 Pertama, industri kayu itu perlu mendapat SVLK supaya dia bisa masuk dalam pasar-pasar menerapkan legalitas dengan baik. Karena kalau dia tidak bisa masuk dengan baik, dia akan berurusan dengan pasar-pasar gelap, dimana harganya menjadi sangat murah. Kedua juga kita ingin mendapatkan suatu daya sayang yang tinggi. Industri akan mempunyai daya sayang tinggi di dalam pasar yang resmi kalau dia betul-betul mendapatkan SVLK. Martabat dari sisi dua, dari sisi bayar maupun dari sisi pembeli. Negara producin kayu seperti Indonesia, tentunya tidak ingin dong berjualan kayu yang tidak memenuhi keapsahan dari undang-undang, dari berat dan yang lain. Nah kayu-kayu yang diperdagangkan secara dari sumber yang tidak sah itu adalah sama saja dengan mempertagangkan sesuatu yang tidak bermartabat. Barang celoongan kok dijual, ya kan? Bayarnya juga ada mungkin. Bayar kadang-kadang ada yang senang melihat ada barang yang lebih murah karena tidak diketahui legalis lasnya. Kalau dia melakukan pembelian terhadap barang-barang yang legal, maka dia tidak bermartabat. Pasar yang terjadi, pasar yang tidak merbalapat karena menjual dan membeli barang-barang yang tidak mempunyai legalitasnya. Pertama, memang persepsi masyarakat mengenai SVLK itu masih belum baik. Artinya, seolah-olah seperti yang tadi yang berkembang di dalam diskusi-diskusi, seolah-olah kita itu mengikuti yang mendikte kita, misalnya pasar luar negeri. Padahal itu biasa bahwa kita memang harus mengikuti tes dan preferensi pasar. Kedua, ada persepsi yang salah, seolah-olah nanti kalau dengan SVLK akan ada tambahan biaya yang besar sekali. Padahal kalau nanti dibandingkan dengan pendapatan, dibanding kalau dia berjualan di black market, maka sebetulnya SVLK itu tidak menjadi biaya yang besar. Nah, dua hal ini yang kayanya harus kita selalu tekankan pada mereka. Ini pendapat-dapatannya yang kurang tepat. Tentunya kita ada beberapa cara yang pertama adalah tidak harus mengusah kecil itu mendapatkan SK sendiri-sendiri. Tapi mereka dengan bimbingan pemerintah daerah bisa berkelompok menjadi satu kelompok yang memang sudah siap untuk SVLK. Sehingga biayanya lebih murah. Yang jelas, karena SVLK itu seperti SIM, seperti KTP, instead of passport. Maka kalau dia pengen hidup di Indonesia, maka dia harus punya SVLK. Artinya kalau ingin berusaha di Indonesia, maka dia harus memenuhi syarat SVLK. Langkah kedua, tadi apa, transparannya. Transparasi tentunya, kita juga harus memperbaiki transparasi di pemerintah. Pemerintah, sektor pemerintah yang mengurusi produksi kayu, mengurusi pergerakan kayu, juga harus memperbaiki mekanisme ada di dalam sehingga betul-betul bisa dibaca. Kemana sih sebetulnya larinya? Dan bagaimana sih prosesnya dari pemerintah untuk memberikan verifikasi, memberikan sertifikal verifikasi itu? Setiap kebijakan tentunya masih akan tergembangkan, supaya satu lebih efektif, kedua lebih efisien. Nah, Forda, termasuk juga kawan-kawan di penelitian lain seperti Sivor dan lain sebagainya, akan bergerak untuk selalu mengidentifikasi. Hal-hal yang merintangi SVLK itu apa saja? Adakah peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan SVLK? Kedua Forda dan juga teman-teman peneliti yang lain, harus menemukan kenali kira-kira yang membuat SVLK menjadi lebih baik itu apa? Artinya kita harus menemukan kenali in-appling condition yang harus dibangun supaya SVLK tercara lebih baik, lebih lancar, lebih efektif, dan lain sebagainya.