 Terima kasih sudah diundang dan saya mau sharing beberapa pergambangan sampai yang terakhir kemarin. Judul maka saya percepatan akses ke lola hutan untuk masyarakat. Saya kira Pak Mirna sudah menyampaikan poin-poin sangat penting tadi yang terkaitkan sosial forestry. Dan itu Pak Jogobi selalu menyatakan nawa cita dan ini salah satu yang kami adopsi menghadirkan negara untuk melindungi dan seterusnya sangat penting. Jadi menyangkut proteksi negara di level masyarakat yang telah diberikan dalam perhutanan sosial di dalam RBJMN 5 tahun ke depan juga ada program yang jelas untuk perhutanan sosial. Ini juga mengejutkan dari mana angkanya 12,7 juta hektar sangat luas tapi juga ada kritik ini terlalu sedikit sebetulnya. Kurang, masih kurang untuk akses masyarakat. Bentuknya hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat termasuk kemitraan di hutan rakyat dan hutan adat. Ini yang menjadi tugas saya selama 5 tahun ke depan. Benar memang ada direktora general baru ini dulu direktor, sekarang direktor general perhutanan sosial dan kemitraan ligungan. Ada direktorat yang menangani konflik tenurial dan hutan adat, ada direktorat penyiapan kawasan perhutanan sosial saya di direktorat ini. Juga ada direktorat baru bina usaha perhutan sosial dan hutan adat. Direktorat ini memfasilitasi dan punya pendanaan untuk membantu pengembangan usaha. Banyak di HKA, hutan desa maupun di hutan adat. Kemudian ada direktorat kemitraan lingkungan yang membantu yang dulunya dari LH untuk proses-proses yang dulu Kalpataru dan seterusnya. Termasuk dalam pengembangan kemitraan di perhutan sosial. Ini program sasaran dan indikator. Tahun ini pasti tidak tercapai. Nah 12,7 berarti 2,5 juta per tahun. Dulu sekali Bu Menteri membentuk lebih dari 20 satgas satu antukas yang lintas Eselon 1 dan ada satgas yang diminta untuk menyiapkan revisi regulasi. Juga adanya usulan impres. Pak Presiden untuk perhutanan sosial, penyiapan peta arahan, pembentukan sekretel bersama dan penggalangan dukungan mitra. Terakhir uji coba percepatan akses di Sumateraparat. Ini landasan hukumnya HKM yang terbaru, Hutan Desa dan Kemitraan. Dan sekali lagi ini juga akan kita ubah, sederhanakan lagi. Lebih sederhana lagi dari yang ada saat ini. Duga merespon undang-undang 2,3. Ini situasinya kemampuan kita dengan kondisi perundang-undangan 5 tahun yang lalu yang biru itu adalah pencadangan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk hutan kemasaregatan dan yang merah itu adalah Ijin Usaha HKM yang diberikan oleh bupati saat itu. Jadi serah nasional memang hanya sekitar 20%. Ijin pencadangan area yang diterbitkan Menteri Kehutanan itu didugung oleh bupati. Demikan juga untuk Hutan Desa pada situasi yang sama. Program perhutanan sosialnya tidak didukung oleh daerah. Ini ada derialisasi sampai dengan marat dan seterusnya ada juga ini upaya kita untuk proses percepatan 12,7 kita sudah menyiapkan peta indigatif arahan perhutanan sosial seperti peta pipip kemarin di ajukan sudah dikordinasikan dan Pak Presiden memang meminta bahkan Pak Presiden menyampaikan Kebu Menteri ini kok ruas sekali bagaimana memastikan ini mencapai sasaran pada mereka yang berhak mendapatkan akses 12,7 juta. Lalu kita sedang mendorong penyiapan impres peta itu bisa saja ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Menteri lingkungan hidup dengan Kehutanan tetapi ada dorongan yang kuat untuk diimpreskan. Kita juga sedang mendorong penyederaan regulasi dan pari main-hood Hutan juga merubahkan hasil dari produk yang di kita siapkan bersama-sama teman-teman CSO dan teman-teman lain. Lalu kita akan segera mengindisiasi membangun poca-poca di provinsi terkait dengan percepatan ini jadi lebih mendorong ke tingkat provinsi dan bahkan kemarin kita coba bagaimana untuk pengusulan perhutuan sosial itu juga bisa dibuat online sehingga semua orang bisa melihat progresnya selama ini memang semuanya serba tertutup tidak kelihatan. Kriteria untuk peta ini ini kawasan hutan Lindung yang berjarak kera-kera 10 kilo dari pemukiman. Kawasan hutan perusiaan diadakan sebagai kelola perusahaan sosial kawasan hutan yang diusulkan sebagai hutan adat oleh Haman, oleh Pak Abdon, teman-teman mungkin ada tambahan karena kemarin sudah 4,1 juta yang 1 juta ada di ABL yang 3 juta kera-kera ada di kawasan hutan. Lalu kertirian keempat tidak dibobani isin pemenafahatan dan penggunaan kawasan lain. Jadi peta ini menjamin tidak ada