 Terpilihnya Universitas Gajahmada sebagai imitrasi fordala melaksanakan kegiatan kanopi, merupakan asli penting, pecapa yang diskusi mutipi hak 10 Maret 2016 yang bertajuk, arahan pengelolaan hutan Pasca Undang-Undang 23 tahun 2014 di ruang multimedia fakultas kehutanan Universitas Gajahmada. Peralahan kewenangan itu tidak semudah seperti membalikkan pelapa tangan. Misalnya, temuan kami di gunung Kidul terjadi ke tidak jelasan, misalnya soal aset Tahura. Karena secara terang benerang dalam undang-undang 23 tahun 2014, kewenangan yang masih tersisa itu Tahura. Tetapi ini uniknya Jogja, ini masih perlu diidentifikasi lebih lanjut. Ada argumentasi dari provinsi bahwa Tahura itu berada di atas Sultan Gron. Kalau Tahura itu berada di Sultan Gron, maka yang berlaku adalah undang-undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIE. Karena undang-undang 13 tahun 2012 memberikan keistimewaan kepada provinsi untuk mengatur pertanahan. Saya kira untuk mengharmonisasi kepentingan memang perlu sekian pihak itu bertemu duduk bersama. Karena undang-undang 23 ini bagi saya itu termasuk yang memang menimbulkan kontraksi ya. Nggak bisa kita diamkan begitu saja atau kita menunggu apa kata perintah-perintahnya, perintah-perintah yang ada di pasal, lalu kemudian sementara kepastian usaha, azaz-azaz umum pemerintahan baik itu harus kita patuhi sebagai penyelenggara pemerintah yang mengutamakan kepentingan publik, pelayanan kita, pelayanan publik. Kita tidak bisa terpakuh hanya satu-satu undang-undang lalu kemudian berhenti kegiatan masyarakat itu. Padahal hidup kita ini seperti Ketapa Jokowi, Nawa Cita itu kita dahulukan. Kalau Nawa Cita dalam sektor pemerintah masyarakat ini terganggu hanya gara-gara undang-undang 23, artinya nggak jalan dong filosofi itu. Satu-satunya jalan yang memang pertemuan publik pihak. Diskusi yang berlangsung setengah hari ini juga menyetujui mendesaknya intensifikasi dialog dengan para pihak terkait guna mencari titik terang alih permasalahan, alih kewenangan, pengalolan hutan di provinsi daerah istimewa Jogjakarta. Dari hasil perteman mutibia kemarin di UGM disepekati bahwa teman-teman UGM akan tekelit, akan menjadi initiator dalam membangun komunikasi antara provisi dengan kedan kahupaten ini. Gulnya adalah ada kesamaan pemahaman, ada kejelasan nantinya. Kalau pun itu akan dikelola oleh provinsi, tahura. Tentu saja ada semacam legal formal dalam bentuk apapun yang menerangkan kekabuatan sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bagi pemerintah daerah Gundung Kidul, terbentuknya forum komunikasi ini tentu akan membantu mendapatkan kejelasan otoritas, pengalolaan, taman hutan raya bundar. Besar harapan dengan terbentuknya satu antugas ini dapat membantu pencapaian tujuan utama dari lahirnya undang-undang 23 tahun 2014, yaitu Keterpaduan Pengelolan Sektor Kehutanan Berkelanjutan di Indonesia.