 Industri Mabel memiliki peranan yang penting bagi Indonesia. Tercatannya lah ekspor Mabel kita di tahun 2013, sebesar 1,8 miliar dolar Amerika, sementara 1,2 miliar dolar diantaranya berupa ekspor Mabel kayu. Di Jepara, itu ada sekitar 11 ribu jenis usaha yang berkenaan dengan bisnis Mabel. Bahkan presiden terpilih kita, itu memulai usahanya dari Industri Mabel. Beliau kebetulan pernah menjadi ketua asosiasi Mabel di solo tahun 2002 hingga 2006. Jadi ini membuktikan bahwa memang, Industri Mabel sangat, sangat, sangat menjadikan. Pengemangan SOLK, yang sertifikasi yang kemudian disebut sebagai SOLK itu, bukan karena desakan alat tekanan dari negara lain. Itu adalah kepentingan Indonesia. Indonesia yang menginginkan punya sistem untuk bisa memverifikasi legalitas kayunya. Sistem itu kemudian berhasil dibangun dan kemudian diakui dengan secara internasional, khususnya oleh Eropa, dengan melibatkan semua stakeholders, selesai dibangun pada pertengahan tahun 2012. Maka kementerian perdagangan melalui peraturan menteri perdagangan, kemudian menetapkan sebuah kewajiban, sebuah ketentuan bahwa kayu dan produk kayu yang di ekspor harus bersertifikat legal, atau harus memiliki SOLK. Peraturan menteri perdagangan lah, yang kemudian menetapkan per 1 Januari 2013, wajib bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor, memiliki sertifikat itu. Apa yang direncanakan pemerintah itu tentunya baik untuk sebagai surat legalitas kayu yang digondaki oleh negara-negara Eropa, akan tetapi kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu terus terang sangat memberiatkan bagi pengarajin kayu di Jepara utamanya. Karena apa, SVL kayu itu sendiri tentunya akan mengatur secara retail tentang apa itu pengarajin dari hulu sampai ke hilir. Tetapi pengurusan izin SVL kayu itu bisa digeratiskan, bisa digeratiskan. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka industri mobil Jepara sangat keberatan dan tentunya akan membunuh, mengurangi, bahkan bisa-bisa menghancurkan industri mobil di Jepara. Di awal-awal mendengar tentang persaratan-persaratan SVL kayu, tentu sangat berat buat kita untuk SVL kayu itu dijalankan. Karena apa, pengarajin secara umum di tempat kita, di Jepara khususnya, itu tidak punya yang namanya izin usaha. Sementara untuk menjalankan SVL kayu sendiri, orang butuh namanya izin usaha. Orang juga berpikir bahwa ketika kita punya izin usaha, orang akan dikenakan pajak. Jadi hentuh-hentuh semacam pajak, kemudian administrasi ketika beli kayu harus mendokumentasikan dengan baik, itu menjadi berat bagi pengarajin. Kita mengadakan barang saja butuh model dari bank misalkan. Sedangkan bank, misalkan kita butuh model 500, cuma dikasih 200. Terus dituntut lagi ada resertifikat lagi. Membebani, istilahnya membebani kalau pengarajin kecil seperti kita. Ya memang seharusnya mereka sudah mulai mawas diri punya itu karena itu sudah menjadi standar internasional, apalagi kalau mau menembus pasar eksport seperti itu. Dan kalau beban itu ditangguin kami ya, kami ya rugi dong. Jangan sampai regulasi itu hanya tertuju pada pemerintah yang ada dibusat atau industri-industri besar. Karena maaflah di Jepara itu kan banyak UMKM. Di Jepara itu kan banyak yang namanya home industry, industri-industri-ruman. Tapi paleng tidak, Sumbang sih Devisya darinya Jepara cukup gede. Karena paleng tidak, hampir setahun. Setahun itu hampir lebih dari 120 juta US dollar. Kesadaran dokumen kayu di kalangan pedagang dan pengarajin selama ini masih rendah. Bukti mereka selama ini meng sampingkan dokumen-dokumen legalitas kayu yang sebenarnya harus ada. Legalitas yang pertama itu legalitas perusahaan. Legalitas yang kedua itu legalitas kayu. Terus legalitas tenaga kerja. Terus legalitas produksi. Legalitas produksi itu artinya kayu dari dokumen A, itu bila menjadi legalitas, itu harus bisa ditelusur itu. Yang jelas kita sangat dierugikan atau sangat berat untuk itu. Kalau kita merampinkan kemana supaya produksi bisa irit tapi akhirnya pada kualitas kita yang berkurang. Jadi itu juga dampaknya kurang bagus nanti. Dari itulah juga menjadi kendala buat yang kecil. Karena perijinan itu tidak serta merta semua harus tidak berbayar semua, harus berbayar. Kemudian ada lapuran dan sebagainya. Ini juga menjadi persoalan. Kemudian SPLK itu kan menceritakan dari alur produksi sampai jadi. Dari alur penceritakan ini kan harus ada yang namanya penulisan, berita-berita yang mencatatkan bagaimana proses itu berjalan dari A ke B ke C sampai jadi. Ini juga menjadi hal yang tidak mudah dilakukan para pengrajin. Untuk memenangkan pasar Eropa kita tetap harus menjaga kualitas dengan harga yang sama tidak terlalu tinggi tapi kita harus punya nilai tambah yaitu SPLK. Makanya saya lebih suka mencari barang-barang yang furniture yang memang harganya relatif murah, kualitas bagus dan tentu saja dilengkapi SPLK. Itu di satu sisi kami ada pendamingan. Kebetulan kami ada pendamingan namanya ACC yaitu Asmindo Consultant Care yang kami sudah mendampingi untuk kegiatan ini ada sekitar