 With us, already there are 5 panelists. Jadi dengan saya ada 5 panelist yang akan terlibat dalam diskusi mempercepat restorasi gambut di Indonesia. Jadi saya perkenalkan yang paling kiri adalah Pak Dio. Ini adalah community anggota masyarakat dari pulang pisau, pulang pisau Kalimantan Tengah. Jadi beliau banyak berjasa, banyak aktif dalam ikut mencegah dan memadamkan kebakaran di pulang pisau. Kemudian berikutnya adalah Pak Satrio Wichaksono. Beliau adalah program manager untuk restorasi gambut di bawah WRI, World Research Institute. Kemudian yang tengah, kita mendapat kehormatan, mendapat atas kehadiran Pak Bambang, Pak Bambang MM gitu. Beliau adalah dirjen perkebunan dari Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi beliau yang mengurusi kelapa sawed gitu ya dan karet ya, macam-macam. Jadi di bawah beliau. Kemudian berikutnya adalah Cik Manan. Cik Manan ini dari Sungetohor, Kabupaten Meranti. Jadi tempat yang dahulu dikunjungi oleh Presiden Jokowi ketika awal-awal asalnya terjadi kebakaran. Jadi beliau sangat aktif di dalam restorasi gambut, terutama untuk tanaman sagu yang ada di Kepulan Meranti. Yang terakhir adalah Bang Made Ali. Ini adalah Wakil Koordinator Jikalahari. Jikalahari itu adalah Kualisi LSM yang sangat aktif diriol dalam menyelamatkan hutan dan advokasi pemberdayaan masyarakat. Jadi kita punya 5 panelis yang akan diskusi tentang restorasi gambut. Dan diskusinya katanya seperti TV. Jadi tidak seorang gitu. Jadi kita interaktif saja. Jadi pertama saya akan bertanya pada Pak Dirjan dulu yang paling senior. Kira-kira apa yang sedang bapak lakukan sekarang? Di dalam restorasi gambut. Silahkan, Pak. Kira-kira apa yang bapak sedang lakukan? Pasti sibuk sekali. Karena gambut dan sawid dan lain-lain menjadi topik di mana-mana sekarang. Terima kasih, Pak Heri, Bapak-Ibu, sekalian. Sebelum saya memberikan gambaran tentang aktivitas direktora cindal perkebunan ke Menteri Pertanian untuk mengambil langkah-langkah, mengajak sekenap masyarakat dan dunia usaha menrestorasi gambut. Saya ingin memberikan gambaran kenapa Indonesia para pelaku usaha kemudian tergerak melaksanakan aktivitas perkebunan di lahan gambut. Jadi beberapa tahun silam Indonesia dalam hal ini ke Menteri Pertanian, senior-senior kita melihat bahwa betapa besar potensi lahan gambut kita ada 1,4 juta yang pada saat-saat musim hujan itu terkenang nggak masalah. Tetapi pada saat menjelang kemaru-pada saat kemaru tidak ada lagi yang mengontrol air di lahan-lahan gambut kita sehingga ini menjadi risiko tertinggi buat terjadinya kebakaran. Nah dalam kondisi seperti ini kemudian dilakukan lakajian-kajian terus-menerus bagaimana lahan gambut ini bisa memberikan manfaat buat kehidupan manusia tetapi juga bisa kita mempertahankan eksistensi gambut tetap lestari begitu. Dilakukan kajian-kajian kemudian diperolehlah gambaran bahwa gambut ini sebenarnya bisa ditanami dengan komunitas-komunitas antara lain dengan kelapa, dengan kelapa sawit, dengan karet, tetapi dengan tata kelola yang baik sepanjang tidak berisiko pada kerusakan gambut dengan membuat katuk-katuk dan sebagainya. Saya melihat Pak kalau datanya bang Dunia pada tahun 2015 20 persen kebakaran itu terjadi di lahan sawit. Itu bagaimana Pak bisa menjelaskan banyak juga kebakaran terjadi di sawit. Bagi seorang pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tidak seorang pun mengendaki kalau kebunnya terbakar. Mereka adalah pelaku-pelaku usaha yang mati-matian memperjuangkan bagaimana kebunnya tidak terbakar. Tapi kenapa terbakar? Ini yang saya ingin katakan bahwa disamping upaya-upaya kita melaksanakan perbaikan, menjaga kelas tarian gambut yang ada di perkebunan kita. Yang lebih penting adalah yang berada sekitar lahan perkebunan yang tidak ada pemiliknya. Ini menjadi bagian penting yang menjadi penyebab kebakaran. Jadi yang membakar itu yang diluar kebun sawit. Artinya begini bahwa dalam kondisi kemaru kemungkinan terbakar bisa di sengaja atau tidak di sengaja. Mungkin orang membuang putung rokok di pinggir jalan bisa menyebabkan kebakaran kalau situasinya kering. Tetapi di lahan perkebunan apakah itu karet, kelapa, kelapa sawit. Ini sebenarnya dalam kondisi yang tidak mudah terbakar. Karena kalau kondisi gambut di bawah kebun sawit atau bukan kelapa, itu kondisinya kering yang sudah terbakar, berarti kondisi kelapa sawit atau kelapa kita mati sebenarnya. Sehingga para pelaku usaha perkebunan berupaya dengan membuat kanal-kanal, mengatur sedemikian rupa dan di dalam ketentuan Kementerian Pertanian ada pemerintahan nomor 14. Itu dengan hasil kajian-kajian para ilmuwan kita yang sehingga membolehkan melaksanakan budi daya di lahan gambut dengan tata kelola yang baik dan benar antara lain. Saya sedikit, Pak. Ini ada keputusan Kementerian LHK nomor 17 2017 tentang 40 cm. Itu keliatannya banyak di protes itu oleh pengusaha sawit. Bagaimana pendapat, Pak? Sebenarnya Kementerian Pertanian jauh sebelumnya tahun 2009 dengan permintaan nomor 14 telah membuat aturan-aturan