 Elinor Ostom melakukan studi terkait dengan aksi-aksi kolektif dan juga memberikan perhatian terhadap keberadaan masyarakat adat. Dan kegiatan yang dilakukan oleh Aman selama ini sudah menguakili apa yang dikerjakan oleh Elinor Ostom. Jadi eksistensi Aman ini dikenal tidak hanya di tingkat nasional, tetapi sudah sampai pada tingkat internasional. Terutama di lokasi yang mempunyai kasus-kasus terkait dengan pemanfaatan lahanutan oleh masyarakat. SIVOR berpeluang untuk mempromosikan lembaga suadaya masyarakat nasional yang ada di Indonesia dan juga membantu mereka supaya lebih diakui eksistensinya di forum global. Nominasi ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Aman, tetapi pihak lain berpeluang untuk menominasikan Aman, seperti misalkan SIVOR, yang telah mempunyai eksistensi di tingkat internasional. Reset SIVOR tentang kepastian tenuria hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang sangat mengantungan hidupnya pada hutan merupakan suatu memontum yang bagus sekali untuk menominasikan Aman dalam Elinor Ostom Award. Pada saat ini saya tergabung dalam reset SIVOR ini dan reset ini dipimpin oleh Esther Muanghi dan Ann Larsen sudah berjalan sejak tahun 2014 dan akan berakhir tahun 2016. Ada pun sasaran yang ingin dicapai dalam reset ini adalah adanya kepastian tenuria hutan bagi masyarakat yang bergantung kepada hutan sehingga dapat memperbaiki mata pencaharian dan penghidupan mereka. Aman merupakan salah satu LSM Nasional di Indonesia yang sejak terbentuknya pada tahun 1999 sampai sekarang itu terus konsisten memfokuskan kegiatan mereka di dalam memperjuangkan hak masyarakat adat terutama di dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Dalam reset SIVOR ini kami mendudukan Aman sebagai komite penasehat proyek karena Aman memiliki informasi yang akurat tentang masyarakat adat di Indonesia dan juga Aman sangat memahami sejarah reformasi tenuria hutan yang terjadi di Indonesia. Jadi menurut kami Aman merupakan salah satu aktor di dalam reformasi tenuria hutan yang bisa membantu masyarakat adat di dalam memperoleh kepastian tenuria hutan yang mereka milikin. Informasi ini akan sangat membantu kami di dalam melakukan proses pemilihan lokasi studi dan di dalam melakukan terserah kegiatan reset kami terlebih dulu juga mengkonsultasikan dengan pihak Aman dan juga anggota komite penasehat proyek yang lain. SIVOR menominasikan Aman dalam kategori sebagai praktisi karena Aman merupakan suatu lembaga suadaya masyarakat di tingkat nasional dan menjadi penggiat langsung di lapangan. Menurut kami salah satu alasan kenapa Aman bisa mendapatkan penghargaan adalah karena prestasi kerja Aman terkait dengan upaya-upaya dalam memperjuangkan masyarakat adat melalui mahkamah konstitusi tahun 2012 atau yang dikenal dengan sebutan keputusan MK35. Keputusan MK35 ini merupakan upaya Aman melakukan advokasi untuk merevisi undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di mana dalam undang-undang itu disebutkan bahwa semua kawasan hutan yang ada di Indonesia ini adalah milik negara termasuk kawasan hutan yang dipergunakan oleh masyarakat adat. Di sini Aman mengupayakan agar wilayah hutan adat yang sudah dipergunakan oleh masyarakat sejak dulu, baik sebagai mata pencaharian atau kemudian diolah lagi menjadi kebun, itu tetap bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat adat yang ada di wilayah itu dan tidak diganggu oleh pihak lain. Aman merasa bahwa penetapan kawasan hutan sebagai hutan negara ini akan membatasi akses masyarakat terhadap pemanfaatan lahan hutan yang sudah mereka gunakan sejak dulu. Jadi Aman mengusulkan untuk dilakukan revisi terhadap undang-undang kehutanan No. 41 ini agar mengeluarkan wilayah hutan adat yang ada di dalam kawasan hutan negara. Aman memenangkan gugatan tersebut dan dalam putusan No. 35 tahun 2012 Makamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah adat dan bukan lagi hutan negara. Putusan MK tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Menteri Kehutanan pada bulan Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota dan kepala dinas kehutanan di seluruh Indonesia dan menegaskan bahwa penetapan kawasan hutan adat itu tetap berada pada kewenangan kementerian kehutanan. Prestasi Aman yang lain yaitu pada tahun 2013 Aman telah menyerahkan 324 peta wilayah adat seluas 2,6 juta hektar yang sudah masuk di dalam daftar badan registrasi wilayah adat atau BRWA. Peta ini diberikan kepada Kementerian Likungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Lalu pada tahun 2014 sejumlah 517 peta juga telah diserahkan oleh Aman kepada Pemerintah Indonesia. Prestasi Aman yang lain yang pantas untuk dihargai adalah upaya-upaya Aman di dalam membuat draft rancangan undang-undang untuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atau LUUPPHMA. Draft ini sudah diserahkan oleh Aman kepada Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tahun 2012 dan sampai saat ini Aman masih mengawal dan memonitor proses pengasahan rancangan undang-undang tersebut. SIFOR melakukan reset dengan mengambil data langsung di lapangan terkait bagaimana proses reformasi tenurial di Indonesia terjadi. Siapa aktor-aktor yang terlibat dan apa kendala-kendala di dalam pelaksanaan reformasi tenurial hutan dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kepastian tenurial hutan. Nah dalam reset ini Aman akan berkontribusi memberikan informasi yang dibutuhkan oleh SIFOR dan selanjutnya akan memanfaatkan hasil reset SIFOR ini untuk proses advokasi terutama di tingkat nasional. Karena hasil reset atau bukti-bukti nyata di lapangan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi Aman terutama untuk meyakinkan para pihak membuat keputusan di Jakarta. Penghargaan Elinor Ostrom ini merupakan pengakuan terhadap Aman di tingkat internasional terkait aksi-aksi kolektif di dalam memperjuangkan masyarakat adat untuk mendapatkan haknya. Kami sangat yakin melalui penghargaan ini Aman akan lebih giat lagi memberikan awareness atau memberikan kegiatan-kegiatan untuk mengajak peduli kepada masyarakat adat agar lebih menjaga hutan supaya bisa terus dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga akan mengurangi terjadian pedebangan liar dan juga akan berkontribusi terhadap program nasional di dalam mengatasi perubahan iklim.