 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, undang-undang bapak-bapak dan ibu-bapak masih segar. Sesuai dengan pesanan bahwa kami disini mencoba untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian tentang tenorial yang kami lakukan di Lampung dalam suatu unit management KPH. Di sini KPH yang kami ambil, yaitu KPH Model Gedung Wani yang sudah diasekakan oleh Menteri Kehutangan. Nah garis besar dari apa yang akan kami sampaikan ini, yaitu pendahuluan, kemudian secara kawasan, kemudian dari penggunaan dan pemanfaatan kawasan, kemudian dampak dari penggunaan, kemudian kami mencoba untuk membuat suatu alternatif solusi tentang penggunaan kawasan, kemudian analisis model tenorial dan kemudian penutup. Nah kenapa dasar dari pada pembentukan KPH? Ini sebetulnya karena dengan kondisi kawasan hutan yang sudah semakin menurun, semakin rusak, itu oleh deporistasi atau pembalakan, penebangan liar dan konflik dengan masyarakat, sehingga dibentuklah suatu program oleh kementerian saat itu mencoba dilakukan pendekatan dengan unit pengolak kawasan KPH, tingkat tapak, diharapkan dengan adanya KPH ini pengelahan kawasan hutan akan lebih baik. Itu harapan yang diinkan oleh kementerian kehutahanan. Kemudian ternyata apa yang terjadi itu setiap kawasan KPH yang sudah dibentuk, yang ditunjuk, yang sudah dieskakan itu tidak terlepas dari masalah tenorial. Baik itu tenorial antara masyarakat, pemerintah, maupun dengan pihak-pihak swasta. Nah ini sejarah dari kawasan. Seperti tadi yang disampaikan oleh ibu dari Dinas Lampung, memang ada 3 sejarah kawasan yang ada di Lampung. Pada tahun 1991 luasannya masih 1,2 juta. Kemudian tahun 1999 berkurang menjadi 1,1 juta. Dan terakhir pada tahun 2000 itu berkurang lagi menjadi 1 juta. Kenapa penyebaban pengurangan ini? Karena ada beberapa kawasan yang itu diklaim oleh masyarakat. Tapi ini bukan masyarakat adat, tapi masyarakat pendatang. Kemudian ada juga pencertifikatan disini. Kawasan oleh BPN, kemudian didukung dan ditinyak lanjut-regi oleh Perdah, nomor tahun 2006. Ini akibat dari pengurangan kawasan yang ada di provinsi Lampung. Kemudian lebih sempit lagi kami langsung ke KPH Gedung Wani. Di Lampung ini, pada saat kami melakukan peneritian, ada masih 4 KPH yang sudah ditunjuk belum ditetapkan. Yaitu KPH Waiketibung, kemudian KPH Gedung Wani, kemudian KPH Waiketibung Register 1, yang tadi Register 2, kemudian KPH Waikibang Register 37. Karena ini memang di Lampung ini, istilahnya itu block kalau di Lampung itu Register. Nah ini khusus untuk sejarah dari kawasan KPH Gedung Wani sebelum ditetapkan sebagai KPH Model Unit 16, meliputi Yulanya Kawupaten Lampung Selatan dan Lampung Timur. Luasnya itu hanya seluas 30.000 hektar. Nah ini pun sudah banyak diduduki oleh masyarakat. Nah pemanfaatan, pemanfaat kawasan yang ada di KPH Gedung Wani, itu di lihat dari beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, ekologi, kemudian dan tidak lepas dari politik dan hukum ini, yaitu salah satunya, kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Padahal ini merupakan masih di dalam kawasan hutan produksi. Sebagai mana kita ketahui bahwa memang tuntutan sosial dan ekonomi syarakat itu tidak bisa kita lepaskan dari lahan yang ada di sekitar mereka. Karena bagaimanapun itu merupakan sumber pencaharian mereka. Nah ini pemanfaatan kawasan antara lain. Itu adanya pertenakan ayam, kemudian dan kambing yang diusahkan secara mandiri dan bermitrah dengan pengusaha. Ini salah satu kasus yang ada di KPH Gedung Wani. Sehingga pada saat akan melakukan tatabatas pun KPH mengalami kesulitan. Karena ini harus diselesaikan dahulu, karena ini masih di dalam kawasan hutan. Kemudian dan adanya kebun-kebun kelapa sawit yang dikelola secara perorangan, dimana setelah kami identifikasi, ada sawitnya sebesar 30 persen, karitnya 10 persen, dan coklatnya 15 persen. Kemudian juga ada bangunan milik pemerintah seperti balai desa, kecamatan, ada SD Negri, SMP Negri, Koramil, dan Kaposek di dalam kawasan itu. Punian yang lebih, ini lagi ada desa-desa. Ada 35 desa definitif dalam kawasan itu yang dikukukan meli surat putusan Bupati dan Gubernur Lampung. Nah ini sertifikat ini yang menjadi masalah. Masyarakat pun dia sudah membayar pajak pada saat ini, karena sejak mereka itu menduduki sudah sejak tahun 60, sudah membayar pbbnya. Nah ini sertifikat ini