tentang bagaimana memudih dayakan di lahan gambut. Kemudian dalam perkembangannya ada anggapan-anggapan bahwa kebakaran itu terjadi karena aktivitas perkebunan. Tapi dari sisi undang-undang pun di undang-undang 39 tentang perkebunan dengan tegas bahwa tidak diperbolehkan melakukan pengelolaan lahan, pembukaan lahan dengan cara membakar misalnya. Kemudian terbitlah PP 71 dari RAKA. Begitu terbit PP 71 yang membata si muka air tanah hanya 40 cm secara praktis banyak di persoalkan oleh para pelaku usaha perkebunan. Setidaknya para pelaku usaha perkebunan memberikan kontribusi yang positif terhadap upaya-upaya pengamanan dari risiko kebakaran sebelumnya. Kalau kita lihat kondisi gambut yang kering pada saat musim kemarau, kemudian mereka mengatur dengan membuat kanal-kanal sehingga pada saat kering bisa dibasai, pada saat musim penghujan tenggelam bisa diturunkan. Nah itu adalah upaya-upaya untuk melindungi lahan gambut dari risiko kebakaran. Kemudian dengan terbit PP 71 pada waktu itu dengan batasan 40 cm, ini secara otomatis, sawit kita akan mati. Nah sekarang menjadi tantangan buat teman-teman para ilmuwan tolong dibuktikan yang memberikan rekomendasi bahwa 40 cm itu bisa hidup, itu tolong dibuktikan bahwa dengan 40 cm kelapa maupun kelapa sawit itu bisa hidup. Jadi tantangan itu bisa dilakukan. Jadi perkebunan, pertanian sangat betul-betul fokus pada upaya-upaya melaksanakan tata kelola dengan ramah lingkungan itu. Bagaimana upaya-upaya melaksanakan aktivitas budi daya dengan tidak merusak lingkungan. Satu lagi Pak, sawit memberikan devisa banyak ya ekspor gitu ya. Ada ratusan trillion gitu ya dan mengembangkan lokal ekonomi gitu. Bahwa bisa sebutkan betapa besarnya sebagian sawit terhadap pembangunan di daerah. Ini sesuatu yang menaharit memang. Jadi Indonesia bisa saya katakan sebagai penghasil pangan dan energi yang paling efisien dibandingkan mungkin negara-negara yang lainnya. Di Indonesia kita menghasilkan sawit ya. Mungkin perbandingannya bisa satu banding 8 bahwa satu banding 10 lebih dibanding minyak kerdelia atau minyak bunga matahari di negara lain. Nah betapa besarnya potensi perkebunan di Indonesia. Saat ini secara keseluruhan bukan hanya sawit Pak, itu ada 411 triliun tahun lalu. 411 triliun? 411 triliun kontribusi perkebunan terhadap PDB kita. Dan khusus untuk sawit lebih dari 260 triliun. 260 triliun Pak Madea? Kontribusi sawit terhadap apa? Nah ini dampaknya, dampaknya terhadap masyarakat luar biasa itu. Malibatkan lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Kalau kita lihat contoh ditembilahan Pak, sudah 4 generasi mungkin. Karena saya sejak lama mengabdi di pegawai ini di perkebunan. Saya pernah berkunjung ditembilahan di Rio sana. Sudah sekitar 100 tahun lebih kalau saya tanya. Mereka mengusahkan tanaman kelapa itu dilahang gambut. Bahkan mereka mamah dan hasilnya melalui jalur-jalur dainase itu. Dan aman tidak pernah terjadi kebakaran yang saya bayangkan ya. Tentunya saya sebagai pencuri birokrat. Setelah terbitnya PP 7.1 kemudian 5.7 ya. 7.1 kemudian disempurnakan dengan 5.7. Dan kita harus kawal bersama ini. Jadi produk PP itu bukan hanya produknya LHK. Tetapi produknya Indonesia yang tentunya kita harus kawal semua. Tetapi yang jadi pertanyaan ketika lebih dari sekitar 1.7 ya. 1.7 juta lahan sawit yang terindikasi masuk di lahan gambut yang pada periode habis izinnya kemudian mereka akan meninggalkan siapa yang bertanggung jawab terhadap ARL 1.7 ini. Jangan sampai nanti justru menjadi malah petaka bagi dunia yang berisiko bagi kebakaran kita. Oke terima kasih ini Pak. Saya pindah ke Pak Dio ya. Pak Dio ini berpengalaman dalam madam kan Pak ya dan mencegah kebakaran api, kebakaran hutan dan lahan di pulang pisau. Pulang pisau sempat menjadi top itu 2015. Nah Bapak melihat apa tadi banyak sawit, kebakarannya di lahan mana Bapak yang di pulang pisau itu? Di gambut, di hutan, di sawit di mana itu? Terima kasih. Mungkin saya peringat dulu. Ya silahkan Pak. Nama saya Dio. Saya dari Tumbang Lusah Kecamatan Jabir-Rendaya Kehubatan Pulang Pisau, Pukul 5 dan 10. Saya menjabat sebagai kepala desa. Di sini desa kami terkenal dengan pencana kebakaran. Ampa sampai Pak Presiden pada tahun 2016 datang ke desa Tumbang Lusah Pak Jokowi ke sana? Ya Pak. Ketemu Pak Dio? Ya ketemu. Ketemu Presiden juga? Ibu menteri juga. Ibu menteri? LHK. Ibu siti Nurbayang? Ya ada juga. Apa yang Bapak katakan kepada Pak Jokowi? Mungkin di sini lahan yang rentan terjadi adalah lahan tidur. Di sini juga akibat lahan yang tidak pedudip sehingga rentan terjadinya kebakaran. Di sini kemen Pak Jokowi juga membuat doking kanal di desa Tumbang Lusah. Makanya agak jauhan sedikit supaya... Ya Pak. Mungkin awal dari kebakaran adalah dari ulang manusia atau sendiri. Tumbang Lusah adalah daerah rawa. Di sini mata pencaharian adalah nelayan juga potensi purun. Itu daerah rawa sehingga masyarakat di daerah kami, banyak kebangan atau baru-waruh atau tempat ikan. Di situ mereka mungkin mencari ikan dengan membakar. Mungkin