 ...untuk mempunyai dialog, pilihan di tim yang dipanggil Accelerating Action, Restoration of Pitland in Indonesia. Dan kita berkongsi bahwa pilihan akan dipindahkan di Indonesia. So those who don't understand Indonesia, please use the hand headset. So with us, already there are five panelists. Jadi dengan saya, ada lima panelis yang akan terlibat dalam diskusi mempercepat restorasi gambut di Indonesia. Jadi saya perkenalkan yang paling kiri adalah Pak Dio. Ini adalah community anggota masyarakat dari pulang pisau, pulang pisau Kalimantan Tengah. Jadi beliau banyak berjasa, banyak aktif dalam ikut mencegah dan memadamkan kebakaran di pulang pisau. Kemudian berikutnya adalah Pak Satrio Wichaksono. Beliau adalah program manager untuk restorasi gambut di bawah WRI, World Research Institute. Kemudian yang tengah, kita mendapat kehormatan, mendapat atas kehadiran Pak Bambang, Pak Bambang M.M. Beliau adalah dirjen perkebunan dari Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi beliau yang mengurusi kelapa sawed gitu ya dan karet ya, macam-macam. Jadi di bawah beliau. Kemudian berikutnya adalah Cik Manan. Cik Manan ini dari Sungetohor, Kabupaten Meranti. Jadi tempat yang dahulu dikunjungi oleh Presiden Cokowi ketika awal-awal asalnya terjadi kebakaran. Jadi beliau sangat aktif di dalam restorasi gambut, terutama untuk tanaman sagu yang ada di Kepulan Meranti. Yang terakhir adalah Bang Madi Ali. Ini adalah Wakil Koordinator Jika Lahari. Jika Lahari itu adalah Kualisi LSM yang sangat aktif di rio dalam menyelamatkan hutan dan apokasi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita punya 5 panelis yang akan diskusi tentang restorasi gambut. Dan diskusinya katanya seperti TV gitu ya, jadi tidak seorang gitu. Jadi kita interaktif aja. Jadi pertama saya akan bertanya pada Pak Dirjan dulu ya yang paling senior. Kira-kira apa yang sedang bapak lakukan sekarang? Di dalam restorasi gambut. Silahkan Pak. Kira-kira apa yang bapak sedang lakukan? Pasti sibuk sekali. Karena gambut dan sawit dan lain-lain menjadi topik di mana-mana sekarang. Terima kasih Pak Heri, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum saya memberikan gambaran tentang aktivitas direktor cindar perkebunan, kementerian pertanian untuk mengambil langkah-langkah mengajak sekenap masyarakat dan dunia usaha merestorasi gambut. Saya ingin memberikan gambaran kenapa Indonesia para pelaku usaha kemudian tergerak melaksanakan aktivitas perkebunan di lahan gambut. Jadi beberapa tahun silam Indonesia dalam hal ini kementerian pertanian, senior-senior kita melihat bahwa betapa besar potensi lahan gambut kita ada 1,4 juta ya. Yang pada saat-saat musim hujan itu terkenang nggak masalah. Tetapi pada saat menjelang kemaru, pada saat kemaru tidak ada lagi yang mengontrol air di lahan-lahan gambut kita sehingga ini menjadi risiko tertinggi untuk terjadinya kebakaran. Nah dalam kondisi seperti ini kemudian dilakukanlah kajian-kajian terus-menerus bagaimana lahan gambut ini bisa memberikan manfaat buat kehidupan manusia tetapi juga bisa kita mempertahankan eksistensi gambut tetap lestari begitu. Dilakukan kajian-kajian kemudian diperolehlah gambaran bahwa gambut ini sebenarnya bisa ditanami dengan komunitas-komunitas antara lain dengan kelapa, dengan kelapa sawit, dengan karet, tetapi dengan tata kelola yang baik sepanjang tidak berisiko pada kerusakan gambur dengan membuat katakan sebagainya. Saya melihat Pak kalau datanya Bang Dunia pada tahun 2015, 20 persen kebakaran itu terjadi di lahan sawit. Itu bagaimana Pak bisa menjelaskan banyak juga kebakaran terjadi di sawit. Bagi seorang pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tidak seorang pun menghendaki kalau kebunnya terbakar kan begitu. Mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang mati-matian memperjuangkan bagaimana kebunnya itu tidak terbakar. Tapi kenapa terbakar? Ini yang saya ingin katakan bahwa sebenarnya disamping upaya-upaya kita melaksanakan perbaikan, menjaga kelestarian gambut yang ada di perkebunan kita. Yang lebih penting adalah yang berada sekitar lahan perkebunan yang tidak ada pemiliknya. Ini menjadi bagian penting yang menjadi penyebab kebakaran. Jadi yang membakar itu yang diluar kebun sawit itu. Artinya begini bahwa dalam kondisi kemarau, kemungkinan terbakar bisa disengaja atau tidak disengaja. Mungkin orang membuang puntung rokok di pinggir jalan bisa menyebabkan kebakaran kalau situasinya kering kan begitu. Tetapi di lahan perkebunan apakah itu karet, kelapa, kelapa sawit, ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak mudah terbakar. Karena kalau kondisi gambut dibawa kebun sawit atau bukan kelapa, kondisinya kering yang sudah terbakar, berarti kondisi kelapa sawit atau kelapa kita mati sebenarnya. Sehingga para pelaku usaha perkebunan berupaya dengan membuat kanal-kanal mengatur sedemikian rupa dan di dalam ketentuan kementerian pertanian ada permintaan nomor 14, itu dengan hasil kajian-kajian para ilmuwan kita yang sehingga membolehkan melaksanakan budi daya di lahan gambut dengan tata kelola yang baik dan benar antara lain. Saya sedikit Pak, ini ada keputusan kementerian LHK nomor 17-2017 tentang 40 cm, itu keliatannya banyak di protest itu oleh pengusaha sawit, bagaimana pendapat? Sebenarnya kementerian pertanian jauh sebelumnya tahun 2009 dengan permintaan nomor 14 telah membuat aturan-aturan tentang bagaimana membutih dayakan di lahan gambut. Kemudian dalam perkembangannya ada anggapan-anggapan kebakaran itu terjadi karena aktivitas perkebunan. Tapi dari sisi undang-undang pun di undang-undang 39 tentang perkebunan dengan tegas bahwa tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar misalnya. Kemudian terbitlah PP-71 dari RHK. Begitu terbit PP-71 yang membata si muka air tanah hanya 40 cm secara praktis banyak di persoalkan oleh para pelaku usaha perkebunan. Setidaknya para pelaku usaha perkebunan memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya pengamanan dari risiko kebakaran sebelumnya. Kalau kita lihat kondisi gambut yang kering pada saat musim kemarau, kemudian mereka mengatur dengan membuat kanal-kanal sehingga pada saat kering bisa dibasai, pada saat musim penghujan tenggelam bisa diturunkan. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran. Kemudian dengan terbit PP-71 pada waktu itu dengan batasan 40 cm, ini secara otomatis, sawit kita akan mati. Nah, sekarang menjadi tantangan buat teman-teman para ilmuwan tolong dibuktikan yang memberikan rekomendasi bahwa 40 cm itu bisa hidup, itu tolong dibuktikan bahwa dengan 40 cm kelapa maupun kelapa sawit itu bisa hidup. Jadi ada tantangan terhadap sawit itu. Jadi perkebunan, pertanian sangat betul-betul fokus pada upaya-upaya melaksanakan tatak lola dengan ramah lingkungan. Bagaimana upaya-upaya melaksanakan aktivitas budi daya dengan tidak merusak lingkungan. Satu lagi Pak, sawit memberikan devisa banyak ya, ekspor gitu ya. Ada ratusan trillion gitu ya dan mengembangkan lokal ekonomi gitu. Bagaimana bisa sebutkan betapa besarnya, sebagian sawit terhadap pembangunan di daerah? Ini sesuatu yang menarik memang. Jadi Indonesia bisa saya katakan sebagai penghasil pangan dan energi yang paling efisien dibandingkan mungkin negara-negara yang lainnya. Di Indonesia kita menghasilkan sawit ya. Mungkin perbandingannya bisa satu banding delapan bahkan satu banding sepuluh dibanding minyak keredelia atau minyak bunga matahari di negara lain. Nah betapa besarnya potensi perkebunan di Indonesia? Saat ini secara keseluruhan bukan hanya sawit Pak, itu ada 411 trillion tahun lalu. 411 trillion? 411 trillion kontribusi perkebunan terhadap PDB kita. Dan khusus untuk sawit lebih dari 260 trillion. 260 trillion Pak Madi kontribusi sawit terhadap apa? Ini dampaknya terhadap masyarakat luar biasa itu. Melibatkan lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita lihat contoh ditambil lahan Pak, sudah 4 generasi mungkin karena saya sejak lama mengabdi di pegawai ini di perkebunan. Saya pernah berkunjung ditambil lahan di Riyosana. Sudah sekitar 100 tahun lebih kalau saya tanya mereka mengusahkan tanaman kelapa itu di Langgambut. Bahkan mereka mama dan hasilnya melalui jalur-jalur dainase itu dan aman tidak pernah terjadi kebakaran yang saya bayangkan ya. Tentunya saya sebagai unsur birokrat setelah terbitnya 7.1 kemudian 5.7. 