 Kebijakan-kebijakan nasional tadi sudah disampaikan, sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan di Purupin Sima Luku. Di Purupin Sima Luku terkait dengan kebijakan prioritas di Dinaski Hutan dan Purupin Sima Luku itu antara lain pemberian masyarakat disikitar hutan. Membunyai disikitar hutan, tapi maknanya itu sebenarnya masyarakat adat, karena disikitar hutan itu semuanya masyarakat adat. Jadi saya sampaikan bahwa di seluruh Purupin Sima Luku, wilayah Purupin Sima Luku, ada wilayah adat. Itu kenyataannya. Kalau yang disampaikan Pak Abdon tadi itu secara likitimid itu wilayah adat. Di Maluku ada kurang lebih 1135 desa dan terbagi kurang lebih mungkin 100 wilayah masyarakat adat. Karena memang desa itu tidak memiliki masyarakat adat, tapi masyarakat adat itu memiliki beberapa desa. Karena masyarakat adat itu kesetuan, masyarakat hukum adat. Itu jumlah desanya, jumlah penduduknya kurang lebih 1,5 juta, luas hutannya 3,9 juta. 3,9 juta itu total luas hutan produksi dan hutan produksi, tapi itu kurang lebih 1,5 juta. Itu sebenarnya akses untuk dikembangkannya hutan kemasyarakatan. Ditambah, jadi kurang lebih 39 persen. Kutang produksi konversi itu kurang lebih 1,3 juta. Itu pun akses yang bisa dicapai, dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Jadi kurang lebih 66 persen sebenarnya, wilayah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Beresarkan kebijakan yang ada. Konsisi hutan di meluku kurang lebih 758 ribu hektar. Jadi sekitar 49 persen dari luas hutan produksi dan hutan produksi total. Itu maknanya bahwa pengembangan hutan kemasyarakatan itu memiliki peluang kurang lebih 51 persen. Itu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk pengembangan HKM beresarkan kebijakannya ada. Jadi sebenarnya hak pemanfaatan dan pengulangan hak masyarakat hukum adat itu kurang lebih 51 persen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat. Semua desa secara de facto adalah desa adat. Masih-masih memiliki hak ulayat dan kawasan hutan. Itu kenyataan yang ada. Bagaimana kebijakan kalau keselelahan untuk masyarakat adat? Sebenarnya telah ada kebijakan oleh pemerintah untuk akses masyarakat terhadap pemanfaatan hutan. Kebijakan ini merupakan peluang masyarakat dalam hal ini masyarakat hukum adat untuk meakses hutan dan hasil hutan. Itu pula untuk pemberayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dan itu bagian dari upaya mencegah deforestrasi dan degradasi serta kepestian dan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Kalau saya sebutkan masyarakat di sini adalah masyarakat hukum adat. Bagaimana kebijakan pemerintah? Pemerintah telah mengalogisikan lahan hutan kepada masyarakat lokal dan membuka akses terhadap pemberaya hutan. Pada kebesar, ditempuh melayui dua cara. Satu, menetapkan status hutan adat atau hak ulayat atau wilayah adat. Itu kebijakannya ada. Lalu ada kebijakan penetapkan skema pula pemanfaatan hutan untuk masyarakat sekitar hutan. Jadi masyarakat adat. Bagaimana kebijakannya? Kebijakan pertama itu dengan undang-undang apasatu. Undang apasatu telah memberi akses kepada masyarakat hukum adat untuk mengakses hutan. Pada pasal 67 disebutkan masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadanya berhak untuk melakukan pemenghutan hasil hutan melalui pengolahan hutan. Jadi undang-undang satu telah mengakumdir pengolahan hutan oleh masyarakat hukum adat. Cuma pada penjelasannya disebutkan bahwa keberadanya harus jelas. Dan salah satu perseratan dalam keberadanya itu adalah ayah wilayah adat yang pasti. Dalam keputusan MK35 itu antara lain disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pada undang-undang nomor 6 tentang desa. Desa adat ditapkan dengan peruturan daerah kawatan kota. Kewenangan desa adat antara lain pengaturan dan pengurusan wilayah adat, hakulaya. Keberadaan perda disertai dengan lampiran peta batas wilayah. Itu undang-undang mengetahkan. Di PP nomor 