 Yang penting untuk dapat menyeleraskan pembangunan proyek-proyek MP3EI dengan keamanan lingkungan tentunya harus diawali dengan pemehaman secara baik. Hal-hal apa saja yang akan timbul, yang bertalian dengan persoalan lingkungan dari pengimplementasian proyek-proyek MP3EI itu. Karena lahan di kalimanan timur umumnya lahan berhutan, maka persoalan akan muncul akibat dari dimusnahkan navigitasi hutan karena akan memunculkan emisi terutama karbon dioksida. Di sisi lain dari pembangunan proyek-proyek MP3EI juga perlu dikaji sejauh mana emisi itu dapat ditimbulkan misalnya saja dari penggunaan bahan bakar untuk kepentingan peralatan dan mesin-mesin yang diperlukan untuk pembangunan. Ya memang betul, kalimanan timur ini mempunyai perhatian besar untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup termasuk juga menurunkan emisi gas rumah kaca. Walaupun telah diperoleh keberhasilan-keberhasilan yang signifikan di dalam pembangunan ekonomi di kalimanan timur, tapi tidak dapat dipunggiri bahwa hasil-hasil yang ada menunjukkan bahwa kalimanan timur tergolong sebagai emiter yang kuat di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, mulai tahun 2011, kalimanan timur telah mencanangkan satu gerakan yang namanya kaltim green, dimana kaltim green ini diarahkan sedemikian rupa untuk mewujudkan pembangunan yang hijau atau green development yang berbasis pada tetap kelola pemerintahan yang juga green, atau green governance. Langkah kalimanan timur untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan hidup itu diwujudkan dengan membangun kerja sama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim dalam rangka menyusun satu strategi, pembangunan ekonomi rendah karbon. Strategi pembangunan ekonomi rendah karbon ini intinya adalah bagaimana kita dapat mengetahui besaran emisi gas rumah kaca di kaltim terutama yang ditimbuhkan dari kegiatan sektor-sektor ekonomi utama yang sifatnya land-base dan juga memperhitungkan berapa emisi yang akan terjadi di tahun-tahun yang mendatang. Kaltim juga mencari alternatif pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru yang bernilai ekonomi lebih tinggi tetapi menghasilkan emisi yang lebih rendah. Tentu saja untuk melaksanakan program-program mitigasi selanjutnya diperlukan kelembagaan. Dan oleh karena itu pada bulan Februari, tahun 2011, Sikalimantan Timur membangun lembaga yang namanya Dewan Daerah Perubahan Iklim, yang dimaksudkan untuk menjadi lembaga yang bisa mengkoordinasikan semua kegiatan yang bertalian dengan program mitigasi perubahan iklim baik yang dilakukan secara horizontal oleh SKPD yang ada di lingkungan Kalimantan Timur maupun juga secara vertical mengkoordinasikan kegiatan dengan lembaga-lembaga di tingkat nasional. Kalimantan Timur juga sudah membangun dua dokumen lainnya yang juga masih terkait dengan program-program mitigasi perubahan iklim, yang pertama itu dokumen yang namanya SRAP, RIDD, dan yang kedua adalah dokumen rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian di Kalimantan Timur ini sekarang kita mempunyai tiga dokumen yang semuanya itu terkait dengan program-program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa pengalaman yang mungkin dapat di-share kepada provinsi lain adalah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut upaya penurunan emisi gas rumah kaca atau pun upaya-upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup itu tidak terbatas hanya berhasilnya dibangun strategi. Melayangkan yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat mengimplementasikan apa-apa yang telah disusun dalam strategi itu. Dan dalam rangka pengimplementasian ini, kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengundang kesadaran, mengundang partisipasi semua elemen masyarakat agar mempunyai persepsi bahwa persoalan lingkungan hidup adalah persoalan bersama. Sehingga semua wajib untuk berperan serta, sekecil apapun peran mereka.