7.1 kemudian disempurnakan dengan 5.7. Tentunya kita harus kawal bersama itu. Jadi produk PP itu bukan hanya produknya LHK tetapi produknya Indonesia yang tentunya kita harus kawal semua tetapi yang jadi pertanyaan ketika lebih dari sekitar 1.7 ya. 1.7 juta Lahan Savit yang terindikasi masuk di Lahan Gambut yang pada periode habis izinnya kemudian mereka akan meninggalkan siapa yang bertanggung jawab terhadap areal 1.7 ini. Jangan sampai nanti justru menjadi malah petaka bagi dunia yang berisiko bagi kebakaran kita. Oke terima kasih ini Pak Bapak. Saya pindah ke Pak Dio ya. Pak Dio ini berpengalaman dalam memadamkan Pak ya dan mencegah kebakaran api, kebakaran hutan dan lahan di pulang pisau. Pulang pisau sempat menjadi top itu 2015. Bagaimana Bapak melihat tadi banyak Savit. Kebakarannya di Lahan mana itu Bapak yang di pulang pisau itu? Di Gambut, di Hutan, di Savit, di mana itu? Terima kasih. Mungkin saya berikan dulu. Ya silahkan Pak. Nama saya Dio, saya dari Tumbang Musa, kecamatan Jabir Rindaya kehubatan pulang pisau. Pukul 15 tengah saya menjabat sebagai kepala desa. Di sini desa kami terkenal dengan pencana kebakaran sampai sampai Pak Presiden pada tahun 2016 datang ke Desa Tumbang Musa. Pak Jokowi ke sana. Ketemu Pak Dio. Ketemu Presiden juga. Menteri juga. Ibu Siti Nurbayang. Apa yang Bapak katakan kepada Pak Jokowi? Mungkin di sini lahan yang rentan terjadi adalah lantidur. Di sini juga akibat lantin yang tidak produktif sehingga rentan terjadinya kebakaran. Di sini kematian Pak Jokowi juga membuat jokin kanal di Desa Tumbang Musa. Makanya agak jauhan sedikit supaya... Ya Pak. Mungkin awal dari kebakaran adalah dari ulang manusia ke sendiri terama di daerah Tumbang Musa adalah daerah Rawah. Di sini mata pencaharian adalah nelayan juga potensi purun itu daerah Rawah. Sehingga masyarakat di daerah kami banyak keubangan atau baru-baru atau tempat ikan. Mereka mungkin mencari ikan dengan membakar. Mimpin itu awal dari kebakaran. Jadi masyarakat membakar waktu itu. Yang mungkin waktu itu membakar di situ karena banyak usaha di bidang perikanan atau nelayan. Jadi yang membakar itu siapa itu Pak? Mungkin itu masyarakat juga. Masyarakat juga ya. Mungkin dari luar daerah Tumbang Musa ada terkenal dengan ikan juga. Kalau perusahaan tidak membakar ya? Kalau di perusahaan di sini di Tumbang Musa ada daerah Kawasan Pak. Kawasan Wunur Tuturrium atau daerah Kawasan Houtan Nindung. Mungkin perusahaan tidak ada yang bisa masuk. Hampir simple 10% ada lahan ngambut Pak di daerah Tumbang Musa. Jadi Bapak masuk di masyarakat peduli api gitu banyak. Ya mungkin saya di sini membina sebagai penasihat Pak. Di mana MP-MPA yang ada di daerah Tumbang Musa kita mempedayakan. Mungkin di sini kami dalam mengatasi kebakaran. Kami juga ada bekerja sama dengan Pak Elek Bang atau Banja Baru. Satu membentuk Kawasan itu membuka elahan 7.5 hectare dengan penanaman Ebibit Belangiran, Gamor dan juga penanaman Selah adalah Nenas. Di sini juga kita dengan masyarakat juga mengimbau untuk penanaman lahan yang tidur untuk membuka masyarakat menanam. Tertama di sini banyak landan yang berpotensi kebakaran. Saya ingat kita menurut peluang untuk membantu mencarikan Ebibit, terutama untuk daerah kami adalah ada Bebidas Kayan yang penyadaran Ebibit untuk masyarakat diperutaskan bagaimana elahan-elahan itu bisa aktif kembali. Oke, terima kasih. Sekarang saya ke Cimanan. Ini pengalaman dari pulang pisau. Cimanan ini adalah terakhir ketemu saya di Paris sebenarnya. Cerita tentang, saya nggak tahu apa yang Cimanan katakan di Paris waktu itu. Terima kasih. Nama saya Abdul Manan, sering dipanggil Cimanan. Saya dari desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupatin Pulau Meranti Riau. Salah satu di sini saya perlu unggapkan bahwa kebakaran utan dan lahan yang terjadi selama ini di Indonesia, kita bisa apluz sama Bapak Presiden Jokowi bahwa beberapa bulan sebelum Lio Lantik sudah menjabat jadi Presiden. Saya bikin petisi sama Bapak Presiden Jokowi, itu belusukan asap Jokowi Geriau. Alhamdulillah Lio Adir di desa Sungai Tohor pada tanggal 27 November. Tahun 2014. Sebelum terpileh ya? Sesudah. Baru terpileh ya. Ampir satu bulan di Lantik Pak. Jadi di situ kami mengutarakan sama beliau bahwa untuk mengatasi kebakaran utan dan lahan di Indonesia itu kita memerlukan membasi gambut dengan pola tanaman rumbia atau sagu sebab sagu suka dengan air dan dia tidak monokultur, dia rama dengan lingkungan dengan kayu alam sehingga sagu ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa dari Fadasawit. Dan kami juga sagu tidak bikin kanalisasi, kita tetap dirawa. Sewaktu di Paris Pak, kita sering ngomong itu juga bahwa untuk kebakaran utandalahan ini tidak dibenarkan di lahan gambut, akasiaya dan sagu. Sebab kalau akasiaya monokultur. Kalau Sawit monokultur, benar jangan penapet Bapak tadi. Saya sangat setuju sekali dengan pola yang 40 centi tadi dengan kita karena bloking. Sebab presiden datang ke Sungnya Tohri itu, kita pamirkan bahwa masyarakat kami di desa Sungnya Tohri itu turun-tumurun. Mulai dari 1905, nenek moyang kami itu sudah memelihara utan dengan baik dengan pola tanaman sagu. Jadi sagu yang terbesar mungkin kita antarkan kecerbon itu adalah dari kebulan meranti. Jadi pada saat ini yang perlu kita perjuangkan kalau memang izin Sawit itu cabut mengapa kita tidak tanaman sagu dan kayu alam. Sehingga pulih kembali gambut kita, tidak akan kering. Sagunisasi Pak Bambang ya, sagunya diganti sagu. Sebab gini Pak, sagu ini kalau satu ektar per tahun itu bisa menghasilkan lebih kurang 16 juta. Satu tahun. Satu tahun, satu ektar, lebih kurang 16 juta. Tapi kalau dijadikan pangan, itu bisa menjadikan hampir 20, lebih kurang 1 ton itu bisa menghasilkan 800. Satu ton sagu basah itu bisa menghasilkan kalau menyadikan mi atau perada-perada lain sekitar 800 ribu. Maksudnya kalau satu ektar itu lebih kurang 25 ton. Oke gitu, saya ke Pak Made, Pak Made pernah makan sagu nggak? Sering. Jadi Pak Made gimana Pak? Restorasi ini kan agak, pertama agak lambat ya, nanti Pak Satria marah kali. Tadi banyak kebakaran ya, banyak yang apa dilakukan oleh masyarakat juga ya. Saya kata apakah Pak Made sebagai wakil dari Alasam ya, sudah bahagia nggak dengan penegakkan hukum sekarang Pak? Penegakkan hukum terhadap para pelaku kebakaran baik yang besar maupun yang kecil gitu ya, dan yang sedang-sedang gitu ya. Per 2017 itu ada satu perusahaan yang masuk pengadilan, namanya PTWSSI, sidang di pengadilan negeri SIA. Yang waktu HEBO, SP3, 15 perusahaan, 15 gentikan, 3 yang naik ke sedang jalan. Kalau melihat penegakkan hukum diri ya, terkait kebakaran utanan lahan, itu yang paling asil temuan kita ya, 2013-2016, itu pelaku yang ditangkap itu memang pelaku lapangan, misalnya dia tertangkap sedang membakar di areal kebunya, masyarakat kecil lah. Tapi perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini, 2015 saja malah kau bisa dihentikan kan. Tapi sudah ada yang diadili kan seperti apa? Ada yang diadili, ada sekitar 3, tapi tetap saja setelah diadili, difonis gitu ya. Bagaimana misalnya KLHK tidak membiarkan perusahaan ini kembali menanam di areal bekas terbakar. Nah ini juga rumit, karena apa? Karena perusahaan menolak gitu ya, kalau kita kaitkan dengan PP57, misalnya Perman 17 itu, mereka menolak semua, karena kata mereka kan rugi. Menolak kejadian lah. Menolak, karena kata mereka rugi dan lain sebagainya. Pak Dirjan juga sudah nyinggung, tapi dari hitungan kita sebenarnya tidak rugi. Mungkin kalau dulu keuntungannya 10%, eh 100%, karena PP ini mungkin berkurang sekitar 80%. Sebenarnya tidak lah bangkut, tidak lah bikin perusahaan itu tutup kalau mereka mau mengimplementasikan PP57 ini. Kenapa mereka agak keberatan gitu ya? Saya baca surat dari Gubernur ya, kalbar kalau tidak salah, keberatan dengan PP57 gitu. Kenapa mereka keberatan? Kalau konteks perusahaan Sawit, temuan kita, teman-teman S&The Forest menginvestigasi misalnya di areal taman-taman nasional dalam kawasan utam, misalnya korporasi Sawit Besar, kita sebut lima yang besar ini, yang dulu di AIPOP itu, itu menerima TBS, standar buah segar atau CPO gitu ya, dari kawasan utam. Dari? Dari kawasan utam, area-area bekas terbakar, misalnya di Rambah, dipasuk di masyarakat, di Tanami, lalu semuanya dijual di sini. Itu yang merambah siapa masyarakat kecil-kecil, seperti Pak Dio bukan? Kalau temuan kita, justru yang banyak itu istilah kita cukong, memang yang bekerja lapangan itu masyarakat kecil gitu ya. Dosen ada nggak