itu awal dari kebakaran. Jadi masyarakat membakar waktu itu? Ya mungkin waktu itu membakar. Karena banyak usaha di bidang perikanan atau nelayan. Jadi yang membakar itu siapa itu Pak? Mungkin itu masyarakat juga. Masyarakat juga ya. Mungkin dari luar dan daerah Tumbang Lusah ada terkenal dengan ikan juga. Kalau perusahaan gak membakar ya? Kalau di perusahaan di sini di Tumbang Lusah ada daerah kawasan Pak. Kawasan Wunut Rium atau daerah kawasan Nindung KL. Mungkin perusahaan tidak ada yang bisa masuk. Hampir simpel 10% adalah lahan kamut Pak di daerah Tumbang Lusah. Jadi Bapak masuk di masyarakat peduli api gitu? Ya mungkin saya di sini membina sebagai penasihat Pak. Dimana MP-MPA yang ada di daerah Tumbang Lusah kita mempedayakan. Mungkin di sini kami dalam mengatasi kebakaran. Kami juga ada bekerja sama dengan Pak Elek Bang atau Banja Baru. Satu membentuk kawasan itu membuka elahan 7.5 hectare dengan penanaman ebibit pelangiran. Dan juga penanaman selah adalah nenes. Di sini juga kita dengan masyarakat juga mengimbau untuk penanaman lahan yang tidur untuk membuka masyarakat menanam. Tertama di sini banyak lantan yang berpotensi kebakaran. Saya ingat kita menurut peluang untuk membantu mencarikan ebibit, terutama untuk daerah kami adalah ada bepedas kaya yang penyadaran ebibit untuk masyarakat diperutaskan bagaimana elahan-elahan itu bisa aktif kembali. Oke, terima kasih. Sekarang saya ke Cimanan, ini pengalaman dari pulang pisau. Cimanan ini adalah terakhir ketemu saya di Paris sebenarnya. Cerita tentang, saya nggak tahu apa yang Cimanan katakan di Paris waktu itu. Terima kasih. Nama saya Abdul Manan, sering dipanggil Cimanan. Saya lah apam dari desa Sungai Tohor kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupatin Kulom Ranti Riau. Salah satu di sini saya perlu unggapkan bahwa kebakaran utan dan lahan yang terjadi selama ini di Indonesia, kita bisa apluz sama Bapak Presiden Jokowi bahwa beberapa bulan sebelum Leon Lantik sudah menjabat jadi Presiden, saya bikin petisi sama Bapak Presiden Jokowi, itu belusukan asap Jokowi Geriau. Alhamdulillah, Leon Adir di desa Sungai Tohor pada tanggal 27 November. Tahun 2014. Sebelum terpileh ya? Sesudah. Sesudah baru terpileh ya? Ya baru terpileh. Ampir satu bulan di Lantik Pak. Jadi di situ kami mengutarakan sama beliau bahwa untuk mengatasi kebakaran utan dan lahan di Indonesia itu kita memerlukan membasi gambut dengan pola tanaman rumbia atau sagu sebab sagu suka dengan air dan dia tidak monokultur, dia rama dengan lingkungan dengan kayu alam. Sehingga sagu ini mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa daripada sawit. Dan kami juga sagu tidak bikin kanalisasi, kita tetap dirawa. Sewaktu di Paris Pak, kita sering ngomong itu juga bahwa untuk kebakaran utandalan ini tidak dibenarkan di lahan gambut akasial dan sawit. Sebab kalau akasia monokultur, kalau sawit monokultur, benar jangan penapet Bapak tadi. Saya sangat setuju sekali dengan pola yang 40 centi tadi dengan kita karena bloking. Sebab presiden datang ke Sungnya Tori itu, kita pemerikan bahwa masyarakat kami di desa Sungnya Tori itu turun-tumurun. Mulai dari 1905, nenek moyang kami itu sudah memelihara utan dengan baik dengan pola tanaman sagu. Jadi sagu yang terbesar mungkin kita antarkan kecerbon itu adalah dari kepulau meranti. Jadi pada saat ini yang perlu kita perjuangkan, kalau memang izin sawit itu cabut mengapa kita tidak tanaman sagu dan kayu alam, sehingga pulih kembali gambut kita. Jadi sagu nih sasi Pak Bambang ya, sagu diganti sagu. Sebab gini Pak, sagu ini kalau satu ektar per tahun itu bisa menghasilkan lebih kurang 16 juta. Satu tahun ya. Satu ektar, lebih kurang 16 juta. Tapi kalau diajadikan pangan itu bisa menjadikan hampir 20, lebih kurang satu ton itu bisa menghasilkan lapan ratus. Satu ton sagu basah itu bisa menghasilkan kalau menyadikan mi atau perada-perada lain sekitar lapan ratus ribu. Merti kalau satu ektar itu lebih kurang 25 ton. Oke gitu. Saya ke Pak Made, Pak Made pernah makan sagu nggak? Sering. Jadi Pak Made gimana Pak? Restorasi ini kan agak, pertama agak lambat ya nanti Pak Satria Maragali. Tadi banyak kebakaran ya, banyak yang dilakukan oleh masyarakat juga ya. Saya kata Pak Made sebagai wakil dari Alasam ya, sudah bahagia nggak dengan penegangkan hukum sekarang Pak? Penegangkan hukum terhadap para pelaku kebakaran baik yang besar maupun yang kecil gitu ya. Dan yang sedeng-sedeng gitu ya. Per 2017 itu ada satu perusahaan yang masuk pengadilan, namanya PTWSSI, sidang di pengadilan negeri SIA. Yang waktu Hebo SP3, 15 perusahaan, 15 dentikan, 3 yang naik ke sedang jalan. Kalau melihat penegangkan hukum diri ya, terkait kebakaran untahan lahan itu yang paling asil temuan kita ya. 2013-2016 itu pelaku yang ditangkap itu memang pelaku lapangan. Misalnya dia tertangkap sedang membakar di areal kebunya masyarakat kecil lah. Tapi perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini. Ya 2015 saja, malah kawasan dentikan kan. Tapi sudah ada