4 tahun 2011 tentang desa, penetapan wilayah desa dilakukan sesuai dengan kaita kartografi. Kaita kartografi. Desa adat memiliki hak untuk mengolah hutan, mengurus hutan. Dan langkah-langkah penetapan desa adat antara lain identifikasi desa pengkejian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kawatan bersama menjelis adat. Jadi itu kalau terkait dengan penetapan desa adat. Jadi dari orang yang tadi saya melihat ada masalah itu di penetapan wilayah adat. Di peruturan pemerintahnya menetapkan lagi harus penetapan wilayah dengan kaita kartografi. Itu nanti menjadi perhatian kita supaya kita bahas bersama. Memang dari tadi banyak menyampaikan bahwa ada masalah tapi masalah yang sebenarnya dimana. Kalau dimelukuh masalah yang sebenarnya itu penetapan wilayah berasal kaita kartografi. Itu hal besar yang harus diperhatikan kita bersama. Itu terkait dengan akses melalui penetapan status mensyarakat adat. Jadi mensyarakat adat mau memanfaatkan hutan itu dilalui antara lain dengan penetapan desa adat. Bagaimana dengan skema-skema hutan kemasyarakatan? Pemerintah kementerian ke hutan yang telah menetapkan skema pemenfaatan hutan oleh masyarakat melalui hutan tanaman rakyat, hutan desa, hutan adat dan hutan kemasyarakatan. Dimelukuh yang telah berkembang itu hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan. Kalau salah satu prinsip dalam hutan tanaman rakyat itu, penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemiliharaan dan pemenehan. Kalau di hutan kemasyarakatan, pemenfaatan hasil hutan harus dihui dengan penanaman. Itu dalam aturannya. Kalau di aturan-aturan tersebut, ada item-item kegiatan. Kalau di HKM ada 13 item kegiatan yang harus dilalui dengan 11 sub-item kegiatan. Kelingkapan-nya antara lain peta digital dan diskripsi wilayah. Dimelukuh, wilayah untuk dikembangkan HKM dan HTR itu telah teridentifikasi kurang lebih 663.000 hektar. Jadi sangat luas, kurang lebih 51 persen dari wilayah. Itu terkait dengan kebijakan yang telah ada dari Kementerian Kehutanan, maupun undang-undang Kehutanan, maupun keputusan mahkamah konstitusi. Bagaimana implementasinya? Implementasinya hampir di sebuah kawapaten kota belum ada perda yang menetapkan masyarakat kukum adat. Yang telah ada itu identifikasi dan inventarisasi masyarakat adat. Telah ada, tapi penetapannya melalui perda belum ada, belum lakukan. Kenapa belum dilakukan? Karena memang salah satu perseratan, baik dalam undang-undang maupun PP itu, penetapan wilayah adat berdasarkan kaita-kaita kartografi. Ini sulit dilakukan. Kenapa sulit dilakukan? Karena memang kenyataannya di meluku itu, batas wilayah adat itu ditentukan berdasarkan batas-batas alam. Itu pertama. Lalu kedua, berdasarkan imajinasi yang mengatahui tentang batas wilayah tersebut. Dan dia sampaikan dari generasi-generasi berdasarkan bahasa tutur. Si Raja Pertama menetapkan kepada turunannya yang akan menggantikan dia bahwa batas wilayah itu sampai di sana. Sampai di sana itu tidak jelas dimana. Berdasarkan imajinasi penutur. Dan bisa jadi defiasi dari si yang menangkap tuturan itu. Jadi sangat subjektif wilayah batas wilayah adat itu. Ini masalah besar. Kami pernah melakukan identifikasi batas wilayah. Tanya kepada salah satu masyarakat hukum adat, di mana batas wilayah bapak? Dia menyampaikan dari sini sampai ke sini. Datang kita tangganya, mana batas wilayah bapak? Dia menyampaikan batas wilayah saya dari sini sampai ke sini. Nanti masyarakat apa? Disa ada disini kita tanya, mana batas wilayah dari sini sampai ke sini. Jadi ada wilayah tertentu, diklaim oleh 3 masyarakat hukum adat. Yang ini menyampaikan di sini, yang ini menyampaikan di sini. Ini masalah besar. Dan ini bisa memicu konflik di masyarakat. Terkadang itu, kami pemerintah propinsi telah menganjurkan kepada semua pemerintah daerah keopaten kota. Segera menetapkan desa adat. Karena desa adat itu memiliki kelebihan-kelebihan, akses yang melebihi desa