dosen? Dosen ada. Elasem pun ada Pak. Elasem juga ada, dosen ada ya, pegawai pemerintah. Pemerintah apa lagi? Mantan Bupati. Mantan Bupati. Mantan Kaua juga ada. Mantan Kaua. Jadi banyak cukong ya, jadi ada masyarakat kecil, cukong dan perusahaan besar gitu ya. Jadi bagaimana mempercepat, KPK kan sudah turun tangan gitu. Kok nggak selesai-selesai gitu ya? KPK kan cuma pencegahan gitu ya. Mereka masih ragu-ragu mau kepenindakan karena Permanomor 10 tentang Tata Cara Penangganan Korporasi juga baru terbit di tahun 2015. Nah KPK juga masih test-case. Kalau kita sih mendorong ya penindakan, misalnya di Riau, temuan Pansus DPRD, Provinsi Riau dan asil verifikasi KPK juga. Dari ada 2,4 juta kawasan hutan itu di rambah oleh korporasi Sawit gitu ya. 2,4 juta itu 370 perusahaan Sawit ilegal berada dalam kawasan hutan, belum ada izin pelupasan kawasan hutan. Tapi mereka sudah beroperasi dari 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Jadi ilegal tapi lama gitu ya? Ilegalnya lama. Nah itu kerugiannya, itungan di KPK dan Pansus DPRD itu 74 triliun setahun. Dari? Pemerintah rugi. Pajak yang tidak mereka storkan karena ilegal itu. Mereka tidak bayar pajak ini Pak Bambang, anak buahnya Pak Bambang ini. Saya ingin kepada Pak Satriol, ini kan bagaimana kepentingan tadi ya, di satu pihak ekonomi ya penting ekonomi kan. Kalau tidak ada ekonomi, sulit juga gitu ya. Tapi konservasi kan juga harus jalan gitu ya. Apa ide baru ini Pak Satriol untuk mengharmonisasikan konservasi dan ekonomi. Baik, mungkin terima kasih banyak Pak Harry untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perspektif kami dari WRI Indonesia sebagai lembaga penelitian tentunya kami ingin mendukung pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan penelitian analisa yang mendalam. Jadi ini sebagai contoh mungkin saya akan memberikan sedikit informasi mengenai beberapa kegiatan kami. Perutama dalam hal perencanaan restorasi. Perencanaan restorasi di sini juga termasuk sebenarnya melihat area yang teridentifikasi dapat di restorasi di mana saja, ditanam dengan spesies apa, bagaimana pemanfaatannya. Ini kan tentunya harus melihat dua sisi yang tadi disebutkan oleh Pak Harry mengenai konservasi dan kemudian mengenai budi daya atau pemanfaatan. Nah untuk melakukan perencanaan restorasi yang melihat kedua sisi tersebut, kita harus melakukannya secara komprehensif dan inklusif. Jadi dari metode yang sudah dikembangkan oleh WER Indonesia dan IUCN dan juga sudah diterapkan oleh WER Indonesia dengan Mitra misalnya ICRAF, kemudian Forum DAS di Sumsel dan di Jambi. Kita melihat mulai dari pemetaan geospatial, kemudian juga kita melakukan analisa bisa enabling factors atau faktor pemungkin faktor pengambat restorasi itu seperti apa. Tapi kalau saya bisa potong ya Pak Satria, agak slow nih dari setahun yang lalu itu rencana melulu. Aksinya kapan? Bisa nggak dipercepat ini judulnya mempercepat gitu ya. Kalau mempercepat membuat rencana makin Pak Made bagus itu. Tapi aksinya nggak ada gitu ya. Bikin rencana, abis rencana, foto, abis foto buat rencana lagi gitu ya. Tapi aksi berapa ratus ribu gitu ya. Ikennya kan begitu. Jadi ketika BRG dibuat itu mandatnya 2,5 juta hektar ya. Tapi sekarang kan nggak banyak sebenarnya. Itu bagaimana bisa mempercepat gitu ya. Pertama kita harus ingat BRG adalah lembaga yang benar-benar baru dibentuk dan resourcesnya juga masih sangat kurang. Makanya dari banyak LSM, dari banyak pihak juga bersama-sama mendukung BRG. Kalau dari kami sebagai lembaga penelitian, kami masih melihat perencanaan ini sebagai sesuatu yang penting. Dan perencanaan ini harus inklusif, harus melibatkan semua pihak di mana ada pihak swasta, di mana ada pemerintah, di mana ada LSM, di mana ada akademisi juga. Ini yang berusaha kita lakukan bersama. Jadi pemetaan misalnya itu sangat penting. Pemetaan tadi sebutkan oleh Bapak Nazir Fuat di sesi pagi hari memang pemetaan lidar itu cukup mahal dan agak lama. Tapi itu sedang berusaha kita dorong supaya lebih cepat. Nah setidak itu kita butuh perencanaan yang comprehensive tadi itu Pak. Misalnya kita harus melakukan. Saya pikir salah satu cara bagi semua pihak ini untuk bisa duduk bersama, saling mengerti. Kita memerlukan kerensi yang sama. Sebagai contoh misalnya kita melakukan analisa biaya manfaat. Kita melakukan pemodelan restorasi atau skenario pemanfaatan ke depan lahan gambut itu seperti apa. Harapannya ketika sudah ada hasil-hasilnya ada kita bisa tahu secara valuasi nilai-nilai gambut itu seperti apa sih. Mulai dari nilai karbon, nilai hidrologi, nilai pemanfaatan sosial, nilai ekonominya. Pemerintah dan semua pihak yang ada yang menjadi pemangku kepentingan di suatu kesatuan hidrologis gambut punya bayangan yang menyeluruh. Tanpa yang itu gak bakal bisa Pak. Apa happy dengan segala yang dilakukan ini gak terlalu muter di perencanaan-perencanaan gitu ya. Apa kurang terlalu banyak rencana atau bagaimana ini. Bagaimana kawan-kawan LSM melihat gerak dari pemerintah, kawan-kawan perusahaan dan juga lembaga reset itu di dalam restorasi gambut. Yang jadi problem sebenarnya di tingkatan pemerintah, pusat dan daerah. Pusat dan daerah kenapa itu, ada masalah. Tidak nyambung terutama di birokrasinya. Tidak nyambung gitu ya. Pusat meminta A misalnya kan. B kalau pemerintah daerah B misalnya merasa ini banyak rugi kita di APBD kita gak mendongkrak ngapain kita bantu. Tapi gini, saya mau bilang begini. Kenapa Carhoodlah di 2016-2017 itu hampir tidak ada gitu ya di Riau. Karena Presiden, apa, mantau langsung gitu ya. Nah yang salah dipahami oleh para birokrasinya di lapangan misalnya, oh kita ini hanya mencegah apa, jangan sampai ada api saja. Jangan sampai ada asap saja. Tapi soal tata kelola, soal bagaimana menjaga gambut itu belum nyampe ke mereka. Nah saya kira kalau Presiden turun misalnya, turun lagi. Mengecek kerjaannya BRG, mengecek kerjaannya pertanyaan dan sebagainya itu saya kira akan cepat. Tapi masa harus tunggu Presiden sih sedikit-sedikit Jokowi sedikit-sedikit Jokowi gitu. Memang butuh Pak Jokowi nya langsung turun, buktinya Carhoodlah akhirnya ada. Setelah dia turun ke Tohor, setelah turun ke Kalimantan dan memerintahkan, kalian kalau memerintahkan seluruhnya kan pangkatnya mau dituruni. Nah saya kira Jokowi perlu bikin statementin lagi. Statement bahwa kalau tata kelola perbekan gambut itu selesai karena saya pecatis. Oh selesai itu. Ini contoh rilang kita lihat ya. Pak Bambang sebagai orang pemerintah. Bagaimana melihat tadi koordinasi antara pusat Bamba yang di Jakarta dengan aparat di pemerintah di daerah. Kadang-kadang tadi dibilang kurang koordinasi ya. Butuh Presiden yang turun tangan nih. Bagaimana Pak Bambang? Jadi restorasi gambut ini kan tugas kita bersama ya. Apapun yang menjadi visi-visi kita untuk restorasi gambut kalau itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah juga nggak jalan. Oleh karena itu peran semua pihak menjadi sangat penting bagaimana respon masyarakat, bagaimana sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, pemerintah mulai dari pemerintah daerah kabupaten, provinsi, kemudian di pusat melakukan koordinasi yang aktif. Ya saya kira ini langkah-langkah yang memang harus kita dalami dan kita partisipasi aktif untuk melaksanakan itu. Itu bagaimana caranya Pak? Kan sering kita bawa lack of coordination itu sejak 20 tahun yang lalu tapi nggak salah saya juga. Ada nggak resep aja? Pak Presiden kan sudah menunjuk dengan terpres nomor satu ya tentang BRG. Jadi BRG menjadi koordinator pelaksanahan restorasi. Nah tugas-tugas ini dibagi masing-masing kementerian lembaga melaksanakan apa, kemudian di daerah melaksanakan apa. Ayo kita berbaringan ya tentunya pekerjaan besar ini nggak bisa gurus-gurus langsung melaksanakan sesuai yanunya. Saya nggak tahu BRG itu koordinator atau eksekutor kan beda itu kalau koordinator mengkoordiner tapi yang menjalankan kan orang lain. Mungkin tadi bisa ditanyakan dengan bapak buat ya. Mungkin BRG yang tahu ya. Tapi yang pasti kita masing-masing kita punya tanggung jawab itu untuk mengamankan lingkungan kita ini negara kita kan gitu. Disambil bermanfaat buat bangsa kita juga bermanfaat sedekah buat negara-negara lain kan gitu. Sehingga tanggung jawab moril tentunya harus kita upayakan untuk memperbaiki kamput kita. Nah peran kementerian pertanian, peran direktura cindal perkepunan sebagai pembina komoditi disamping untuk mewujudkan kecatran masyarakat. Kemudian