yang diadili kan? Ada yang diadili ada sekitar 3, tapi tetap saja setelah diadili, difonis gitu ya. Bagaimana misalnya KLHK tidak membiarkan perusahaan ini kembali menanam di areal bekas terbakar. Nah ini juga rumit, karena perusahaan menolak gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan PP57, misalnya Perman 17 itu, mereka menolak semua, karena kata mereka kan rugi. Menolak kejadian? Menolak, karena kata mereka rugi dan lain sebagainya, Pak. Dirjan juga sudah nyinggung. Tapi dari hitungan kita sebenarnya tidak rugi. Mungkin kalau dulu keuntungannya 100 persen karena PP ini mungkin berkurang sekitar 80 persen. Sebenarnya tidaklah bangkrut, tidaklah bikin perusahaan itu tutup kalau mereka mau mengimplementasikan PP57 ini. Kenapa mereka agak keberatan gitu ya? Saya baca surat dari Gubernur ya, kalbar kalau tidak salah, keberatan dengan PP57 gitu ya. Kenapa yang keberatan? Kalau konteks perusahaan Sawit, temuan kita, teman-teman S&D Forest menginvestigasi misalnya di areal tamat-taman nasional dalam kawasan utam, misalnya korporasi Sawit Besar, kita sebut lima yang besar ini, yang dulu di AIPOP itu, itu menerima TBS, standar buah segar atau CPO gitu ya. Dari kawasan utam. Dari? Dari kawasan utam. Hari-hari alam bukas terbakar, misalnya dirambah, dipasuki masyarakat, ditanami, lalu sampe-nya dijual di sini. Itu yang merambas ya Pak, masyarakat kecil-kecil seperti Pak Dio, kan? Kalau temuan kita, justru yang banyak itu istilah kita cukong. Memang yang bekerja lapangan itu masyarakat kecil gitu ya. Dosen ada kan? Dosen ada. LSM pun ada, Pak. LSM juga ada, dosen ada ya, pegawai pemerintah. Pemerintah apa lagi? Mantan Bupati. Mantan Bupati. Mantan Kaua juga ada. Mantan Kaua. Jadi banyak cukong ya, jadi ada masyarakat kecil, cukong dan perusahaan besar gitu ya. Jadi bagaimana mempercepat, Pak? KPK kan sudah turun tangan gitu. Kok gak selesai-selesai gitu ya? KPK kan cuma pencegahan gitu ya. Mereka masih ragu-ragu mau kepenindakan karena Permanomor 10 tentang Tata Cara Penangganan Korporasi juga baru terbit di tahun 2015. KPK juga masih test-case. Kalau kita sih mendorong, ya penindakan, misalnya di Riau. Temuan Pansus DPRD, Provinsi Riau dan asil verifikasi KPK juga. Dari ada 2,4 juta kawasan hutan itu di rambah oleh korporasi sawit gitu ya. 2,4 juta itu 370 perusahaan sawit ilegal berada dalam kawasan hutan. Belum ada izin pelepasan kawasan hutan. Tapi mereka sudah beroperasi dari 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Jadi ilegal tapi lama gitu ya? Legalnya lama. Nah itu kerugiannya, itungan di KPK dan Pansus DPRD itu 74 triliun setahun. Pemerintah rugi. Pajak yang tidak mereka storkan karena ilegal itu. Mereka tidak bayar pajak ini Pak Bambang, anak buahnya Pak Bambang ini. Saya ingin kepada Pak Satriol, ini kan bagaimana kepentingan tadi ya. Di satu pihak ekonomi ya penting ekonomi kan. Kalau tidak ada ekonomi, sulit juga gitu ya. Tapi konservasi kan juga harus jalan gitu ya. Apa ide baru ini Pak Satriol untuk mengharmonisasikan konservasi dan ekonomi. Baik. Mungkin terima kasih banyak Pak Harry untuk menjawab pertanyaan tersebut. Perspektif kami dari WRI Indonesia sebagai lembaga penelitian. Tentunya kami ingin mendukung pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan penelitian analisa yang mendalam. Jadi ini sebagai contoh mungkin saya akan memberikan sedikit informasi mengenai beberapa kegiatan kami. Perutama dalam hal perencanaan restorasi. Perencanaan restorasi di sini juga termasuk sebenarnya melihat area yang teridentifikasi dapat di restorasi dimana saja, ditanam dengan spesies apa, bagaimana pemanfaatannya. Ini kan tentunya harus melihat dua sisi yang tadi disebutkan oleh Pak Harry mengenai konservasi dan kemudian mengenai budi daya atau pemanfaatan. Nah untuk melakukan perencanaan restorasi yang melihat kedua sisi tersebut, kita harus melakukannya secara komprehensif dan inklusif. Jadi dari metode yang sudah dikembangkan oleh WRI Indonesia dan IUCN dan juga sudah diterapkan oleh WRI Indonesia dengan Mitra misalnya ICRAF, kemudian Forum Des di Sumsel dan di Jambi. Kita melihat mulai dari pemetaan geospatial, kemudian juga kita melakukan analisa enabling factors atau faktor pemungkin, faktor pengambat restorasi itu seperti apa. Tapi kalau saya bisa potong ya Pak Satria, agak slow nih dari setahun yang lalu itu rencana melulu gitu ya, aksinya kapan gitu ya. Bisa nggak dipercepat ini judulnya mempercepat gitu ya. Kalau mempercepat membuat rencana mungkin Pak Made bagus itu. Tapi aksinya nggak ada gitu ya. Bikin rencana, abis rencana di foto, abis foto buat rencana lagi gitu ya. Tapi aksi berapa ratus ribu gitu ya, ikinnya kan begitu. Jadi ketika PRG dibuat itu mandatnya dua setengah juta hektar ya. Tapi sekarang kan nggak banyak sebenarnya. Itu bagaimana bisa mempercepat gitu. Pertama kita harus ingat PRG adalah lembaga yang benar-benar baru dibentuk dan resourcesnya juga masih sangat kurang. Makanya dari banyak LSM, dari banyak pihak juga bersama-sama mendukung