kenapa diterbitkan, karena pada saat itu ada kawasan transmigrasi yang dilepas atau ditinggalkan waktu itu oleh kalau nggak salah abri yang mempunyai ini, kemudian mereka tinggalkan sehingga masyarakat menduduki kawasan itu, transmigrasi asalnya, dan tidak diambil alih lagi oleh pihak kautanan. Kemudian desa mengeluarkan sertifikat hak garap, kemudian dikukukan lagi BPN melalui sertifikat. Nah pencertifikatan lahan transmigrasi ini menimbulkan konflik dengan desa di sebelahnya dan sekitarnya. Sehingga waktu pada saat kami ke sana, itu baru satu hari dilakukan demo di depan kantor dinas kehutanan kawupaten Lampung. Mereka menuntut sertifikat juga seperti yang dikeluarkan oleh BPN untuk masyarakat ekstransmigrasi ini. Nah ini sampai saat ini mudah-mudahan sudah ada solusinya karena ini kami penelitian pada tahun 2013, mudah-mudahan hasil rekomendasi kami yang disampaikan bisa ditindak lanjutkan. Nah ini yang pertenakan, kemudian ini kantor yang ada di dalam kawasan. Ini pemukiman penduduk, terus kebun-kebun, ada kebun jagung, kebun pisang, kopi dan coklat, dan ini ada kebun kelapa sawit. Dan ini ada prasar tradisional dan alfamart. Kemudian nah ini dampak dari penggunaan kawasan itu konflik, nah ini yang tadi saya sampaikan, konflik ini bisa antara pemerintah masyarakat, masyarakat dengan swasta, swasa dan pemerintah. Akibat ada tumpang tindih lahan dari pemanfaatannya. Kemudian ini kami mencoba untuk memberikan solusi alternatif seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Memang ini program-program kehutanan yang sudah umum, yaitu HTR, HKM dan Hutan Desa. Kami coba lemparkan pada saat kami diskusi grup disana dengan masyarakat dan dengan plokotoko desa. Mereka pada intinya mereka faham tentang HTR, HKM dan ini kehutan desa hanya prosesnya terlalu panjang. Kemudian dan mereka menyarankan, merupakan bentuk polanya teknik tanaman campuran seperti algorferesti dan sebuah pastur. Jadi tidak seperti yang diinginkan oleh program-program yang dari pusat. Kemudian, ini yang kami coba paparkan pada saat kami disana ke diskusi, kami melontarkan membentuk konsep desa hutan. Jadi bukan hutan desa, tapi konsepnya desa hutan. Kenapa konsep ini kami ini? Karena desa-desa itu sudah terbentuk karena tekanan penduduk dan sudah cukup banyak. Sehingga tujuan kami membutuhk desa hutan ini, mereka masih bisa memanfaatkan kawasan dengan aturan-aturan, tapi mereka tidak bisa memiliki apalagi menginginkan sertifikat. Nah, ini kami sudah mencoba konsep desa hutan ini dengan membuat satu kriteria dan indikator mendapatkan masukan dari masing-masing stakeholder saat itu ada dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas perindustrian yang kami undang saat itu dan beberapa masukan yang kami coba untuk di paparkan mungkin pada kesempatan yang lain. Karena kami sudah punya konsep tentang desa hutan ini dilihat dari segi aspeknya ekspek ekonomi, aspek ekologis dan fungsi daripada sosial budaya masyarakat. Nah, ini analisis model tenorial yang kami coba dengan tahapannya seperti yang tadi disampaikan, sejarah kawasan, kemudian perkembangan penggunaan, pemanfaatan, dampak, dan beberapa alternatif solusi. Nah, ini model yang kami coba paparkan, ini mungkin sebagai lanjutan atau perkembangan dari model yang sudah disampaikan oleh dari ikram saat itu kalau masalah rata, itu yang diindikan oleh Pak Gama. Nah, kami coba ini dijabarkan lagi, khusus di dalam sektor kehutanan, sehingga di akhirnya itu ada solusi yang kami coba buat antara lain konsep desa hutan di situ. Nah, tahapannya ini, tahapannya ini yang kami lakukan pada saat melakukan peneritian di sana. Nah, sebagai penutup, memang disini yaitu masalah tenorial ini sudah berangsung sejak lama dan didukung oleh masyarakat baik untuk pemukiman, fasus, fasus, dan pusat pembelanjaan. Kemudian perlu kebijakan yang dapat mengakamudir kebutuhan masyarakat lokar. Nah, program kementerian ini dengan pendekatan agroforesti dan silphopastur, khusus untuk kawasan hutan produksi yang telah ada punggungan dan peternakan. Seterah makukan yang paling terpenting adalah tata batas ulang kawasan. Karena pada saat kami melakukan tinjauan lapangan, ada satu pal batas yang ada di depan rumah penduduk. Sehingga memang terlihat sekali bahwa pemukiman itu berada di dalam kawasan. Mungkin waktunya sudah habis. Mungkin sampai disini. Terima kasih.