Loading...

Wawancara Sekjen AMAN pasca Sidang Judicial Review UU Kehutanan No 41 tahun 1999

545 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on May 23, 2012

Sidang kedua Judicial Review UU Kehutanan No 41 tahun 1999 telah berlangsung hari ini (23/05/2012) di Mahkamah Konstitusi. Jakarta. Pada sidang kedua kali ini menghadirkan pihak termohon yang diwakili oleh Direktur Jendral Planologi Kehutanan, Kemenhut, Bambang Soepiyanto.

Dalam berkas permohonan Judicial Review, pihak pemohon dalam hal ini Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang mewakili komunitas adat Kasepuhan Cisitu dan Kenegerian Kuntu menyatakan bahwa selama lebih dari 10 tahun berlakunya, UU Kehutanan telah terbukti sebagai alat negara untuk mengambilalih wilayah-wilayah adat. Pengambilalihan wilayah adat tersebut biasanya diikuti dengan tindakan pengusiran yang disertai pula dengan tindakan-tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat untuk kemudian dijadikan sebagai hutan negara. Dengan kata lain, UU Kehutanan telah menyebabkan lahirnya ketidakpastian hak bagi masyarakat adat atas wilayah adat mereka yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan bagi masyarakat adat itu sendiri. Padahal, hak masyarakat adat atas wilayah adat merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak yang lahir dari proses mereka membangun peradaban di wilayah adatnya.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...