PRG. Kalau dari kami sebagai lembaga penelitian, kami masih melihat perencanaan ini sebagai sesuatu yang penting. Dan perencanaan ini harus inklusif, harus melibatkan semua pihak di mana ada pihak swasta, di mana ada pemerintah, di mana ada LSM, di mana ada akademisi juga. Ini yang berusaha kita lakukan bersama. Jadi pemintaan misalnya itu sangat penting. Pemintaan tadi sebutkan oleh Bapak Nazir Fuat di sesi pagi hari memang pemintaan lidar itu cukup mahal dan agak lama. Tapi itu sedang berusaha kita dorong supaya lebih cepat. Nah setudah itu kita butuh perencanaan yang komprehensif tadi itu Pak misalnya kita harus melakukan. Saya pikir salah satu cara bagi semua pihak ini untuk bisa duduk bersama, saling mengerti kita memerlukan kerensi yang sama. Sebagai contoh misalnya kita melakukan analisa biaya manfaat. Kita melakukan pemodelan restorasi atau skenario pemanfaatan ke depan lahan gambut itu seperti apa. Harapannya ketika sudah ada hasil-hasilnya, ada kita bisa tahu secara valuasi nilai-nilai gambut itu seperti apa sih? Mulai dari nilai karbon, nilai hidrologi, nilai pemanfaatan sosial, nilai ekonominya, pemerintah dan semua pihak yang ada yang menjadi pemangku kepentingan di suatu kesatuan hidrologis gambut punya bayangan yang menyeluruh tanpa yang itu gak bakal bisa Pak. Oke Pak Made, apa happy dengan segala yang dilakukan ini gak terlalu muter di perencanaan-perencanaan gitu ya. Apa kurang terlalu banyak rencana atau bagaimana ini? Apa bagaimana kawan-kawan LSM melihat gerak dari pemerintah, kawan-kawan perusahaan dan juga lembaga reset itu di dalam restorasi gambut. Yang jadi problem sebenarnya di tingkatan pemerintah, pusat dan daerah. Pusat dan daerah kenapa itu? Tidak nyambung terutama di birokrasinya. Tidak nyambung gitu ya. Kita punya begini, pusat meminta A misalnya kan. B kalau pemerintah daerah B misalnya merasa A ini banyak rugi kita di APBD kita nanti gak mendongkrak ngapain kita bantu misalnya. Tapi begini, saya mau bilang begini. Kenapa Carhoodlah di 2016-2017 itu hampir tidak ada gitu ya di Riau. Karena presiden apa, mantau langsung gitu ya. Nah yang salah dipahami oleh para birokrasinya di lapangan misalnya kita ini hanya mencegah jangan sampai ada api saja, jangan sampai ada asap saja. Tapi soal tata kelola, soal bagaimana menjaga gambut itu belum nyampe ke mereka. Saya kira kalau presiden turun misalnya, turun lagi, mengecek kerjaannya BRG, mengecek kerjaannya pertanyaan dan sebagainya itu saya kira akan cepat. Tapi masa harus tunggu presiden sih sedikit-sedikit Jokowi sedikit-sedikit Jokowi gitu. Itu Pak Jokowi langsung turun, buktinya Carhoodlah akhirnya ada. Setelah dia turun ke Tohor, setelah turun ke Kekalimantan dan memerintahkan, kalian kalau memerintahkan seluruhnya kan pangkatnya mau dituruni. Saya kira Jokowi perlu bikin statementin lagi. Statement bahwa kalau tata kelola perbekan gambut itu selesai karena saya pecati semua. Oh selesai itu. Ini contoh rilis yang kita lihat ya. Pak Babang sebagai orang pemerintah. Bagaimana melihat tadi koordinasi antara pusat Bamba yang di Jakarta dengan aparat di pemerintah, di daerah. Kadang-kadang tadi dibilang kurang koordinasi ya butuh presiden yang turun tangannya. Bagaimana Pak? Jadi restorasi gambut ini kan tugas kita bersama ya. Apapun yang menjadi visi-visi kita untuk restorasi gambut kalau itu hanya dilaksanakan oleh pemerintah juga nggak jalan. Oleh karena itu peran semua pihak menjadi sangat penting. Bagaimana respon masyarakat, bagaimana sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah mulai dari pemerintah, daerah, kabupaten, provinsi. Kemudian di pusat melakukan koordinasi yang aktif. Ya saya kira ini langkah-langkah yang memang harus kita dalami dan kita partisipasi aktif untuk melaksanakan itu. Itu-itu bagaimana caranya Pak? Kan sering kita bawa lack of coordination itu sejak 20 tahun yang lalu tapi nggak. Salah-salah saya juga. Ada nggak resep menjahit itu? Pak, presiden kan sudah menunjuk dengan perpres nomor satu ya tentang BRG. Jadi BRG menjadi koordinator pelaksanaan restorasi. Nah tugas-tugas ini dibagi masing-masing kementerian lembaga melaksanakan apa. Kemudian di daerah melaksanakan apa. Ayo kita berbaringan. Ya tentunya pekerjaan besar ini nggak bisa gurus-guru langsung melaksanakan sesuai yanunya. Saya ingin tahu, BRG itu koordinator atau executor. Kan beda itu kalau koordinator mengkoordiner. Tapi yang menjalankan kan orang lain. Mungkin tadi bisa ditanyakan dengan Pak. Bukan BRG yang tahu ya. Tapi yang pasti kita masing-masing kita, masing-masing kita punya tanggung jawab itu untuk mengamankan lingkungan kita. Ini negara kita kan gitu. Di samping bermanfaat buat bangsa kita juga bermanfaat sedekah buat negara-negara lain kan gitu. Sehingga tanggung jawab moril, tentunya harus kita upayakan untuk memperbaiki kamput kita. Peran Kementerian Pertanian, Peran Direktora Cindal Perkepunan sebagai pembina komoditi di samping untuk mewujudkan kejateran masyarakat. Kemudian juga untuk meningkatkan