 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan saya mempersentasikan tentang masalah migrasi, adat dan sistem penguasaan tanah. Persentasi ini adalah persentasi antara saya dan Pak Ujual Peradan yang ada disana. Sebagai gambaran besar dalam persentasi ini adalah kita bicara tentang apa itu tentang forest committee tenur dan governance-nya itu sendiri. Lalu kita bicara tentang beberapa pendekatan untuk bisa memahami tentang sekian hari ini. Lalu berkenan dengan studi kasus, ada studi kasus yang kita ambil, studi kasus yang ada di Jambi, di daerah Gambut, di daerah Tanjung, Jabung Barat. Lalu-lalu kita beranjak dari situ adalah berkenan tentang refleksi terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang keutanan. Dan menyimpulkan dari hasil refleksi itu dan kira-kira apa langkah selanjutnya ke depan. Mengapa land tenur atau sistem penguasaan tanah ini sangat penting? Pertama adalah kita ingin tahu bahwa ada kejelasan atau islah lain adalah kepastian atau keamanan tenurial. Sehingga jika saya hanya kontrol terhadap putan itu semakin besar, jelas, misalkan darat isu-isu tentang deforestation dan degradasi putan menjadi hal yang sangat penting. Dan itu juga bentuk sebagai pengakuan terhadap komunitas, terhadap putan itu sendiri. Lalu kita bicara tentang distribusi hak atau distribusi benefits, distribusi keuntungan. Lalu kita bicara tentang hak dan tanggungjawab, misalkan dalam hal ini kalau bicara tentang red kita bicara tentang hak karbon. Lalu memungkinkan masyarakat TUC bisa berpartispasi di dalam pengambilan keputusan dalam hal program pemerintah atau pembangunan. Sehingga pada akhirnya masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dalam sumber pinggirupan maupun kemakmurannya. Namun seringkali ada beberapa isu yang kita lupakan bahwa land tenur itu boleh dikatakan dipengaruhi oleh berbagai aktor dan interaksi mereka. Dan interaksi mereka itu juga dipengaruhi oleh prilaku daripada aktor itu sendiri, aturan-aturan yang berlaku di sana, normal-normal yang berlaku dalam aktor aku tersebut, dan power dalam artian kemampuan untuk enforce atau melaksanakan power itu sendiri. Seringkali power ini ada ekspektasi terhadap benefit dari keuntungan dan biaya itu sendiri. Yang mempengaruhi sistem land tenur itu sendiri dan claim atas land tenur. Salah satu hal yang isu yang kadang-kadang kita lupakan adalah masalah migrasi. Nah migrasi memiliki peranan yang sangat penting. Dia kadang-kadang kita lupas bahwa migrasi itu berpindah-pindah. Ada beberapa penduduk-penduduk Indonesia itu berpindah-pindah. Dan kadang-kadang mereka juga melakukan claim di atas tanah itu sendiri terhadap kawasan hutan. Dibandingkan dengan penduduk-penduduk setempat yang lokal, migrasi memiliki investasi. Dia memiliki investasi. Dia juga memiliki pengetahuan atau kemampuan. Lalu dia juga mempengaruhi mengubah normal-normal yang berlaku di sana. Sekali lagi kita bicara tentang masalah migrasi. Dimana produk Indonesia terdiri dan berlaki suku bangsa yang berbeda-beda dan berpindah-pindah satu sama lain. Ada orang-orang Jawa yang pindah ke Sumatra, ke pulau lainnya. Bahkan ada orang-orang di luar pulau Jawa pindah ke Jawa sendiri. Dan aktor-aktor itu selain dari migrasi juga kita bicara tentang masalah pemerintah. Pemerintah berbeda-beda juga. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Lalu kita bicara tentang penduduk lokal. Lalu kita bicara tentang swasta dan juga bicara tentang migrasi. Dimana migrasi pun memiliki spektrum yang berbeda-beda. Ada yang payoniers yang mendahului untuk membuka wilayah hutan tersebut sendiri bersama-sama dengan komunitas lokal. Ada juga yang datang berikutnya. Kita bayangkan kompleksitas daripada lain tenur itu dan para aktor-aktor yang mempengaruhi tenur itu seperti ini. Ini menujukan kompleksitas bertapa sukarnya, maaf kalau diagramnya agak rumit. Kan ini menujukan kerumitan daripada sistem lain tenur itu sendiri. Bagaimana para aktor berinteraktis satu sama lain. Kita lihat di dalam diagram ini adalah pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Kita bicara tentang recentralisasi dan descentralisasi. Dimana ada hak dan kewenangan daripada masing-masing pemerintah. Pemerintah bukan satu single identity, bukan hanya satu aktor. Tapi dia bisa teri dari berbagai aktor. Di sini saja sudah hadir ada dua kementerian, kementerian kewenangan hidup dan kutanan dan kementerian BPN. Belum lagi ada lokal government, pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun