 Seiring dengan meningkatnya, kesedaran memperbaiki tatak lalah hukum dan pemerintahan yang baik dalam mengatasi masalah pembalakan liar. Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brau mengadakan rapat dengar pendapat pada tanggal 15 Juni 2015. Rapat yang dilakukan di ruang rapat utama DPRD Brau ini membahas rencangan peraturan daerah mengenai pemanfaatan kayu lokal. Kayu lokal yang dihasilkan itu berbanding terbalik, artinya lebih sedikit ke timbang lahan yang sudah dibuka. Artinya apa bahwa disana terjadi sebuah ilegal. Masyarakat Kabupaten Brau ini akan terus mengalami peningkatan harga kayu. Kebutuhan Brau ternyata dipasuk oleh sekitar 275 industri kecil yang ada di Brau, yaitu yang terdiri dari industri molding, sumil sekala kecil, meble dan juga kios kayu. Dan ternyata mereka itu perhitungan kami bisa menyerap kayu bulat sekitar 98 ribu meter kubik per tahunnya. DPRD berupaya mengatasi masalah dengan memanfaatkan keojipan pemegang hak pengusahaan umutan atau HPH untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan pasokan sebesar 5%. Hal ini sesuai dengan Perturan Menteri Kehutanan nomor 7 tahun 2009 yang memojibkan industri kayu HPH untuk menistribusikan kayu produksinya bagi kegiatan pembangunan saranan pemerintahan dan umum. Harapan kami dari mungkin 5% dari HPH itu kan bisa disisihkan untuk kebutuhan kayu lokal bagi masyarakat. Jadi masyarakat juga berhaklah mendapatkan bagian dari usaha HPH atau IPK tanpa mereka harus melakukan ilegal yang justru kadang membahayakan mereka sendiri dengan keuntungan yang minim. Hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari lembaga Nirlaba Center for International Forestry Research, TNC, dan kelompok kerja RIDD Plus berau. Kami telah meminta untuk memberi informasi dan kebanyakan untuk informasi pemerintahan yang dikoneksi dengan formulasi pemerintahan ini. Jadi kami pikir ini adalah peluang yang baik untuk memberikan sesuatu kembali ke district dan untuk membantu mereka memilih bagaimana memastikan timber yang mereka menggunakan untuk pembangunan lokal akan menjadi ilegal dan kebanyakan. Ia mungkin sebuah cara yang panjang. Kita tidak akan menunggu keputusan segera. Apa yang kita harap akan dibuatkan adalah bagi tim-team, yang akan mengembangkan pemerintahan akademik ini untuk pemerintahan lokal. Selanjutnya, DPRD akan mengadakan rapat internal khusus Komisi 2 dengan mengundang satuan kerja perangkat daerah terkait dan juga seluruh pemangku kepentingan yang ada. Dukungan pelaksanan regulasi diharapkan datang dari semua pihak, termasuk dari LSM dan lembaga Nirlaba lainnya.