divisan negara. Juga bertanggung jawab terhadap melakukan pembinaan-pembinaan komoditas yang dikembangkan, yang diceritakan dengan teman-teman tadi. Ada yang misalnya dipulang bisau mengembangkan, apa tadi Pak, sagu, juga diri sagu, sagu juga komoditas pertanian, komoditas perkepunan. Tapi bukan berarti seluruh Indonesia ini harus kita tanami sagu, seluruh Indonesia harus kita tanami sagu, tidak begitu. Sesuai ke Aripan Lokal, bagi daerah-daerah tentu yang memang cocok kita kembangkan sagu, yuk kita tanami sagu, yang cocok dikembangkan kelapa, kita tanami kelapa, yang masyarakatnya menginginkan karet, kita tanami karet, ada perusahaan besar yang ingin melaksanakan aktivitas menanam savit, ayo kita berikan dukungan. Nah, kita juga tidak bisa memberikan justifikasi yang berlebihan terhadap upaya-upaya, yang menyerang savit. Tetapi kita juga harus... Siapa yang menyerang savit? Tidak, artinya kalau misalnya ada suara-suara itu. Siapa? Itu Pak Madi yang akan menyerang savit. Pak Madi juga tidak. Kita-kita tentunya tidak. Ini kan lagi ramai-ramainya, parmen Europea mengatakan bahwa... Parmen Europea ya. Parmen Europea mengatakan bahwa savit ini identik dengan korupsi, identik dengan kebakaran hutan. Tidak ada satupun pemilik usaha perkebunan savit yang menghendaki kebunanya terbakar kan itu. Nah, saya kira mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa savit juga memberikan manfaat buat masyarakat banyak, buat energi masa depan dunia, dan memikian juga kita bisa sinerikikan dengan ternak, kita sinerikikan dengan tanaman lain. Kita kembangkan daerah-daerah gambut yang lainnya dengan komoditas perkebunan yang lebih produktif. Nah, kita berpikir yang positif untuk bagaimana tata kelula gambut bisa lebih bagus, memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat banyak, bagi negara, tetapi tidak bisa lingkungan. Saya kira itu Pak Eri. Gitu ya. Saya ke Pak Satria, kalau restorasi pakai savit, bisa nggak sih? Kok tertawa gitu? Sagu, sagu. Sagu apa savit atau renas? Ya, kalau misalnya kita lihat lagi dari hasil penelitiannya kan memang gambut itu, terutama kubah gambut itu harus fungsi lindung, kemudian ada fungsi budi daya juga. Nah, tentunya kita lihat apa yang dimaui oleh masyarakat yang ada di kahagia itu sendiri. Kalau masyarakat ingin savit terus gimana? Nah, ini kalau menurut saya tentunya harus dicari jalan keluar yang tepat bagaimana savit. Udah baca nggak jelas kan? Menyimbangkan, tata kelola air kan? Karena kalau gambut itu kan yang utama adalah tata kelola air, hydrologinya itu Pak. Jadi menurut saya itu harus dibarengi dengan penelitian yang jelas mengenai spesies apa yang lokal terutama dan bisa dimanfaatkan masyarakat. Waktu di Rio itu ada yang mengatakan savit itu bisa hidup dengan terkenang. Percaya nggak itu Pak? Ada nggak Pak Satrio? Savit bisa ditanam dengan keadaan terkenang. Kebetulan saya belum menemukan ini ya tapi saya sangat tertarik sekali pengen lihat tempatnya itu dan ingin belajar lebih jauh tentang itu. Saya sambung mungkin Pak. Ada itu Pak, savit yang terkenang. Tadi menarik sekali terkait dengan apakah savit bisa di restorasi gitu. Ini kan begini ya. Indonesia harus punya kepastian hukum gitu. Jadi dengan restorasi gambut ada kawasan hydrologis gambut yang dilindungi. Ada kawasan budi daya kan itu. Betul-betul. Nah kita harus pakai yang mana kawasan budi daya, mana kawasan lindungi. Yang kawasan lindungi kita lindungi. Untuk kawasan budi daya mari kita lindungi gambut yang ada di kawasan budi daya. Tetapi juga memberikan kesempatan untuk bisa ditanami kan gitu. Tetapi dengan kondisi yang katakanlah secara fisik tidak memungkinkan untuk kita biarkan berapa savit itu hidup misalnya dengan 40 senti misalnya ya. Dengan 40 senti dari sekian Ariel katakanlah sekarang ini ada 1,7 juta Pak. 1,7 juta Hansawit yang di kestasi masyarakat yang begitu besar untuk membangun kelapa savit juga bermanfaat bagi dunia. Kemudian dengan merestorasi gambut ini kita harus pasang HGU, kita harus silangkan semua. Nah ini kan saya kira tidak bijak juga bagi kita. Tidak bisa begitu ya. Nah saya kira yang lebih bagus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana tata kelola perkepunan savit yang sudah ada dengan tidak mengabaikan kaidah-kaidah perindungan terhadap pelestar dan lingkungan dan mereka diberikan kewajiban untuk memelihara sekitar kebunnya itu. Sekitar kebunnya ya gitu ya. Potensi kebakaran sebenarnya adalah daerah-daerah seperti yang disamaikan pada beliau tadi di Pelangkusau. Jadi daerah-daerah sekitar kebun savit ini kalau kelapa savit yang sudah ditanami diberikan hak mereka untuk mengololah dengan baik di Bebani lagi katakanlah sekitar 1 kilo. Sekirin kebunnya itu menjadi. 