juga untuk meningkatkan divisan negara juga bertanggung jawab terhadap melakukan pembinaan-pembinaan komoditas yang dikembangkan yang diceritakan dengan teman-teman tadi. Ada yang misalnya dipulang bisau mengembangkan sagu, diujua diri sagu, sagu juga komoditas pertanian, komoditas perkepunan. Tapi bukan berarti seluruh Indonesia ini harus kita tanami sagu, seluruh Indonesia harus kita tanami sagu itu nggak begitu. Sesuai kearipan lokal, bagi daerah-daerah tentu yang memang cocok kita kembangkan sagu, yuk kita tanami sagu. Yang cocok dikembangkan kelapa, kita tanami kelapa, yang masyarakatnya menginginkan karet, kita tanami karet. Ada perusahaan besar yang ingin melaksanakan aktivitas menanam savit, ayo kita berikan dukungan. Nah, kita juga tidak bisa memberikan justifikasi yang berlebihan terhadap upaya-upaya yang menyerang savit ya. Siapa yang menyerang savit? Tidak, artinya kalau misalnya ada suara-suara. Itu Pak Madi yang menyerang savit. Pak Madi juga tidak, kita tentunya tidak. Ini kan lagi rame-rame nya, Parlamen Eropa mengatakan bahwa savit ini identik dengan korupsi, identik dengan kebakaran hutan. Tidak ada satupun pemilik usaha perkepunan savit yang mengendaki kebunanya terbakar kan itu. Nah, saya kira mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa savit juga memberikan manfaat buat masyarakat banyak, buat energi masa depan dunia, dan memikian juga kita bisa sinergikan dengan ternak, kita sinergikan dengan tanaman lain. Kita kembangkan daerah-daerah gambut yang lainnya dengan komunitas perkepunan yang diproduktif. Nah, kita berpikir yang positif untuk bagaimana tata kelola gambut bisa lebih bagus, memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat banyak, banyak negara, tetapi tidak bisa lingkungan. Gitu ya, saya ke Pak Satria, kalau restorasi pakai savit bisa nggak sih? Kok tertawa, sagu, sagu? Sagu apa savit atau renas? Ya kalau misalnya kita lihat lagi dari hasil penelitiannya kan, memang gambut itu, terutama kubah gambut itu harus fungsi lindung, kemudian ada fungsi budi daya juga. Nah, ini tentunya kita lihat apa yang dimaui oleh masyarakat yang ada di kehagia itu sendiri. Kalau masyarakat ingin savit terus gimana? Nah, ini kalau menurut saya tentunya harus dicari jalan keluar yang tepat bagaimana savit. Coba aja agak jelas kan ya. Menyimbangkan tata kelola air kan, karena kalau gambut itu kan utama adalah tata kelola air, dijologinya itu Pak. Jadi, menurut saya itu harus dibarengi dengan penelitian yang jelas mengenai spesies apa yang lokal terutama dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Saya waktu diriwa itu ada yang mengatakan savit, itu bisa hidup dengan terkenang. Percaya nggak itu Pak? Ada nggak Pak Satria? Savit bisa ditanam dengan keadaan terkenang. Kebetulan saya belum menemukan ini ya, tapi saya sangat tertarik sekali pengen lihat apa tempatnya itu dan ingin belajar lebih jauh tentang itu. Saya sambung mungkin Pak. Ada itu Pak, savit yang terkenang. Tadi menarik sekali terkait dengan apakah savit bisa di restorasi gitu. Ini kan begini ya, Indonesia harus punya kepastian hukum gitu. Jadi dengan restorasi gambut, ada kawasan hidrologis gambut yang dilindungi, ada kawasan mudi dahaya kan gitu. Betul-betul. Nah, kita harus pakat yang mana kawasan mudi dahaya, mana kawasan lindungi. Yang kawasan lindungi kita lindungi. Untuk kawasan mudi dahaya, mari kita lindungi gambut yang ada di kawasan mudi dahaya. Tetapi juga memberikan kesempatan untuk bisa ditanamikan gitu. Tetapi dengan kondisi yang katakanlah secara fisik tidak memungkinkan untuk kita biarkan kelapa savit itu hidup misalnya. Dengan 40 senti misalnya ya. Dengan 40 senti dari sekian Ariel katakanlah skating ini ada 1,7 juta Pak. 1,7 juta hansawit. Investasi masyarakat yang begitu besar untuk membangun kelapa savit juga bermanfaat bagi dunia. Kemudian dengan merestorasi gambut ini kita harus pasah HGU, kita harus silangkan semua. Nah ini kan saya kira tidak bijak juga bagi kita. Nah saya kira yang lebih bagus. Kita cari jalan keluarnya bagaimana tata kelola perkepunan savit yang sudah ada dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah perlindungan terhadap pelestar dan lingkungan dan mereka diberikan kewajiban untuk memelihara sekitar kebunnya itu. Sekitar kebunnya ya. Potensi kebakaran sebenarnya adalah daerah-daerah seperti yang disamaikan tadi pada pelanggu so. Jadi daerah-daerah sekitar kebun savit ini, kalau kelapa savit yang sudah ditanami, diberikan hak mereka untuk mengolah dengan baik, dibebani lagi katakanlah sekitar 1 kilo sekir-kirin kebunnya itu menjadi 3 kilo. Tiga kilo Pak, kalau presiden iganya 3 kilo. Minimal saya bilang Pak, kalau 3 kilo lebih bagus. Oke, nanti akan saya beri kesempatan flor untuk bertanya atau memberi komentar, tapi sebelumnya saya ingin komentar Pak Diel. Jadi lahan Bapak ada di kawasan Budi Daya atau di kawasan Lindung Pak? Atau tidak tahu Bapak sebenarnya? Memang kayak dua-duanya kawasan Budi Daya ada. Kawasan Budi Daya ya. Kawasan Lindung ada juga Pak. Ada kawasan Lindung, ada kawasan Budi Daya. Jadi apa pelajaran yang Bapak tadi sudah ketemu banyak orang ya hari ini. Ada nggak pelajaran baru yang akan Bapak sampaikan ke temen-temen yang ada di pulang pisau? Apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan untuk mempercepat restorasi gambut? Di sini kita untuk mempercepat restorasinya adalah mungkin juga dengan peminan masyarakat juga. Di sini juga kayak melibatkan kelumpuk tani. Di sini kita membawa masyarakat di kawasan lahan yang sangat berbuntasi kebakaran rawa, yaitu banyak rumput. Di sini kami membuat petani sapi. Tapi di sini kami juga dibantukan oleh pemerintah daerah untuk kelumpuk tani. Tapi penggemukan, mungkin di situ juga menjaga terjadinya kebakaran dengan memilih arah rumput-rumput yang ada di kawasan rawa gambut. Sehingga rawain tidak di atasnya dengan adanya petenak sapi. Mungkin yang kedua juga kami dari BRG juga dibantukan membuat sumor bor. Di sini dari BRG tahun kemarin dibantukan 50 titik sumor bor. Dan tahun ini juga hampir 100 dari berkerja dengan negapendirian Onpar. Di sini juga sampai berjalan. Kami juga melakukan skat bakar. Di sini sumor bor ini nanti bukan untuk memadam tapi untuk pembasahan gambut. Sehingga 100 titik ini kami melakukan penyeraman pembasahan dengan skat-skat bakar ini. Mungkin itu supaya menjaga terjadinya kebakaran mengurangi. Oke terima kasih Pak Diuh. Jadi saya akan buka pada forum, pada floor untuk memberi komentar. Tapi saya priretaskan pada perempuan. Karena nih panelisnya ini kebetulan Pak Made harusnya waro tapi diwakili Pak Made. Jadi harusnya ada beberapa perempuan tapi karena diwakilkan-diwakilkan akhirnya jadi laki-laki ya. Untuk itu ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Dari sisi kiri ada mau mengomentari. Tidak ada dari sesi, maaf silakan Pak muda-mudahan Bapak, Pak Budi ya. Silakan Pak Budi. Karena tadi ada yang bingung mengenai peranan PRK itu apa sebetulnya. Jadi sudah disebutkan perpres nomor satu tahun 2016. Jadi PRK itu fungsinya sebenarnya cuma dua Pak. Betul tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang koordinasi. Yang kedua adalah fasilitasi. Apakah PRK melakukan eksekusi langsung di lapangan? Tidak. Tapi kami mengkoordinasikan upaya-upaya restorasi yang dilakukan oleh semua Stegulders. Fasilitasi apa yang kami berikan yang pertama adalah dengan planning. Kemudian adalah dengan kerja sama yang ketika adalah research dan development. Setelah satu development part dari research tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga. Mengenai bagaimana kita mengkaji fungsi lahan gambut yang sebenarnya. Alternatif komoditi yang lain selain yang orang kenal biasanya adalah sawit, karet dan lain sebagainya. Alternatif yang lain apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk digambut. Sehingga komoditas tadi cukup bersaing dengan yang dikenal saat ini sawit dan juga ramah terhadap kondisi gambut yang basah. Kenapa gambut yang basah? Ya itulah. Karena dengan adanya gambut yang basah, gambut itu alaminya bagian dari wetland. Maka dia tidak akan mudah terbakar. Yang berikutnya adalah mengenai ketentuannya. Yang ada di undang 39 mengenai perkebunan sudah jelas-jelas dinyatakan tidak boleh memberikan izin atau melakukan usaha perkebunan pada gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Itu secara legal sudah tertulis seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang ada beberapa kebun yang terlanjur diberikan izin di atas lahan gambut yang tebal atau di atas kubah-kubah gambut. Nah itu yang bermaksud di dalam PP No. 57 diberi masa peralihan sempanjang satu daur setelah panenan. Maka dilakukan pengalihan usaha. Tapi semasa sebelum daurnya berakhir harus menjaga tata air dengan ketat. Karena tata air itu adalah kunci untuk memastikan bahwa gambut dalam selalu dalam kondisi basah dan tidak mudah terbakan. Itu yang tadi banyak mengenai, itu yang saya tambahkan. Terima kasih, Pak Budi. Silahkan, Pak, ada perempuan yang menggaduh perempuan. Perempuan, nah, yang perempuan dulu, silahkan. Sebelum yang bapak-bapak di situ. Baik, terima kasih. Nama saya Siti Maimunah dari Unitas Mahamadiah Palangkaraya. Kebetulan kita bergerak aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan juga bersama Bapak Kepala Desa Dari Tumpang Nusa. Yang ingin saya sampaikan di sini mengenai apa yang kita diskusikan. Mungkin peran BRK sudah mulai ada di dalam kegiatan untuk pengendalian kebakaran hutan. Tapi saya rasa perlu ditambah kiatnya bagaimana untuk bukan hanya mengendalikan, tetapi bagaimana BRK mendampingi kita masyarakat Indonesia, terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran, bagaimana cara-cara untuk pencegahan itu yang penting. Karena yang dilakukan lebih banyak kepenanggulangan atau pengendalian pada saat kebakaran. Pencegahan-pencegahan mungkin secara nyata itu perlu dilakukan. Pada masa-masa muslim penghujan ini mungkin itu yang perlu dilakukan, tidak hanya pengendalian pada saat kebakaran. Di Kalimantan Tengah itu saya lihat yang lebih berperan dalam kegiatan itu malah TNI dan BBBD. Jadi mungkin dari BRK belum begitu nyata. Jadi saya untuk memberi masukan saja untuk BRK lebih banyak kegiatan-kegiatan, bagaimana pencegahan, bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Dan kami siap berbaur atau bersatu dengan BRK untuk sama-sama men sosialisasikan kepada masyarakat karena itu memang tugas kami dari berkurang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, BRK belum terdengar katanya. Silakan Pak, laki semua ya, yang perempuan tidak ada. Silakan Bapak, mana? Silakan yang baju putih. Disebutkan namanya dari mana? Atau yang baju merah dulu, silakan. Halo, Tis. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stiono dari Siap Purpeng Siriau. Seharian saya, mas Trakap Duliapi. Saya sangat menarik, Pak. Ini ada masukan dan bertanya kepada penilis yang di depan. Terumaskan mungkin kebanaan Cik Manan nanti untuk resursi masalah tanaman sagu dan kepada Bapak Kadesa dia. Ada sebelah dan itu ada Bapak dari pemerintahan. Begini Pak, di tempat saya sudah saya bilang kan, bahwa tempat saya itu memang belahan gambut semuanya. Dari 14.800, 600 cuma yang lahan lihat. Tanah lihat, lainnya lahan gambut. Tetapi kami di lahan gambut itu tidak bisa mempunyikan hutan itu sendiri. Hutan masih hijau, dijaga oleh masyarakat dan sebagian dari kekawan yang lain. Tetapi masyarakat kami di tempat itu tidak bisa menggunakan hutan itu. Jadi caranya bagaimana bisa gambut tetap terjaga, hutan tetap berjaga. Tetapi masyarakat itu bisa menikmati hutan yang lahan gambut itu. Dengan cara bagaimana? Itu satu. Karena mungkin kalau yang sudah terbakar, mungkin bisa ditambah kembali. Kalau kami itu hutannya masih hijau, masih asri. Jadi mempunyikan masyarakat itu di hutan sendiri. Hutan masih hijau, masyarakat masih miskin. Tidak bisa matkan. Kalau mau masuk ke dalam, nanti takut ditangkap oleh kupilis hutan dan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, untuk ini Pak, untuk masalah lahan gambut yang sudah terbakar tadi. Mengolah cara mengajak masyarakat tani. Ada sebagian masyarakat kami yang bertani, yang sudah gini. Dia selama ini dari datuk nenek moyangnya itu tetap membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk mengajak itu, itu sangat sulit dan sangat susah sekali. Caranya, pendekatan bagaimana? Karena tetap, karena tempat kami ada suku akit, suku pendalaman, suku asli. Suku asli itu Pak kalau kita kasih tahu, dia tidak bisa baca tulis. Susah sekali. Caranya mungkin pendalaman lebih bagus. Caranya bagaimana? Oke terima kasih. Oke Pak itu saja Pak, mungkin terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir silahkan mas. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suruhi Bapak-Ibu semua. Pertama saya melihat bahwa apa ini bicarakan tadi, memang terjadi di lapangan. Bahwa negeri ini tidak bertuan. Saya Edward Saleh dari Untersi Wijaya. Kebetulan kita menyaksikan bahwa kebakaran di seputar Palembang itu. Itu dibiarkan saja oleh BPBD dan sebagainya. Apa katanya? Nanti nunggu besar. Atau satu lagi, nunggu Pak Jokowi datang. Jadi artinya Bupati Guburnur tidak merasa. Saya sampai melihat di Koran tidak pernah Guburnur saya, Bupati saya itu datang kelapangan meriksak kebakaran itu kecuali Pak Jokowi datang. Nama Guburnur itu siapa ya? Guburnur semua terselatan. Terus apa namanya, pernah juga katanya itu presiden sudah di Bandara, baru dikasih tahu bahwa Guburnur bawa dia datang. Jadi pimpinan itu baru datang setelah ada presiden. Jadi akhirnya orang mengatakan bahwa negeri ini hanya pemiliknya hanya Jokowi, yang lainnya penumpang semua. Nelihat saja semua. Karena itu saya melalui kesempatan ini, mungkin bahwa Bapak yang berkaitan dengan lahan gambut ini, kalau ada acara seperti ini, ajaklah teman-teman dosen ataupun guru untuk hadir supaya dia menanamkan kesadaran ini kepada anak didiknya. Jadi dosen itu bukan dosen pertanian dosen ini, tapi dosen ikip gitu, yang sekarang sudah jadi universitas juga itu. Supaya ditanamkan dari dalam. Kalau tidak seperti sekarang ini, mungkin kalau habis program Pak Jokowi ini, habis juga apa namanya kegiatan-kegiatan ini, karena tidak mendara daging. Karena itu perlu penanaman kembali, pendara daging bahwa negeri ini punya kita, kalau hancur punya kita, kalau susah kita gitu. Nah itu pertama apa ya. Yang kedua mengenai perlu memberi pencerahan kepada pengusaha berkaitan dengan kelapa Sawid, HTI. Mungkin teman dari WRI tadi, mungkin karena dia bergak dibilang pelitian, mungkin bisa mempasilitasi bahwa peraturan pemerintah nomor 5-7 itu bukan ancaman. Tetapi karena di pengusaha ingin mudahnya saja, maka dia dianggap ancaman. Karena 40 cm di titik penaatan, artinya kesepakatan titik itu yang mau ditaati, itu tidak ditentukan kapan terjadinya, kan tidak dibilang sepanjang tahun. Dan hasil pengamatan dari professor dari Jepang juga, pada saat musim kemarau, pada pitdom itu, tinggi muka airnya itu 120 cm. Artinya tidak mungkin sepanjang tahun 40 cm. Tetapi yang penting tidak terjadi kebakaran. Mungkin bisa dipermainkan, dimainkan artinya kapan airnya naik 40 cm, 30 cm, kapan diturunkan jadi 1 meter. Nah sehingga tanaman Papa Sawid kan tidak harus sepanjang tahun, dia harus dibawah apa lebih dalam dari 40 cm. Jadi kadang-kadang mungkin 2 hari 1 meter, 2 hari 30 cm. Nah itu WRI mungkin bisa berperan untuk itu, untuk mengkampanyakan, sehingga Gubernur Kalbar itu tidak terpropokasi. Kalau saya lihat, Gubernur Kalbar itu terpropokasi, dia langsung gelap matas saja ngirim sebagai presiden, bawa memprotes itu. Harusnya, itu yang Bapak nyatakan di pertama tadi, tantangan bagi peneliti untuk menjawab itu. Bawa 40 cm itu bisa. Nah terakhir Pak, mengenai rewetting dan restorasi. Tadi kita disindir pada sesi pertama tadi pembicara yang dari Jerman tadi, katanya bukan restorasi ke 40 cm. Yang namanya restorasi itu, dia terendam atau maksimum 10 cm. Nah karena itu mungkin WRI juga mempasilitasi atau menentukan mana yang betul-betul restorasi, seperti hutan Lindung, itu betul-betul restorasi. Direndam betul, bukan 40 cm. Yang 40 cm itu untuk yang Buddhidaya. Itu yang rewetting. Wala-wala rewetting adalah restorasi. Tadi nggak enak juga dibilangin bahwa restorasi itu bukan 40 cm. