 Kebijakan Pemerintah tentang adanya redistribusi lahan atas 12,7 juta hektar itu sebenarnya sangat bombatis untuk kita target ini. Karena kita tahu pada periode sebelumnya kita hanya bisa mencapai sekitar sepertiga, bahkan sepertempat dari target. Dengan demikian akan diperlukan banyak sekali effort atau kerja keras dari semua pihak, baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah. Bahkan juga di antara departemen ataupun kementerian yang ada. Nah kita tahu bahwa yang menerbitkan target adalah merupakan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, yang mana memang katanya sudah di-diskusikan dengan pihak pemerintah yang lain, bapenas maupun kementerian yang terkait. Tapi kita tahu bahwa dalam praktiknya akan sulit sekali. Karena kita tahu di lapangan sekarang ada berbagai kebijakan baru yang terbit, yaitu dengan adanya undang-undang 23, dimana akan adanya perubahan, tadinya otonomi ada tingkat kabupaten, dia berubah menjadi ke tingkat provinsi. Artinya ini sudah menghambat yang luar biasa di lapangan saat ini, tidak hanya di Lampung bahkan di Indonesia. Salah satu set peneritian saya ada disanggau di Kalimantan juga melihat hari itu menyebabkan salah satu penghambat. Karena sebetulnya saat ini misalnya dokumen dari PAK menjadi ijin usaha yang harus terbekan oleh pemerintah daerah sudah siap di tangan dan akan tanah tangan Pabu Pati, tapi tiba-tiba undang-undang 23 terbit, berentilah dia disitu. Dan ini terjadi tidak hanya satu tempat, hampir di banyak tempat termasuk di provinsi Lampung, yang mana sudah terlanjur terbit tapi tiba-tiba belum diserahkan kepada daerahnya, terbit undang-undang 23, akhirnya si Pabu Pati ragu-ragu, benar apa nggak kebijakan saya ini, jadi ada ketakutan dan juga kekhawatiran di belakangnya. Tapi di sisi lain juga pembedahan Pabu Pati belum berani menerbitkan itu secara utuh juga karena tadi masih adanya kebijakan di dalam internal kementerian kehutanan yang lalu bahwa penerbitan ijin usaha itu adalah merupakan wawanan pihak Pabu Pati. Jadi ada satu apa ya, masih ada overlap kebijakan antara tadi kewendangan Pabu Pati masih di-restuit, ada petik masih merupakan jadi bewendangnya Pabu Pati, tetapi di sisi lain ada kebijakan lain yang menyatakan sudah beralih pada provinsi. Nah kemudian juga kita bersyukur bahwa dengan adanya keluar satu SK dari kementerian dalam negeri dimana diijinkannya beberapa kebijakan yang terkadang pembedahan masyarakat itu juga bisa dilaksanakan sesuai kebijakan yang lama tidak memperhatikan undang-undang 23 dulu sampai dengan 21 Maret tahun depan 2016. Jadi saya kira apabila pembenda itu mau mengacu pada ini masih betul, masih boleh betulnya tapi kadang-kadang masih ragu-ragu karena kita tahu sosialisasi dari SK kementerian ini tidak begitu bagus sampai dengan teka tapak. Jadi tidak semua pemerintah daerah provinsi tahu akan kebijakan ini jadi dia tetap takut untuk menerbitkan atau pembenda keupatan tetap takut menerbitkannya. Nah kemudian kalau antara kementerian saya lihat saat ini kita memang harusnya lebih luas lagi dan juga lebih banyak diskusi dengan mereka atau koordinasi karena misalnya dengan tata batas kita yang tidak begitu cocok bahkan tadi kita dengar tadi pagi dimana dari PHBPN dan juga dari kementerian lingkungan hidung ke hutanan menyatakan di Indonesia saat ini kita punya dua petah. Petah hutan itu baik versi BPN dan versi kehutanan sendiri. Jadi kita tahu itu yang belum pernah klop sampai saat ini itu juga salah satu yang akan menjadikan capehan itu nanti