overlap ngijin di tingkat nasional di sumat terabarat banyak overlap dengan nijin-nijin bupatin untuk tambang. Tidak termasuk dalam kawasan hutan untuk rencana Torah, tanah obyek reforma agraria. Ini juga kita pastikan di tingkat nasional. Ini kira-kira peta indigatifnya yang sudah kita peroleh bahkan bisa lebih luas, 8,3 juta ada di hutan Lindung, di hutan produksi-hutan produksi terbatas, bahkan ada di hutan konservasi ini umumnya adalah usulan wilayah adat. Juga terakhir kita integrasikan dengan peta dari JGBB sehingga ada berubah lagi, ini angka 18,3 untuk pecadangan yang 12,7. Ini sebaran usulan hutan adat sudah kita integrasikan dan harus di dorong lagi untuk jaging lapangan dan dukungan untuk regulasi bagaimana ini dilakukan proses legalisasi. Ada di tamana nasional, ada di cukup luas di kawasan suaka alam dan seterusnya. Ini sebarang perpropensi kita udah punya yang paling banyak, Papua tentu sumatera utara Nangru Aceh juga banyak, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ini walaupun peta pecadangannya luas tapi pengalaman terakhir di Kalimantan Barat itu sama sekali Pak Gugundur nggak mendukung. 5 tahun hanya terlebih 4 keluautan desa di Sumatera Barat. Akhirnya ini masalah komunikasi dan kita pengen dorong intensif komunikasi di level provinsi dengan mengundang kabupaten dan SO di sana. Berlaku juga untuk provinsi lain. Di Sumatera Barat kita coba peta pencadangan ini di sana Nagari dan Sumatera Barat mendapat dukungan dari Gubernur dan Kepala Dinas Kehutanan dan memang warasi lama di sana, teman-teman warasi dan teman-teman lain. Sehingga ini juga mendorong semangat mereka mencanangkan 500 ribu hektar hutan-hutan Nagari untuk perhutanan sosial menjadi hutan Nagari. 500 ribu hektar yang terluas seolah-olah Indonesia dari statement politik seorang Gubernur. Akhirnya hanya Sumatera Barat yang lain tidak. Ini menjadi persoalan. Ini contoh-contoh pencadangan yang kita siapkan dan ini masih harus dicek di level provinsi dengan melibatkan kabupaten terkait. Ini contoh yang menarik memang 60-90% 90% pencadangan perhutan sosial di Sumatera Barat itu di hutan Lindung. Secara nasional itu 80- 67% pencadangan itu ada di hutan Lindung karena hutan produksinya sudah habis di bagi-bagi untuk yang lain-lain. Jadi tipologi kelolausahnya pasti ada pengembangan ke arah Lindung mewisata alam, jasa lingkungan, non-timbre fresh product dan sebagainya. Pasaman paling banyak dan pasaman pasaman Barat ini juga bupati dan ininya bersemangat. Lupanya program ini tergantung dengan leadership di tingkat lokal, mau didukung atau enggak itu tergantung mereka. Ini contoh 90% kondisi hutan di Sumatera Barat sangat bagus dan memang dikelola sudah oleh masyarakat diwali-wali nagari dengan baik dan ini yang menjadi pojian dibisar untuk pengembangan. Kalau nanti kita lihat di Rio ini kebalikannya hutan Lindungnya sedikit dan tampak produksinya yang banyak. Tipologi pencadangan peta perutan sosial ini memang berbeda-beda setiap provinsi. Ini kondisi tutupan lahannya, ini citaran Lancer 2013. Kita sudah mempunyai semua ini di seluruh Indonesia. Kita juga ada di tingkat Kabupaten atau kecamatan detilnya yang kita identifikasi memang selama ini komunikasi dengan daerah sangat minim komunikasi dengan gubernur kepala dinas kehutanan dan seterusnya sehingga malam kalau selama ini tidak didukung maka strateginya harus di dorong untuk proses-proses yang lebih dialogis di tingkat provinsi dan di tingkat Kabupaten. Sistem online sedang on the way ini juga proses yang kita ingin uji-coba sehingga keterbukaan dan ini akan bisa diakses proses development-nya juga bisa tahu progres-nya contoh yang kita punya. Ada ancaman itu SKA Menteri kan ada target 2 tahun jadi BAK Menteri Kehutanan untuk HKA Emutan Desa itu dikasih waktu 2 tahun. Kalau 2 tahun habis tapi tidak terbit izin dari bubatnya atau gubernur bisa angus. Kemarin kita dorong bumenti untuk jangan terbitkan lagi SKA baru. Bukan tanaman rakyat kalau sudah habis 2 tahun tidak bisa, dianggap itu sudah harus pencadangan baru lagi. Kalau KKM dan Utan Desa kita bilang ke Bu Menteri ini karena situasinya seperti ini maka kita terbitkan saja yang baru sambil kita membangun lebih baik dialog dengan bubernur dan bubati. Walaupun ada undang-undang 2-3, bubati harus tetap terlibat dalam proses pengusulan ini. Akhirnya itu yang bisa saya sampaikan lebih banyak nanti kita diskusi. Terima kasih. Selamat pagi.