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih. Saya mulai dari Pasatrio. Ini restorasi, ada reklamasi, ada rehabilitasi, ada 40 cm, 10 cm di mana Pak? WRI tahu nggak itu ya? Kira-kira gitu. Ini juga tadi keliatannya kalau mendengar penjelasan dari Bapak atau permintaan dari Bapak, keliatannya tugas WRI banyak sekali. Padahal kan kami hanya salah satu dari sekian banyak lembaga peneritian yang melakukan kajian di bidang restorasi lahan dan hutan, termasuk gambut dalamnya. Jadi kalau kita melihat definisi restorasi, definisi restorasi yang dimiliki oleh KLHK itu memang dengan spesies asli dan mengembalikan ke kondisi semula. Tapi kalau kita lihat kajian akademik, misalnya beberapa satu dekadat terakhir, restorasi ini sebenarnya punya artian yang lebih luas yaitu bagaimana supaya kita bisa mengembalikan fungsi ekologi sekaligus meningkatkan kejahteraan masyarakat. Jadi saya pikir di sini, apa yang dilakukan oleh BRG dengan pendekatan 3R, rewetting, refrigeration dan revitalization itu sudah benar. Kemudian tadi mengenai pp57 dan peraturan-peraturan yang menjadi turunan di dalamnya. Saya pikir ini adalah tugas kita bersama. KLHK sendiri sepengatahuan kami memang sudah banyak melibatkan para pihak, para peneliti sebelum membuat aturan-aturan ini sendiri. Sekarang bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana melihat pp57 itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang juga. Kemudian ini juga yang kayaknya belum banyak disinggung. Sebenarnya pemerintah sendiri itu memiliki banyak regulasi yang menjadi peluang bagi pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat misalnya perhutanan sosial. Kemudian kita tahu banyak KPH, KPH, KPH Lindung, KPH Produksi itu yang berada di lahan gambut. Nah ini kejadian sama ini perlu. Tadi Pak Setiona mengatakan, masyarakat itu nggak bisa menikmati hutan gambut. Tadi kan jelas itu. Dari mana masyarakat dapat uang dari hutan gambut? Nah ini tadi juga sudah dibicarakan di banyak sesi-sasi sebelumnya. Misalnya kita tadi Pak Budi sudah menyebutkan juga spesies yang cocok, spesies yang punya pasar. Jadi ini yang kita persediakan bersama. Kalau jadi hutan ya, keep it as forest. Jadi hutan gitu, gambut gitu. Kalau dari sawit kan jelas, dari sagu jelas. Tapi kalau masih jadi hutan, itu dari mana uang yang bisa diperoleh masyarakat gitu? Tentunya kita melihat misalnya HBK-nya disana. HBK-nya hasil hutan bukan kayunya yang cocok disana yang punya pasar seperti apa. Nah ini yang perlu kita cari bersama LSM-LSM, lembaga penelitian punya peranan disini untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, mendampingi masyarakat supaya bisa memanfaatkan apa yang ada di hutan primer gambut itu untuk kepentingan masyarakat. Tentunya sesuai kembali dengan fungsi zonasi tadi, zonal indung dan zona budi daya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke Pak, cik mana? Lebih suka mana punya gambut dengan sagu atau gambut dengan hutan? Lebih senang mana? Kalau kita, sagu ini dia tidak menokultur, ada utannya. Jadi secara ekonomi, sagu bisa menjadi ekonomi bagi masyarakat. Hutan ini bertujuan, pertama menyanggakan gambut supaya gambut ini tetap basah. Dan juga setiap manusia yang tinggal di gambut tidak ada fasir, tidak ada batu, hanya gambut. Utan atau kayu yang ada di dalam itu untuk masyarakat memikin rumah. Istana bahagia orang gambut itu adalah dari kayu membuat rumah, bukan dari hutan, bukan dari batu dan fasir tadi. Jadi tidak sama dengan mineral. Jadi kalau di sini kami lihat bahwa gambut yang ada tempat kita ini sudah habis semua kali utannya. Jadi masyarakat yang tinggal di lantang gambut mana mau tempat tinggal rumah istana untuk anak cucu. Ini yang kami pertahankan masyarakat di Kabupaten Komeranti. Kami di Kabupaten Komeranti, khusus di Sungya Tohor, kita ada perusahaan namanya NSP. Itu memiliki lahan sagu 21 bektar. Semuanya sagu semua. Kami di kecamatan kami, kami punya sagu dan punya utan. Di rumah kami tetap kayu. Yang menjadi permasalahan pertanyaan kami juga mengimbal kepada pemerintah, seandainya utannya habis, macam mana masyarakat kami membuat rumah atau keranda mati itu gimana? Dari mana? Apakah dari sawit bisa? Ini pertanyaan kita. Silahkan Pak Bambang, masang ditanya. Bisa nggak sawit jadikan rumah? Jangan kita berpikir hitam putih. Bukan berarti kita tanam sagu semuanya dihabisi, diganti sagu. Kita tanam sawit semuanya dihabisi, diganti sagu. Tetapi ada kanikara gaman, undang-undang minimal 30% milayah Indonesia kita harus kunci-mati bahwa kita pertahankan utannya. Jadi kita pertahankan utannya, kemudian daerah-daerah yang cocok kita tanam sagu, yang memang cocok di tanam sawit, di tanam sawit, dan terkait dengan gambut, Pak. Sebenarnya saya dan semua yang ada dalam ruangannya setuju, kalau yang kawasan lindungi, sepakat kita lindungi, kita rendam. Tetapi untuk kawasan-kawasan budi daya, saya kira apa yang disampaikan oleh kawan di belakang tadi, bahwa mereka juga punya hidup, pingin menikmati anugerah dari yang maha kuasa ini untuk meningkatkan kehidupannya supaya lebih baik. Mereka butuh uang, uang itu dihasilkan dari komoditi, komoditi macam-macam. Anugerah yang maha kuasa, mari kita kelola, tetapi tetap kita mempertahankan fungsi lindung dari gambut yang pada tempatnya. Dengan demikian sagu bisa hidup, pala bisa hidup, cengkeh bisa hidup, dan tanaman-tanaman yang lain juga bisa hidup. Jadi kementerian pertanyaan setuju dengan PP57. Saya katakan sejak awal tadi bahwa produk-produkum yang sudah diundangkan, ini menjadi kewajiban bagi seluruh elemen bangsa ini untuk melindungi, untuk melaksanakan. Sekarang persoalannya dengan aturan yang 40 senti. 40 senti? Yang 40 senti, kuncinya? LHKnya yang 17. Dengan 40 senti nanti, mana kalau ada perusahaan yang melaksanakan kegiatan dikurang dari 40 senti, beratik pelanggaran konstitusi kan begitu. Aparat penegak hukum dan macam-macam bisa mempersalakan mereka. Kan ada peran pemerintah juga untuk melindungi. Mereka juga bermanfaat baik untuk menghasilkan uang buat negara, mambina masyarakat dan sebagainya. Jadi 40 senti meter itu kan di titik penaatan, Pak? Kalau lihat, SK, LHK. Semua fungsi kan, Bu, Pak. Kalau itu hanya diberlakukan untuk yang di fungsi lindung, saya setuju, biar di rendah, Pak. Di fungsi lindung. Tapi bukan di budi daya. Tapi yang di fungsi budi daya, saya kira kalau kelapa Sawit sepanjang tahun 40 senti, nggak hidup dia. Saya menantang kepada teman-teman, terutama yang memberikan masukan terhadap revisi. Karena tuntutan dari kawan-kawan banyak pihak, bagaimana menyempurnakan pementan 14 tahun 2009 itu kan dengan kajian-kajian para ilmuwan, Pak. Bagaimana Sawit dan tanaman kelapa juga karet bisa tumbuh di lahan gambut, tetapi tidak musak gambut itu. Untuk kemen LHK 17 ini belum dikaji para ilmuwan, kelihatannya? Sudah didesusikan. Tetapi entah kenapa, langsung diputuskan 40 senti. Yang tentunya para ilmuwan yang mengatakan mungkin melihat kelapa Sawit yang dipingir kali, Pak. Kalo yang dipingir kali, cirkulasi oksigen cukup. Kecuali kita bisa menanam kelapa Sawit atau kelapa dalamnya, kemudian kita aliri air di bawah tanah itu. Dengan teknologi yang canggih, mungkin kita bisa aliri, tapi apakah itu visible secara ekonomis? Tetapi sepanjang cirkulasi air itu nggak jalan, dia mati. Nggak bisa yang disampaikan oleh kawan tadi di belakang bahwa saat tertentu 40, saat tertentu bisa 70, nggak bisa. Begitu aturan 40 senti, kurang dari 40 senti, berarti pelanggaran konstitusi kan itu. Dan kalo 40 senti, berarti titik yang diukur adalah titik yang diatas. Berarti yang lainnya tenggelam kan itu. Karena kapan yang diukur yang 40 senti, kecuali ada permanent LHK mengatakan bahwa yang 40 senti itu adalah diukur pada saat curah hujan tertinggi misalnya. Kalo itu belum bisa ketah. Saya kira kita cari titik temunya. Artinya ada upaya negara juga untuk melindungi kehadiran dunia usaha yang menanam kelapa, kelapa sawit juga karet, dilihan gambut yang digambut kawasan budi daya, untuk memberikan energi bagi kita, yang tentunya orang menanam lahan sawit, Pak. Dilihan gambut itu biasanya nggak sedikit itu. Yang pada waktu pemerintah itu memberi iakan itu. Tapi ini gimana, Pak? Kadang-kadang saya bertanya ini, ada permanent dari LHK yang 40 cm. Kemudian keliatannya kementerian pertanian agak mempertanyakan apakah berdasarkan keilmuan atau tidak. Apa tidak ada koordinasi di presiden. Ini sesama kementerian pemerintah kok nggak cocok. Diskusi-diskusi sudah rutin, Pak. Harmonisasi antara LHK dengan kementerian pertanian. Saya hanya membayangkan. Saya hanya berpikir, Pak, bahwa keputusan ini yang tentunya juga harus memperhitungkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada berapa juta keluarga petani yang kemudian hilang mata pencaharianya. Apakah tidak berisiko nanti kemudian dia merambah hutan, yang kondisi hutan yang saat ini tegar menghijo kemudian karena mereka kehilangan pekerjaan, kemudian mereka menembang hutan. Ini hal-hal yang seperti ini yang saya kira menjadi