 keputusan minyasawek punya dipasok dari Indonesia. Dari sisi nilai perdagangan, misalnya nilai ekspor minyasawek. Indonesia pada tahun 2017 mencapai 23 mingga sekolah. Tingginya nilai ekonomi yang disimpkan oleh minyasawek, tentunya tidak luput dari tantangan yang diadapi dalam pengontangan usaha minyasawek. Salah satu tantangan yang terbesar, masalah legalitas selahan terpemunan, kemudian pengontangan instrument sustainability yang melegitimid dan credible, sedangkan tantangan lain adalah mendorong produksi pepergunaan pergeladitan di korporasi dan semuanya. Dan tentunya yang tak kala penting dari tantangan tersebut adalah bagaimana umbangun kebijakan dan mekanisme optimalisasi dan asaret bagi faham mendukung intensifikasi asaret rakyat dan pencegahan defolistasi. Dan ide mulianya ini bagaimana menyelamatkan industri sawit Indonesia yang note benit tinggal satu-satunya komoditas yang kita miliki yang masih nomor satu di dunia. Ujung-ujungnya siapa yang diselamatkan adalah petani. Waktu itu harga turun hampir dibawa 500 dolar per ton. Saya sangat setuju bahwa BPDPKS bukan regulator. Dari temuan kami, kami sudah memetakkan perannya bahwa memang kebijakan penggunaan dana sawit bukan sepenuhnya serta merta adalah tau-juo penuh dari BPDPKS karena ada komite pengarah di sini. Ada koordinator dan ada anggota-anggota komite pengarah. Jadi hasil penitian kami, BPDPKS bukan regulator dan BPDPKS justru membantu dalam penyaluran pengelolaan dana sawit ini untuk mendukung program pemerintah. Kita menerbitkan program permajat kelapa sawit. Ada permainnya, yaitu teknisnya saja. Nomor 18 tahun 2017. Waktu itu memang kita sonding-sonding juga di kementerian keuangan. Waktu itu beli u, dan sekarang adalah BPDPKS dia akan mensupport. Karena waktu itu terinfo penggutan ekspor dan sebagainya itu masuk di kementerian keuangan. Kami siap, kita memang fokus ke permajaan. Terutama rakyat. Informasi dari kami. Kebun swadaya itu lebih dari 50% itu kawasan. Sudah tidak berlembaga. Buanya tetap ke pabri. Statusnya kawasan. Ya kan bibitnya. Asalan. Nah ini permasalahan. Makanya kita bersukur ada BPDP ini. Ya kan? Pertama, menstabilkan harga. Yang kedua, mungkin bisa kita buat program yang untuk sawit itu. Bagaimana sawit itu? Kita setuju untuk berkualitas dan produktivitas. Yang setenabiliti. Pemerintah tidak bisa menarik paja karena ini hanya ilegal. Tapi di pihak lain, rakyat tidak bisa meningkatkan produktivitas. Karena mereka gamang juga. Tidak beli pupuk yang benar. Bibitnya juga tidak bagus. Karena ada ketakutan ini nanti diambil alias orang-orang lain. Jadi kegamangan ini harus dipecahkan sebenarnya. Ingatnya win-win kan. Ingatnya pemerintah dapat pajak. Dan rakyat ini juga tenang. Bahwa sawitnya ini, semuanya ada legalitas. Sebaliknya 10-20 tahun. Bahwa dia dipastikan punya legalitas mengelola. Yang saya lihat memang kita bergerak menuju kita fokusnya bicara produktivitas sebenarnya pada saat ini. Konteks ekonomi harganya turun terus. Kemudian didongkrak dengan pendekatan badan pengelola dan sawit. Kemudian konteks lapangannya, kebun kita banyak yang tua. Konteks berikutnya juga ada tantangan dari pasar yang kritik, batasan dan lain sebagainya. Artinya kita berada dalam situasi di mana sektor sawit kita harus bicara kualitas hari ini. Karena kalau bicara quantitas, kita sudah menang sejak kapan tahun. Kalau dari saya yang melihatnya, butuh suatu komen yang besar dari pemerintah memperbeiki tata kelola supply chain dari perkeunan kelapa sawit Indonesia. Apa yang kita butuhkan kalau saya setera pribadi mengatakan satu organisasi tunggal di pemerintahan yang menguruskan sawit. Sawit ini sudah cukup merana. Secara image di luar negeri sudah rusak dan hancur. Dan memang diambang hancuran. Dan sawit sebentar lagi akan kehilangan daya saingnya. Jadi mari bersama-sama memperbaiki sawit ini supaya bisa lebih sustainable. Karena nanti pada saat daya saing itu hilang yang ketinggalan adalah rakyat. Dimana itu adalah tanggung jawab pemerintah supaya mereka bisa tetap makan.