lebih dari 40 perusahaan dan itu sudah ada yang sudah deal, ada yang sudah mendapatkan sertifikasi, ada yang dalam proses di satu sisi lembaga verifikasi itu sebenarnya kami serahkan kepada, daripada anggota dia mau memilih lembaga verifikasi A, B, C dan aspekinya kami persilakan. Kalau di Amgri ada istilah petir, disingkat petir. Satu, untuk meningkatkan industri itu ada penetrasi pasar. Itu bisa dilakukan dengan kita mengetahui bagaimana kebutuhan dari pasar. SPLK ini merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan pasar karena itu menumpakan hal yang disaradkan yang diminta oleh pasar kan itu. Pameran pemerintah harus bisa memberikan kesempatan kepada industri dan memberikan ajang-ajang apa pameran baik di dalam negeri lokal, regional ataupun internasional kepada pelago-pelago industri. Yang ketiga, teknologi. Yang dibutuhkan teknologinya ini bukan hanya sekedar teknologi, tapi terjangkau. Yang keempat adalah infrastruktur. Yang kelima itu mengenai regulasi. Ini yang paling penting bahwa regulasi pemerintah yang atas satu aturan ini juga harus diikuti karena ini nantinya tidak satu-nedua tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. APKJ tidak serta merta harus menuntut infrastrukturnya harus siap, aturannya harus benar semua dengan sesuai tidak. Kami juga melakukan terobosan mengabekan apa yang menjadi kendala-kendala dilapangan. Karena kita memiliki pemikiran bagaimana kita memperoleh dalam proses industri itu nilai tambah begitu proses espelkannya bisa jalan dengan cara membeli kayu secara langsung baik di hutan rakyat atau juga di perhutani. Misalnya kayu-kayun dari Sulawesi, kita beli langsung dari kelompok tani, kemudian kita bawa ke Jepara, langsung ke pelaku industri. Dalam pelago industri kita centralkan di mana tempat itu sebuah penggerajian juga memiliki dua perijinan, yang satu ijin TPT, dua punya ijin penerbit vaku dan punya tatgadis bersertibikat penerbit vaku. Sulitnya pedagang mematikan dokumen dan sebagainya itu bisa kita lewati gitu loh. Dan akhirnya kita bisa menunjukkan espelka. Sifor melihat bahwa hasilka suatu yang bagus, memastikan bahwa produk hutan yang ada di pasar itu diambil dari hutan-hutan dan dikelola secara baik. Jadi memastikan bahwa itu tidak melanggar hukum produk-produk hutannya. Jadi paling tidak ada tiga manfaat. Pertama akan meningkatkan kelesarian hutan. Itu satu. Kedua akan memastikan buat si pembeli, buat para konsumen, mereka tidak memakai hasil-hasil hutan yang berasal dari curian. Kemudian ketiga, karena bahan bakunya diambil secara baik, dipastikan pengrajin akan menerima atau mendapatkan hasil hutan atau kayu secara lebih berkelanjutan. Jadi langkah secara konkret, Sifor melakukan training terhadap para perajin di cepat. Dari sertifikasi yang bersifat Sukarila yang berbasiskan insentif pasar seperti FSC, Lembaga Ecolabel Indonesia maupun yang bersifat wajib seperti SWLK. Kemudian juga, kita melakukan pendampingan terhadap kan perajin yang siap untuk melakukan assessment-assessment. Sehingga ketika dilakukan assessment oleh pihak ketiga, mereka sudah siap. Tentu di samping beberapa studi yang memastikan bahwa mereka yang mendapatkan SWLK itu bisa mengakses pasar yang membutuhkan SWLK. Karena pasar itu, pasar Eropa dalam hari ini, sesuai dengan undang-undangnya, mensarapkan harus ada sertifikasi. Jadi kalau kita tidak punya sertifikasi, kita tidak bisa masuk pasar itu. Ini bukan masalah premium, memberikan harga yang lebih tinggi atau tidak. Atau tidak, ini adalah masalah bisa masuk pasar itu atau tidak. Jadi kalau tidak ada SWLK, maka pasarnya hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah nyata sekarang dengan melihat praktik di Inggris, di Belanda, di Belgi, di Jerman, dengan sertifikasi SWLK, sistem verifikasi dari produk kayu Indonesia membutuhkan kurang lebih 24 jam. Bahwa SWLK ini benar-benar diterima sebagai sertifikasi green product yang salah di semua negara. Furniture Value Genes Project berhasil dan berdampak antara lain terbentuknya asoiasi pengarajin kayu di Jepara. Asoiasi pengarajin kayu di Jepara atau APKJ merupakan wadah bagi pengarajin kecil untuk meningkatkan posisi titawar mereka di pasar. Yang kedua, APKJ berhasil mendapatkan sertifikasi SWLK melalui skema group certifikasi. Ini menandakan bahwa group sertifikasi atau sertifikasi bersecana berkelompok bisa dilakukan oleh pengarajin kecuali kecil. Yang ketiga, SIFOR memfasilitasi para pihak di Jepara untuk membangun satu petajalan atau roadmap industri meble Jepara selama 10 tahun. Petajalan ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Daerah untuk diajukan menjadi satu rancangan peraturan daerah. Bulan Agustus yang lalu peraturan daerah ini berhasil ditujui oleh DPRD Jepara. Ini menunjukkan bahwa hasil penitian bisa diadopsi oleh Pemerintah Daerah menjadi satu kebijakan. Dan yang keempat, projek ini berhasil merubah para dikma pengarajin yang semula mereka membeli kayu pedagang kayu. Mereka kemudian saat ini sudah mulai mengenal bagaimana cara menanam kayu.