pemikiran-pemikiran bagi kita. Kalau kami prinsipnya setuju untuk mengawal PP57, ini tahu jawab kita karena itu sudah menjadi dokumen kera yang harus dipatui oleh semua bangsa ini. Kita secara pelan-pelan mengajak perusahaan yang sudah mendapatkan tugas dari Pak Budi, dari BRG. Untuk melaksanakan deskurasi gambut, kita kawal bagaimana caranya melaksanakan hutan, kaitah-kaitah itu dengan baik, kemudian laksanakan tatak lula usaha perkebunannya dengan baik, sepanjang aturan itu bisa diikuti dan kelapa savitnya betul-betul masih bisa menghasilkan. Ya, saya kira mau ngomong. Tetapi kalau seandainya, dampak dari perlakuan itu, turun 80 persen, Pak, sudah dipastikan bahwa mereka akan meninggalkan kebun itu dan ada 1,7 juta PR, Pak Budi, untuk menghijaukan kembali. Ya, ini PR bagi kita semua. Itu saja pilihan-pilihan kita. Oke, terima kasih. Pak, Pak, ada komentar. Cerita Pak Stiono tadi bahwa itu kan membuktikan diriaw itu, cerita Pak Stiono, masyarakat asli, masyarakat tempatan, gitu ya. Itu lahannya sudah nggak ada lagi, yang tersisa sekarang itu di hutan-hutan Lindung. Di hutan-hutan Lindung, masih adalah sedikit. Di hutan-hutan Lindung itu, masyarakat mau masuk, cerita Pak Stiono tadi galau. Mengapa? Mereka bisa sampai di kampungnya sendiri, nggak punya tanah dan lain sebagainya, karena itu kalau kita lihat data diriaw, dari 9 juta, luas riaw itu, 8 jutanya itu, 8,3 juta itu, sudah untuk perusahaan HTI, tanaman industriak asia, sawit dan tambang, masyarakatnya kemana, sebenarnya sederhana saja Pak. Sekarang ada program nomanya TORA dan Perhutanan Sosial, yang jadi championnya Pak Jokowi lah. Kenapa tidak misalnya, perusahaan-perusahaan sawit yang ilegal, misalnya diriaw itu Pak, dari 513 perusahaan sawit, 370 ilegal, berada dalam keawasan utar. Berapa dari 200, dari 513 perusahaan sawit diriaw, 370 ilegal, lebih dari separuhnya. Lebih dari separuhnya. Itu mengapa itu Pak? Terus menerus ilegal, tapi jalan terus. Ini persoalan rejim masa lalu. Rejim masa lalu. Rejim masa lalu yang sengaja, yang membiarkan, ada pelanggaran wukum dibiarkan saja. Nah kalau kita lihat Jokowi kan, rejim masa lalu ini. Tapi nggak berhasil juga ya keliatanya? Ya tidak mudah. Bahwa data sawit, termasuk sawit ilegal, berkontribusi terhadap, 200 triliun lebih. Itu kan, yang selalu disembunyikan oleh kementerian juga. Terutama kementan, yang 260 itu, berapa yang ilegal, berapa yang tidak ilegal. Diriaw saja tadi ada 370 perusahaan sawit. Masa 370 perusahaan sawit ini, selama setahun itu, kalau saatnya dia ilegal, itu berkontribusi kepada negara 72 triliun. Ya Pak Madek, kalau saya masuk supermarket ya, semua minyak goreng itu halal. Nah ini, yang edukasi ini yang tidak pernah di-inikan ke publik kan, semua bicara angka gitu. Semua bicara angka tapi, kita kan ini kan sebenarnya bukan melawan tanaman sawitnya, tapi melawan praktek-praktek kejahatan gitu ya, praktek-praktek merampas pelahan-pelahannya Pak Setiono tadi itu, oleh regime masa lalu. Tapi sekarang mau diperbaiki ya, susah juga. Jadi yang dilawan tadi bukan sawitnya, tapi kejahatan. Yang selama ini kita lawan. Sawit kok kita lawan itu kan, anugerat Tuhan. Tapi bagaimana supaya bisa mempercepat gitu ya, ini kan proses yang, ilegal, masih ada ketidak jelasan tenurial gitu ya, supaya lebih cepat gitu ya. Tidak slow gitu ya. Kita walaupun orang jawa biasanya slow ya, persidiannya orang jawa sekarang. Tapi kelihatnya persidiannya juga ingin cepat-cepat-cepat gitu ya. Tapi keliatannya kita slow juga gitu ya. Kalau kita lihat untuk rakyat misalnya ya, ada 12.7 perutanan sosial. Di Rio itu ada sekitar 1.1 lebih. Lalu Tora di Rio itu ada sekitar 1.4 atau 1.3 gitu ya. Di Rio ya? Di Rio. Nah ini kan untuk sementara gitu ya. Untuk sementara, untuk meredam konflik gitu ya, untuk mengakomodir warga Pak Scyono tadi itu. Peraturan semuanya muncul. Dan lainnya semuanya muncul. Lagi-lagi yang kita temukan di lapangan itu, pemerintah daerah gitu ya, yang, ya itu yang saya bilang, enggan melaksanakan yang namanya Tora dan perutanan sosial. Karena apa? Kalau rakyat yang kita kasih ruang untuk Tora dan PS, kita kerja ekstra, uang masuk kita nggak ada. Jadi pemerintah daerahnya tidak nurut ya. Ini di Rio, ini kita temukan. Kenapa mereka enggan melaksanakan Tora dan PS itu kerjanya banyak? Uang masuk ke mereka sedikit. Tapi kalau korporasi bonusnya banyak, kan kita ya, misalnya dari 370 perusahaan illegal tadi, itu kan dapat iup gitu ya, itu muncul semua ketika jelang pil keada, yang 370an yang illegal itu. Oke, cimanan apa, saya dari dulu lihat cimanan warbiasa gitu ya. Tapi bagaimana cimanan menularkan perjuangannya, ilmunya, kekawan-kawan yang lain. Di Sungetohor, maupun yang di Kampupaten lain. Apa ada itu, komunikasi antara masyarakat untuk mempercepat perusahaan gambut. Kalau kita lihat untuk mempercepat pembelian gambut ini adalah kerjasamanya dari BRG sama perpensi dan Kampupaten, termasuk kecamatan. Kalau kami lihat sampai saat ini. Apa kerjasamanya apa itu? Dengan BRG apa yang dilakukan dengan BRG? BRG hanya penelitian. Jadi gini Pak, ada beberapa hal dari BRG itu contohnya dia membuat sekakkanan blocking, dia mengarap kepada pemerintah perpensi, kebenar. Sampai di kebenar itu untuk menurunkan ke bawah, itu susah sekali. Menurut saya ini BRG Pusat ada suatu perwakilan mungkin di perpensi. Kesebab sampai saat ini kami dari masyarakat biasa tidak tahu perwakilan kami di perpensi BRG Dera itu tidak tahu dan Kampupaten tidak tahu. Di kecamatan kita pernah disuruh buat namanya Porum Masyarakat Sukses Returasi Gambut. Tapi proyek atau bukan proyek, returasi yang turun dari Pusat, itu lewatnya bukan dari Porum, tetapi dari Kepuladesah. Kepuladesah yang mengelolakan tidak dapat memainkan masyarakat semuanya. Ini yang terjadi di Dera kami. Jadi harapan kami itu kalau sudah dibentukkan oleh Duputi 4 kemarin sama Duputi 2, Pak Ludoong sama Pak Aris suruh buat gitu, ya kita sudah dibuat oleh DSK, oleh kecamatan. Tetapi setelah mengejakkan returasi Porum ini diabaikan, berarti tidak ada kerja sama dengan masyarakat. Ini hanya inisiatif masyarakat aja di Dera kami itu bagaimana menjaga gambut dengan baik. Tapi yang jelas kami di Sungai Tori itu sudah banyak bikin sesekat kanan blocking. Kami mungkin Pak Muwan Maw mungkin 10 centi sudah tenglam gambut. Sebab sagu itu suka dengan air. Insya Allah pada mulai dari 2014 setelah jokui datang sampai sana ini kita tidak ada terjadi kebakaran utandalahan di desa Sungai Tori. Oke, makasih Pak Dio bagaimana Bapak bekerja dengan anggota masyarakat lain. Bikin kelompok-kelompok tani ada disitu? Berapa kelompok tani yang ada disana? Mungkin dari merasakan sekitar ada sepuluh kelompok tani. Mungkin dari pertanyaan ada, dari perikanan ada. Dari perikanan ada. Di sini kita di perikanan juga membuka kelompok tani pengelahan ikan dari kelompok perempuan juga budaya, ikan ada juga kerambah. Mungkin tak pakai kola pakai kerambah. Mungkin untuk kelompok pertanian kami juga perkebunan kami juga mengusurukan karena dinas perkebunan pertanian yaitu berupa bibit nemas sekitar 50 ribu bibit kemarin dibatukan kepada masyarakat. Berapa bibit? 50 ribu. Untuk pelan-lan yang terantar kami. Menase dari pabambang, dari pabambang bukan. Mungkin mengusurukan lagi suruh kita mengusurukan untuk kelompok tani juga supaya pelan-lan itu yang penting terbakar ditanam terus supaya diperguna untuk masyarakat. Oke. Pak Satria, saya masih belum puas ini apa? Bagaimana mempercepat ya? Kayaknya kita selos-selos saja ini ya. Terlalu banyak apa tadi antar kementerian masih perlu diskusi gitu ya. Antar pusat dengan daerah masih harus lebih banyak ngomong ya. Masyarakat yang merasa ditinggalkan gitu ya. Itu bagaimana supaya lebih cepat ya? Kalau dari saya sendiri, ini masih ada silo, ada jarak di antara para pihak ini. Terasnya tidak terbangun. Nah ini gimana caranya supaya teras ini terbangun dengan berbagai macam forum yang sudah ada. Ini kan ada forum berbagi juga. Kita banyak berbagi di sini. Saya pikir ini yang perlu lebih banyak lagi dilakukan di daerah. Terutama peran TRGD saya kira. Tim restorasi gambut daerah sebagai penghubung antara BRG dengan berbagai macam segelur ditingkat daerah ini perlu lebih aktif lagi. Di beberapa provinsi sudah mulai tapi di beberapa provinsi lain masih belum. Saya pikir itu kuncinya disitu. TRGD harus bisa lebih aktif lagi dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan kalau kita lihat ide-ide