. Kita akui juga. Tapi jangan dijual mereka oke kita kasih juga hak komunal. Lalu di HGU juga banyak begitu. Saya sampaikan ke Pak Menteri. Pak Menteri ada hak yang kita perpanjang yang menurut saya nggak pas. Itu masalah lalu. Saya nggak tahu. Jadi orang-orang demo saya ngadepin diceritain apa. Saya nggak tahu jadi saya netral aja. Coba apa haknya, apa tuntutannya. Jadi saya begitu kan. Habis selesai itu saya tanya kenapa? Jadi ini sudah sepakat antara masyarakat yang ada disitu dengan pemilih tanah bahwa mereka memang numpang. Ya memang mereka numpang tapi di situ ada kelurahan, ada SD, ada mesjid masyarakat sudah jadi desa. Saya bilang itu kan udah bukan kebun lagi. Kalau saya saya bilang itu akui. Saya bilang diengklip aja. Ternyata Pak Menteri setuju kan. Tapi jangan pribadi kur kalau dikasih hak pribadi. Nanti dijual-jual ke Pak Menteri. Kita masukkan lah jadi hak komunal. Nah lalu bedaknya di hak komunal ini dengan peraturan nomor 59. Saya melihat peraturan 59 itu kan perda. Perda ini susah. Jadi yang banyak orang keluar perda ngatur lagi. Padahal ke perdanya harusnya nggak ngatur lagi. Dia langsung ngakuin. Harusnya. Ya nggak ada ngatur lagi. Ada pemda Pak Pua bilang ke saya palakan wilnya. Kur katanya. Saya pusing di desa-desa terus sama Gubernur, sama Bupati supaya ngakuin tanah ulayat. Saya bilang desa balik Gubernurnya. Apa Bupatinya. Mereka yang harus ngakui kita yang mencatat. Saya bilang kita yang mendaptar. Seterah begitu kalau gitu tolong bikinin aja perdanya. Saya bikinin nggak mau melaksanakan. Ya udahlah saya bilang kalau gitu nggak usah libat-libatkan pemda. Langsung aja BPN akui. Ternyata nggak bisa juga begitu diskusi kur nggak bisa. Ini udah diserahin ke pemda. Lu nggak main terjang-terjang aja. Saya kan pengen ngakuin aja gitu loh. Oke lah kalau gitu eskala gitu. Jadi lebih ringan, lebih gampang. Harapan kita begitu. Bener pemda Pak Pua keluar eska dua buah. Udah dua mengakui. Tapi seterah secek ternyata masuk keawasan nutan. Luarin dulu dari keawasan nutan. Baru kita bisa daptarkan hatnya. Jadi itu sebenarnya cara kita untuk mempercepat aja pengakuan. Sudah gergert saya sudah kelaman nggak diakui-akui. Kemudian ada lagi program pemerintah. Yang baru saja dikeluarkan. Bulan ini dikeluarkan yaitu instruksi menteri untuk menyiapkan tanah minimal 10 hektar. Yang akan digunakan rakyat untuk bertenak. Jadi ini minimal 10 hektar kepada kanwill dan kantah. Mudah-mudahan ini berhasil. Kita ini ngimpor-ngimpor daging lulu kan. Mungkin nggak ada tempat rakyat untuk ternaknya makan. Saya bilang sudah 10 hektar siapkan. Kemudian juga untuk mengatasi kekeringan. Menteri juga meinstruksikan kepada kanwill dan kantor petanahan untuk juga meminta kepada pemegang-pemegang HGB untuk menyiapkan sumu-sumu bor. Sehingga mengatasi kekeringan. Jangan masyarakat kita nggak punya air. Dan tadi saya sudah sampaikan pepres Reporma Agaraya dan pepres Bantana. Jadi ini program yang kita siapkan. Selain dari itu tentu masukkan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu akan memperkaya. Kita sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan mungkin itu akan jadi program dari kemuntian Agaraya dan Tataruang dalam periode kepresidenan Pak Jokowi JK ini. Mungkin lebih kurang saya minta maaf. Wartunya lebih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.