 Terpilihnya Universitas Gajahmada sebagai Mitra Sivor dalam melaksanakan kegiatan kanopi, merupakan hasil penting pecahpayaan diskusi multi pihak yang bertajuk, arahan pengelolaan hutan pas keundang-undang 23 tahun 2014, pada tanggal 10 Maret 2016 di ruang multimedia fakultas kehutanan, Universitas Gajahmada. Peralihan kewenangan itu tidak semudah seperti membalikkan kelapa tangan. Misalnya, temuan kami di gunung Kidul terjadi ke tidak jelasan, misalnya soal aset Tahura. Karena secara terang benerang dalam undang-undang 23 tahun 2014, kewenangan yang masih tersisa itu Tahura. Tetapi ini uniknya Jogja, ini masih perlu diidentifikasi lebih lanjut, ada argumentasi dari provinsi bahwa Tahura itu berada di atas Sultan Gron. Kalau Tahura itu berada di Sultan Gron, maka yang berlaku adalah undang-undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIE. Karena undang-undang 13 tahun 2012 memberikan keistimewaan kepada provinsi untuk mengatur pertanahan. Saya kira untuk mengharmonisasi kepentingan, memang perlu sekian pihak itu bertemu, duduk bersama. Karena undang-undang 23 ini bagi saya itu termasuk yang memang menimbulkan kontrak. Gak bisa kita diamkan begitu saja atau kita menunggu apa kata perintah-perintahnya, perintah-perintah yang ada di pasal, lalu kemudian sementara kepastian usaha, azaz-azaz umum pemerintahan baik itu harus kita patuhi sebagai penyelenggara pemerintah yang mengutamakan kepentingan publik pelayanan kita, pelayanan publik. Kita tidak bisa terpakuh hanya satu kat satu undang-undang lalu kemudian berhenti kegiatan masyarakat. Padahal hidup kita ini seperti kata Pak Jokowi, nawa cita itu kita dahulukan. Kalau nawa cita dalam sektor pemerintah masyarakat ini terganggu hanya gara-gara undang-undang 23, artinya nggak jalan dong filosofi itu. Satu-satunya jalan yang memang pertemuan publik pihak. Diskusi yang berlangsung setengah hari ini juga menyetujui mendesaknya intensifikasi dialog dengan para pihak terkait. Guna mencari titik terang, permasalahan alih kewenangan pengelolaan hutan di provinsi daerah istimewa Jogjakarta. Dari hasil perteman muti pihak kemarin di UGM disepekati bahwa teman-teman UGM akan tekelit, akan menjadi inisiator dalam memaun komunikasi antara provinsi dan kehupatan ini. Gulnya adalah ada kesamaan pemahaman, ada kejelasan nantinya. Kalau pun itu akan dikelola oleh provinsi TAHURA, tentu saja ada semacam legal formal dalam bentuk apapun yang merangkannya kekerabuatan sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Bagi pemerintah daerah Gunung Kidul, terbentuk yang forum komunikasi ini tentu akan membantu mendapatkan kejelasan otoritas pengelolaan taman hutan Raya Bundar. Menali hutan ini pun kata, menikah bibit-bibit anu walang menikah kata. Permasalahnya kalau kabupaten parga atau masyarakat atau pedagang itu kalau mengurus itu tidak kejauhan. Pelayangnya lebih cepat, lebih dekat itu di kabupaten. Besar harapan dengan terbentuknya forum komunikasi ini dapat membantu pencapaian tujuan utama dari lahirnya undang-undang 23 tahun 2014, yaitu Keterpaduan Pengelolaan Sektor Kehutanan Berkelanjutan di Indonesia.