nya sudah banyak. Tadi di selama ini kan untuk percepatan restorasi. Dari tadi kita misalnya berbicara mengenai antara kelapa sawit atau yang lain gitu. Tapi juga ada misalnya tadi sebutkan fishery, silvo fishery. Potensi-potensi ini sangat penting sekali. Kemudian sekarang banyak dibicarakan palu dikultur, eco-hydro. Jadi ide-ide nya sudah banyak tapi tinggal kolaborasinya tadi itu. Bagaimana ide yang terbaik itu bisa digunakan sesuai dengan kondisi lokal. Ini adalah tugas TRGD untuk mendampingi masyarakat. Di hari punya damplot nggak ya untuk restorasi gambut? Kalau ini kita belum ada damplotnya. Tapi mungkin. Apalagi ini adalah BRGD sekarang sedang menyusun RTT, rencana tindakan tahunan. Moga-moga nanti banyak pihak bisa terlibat dan terutama pinginnya itu ada damplotnya juga. Supaya kita bisa lihat jenis-jenis seperti apa sih. Kan misalnya gelutung di beberapa tempat sudah oke meskipun pasarnya belum ada. Ada juga misalnya ramin, dan lain sebagainya saya lihat sendiri gitu. Kemarin misalnya ada damplot milik KLHK tapi karena ini yang adalah milik UPT pusat maka tidak ada keterkaitan dengan pemerintah provinsi yang mengurusi atau pemerintah kabupaten yang mengurusi aspek sosial kemasyarakatannya. Nah ini gimana kita bisa menyatukannya saya pikir peran TRGD menjadi sangat penting sekali. Oke dari tadi pagi gitu ya. Oh bapak gak hadir tadi pagi ya. Kalau bambang apa yang bisa diperankan oleh sektor swasa terutama dari perspektif bapak untuk mempercepat gitu ya restorasi gambut gitu. Saya terbuka ya ada dilema selama ini ya memang kita sudah panggil perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan restorasi gambut sesuai penugasan dari BRG tetapi ada satu hal yang mungkin juga perlu kita dengarkan dari pihak perusahaan di sisi lain bahwa satu siklus mereka akan berakhir itu. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara ekonomis tidak menguntungkan menjadi berat begitu. Sebenarnya ada pemikiran-pemikiran bagi areal-areal yang memang lebih didaya. Kalau sekiranya diberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan tata kelola yang ramah lingkungan dengan tetap bisa melanjutkan usahanya kemudian mereka diberikan beban yang sekalipun yang lebih luas kepada areal-areal gambut yang lainnya mungkin itu lebih prospektif begitu. Tetapi kalau dia dituntut untuk melaksanakan perbaikan hanya sifatnya sementara yang pada akhirnya dia disuruh pergi dari situ saya kira sesuatu hal yang mungkin itu saya hanya berandain. Ini sesuatu yang yang menghambat buat mereka. Tetapi kalau seandainya mereka itu ada harapan untuk hidup lebih lama lagi untuk menghasilkan, bisa membantu masyarakat, bisa menghasilkan uang. Kemudian dia diberikan tugas untuk merestorasi gambut lahan-lahan yang masih terbengkalei semak buluk kardi segitarnya, ini mungkin lebih efektif. Ini sebagai bahan renungan buat kita saja. Kemudian tadi menarik sekali terkait dengan yang disampaikan oleh Mbak Siti dari yang terkait dengan kebakaran. Saya kira saya mengajak kepada semuanya kejadian tragis pada tahun 2015 ini jangan sampai terulang di tahun 2017. Memang di tahun 2016 kemarin hampir sepanjang tahun itu hujan. Jadi jangan terlenat dengan perlakuan kita langkah-langkah kerja kita yang kita lakukan di tahun 2016. Allah membantu kita tidak terjadi kebakaran pada waktu itu karena sepanjang tahun hujan. Tetapi 2017 ini terkira antara 2015 dan 2016 itu. Sehingga langkah-langkah konkret kemarin Pak Presiden sudah mengundang semua gubernur daerah-daerah yang potensi gambut kebakarannya tinggi untuk melaksanakan langkah-langkah dan Pak Gubernur Sumatera Selatan ya, jangan Pak Gubernur Sumatera Selatan tidak melakukan langkah-langkah apa-apa. Sudah gelar nasional disana untuk mengantisibasi resiko antikebakaran tahun 2017 itu. Kemudian tadi terkait dengan RIO Pak, saya baru pulang dari RIO Savit yang ada di RIO itu lebih banyak diusakan oleh petaninya itu. Dari 2,4 juta hektar itu ada 1,4 itu adalah kebun-kebun petani. Kebun-kebun petani inilah yang mari kita bersama-sama untuk bantu menatai itu. Begimana melaksanakan tata kelola dengan baik, sehingga resiko-resiko terhadap kebakaran, resiko-resiko untuk memberikan perlindungan terhadap lahan keambut, itu bisa lebih diperhatikan. Kalau perusahaan untuk kita arahkan, saya pikir tidak terlalu susah, Pak Budi dan teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi, keliatannya tidak gampang untuk mempercepat, tetapi saya yakin apa, kerja sama masyarakat, Pak Manan, Pak Dio, kemudian dibantu oleh WRI sebagai lembaga riset dan pengembangan dan diawasi oleh kawan-kawan alasam, pemerintahnya terus, itu mudah-mudahan. Gamput kita akan lebih lesari pada masa yang akan datang dan bisa bersama. Saya rasa ini yang bisa saya menyampaikan. Tapi sebelum kita selesai, saya tanya Dr. Ingrid Obon untuk memberikan lembaga atau mungkin Anda juga bisa memberikan komen pada mesyuarat hari ini. Jadi masa Anda. Dr. Ingrid, terima kasih. Ya, saya akan mencoba memasangkan hari ini sangat aktif dan sangat produktif. Dan jika kita melihat titik Petlands Matter, saya rasa kita bisa sekarang berkata, ya, Petlands Matter dan kita semua sangat-sangat bergantung. Dan saya bisa mendengar itu, tidak teratang pada masa ini kemudian. Tapi kita mulai pagi dengan gambar. Pertama, kita mulai sebenarnya dengan orang-orang, aspek komunitas untuk melihat, bagaimana orang berpikir plan dan bagaimana mereka melihat semua orang-orang yang tinggal di Petlands, di Pet atau di Petlands adalah komponen. Dari itu, kita melihat perspektif global untuk melihat bahwa ini bukan hanya Indonesia memiliki Pet, tapi banyak negara dan pengalaman mereka untuk berbagi global. Setelah makan malam, kita melihat sesuatu tentang sains di Petlands, karena ada banyak sebenarnya pelajaran dan sains di belakang, dan tentu saja kita melihat, bagaimana kita bisa menggunakan itu sebagai satu komponen untuk menemukan jalan ke depan. Sekarang setelah pagi, kita akan membuat perjalanan di Petlands dan dengan sebuah sektor pribadi yang akan datang ke dalam perjalanan. Tapi saya juga bisa mendengar hari ini bahwa kita sebenarnya tidak yakin apa yang kita maksudkan dengan bagaimana memastikan, atau apakah itu tentang rewet atau secara rewet apa yang kita berbicara tentang? Kita juga bisa berkongkong bahwa Petlands adalah sebenarnya sangat dinamik. Mata organik, mereka membuat berubah, mereka berubah tergantung pada pengalaman. Dan mereka sangat berbicara dengan air, seperti kita bisa lihat dalam gambar di belakang sini. Jadi kita perlu berbicara tentang Pet, air, orang-orang dan landscape. Dan di beberapa area, sejak Pet adalah sangat berbeda, beberapa area kita mungkin lebih melihat kemungkinan untuk kemungkinan dalam perjalanan non-Pet di landscape, di mana Pet adalah komponen yang penting. Di lain area, itu mungkin di depan perjalanan Pet. Di beberapa area, itu akan berbicara menggunakan air lebih baik, dan kita memiliki berbicara tentang pembinaan dan pembinaan pembinaan Kita semua ingin memiliki berbicara menggunakan pembinaan di landscape, di mana orang-orang dan pembinaan dan air bisa hidup bersama, di mana kita menggabungkan kemungkinan menggabungkan dan mereka menggabungkan ekonomi sosial dan kemungkinan menggabungkan, karena tanpa itu itu tidak akan berbicara. Tapi tentu saja, tidak ada kemungkinan untuk melakukan ini. Kita perlu bekerja di sektor, kita perlu memiliki pembinaan, pembinaan dan pembinaan hidup di pembinaan dan di pembinaan di mana pembinaan menggabungkan. Kita perlu bekerja dengan beberapa pembinaan yang kita telah melakukan di banyak pembinaan ini. Dan tidak ada satu jawapan. Tidak ada satu cara. Jadi itu akan berbicara tentang pembinaan, tentang negosiasi, tentang memiliki perjalanan yang lama dan memperkenalkan, itu bukan satu solusi di mana-mana. Dan juga memperkenalkan, tanpa membawa orang-orang yang tinggal di luar sana, aktifnya itu tidak akan bekerja. Jadi terima kasih, semua, untuk datang dan ya, Petlan bergabung dan kita akan bekerja di sana bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ingrid. Terakhirnya, saya ingin meminta kamu berikan peluang besar untuk panelis, Pak Madeh Ali dari Cik Alhari, Cimanan dari Sunget Toher, Pak Bambang, M.M. sebagai dirjian perkebunan Pak Satria Wichaksono dari WRI dan Pak Diel dari Pulang Piso. Terima kasih, Pak Wapa. Sampai ketemu lagi di Lain Kesempatan. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.