 Pendekatan berbasis bentang alam atau kita biasa sebut landscape approach, itu adalah pendekatan yang memastikan adanya sinerji antara berbagai penggunaan lahan oleh berbagai pihak atau stakeholder yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindi dan memperhatikan berbagai faktor, terutama faktor ekologi, lingkungan, sosial budaya dan juga memastikan tujuan ekonomi dari masing-masing pemangku kepentingan itu bisa tercapai. Dari hasil pelitian kami yang kami lakukan, pendekatan bentang alam itu ada kira-kira 3 kelasifikasilah apa yang kita sebut dengan bentang alam atau landscape. Yang pertama adalah mosaic forest landscape, dimana hutan itu tidak memupakan satu blok area tapi lebih ke spot-spot dan biasanya di antara tanaman-tanaman ataupun penggunaan lain seperti pertanian, perkebunan ataupun lain-lainnya. Dan kategori lain untuk bentang alam adalah yang kami coba identifikasi di proyek melitian kami adalah berbasis hutan. Jadi hamparan hutan yang masih utuh karena misalnya di situ ada taman nasional ataupun hutan lindung ataupun hutan konservasi lainnya. Jadi itu kita sebut dengan bentang alam berbasis hutan. Sebenarnya kalau dibilang baru sekali tidak, cuman memang selama ini pendekatan bentang alam yang paling banyak mungkin sudah dicoba di arahkan oleh pemerintah atau departemen kehutanan dan kihak departemen lainnya adalah penggunaan das terpadu, daerah aliran sungai terpadu. Biasanya di dalam bentang alam berbasis hutan ini ada banyak das ataupun sub-sub-das. Nah das di dalam hutan ini bisa menjadi satu bentuk lain dari bentang alam yang saya sebutkan bisa menjadi kategori bentang alam yang ketiga yaitu daerah aliran sungai. Dan daerah sungai ini bisa hanya mencakup satu sungai besar bersama anak-anak sungai-nya yang mengalir dari hulu sampai ke hilir dan tidak hanya air di permukaan tapi juga air di tanah atau ground water below the ground. Jadi itu memang tiga kategori bentang alam yang kita bisa pakai sebagai unit management kalau kita mau mencoba membuat strategi pengelolaan berbasis bentang alam. Hanya memang ini sangat complicated, sangat complex karena melibatkan banyak sektor dan juga mencakup area dari mulai hulu sampai ke hilir dan kadang-kadang area das ini memang melewati beberapa kabupaten, bahkan provinsi. Sehingga walaupun banyak pihak merasa ini adalah suatu pendekatan berbasis bentang alam yang harus didorong tapi karena berbagai masalah dalam pengelolaannya ataupun memastikan semua pihak bisa duduk bersama maka mulai ditinggalkan dan juga memang sudah ada aturannya tapi ternyata di lapangan petunjuk teknisnya belum ada, misalnya seperti itu. Pendekatan bentang alam khususnya untuk mengsembedai alam di Indonesia harus menjadi lebih mainstreaming sebagai prinsip utama khususnya bagaimana nanti berbagai pihak antar sektor itu bisa lebih mengembangkan program yang mempertimbangkan target bersama. Tujuhannya adalah justru untuk meningkatkan bagaimana bentang alam itu bisa dikelola secara lebih sustainable dan tentunya nanti akan ada efek di mana ada peningkatan bentang alam untuk menjaga lingkungan atau merestorasi hutan dan fungsi-funsi ekosistem yang sudah rusak tapi juga mempertimbangan sosial ekonomi, kohesi sosial dan budaya yang ada tapi tidak kesampingkan juga tujuan ekonomi dari masing-masing pihak. Memang pembentangan bentang alam ini agak kompleks. Makan waktu lama, mungkin transaksi kosnya cukup tinggi tapi dalam langkah atau dalam jangka panjang, manfaatnya tentunya akan lebih banyak kita rasakan dibandingkan pendekatan satu sektor saja dengan basis target. Di Indonesia sendiri, pendekatan berbasis bentang alam ini memang harus lebih banyak didorong menjadi suatu mainstream di berbagai basis pengelolaan penggunaan lahan khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk kehutanan. Kita ketahui banyak sekali konflik kepentingan mengelola lahan yang sama oleh berbagai pihak dan tujuannya itu bisa tumpang nidih atau saling bertolak belakang sehingga memang menjadi suatu konflik yang berkepanjangan antara masyarakat, antara pemerintah pihak swasta dan juga pemerintah setempat. Ya mungkin sudah banyak di kasus ya dimana suatu lahan itu ada berbagai pihak yang mengklaim bahwa mereka berhak untuk mengelola lahan tersebut misalnya kelapa Sawid ataupun dengan HTI ataupun dengan HPH ataupun dengan masyarakat yang juga merasa berhak untuk mengelola lahan