3 kilo pak kalau presiden inginnya 3 kilo. Minimal saya bilang pak kalau 3 kilo lebih bagus. Oke nanti akan saya beri kesempatan flor untuk bertanya atau memberi komentar tapi sebelumnya saya ingin komentar pak Dio. Jadi lahan bapak ada di kawasan Budi Daya atau di kawasan Lindung pak. Atau tidak tahu bapak sebenarnya. Emang kaya dua-duanya kawasan Budi Daya ada. Kawasan Budi Daya ya. Kawasan Lindung ada juga pak. Ada kawasan Lindung ada kawasan Budi Daya. Jadi apa pelajaran yang bapak tadi sudah ketemu banyak orang ya hari ini. Ada nggak pelajaran baru yang bakal bapak sampaikan ke teman-teman gitu ya. Yang ada di Pulang Pisau gitu ya. Apa gila-gila yang akan bapak sampaikan untuk mempercepat gitu ya. Restorasi gambut. Di sini kita untuk mempercepat. Restorasinya adalah mungkin juga dengan peminan masyarakat juga. Di sini juga kayak melibatkan kelompok tani. Di sini kita membawa masyarakat di kawasan Lahan yang sangat berbunte kebakaran rawa, yaitu banyak rumput. Di sini kami membuat petani sapi. Tapi di sini kami juga dibantukan oleh pemerintah daerah untuk kelompok tani. Tapi pengamukan mungkin di situ juga menjaga terjadinya kebakaran dengan memilih arah rumput-rumput yang ada di gawasan rawa gambut. Sehingga rawain tidak di atasih dengan adanya petenak sapi. Mungkin yang kedua juga kami dari BRG juga dibantukan membuat sumor bor. Di sini dari BRG tahun kemarin dibantukan 50 titik sumor bor. Dan tahun ini juga hampir 100 dari berkerja dengan negapendirian on par. Di sini juga sampai berjalan. Kami juga melakukan skat bakar. Di sini sumor bor ini nanti bukan untuk memadam tapi untuk pembahasan gambut. Sehingga 100 titik ini kami melakukan penyeraman pembahasan dengan skat-skat bakar ini. Mungkin itu supaya menjaga terjadinya kebakaran mengurangi. Oke terima kasih Pak Dia. Jadi saya akan buka pada forum, pada floor untuk memberi komentar. Tapi saya prioritaskan pada perempuan. Karena nih panelisnya ini kebetulan Pak Made ini harusnya waro. Tapi di Wakil ini Pak Made. Jadi harusnya ada beberapa perempuan. Tapi karena di Wakil kan akhirnya jadi laki-laki. Untuk itu ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari sisi kiri. Ada mau mengomentari. Tidak ada dari sesi... Masilakan Pak muda-mudahan Bapak. Pak Budi ya. Silahkan Pak Budi. Karena tadi ada yang bingung mengenai peranan PRK itu apa sebetulnya. Jadi sudah disebutkan perpres nomor 1 tahun 2016. Jadi PRK itu fungsinya sebenarnya cuma dua Pak. Betul tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang koordinasi. Yang kedua adalah fasilitasi. Apakah PRK melakukan eksekusi langsung di lapangan? Tidak. Tapi kami mengkoordinasikan upaya-upaya restorasi yang dilakukan oleh semua Stakeholders. Fasilitasi apa yang kami berikan yang pertama adalah dengan planning. Kemudian adalah dengan kerja sama yang ketika adalah research and development. Salah satu development part dari research tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang juga. Mengenai bagaimana kita mengkaji fungsi lahan gambut yang sebenarnya. Alternatif komoditi yang lain selain yang orang kenal biasanya adalah sawit, karet dan lain sebagainya. Alternatif yang lain apalagi yang bisa dimanfaatkan untuk digambut. Sehingga komoditas tadi cukup bersaing dengan yang dikenal saat ini sawit dan juga ramah terhadap kondisi gambut yang basah. Kenapa gambut yang basah? Ya itulah. Karena dengan adanya gambut yang basah, gambut itu alaminya bagian dari wetland. Maka dia tidak akan mudah terbakar. Yang berikutnya adalah mengenai ketentuan yang ada di undang 39. Sudah jelas-jelas dinyatakan tidak boleh memberikan izin atau melakukan usaha perkebunan pada gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter. Itu secara legal sudah terratulis seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang ada beberapa kebun yang terlanjur diberikan izin di atas lahan gambut yang tebal atau di atas kubah-kubah gambut. Nah itu yang maksud di dalam PP No. 57 diberi masa peralihan sempanjang satu daur setelah panenan. Maka dilakukan pengalihan usaha. Tapi semasa sebelum daurnya berakhir harus menjaga tata air dengan ketat. Karena tata air itu adalah kunci untuk memastikan bahwa gambut selalu dalam kondisi basah dan tidak mudah terbakar. Itu yang tadi banyak bingung mengenai itu yang saya tambahkan. Terima kasih, Pak Budi. Silahkan Pak ada perempuan yang menggaduh perempuan. Perempuan, nah yang perempuan dulu silahkan. Sebelum yang bapak-bapak di situ. Baik, terima kasih. Terima kasih, nama saya Siti Maimunah dari Univitas Mohama di Apalangkaraya. Kebetulan kita bergerak aktif dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan bersama Bapak Kepala Desada di Tumpang Nusa. Yang ingin saya sampaikan di sini mengenai apa yang kita diskusikan. Mungkin peran BRK sudah mulai ada di dalam kegiatan untuk pengendalian kebakaran hutan. Tapi saya rasa perlu ditambah kiatnya bagaimana untuk bukan hanya mengendalikan tetapi bagaimana BRK menampingi kita masyarakat Indonesia, khususnya terutama daerah-daerah yang rawan kebakaran bagaimana cara-cara untuk pencegahan itu yang penting. Karena yang dilakukan lebih banyak kepenanggulangan atau pengendalian pada saat kebakaran. Pencegahan-pencegahan mungkin secara nyata itu perlu dilakukan pada masa-masa musim penghujan ini mungkin itu yang