berbeda-beda. Ada yang propinsi, ada yang kebuatan. Lalu kita bicara tentang masalah konsesi. Ada private sector concessioner dimana dia adalah swasta punya. Selain daripada ketika datangnya konsesi itu, selalu mereka mendatangkan para buruh-buru. Tidak terelakan untuk membuka hutan, seringkali kekurangan penduduk lokal. Kekurangan penduduk sehingga dibutuhkan orang-orang buruh-buruh dari luar. Untuk bisa melakukan pembukaan hutan atau penanaman kelapa sawit. Lalu dalam komunitas juga terdidali berbagai aspek. Ada juga elite-elit orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih atau mungkin pengaruh decision making yang cukup tinggi, pengabilan keputusan tinggi. Lalu ada kalangan-kalangan orang yang biasa-biasa saja. Selain topol adalah migran para pendatang. Yang boleh dikatakan ada yang datang lebih awal, ada yang datang paling akhir. Dan kedua-keduanya ini mempengaruhi bagaimana forest dan landscape. Pengolahan landscape itu berpengaruh yang fokus kadang-kadang ada masalah tentang pertumbuhan ekonomi secara makro. Namun ada juga yang berpikir kepada sumber pinggirupan yang betul-betul hanya produk-produk lokal saja. Kebutuhan lokal tidak butuh tentang loblisasi pasar yang cukup rumit, tapi hanya kebutuhan-kebutuhan lokal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat setempat. Ini adalah pendekatannya. Saya melakukan pendekatannya melalui legal pluralism, untuk bisa memahami berbagai legalitas yang beroperasi di sana. Lalu kita bicara tentang politik ekonomi, ekonomi politik, di mana untuk bisa memahami bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan ini bisa dijalankan. Dan untuk studi ini, kita menghabis satu studi kasus, yaitu di Tajung Jabung Barat, yang terletak di Jambi, di Propisin Jambi, dimana 40 persennya adalah hutan gambut, tanah gambut. Dan 50 persen di antaranya adalah penduruk lokal, dan 50 persen di lain pihaknya adalah para pendatang, migran. Jadi boleh dikatakan seimbang antara migran dengan penduruk lokal. Dan 50 persennya, Tanjabar ini, boleh dikatakan lebih sebenarnya, pada 50 persen adalah di bawah hutan negara. Dan itu dikontrol oleh HTI, Hutan Tanaman Industri di sana. Ini kita bicara tentang ketika pengelolaan atau aturan hukum adat berlaku di Tanjung Jabung Barat, dikala di tahun 1920-191800-an. Sebenarnya karakteristiknyanya empat secara global. Pertama, tanah itu dimiliki oleh komunitas, yaitu oleh desa sendiri. Pada satu itu sebut pesirah. Lalu adanya pembedaan antara 3 tenu rights dalam atin hak atas pohon dengan hak atas tanah. Lalu mereka bicara tentang masalah bawah tanah itu adalah memiliki anak moyang mereka ada semacam segrit, semacam dimensi di mana ada kukut rekaitan mereka dengan roh anak moyang mereka itu dahulu salah kalah. Lalu yang paling utama adalah tanah mereka itu tidak bisa dijual. Tidak bisa diperjual belikan. Ini adalah asumri loh di masa lalu. Lalu ketika migrasi proses datang, perubahan terjadi. Maaf menulisannya agak kecil. Ketika tahun 1800-1900-an orang Minangkabo datang. Minangkabo datang. Mereka hadir di sana dan terjadilah transaksi di mana karena hutan masih luas, penduduk lokal yaitu penduduk lokal Melayu di sana. Pesirah memberikan hak, memberikan semacam tanah kepada para pendatang itu sendiri. Tanpa ada kompresisi sebagainya. Lalu ada orang banjar juga datang. Nah paling menarik adalah banjar. Karena ketika orang banjar datang, dia memiliki kemampuan untuk membuka hutan di gambut. Sehingga claim ada sendiri masuk ke dalam gambut. Karena dia memiliki teknologi membuka gambut. Karena orang-orang sebelumnya Melayu tidak punya kemampuan untuk membuka gambut. Mereka mencoba membuka daerah-daerah gambut sendiri. Lalu datang orang-orang Jawa dan orang-orang Bugis. Dia memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan cocok tanam kelapa sawit. Kita tahu kelapa sawit itu sangat menguntungkan. Kita yakin itu menguntungkan. Sehingga ada ketetarikan daripada masyarakat untuk bisa menanam kelapa sawit. Sehingga terjadi lah bagi hasil di antara keduaannya. Dan inilah satu hal yang paling sangat penting yang tidak dihabaikan. Bagaimana perubahan-perubahan daripada lokal dan teknosistem dan terutorinya pun berubah. Yang tadinya mereka tidak memiliki terutori di belakang, gambut karena tidak bisa dibuka. Tapi sekarang mereka punya teknologi terdap membuka putan gambut. Dia mempelajari. Orang-orang migran ini bisa dikatakan mempengaruhi lokal dan teknosistem