tersebut di lahan yang sama yang berdasarkan kepada hak atas yang dia peroleh atau selahan dari turun menurut. Ada dua penelitian sedang kami lakukan di SIVOR bersama dengan mitra kerja kami termasuk dengan ICRAF, WWF Indonesia, Universitas Mataram, Universitas Gejah Mada, Pemerintah Setempat dan juga pander-pander NGO di lokasi kami. Jadi yang pertama penelitian, melalui penelitian berbasis aksi patisi patif mempromosikan pengelolaan das daerah hari dan sungai yang terpadu, mulai dari hulu sampai hilir. Nah entry point untuk kita memulai penelitian ini ada 3 aspek. Yang pertama mengenai bagaimana kita bisa memakai pendekatan das terpadu ini untuk mempromosikan landscape-based biodiversity. Jadi pengelolaan biodiversity yang berbasis bentang alam. Misalnya analisa bagaimana peran lokal spesies untuk memaintain hydrological function suatu das. Juga polusi aspek. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan kebijakan-kebijakan di lapangan itu belum mendukung arah pengelolaan berbasis bentang alam. Jadi bagaimana kita bisa mendorong lebih banyak kebijakan yang mendukung pengelolaan ini supaya bisa diadopsi oleh pemerintah lokal dan juga nanti ada alokasi budget untuk pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan yang lain adalah untuk livelihood. Jadi entry pointnya adalah karena memang sepanjang das itu banyak masyarakat yang terlibat. Walaupun misalnya di daerah hulu banyak masyarakat yang sudah melakukan konservasi sumber air di sepanjang das ini. Tapi mereka belum mendapat kompensasi yang adil untuk konservasi yang sudah mereka lakukan. Sehingga kita mau mendorong bagaimana user di downstream misalnya PDAM bisa mengkompensasi secara fair masyarakat yang sudah melakukan konservasi di hulu. Di Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, kita sudah membuat gantian seti gi dokumen yang sudah diadopsi oleh pemerintah kabupaten Sumbawa menjadi bagian dari dokumen RPGM dari pemerintahan di tingkat kabupaten. Jadi kita memastikan memang pengelon bentang alam itu menjadi prinsip yang diadopsi oleh pemerintah setempat untuk melakukan pembangun di wilayahnya secara regional. Itu lebih terintegrasi dan mempertimbangkan berbagai aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Di Nusa Tenggara kami melakukan advokasi kebijakan untuk merusakan kebijakan yang mendukung pendekatan bentang alam dan ini sudah diadopsi oleh pemerintah provinsi di NTT sehingga ini ada regulasi atau perda di tingkat provinsi yang spesifiknya mengatur bagaimana pengelonan HBK, hasil hutan bukan kayu, bisa berbasis bentang alam dan dilakukan untuk seluruh provinsi yang akan diadopsi oleh seluruh kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Untuk pendekatan das terpadu, lembaga mitra kami di Sulawesi Selatan, yaitu Balang, sudah melakukan participatory mapping. Jadi melakukan participatory mapping yang diikuti oleh masyarakat lokal, pemerintah desa mulai dari hulu sampai hilir dan ini merupakan baseline, yang merupakan data spesial yang cukup lengkap dan baik, dan dipakai oleh pemerintah setempat dan juga oleh masyarakat untuk sama-sama mendiskusikan misalnya data batas. Dan juga bisa dipahami lebih jauh bagaimana dampak atau implikasi dari pengelonan lahan dan air yang ada di wilayah sepanjang das tersebut dan kira-kira rekomendasinya arahnya seperti apa, itu bisa dihasilkan dari penelitian kami. Karehewan lokal itu menjadi bagian penting. Dalam kita melakukan rumusan kebijakan atau pun regulasi yang mau kita usulkan kepada pemerintah setempat. Memang kita harus secara objektif juga, benali tidur dulu di awal, mapping dulu, kira-kira siapa yang terlibat, stakeholdernya yang perlu kita libatkan nanti dalam proses seperti apa, jadi kita lakukan stakeholder analysis. Dan memang banyak sekali kearehewan lokal yang membantu sampai pengelonan bentang alam yang lebih terintegrasi. Tapi kita juga harus hati-hati karena pastian hukum memang diperlukan untuk melindungi kearehewan lokal tersebut. Cuman kita juga harus lebih hati-hati menentukan kira-kira mekanisme atau bentuk legalitas apa yang diperlukan. Karena banyak sekali bentuk-bentuk legalitas untuk bisa kita melindungi kearehewan lokal tersebut. Jadi kita tidak mau juga nanti kalau kita mengesukkan sesuatu atau efeknya menjadi kontor produktif atau seperti itu. Jadi memang ada beberapa option, tapi kita memang harus hati-hati dalam menentukannya.