mungkin agak-agak ada ya keos di tingkat tapaknya karena mungkin dari tingkat BPN ini dibilang hutan gitu ya dan mana masyarakat gak boleh bang, tapi di sisi lain mungkin kok ini masih bisa pakai hutan desa jadi ada dua kebijakan yang mungkin akan saling overlap di lapangan ketika kita menyentuh pada tata batas yang mungkin akan nanti perlu banyak penyelesaian ke depannya Selama kita nanti menjalankannya dengan tepat ya karena kita tahu bahwa misalnya saat ini sudah capeh lah ya sudah kita capeh itu pun saat ini kami di provinsi lampu merasakan sekali bagaimana pendampingan baik dari pemerintah daerah maupun semua lembaga yang memang diberikan kewajiban untuk mendampingi kayak kami dari pergulaan tinggi pemerintah daerah setempat, teman-teman LSM dan siapapun peneritansif dan sebagainya itu memfasiritasi dengan baik tentunya mereka akan bisa baik karena sekitar lihat contohnya misalnya ada beberapa HKM di pemisian lampu dengan tahun terbit yang sama dari kementerian izinnya tapi ternyata dalam pendampingan pemerintah berbeda antara pemerintah satu dan pemerintah lainnya pemerintah yang cukup bagus intensif gitu dan juga banyak donornya itu lebih bagus lebih duluan karena model sosial mereka lakus terganjur dengan bagus tapi ternyata di sisi lain ke kawatan lain yang pendampingannya berbeda itu jalannya lambat kemudian sense of belong yang terhadap lembaga itu jelek sekali jadi kalau datang ya ketuanya lagi lah ketuanya lagi tapi ketika kita undang siapa si ini anggotanya atau siapa tidak merasa memiliki lembaga itu gitu dan juga satu contoh kemungkinan juga ini juga kesalahan kita di masa lalu ketika punya target jambah ini lesen lapangan yang cukup menarik di lampung adalah ketika ada satu site itu dimana karena ingin mencapai target luasan aliasnya dia mementuk lembaga-lembaga masyarakat HKM itu kelompok HKM atas top down akhirnya ditunjuklah itu ya ketua kelompoknya Pak ABC lalu kan Pak ABC ini baru dicari anggotah nah ketika sekarang kita balik kita undang nih semuanya anggotah gak ada yang mau datang kenapa saya bilang? karena Bapak itu bukan kami yang menunjuk menjadi ketua kami jadi kayak sudah merupakan suatu lesen yang cukup bagus untuk kedepannya termasuk ini ya saya kira untuk kedepan 12.7 HKM jangan sampai terjadi lagi dimana penunjukkan kelompok dan sebagainya itu top down kalau bisa memang masyarakat yang punya kelompok kita tadi ya kita resmikan, kita dampingi tapi juga harus ingat bahwa pendampingan ini pun ada waktunya kita harus melihat bahwa kalau dia udah di wasa, udah mecoh udah lembagannya bisa kita tinggal, kita kurangi pendampingannya atau beda lagi sitim pendampingannya itu lesen dengan dilapangan saya kira tentang hal ini saya ingin menekankah udah tentang modal sosial saya kira ya jadi saya kira dalam rangka pendampingan kepada masyarakat kita tidak melalui program yang bersifat teknis misalnya cara nanam yang bagus, cara masyarakat yang bagus tapi mengengkuris modal sosial supaya tinggi gitu, bagus gitu kalau mereka punya modal sosial dan mempunyai kemauan bahwa apa yang saya kerjakan untuk saya itu bermanfaat untuk kelompok saya untuk likukan saya akan berbeda dengan yang karena ada program pemerintah tadi ada dana, turun, kerja, selesai karena nggak punya itu apa modal sosial yang bagus dari masyarakat tersebut jadi sampai saat ini saya kira itu yang masih kemarin terlepas dari kita semua untuk juga mengukur, sebetulnya modal sosial mereka tuh bakal ya apa dalam rangka mengerjakan program-program CBFM di Indonesia