biasa. Tapi tidak ada satu pemerintah daerah pun yang menetapkan batas wilayah adatnya. Karena memang potensi konflik bisa terjadi karena batas wilayah tersebut. Itu lalu yang terkait dengan HKM. HKM di Maluku belum berkembang karena memang sangat rumit. Menetapkan HKM itu aturnya terlalu banyak. Itemnya banyak. Tadi saya mengatakan, ada 17 item utama, ada 14 sub-item. Dan sub-item-item tersebut tidak bisa disiapkan oleh masyarakat biasa. Harus orang berpenidikan, yang mengetahui kartografi. Petugas kita di keopaten kota aja, dengan sekirutan keopaten, tidak punya kemampuan untuk menetapkan batas-batas wilayah dengan secara kartografi. Apalagi masyarakat. Dan ini harus diproses oleh masyarakat. Berikutnya, pemerintah era belum menyiapkan dan yang cukup untuk pengemangan HKM dan HTR. Pemerintah era keopaten. Karena pembiayan mereka masih di fokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pendidikan kesehatan, pekerjaan umum. Itu yang dibutama, pekerjaan yang terkait dengan hal-hal yang tidak mendetak, di reka nomor 2. Rendahnya perhatian minat masyarakat dalam pengemangan HKM, disebabkan karena kurangnya dukungan pemerintah keopaten kota. Alokasi dana untuk kegiatan kehutanan terbatas. Dana dipirotaskan untuk memenuhi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayan dasar, pendidikan kesehatan, perumahan sosial. Kehutanan merupakan urusan pilihan. Jadi urusan pilihan, jadi tidak ada perhutas. Rumitnya proses. Rumitnya proses untuk HKM itu. Item kegiatannya banyak. Kurangnya, fasilitas lamanya keputusan pendetapan perejina. Baik oleh bupati, gubernur sampai ke menteri. Kelimbegan kehutanan di keopaten kota masih lemah, terutama tenaga teknik ada hanya prinsip bermanfaatannya sehutan kayu hanya dapet dirasakan sesuai hasil penanaman. Jadi HKM, HTR menyampaikan, menyamanatkan prinsipnya itu. Tanam dulu baru panen. Masyarakat di melukung gak butuhkan begitu. Mungkin di jawa berarti orang lapar lahan. Kalau di melukung lahannya banyak. Jadi bukan karena fasilitas ini orang menanam. Tapi diharapkan ada fasilitas ini orang bisa memanen. Panen dulu baru tanam. Jangan kita menyampaikan tanam dulu baru panen mereka gak perlu. Itu masalah. Kalau di jawa, di lampung ya rebutan disana gak. Tidak dikasih aja mereka akses itu secara de facto ya. Dan kita memberi fasilitas untuk itu keciwali untuk kayu. Itu gak boleh. Terusnya lahan di luar kawasan hutan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi lahan di luar kawasan hutan banyak. Jadi HKM orang tidak butuhkan. Itu kesimpulan. Belum ditapkan perda tentang penataan desa adat di provinsi melukung. Ini masalah Pak Abdon. Harus ada perda. Tapi perda itu belum ada karena tidak adanya batas-batas ulayak. Yang jelas. Batas yang ada adalah batas-batas alam dan batas imajiner. Yang sulit ditapkan di lepangan. Tidak berdasarkan kaitan kartografis. Itu masalah Pak Abdon. Itu pekerjaan besar. Dan kalau mau dilaksanakan secara kartografis membutuhkan biaya besar. Mungkin satu kesetuaan masyarakat hukum ada itu butuhkan 500 juta Pak. Karena wilanya besar. Akibat dari hal tersebut di atas maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru. Sektor kehutanan. Untuk meakumudur kepentingan masyarakat ada di dalam dan di sekitar hutan di provinsi melukung. Itu sulit dilaksanakan. Terutama terkait dengan pengaturan dan pengurusan ulayat. Atau hak adat. Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah Kau Patin Kota dalam pengembangan HKM, HTR, hak ulayat. Disebabkan terbatas dana dan kualitas sumbrih remunusia serta kurangnya sosialisasi. Memang ini hal-hal besar yang masih perlu kita jalani. Tapi dari segi kebijakan pemerintah sebenarnya sudah ada fasilitas untuk orang meakses dan mengelola hutan serta lahan hutan. Tapi aplikasinya tidak semudah yang kita kembangkan dalam kebijakan karena perlu ada hal-hal lain yang berbeda antara kenyataan dan aturan yang ada. Demikian, terima kasih.