yang ada di lokasi tesebut. Lalu kondisi-kondisi apa saja yang mempengaruhi terhadap perubahan dan teknosistem sendiri. Yaitu ekspetasi terhadap benefit. Ekspetasi terdapat keuntungan daripada kelapa sawit. Lalu kita bicara tentang hutan-adat sendiri, boleh dikatakan tidak sekur. Tidak aman. Dan ini menciptakan upaya untuk belokan kualisi antara migran dan masyarakat adat untuk berhadapan dengan para pemerintah dan konsesi. Lalu ada persepsi bahwa forest regime atau tatak lola hutan ini bahkan open access. Lalu bicara tentang ada keuntungan bahwa migran ini memberikan ilmu, investasi. Dan kebetulan masyarakat punya tanah, sehingga mereka mengubah lokal entenosistem. Sistem adat mereka dirubah untuk mencari solusi. Dan boleh dikatakan timbulah semacam blend market arrangement adalah tatak lola berdasarkan pasar. Dan pada akhirnya ini membutuhk suatu identitas baru, yang sebut Melayu Jambi. Melayu Jambi bukan hanya Melayu saja. Seperti penduduk lokal. Tapi dari orang Minangkabau, orang Jawa, orang Bugis dan orang Banjar. Dengan norma-norma yang baru. Kita bicara tentang bahwa ini hubungan satu sama kalian. Dan boleh dikatakan lokal entenosistem itu bukan statik, tapi dinamis. Dan salah satu hal yang menaruh adalah migran. Ini adalah kualisi konflik bagaimana mereka melakukan antara migran dan lokal community itu lakukan. Kembali lagi, bagaimana dengan ada yang berubah identitas dengan entenosistem ini, kalau kita kembalikan kebijakan daripada CBFM, Community Based Forest Management. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa bapak dan ibu-ibu juga bahwa 12,7 juta hektar itu menjadi target dari CBFM. Dan memang ada ketidakadilan dalam hal ini. Wandingkan dengan CBFM yang boleh dikatakan hanya antara 57 CBFM untuk 33.000 hutan desa saja. Ini data yang ditahun 2012. Dan bandingkan dengan konseksi kehutanan yang cukup besar. 35,8 juta hektara. Itu berbeda sekali. Kalau kita kembalikan lagi kepada CBFM, itu banyak sekali CBFM dan imam ini berevolusi. Lalu kita kembalikan saja, kembali, makna daripada CBFM sendiri, Community Based Forest Management. Pengolahan, hutan berbasis masyarakat. Lalu kita bicara tentang masyarakatnya sendiri. Sebenarnya masyarakat ini apa? Masyarakat hutan ini sebenarnya apa? Apa yang memberikan makna kepada komunitas ini sendiri? Karena banyak pun juga, local people atau bagaikan masyarakat setempat, itu terdiri dari berbagai grup sosial, kelompok-kelompok sosial yang berbeda-beda. Yang memiliki sejarah, memiliki sejarah perpindahan peluduk yang berbeda-beda. Dan dia bersifat dinamik dan tidak statik. Ini yang berbedakannya. Lalu siapa yang menentukan bahwa dia adalah masyarakat hutan? Contoh seperti masyarakat ada atau haka yang berhutan desa, yang menetapkan bahwa mereka adalah masyarakatnya adalah bupati. Berbanding dengan self-determination, dibanding bahwa pengakuan dari diri sendiri. Dan atas basis apa? Atas dasar apa? Mereka ditetapkan sebagai masyarakat hutan. Lalu kita bicara berbasis. Ini bicara tentang bagaimana hak itu sendiri. Apa sebenarnya hak itu sendiri? Kita tahu bahwa dalam CBFM, tentang pengulangan hutan berbasis masyarakat, itu ada hak pemilikkan dan hak pemampatan. Apakah seberapa besar? Dan dalam hal hak pengakuan ini diberikan. Lalu bagaimana hak dan tanggung jawab ini didisribusikan? Karena ini sangat penting. Waktu sudah habis, mungkin saya perlu 1 menit lagi. Dan bagaimana dengan pengulangan hutan sendiri? Kita bicara tentang pengulangan hutan. Kalau kita bicara dengan CBFM, kita akan menemukan bagaimana pengulangan hutan itu di monitor. Kita berbicara tentang scientific basis of sustainable force management, berbanding dengan praktek-praktek lokal. Di Kalimantan dan Tembawang ada Ropong Damar. Lalu kita bicara tentang land market yang dipengaruh oleh para migran-migran tadi yang disebutkan. Apa bentuk pengulangan hutan yang akan dilakukan di sana? Dan sebagai refleksi mungkin ke depan bahwa identitas, hak dan pengulangan hutan, itu dipengaruh oleh berbagai aktor. Kadang-kadang oleh regulasi atau oleh land market atau pasar. Dan bagaimana perbedaan ini bisa diselesaikan oleh CBFM, pengulangan hutan berbasis masyarakat. Dan kita tahu bahwa CBFM itu jangan dilihat sebagai hal kebijakan yang statik, tapi harus dinamis. Dan diupayakan juga, CBFM ini boleh dikatakan tidak boleh seragam atau hemogen. Namun juga harus menilai aspek-aspek lokal. Sehingga dia harus dibedakan seru sama lain. Itu saja. Terima kasih.