perlu dilakukan hanya pengendalian pada saat kebakaran. Dan itu di Kalimantan Tengah, itu lebih saya lihat yang lebih berperan dalam kegiatan itu malah TNI dan BBBD. Jadi mungkin dari BRK belum begitu nyata. Jadi saya untuk memberi masukan saja, untuk BRK lebih banyak kegiatan-kegiatan, bagaimana pencegahan, bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Kami siap berbaur atau bersatu dengan BRK untuk sama-sama sosialisasikan kepada masyarakat karena itu memang tugas kami dari berkurang tinggi. Terima kasih. Terima kasih, BRK belum terdengar katanya. Silahkan Pak, laki semua ya, yang perempuan nggak ada. Silahkan Bapak, silahkan yang baju putih. Silahkan Pak, disebutkan namanya dari mana atau yang baju merah dulu, silahkan. Halo, Tis. Baik, terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stiono dari Sia Purvin Siriau. Seharian saya, mas Trakap Duliapi. Saya sangat menarik, Pak. Ini ada masukan dan berantanya kepada penilis yang di depan. Terumah sekali mungkin kebanaan cip manan nanti untuk resursi masalah tanaman sagu dan kepada Bapak Kadesa dia. Ada sebelah dan itu ada Bapak dari pemerintahan. Begini Pak, di tempat saya sudah saya bilangkan bahwa tempat saya itu memang belahan gambut semuanya. Dari 14.800, 600 cuma yang lahan liat. Tanah liat, lainnya lahan gambut. Tetapi, kami di lahan gambut itu tidak bisa mempungsikan hutan itu sendiri. Hutan masih hijau, dijaga oleh masyarakat dan sebagian dari kekawan yang lain. Tetapi, masyarakat kami di tempat itu tidak bisa menggunakan hutan itu. Jadi caranya bagaimana bisa gambut tetap terjaga, hutan tetap berjaga. Tetapi, masyarakat itu bisa menikmati hutan yang lahan gambut itu. Dengan cara bagaimana? Itu satu. Karena mungkin kalau yang sudah terbakar mungkin bisa ditambah kembali. Kalau kami itu hutannya masih hijau, masih asri. Jadi, masyarakat itu di hutan sendiri. Hutan masih hijau, masyarakat masih miskin. Tidak bisa matkan. Kalau mau masuk ke dalam, nanti takut ditangkap oleh kupilis hutan dan yang lainnya. Itu satu. Yang kedua, untuk ini Pak, untuk masalah lahan gambut yang sudah terbakar tadi, mengolah cara mengajak masyarakat tani, ada sebagian masyarakat kami yang bertani, yang sudah begini. Dia selama ini dari datuk nenek moyangnya itu tetap membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk mengajak itu, itu sangat sulit dan sangat susah sekali. Caranya, pendekatan bagaimana? Karena tetap, karena tempat kami ada suku hakit, suku pendalaman, suku asli. Suku asli itu Pak, kalau kita kestahu, dia tidak bisa baca tulis. Susah sekali. Caranya mungkin pendalaman lebih bagus. Caranya bagaimana? Oke, terima kasih. Oke Pak, itu saja Pak, mungkin terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, silahkan mas. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suhuri Bapak-Ibu semua. Pertama saya melihat bahwa apa ini bicarakan tadi, memang terjadi di lapangan. Bahwa negeri ini tidak bertuan. Saya Edward Saleh dari Untersi Wijaya. Kebetulan, kita menyaksikan bahwa kebakaran di seputar Palembang itu. Itu dibiarkan saja oleh BBBD dan sebagainya. Apa katanya? Nanti nunggu besar. Atau satu lagi, nunggu Pak Jokowi datang. Jadi artinya Bupati Gubernur tidak merasa. Saya sampai melihat di Koran tidak pernah Gubernur saya, Bupati saya itu datang ke lapangan, meriksak kebakaran itu, kecuali Pak Jokowi datang. Nama Gubernur itu siapa ya? Gubernur semua terselatan. Terus apa namanya, pernah juga katanya itu, Presiden sudah di Bandara, baru dikasih tahu bahwa Gubernur bawa dia datang. Pimpinan itu baru datang setelah ada presiden. Jadi akhirnya orang mengatakan bahwa negeri ini hanya pemiliknya, hanya Jokowi. Yang lainnya penumpang semua. Nelihat saja semua. Karena itu saya melalui kesempatan ini, mungkin bahwa Bapak yang berkaitan dengan lahan gambut ini, kalau ada acara seperti ini, ajalah teman-teman dosen ataupun guru untuk hadir, supaya dia menanamkan kesadaran ini kepada anak didiknya. Jadi dosen itu bukan dosen pertanian dosen ini, tapi dosen ikip gitu yang sekarang udah jadi Universitas juga itu. Supaya ditanamkan dari dalam. Kalau tidak, seperti sekarang ini, mungkin kalau habis program Pak Jokowi ini, habis juga apa namanya kegiatan-kegiatan ini, karena tidak mendara daging. Karena itu perlu penanaman kembali, pendara daging bahwa negeri ini punya kita, kalau hancur punya kita, kalau susah kita gitu. Nah itu pertama apa ya. Yang kedua mengenai perlu memberi pencerahan kepada pengusaha berkaitan dengan kelapa Sawid, HTI, mungkin teman dari WRI tadi, mungkin karena dia bergak di bidang pelitian, mungkin bisa mempasilitasi bahwa peraturan pemerintah nomor 5-7 itu bukan ancaman. Tetapi karena di pengusaha ingin mudahnya saja, maka dia dianggap ancaman. Karena 40 cm di titik penaatan, artinya kesepakatan titik itu yang mau ditaati. Itu tidak ditentukan kapan terjadinya, kan tidak dibilang sepanjang tahun. Dan hasil pengamatan dari professor dari Jepang juga pada saat musim kemarau, pada pitdom itu, tinggi muka airnya itu 120 cm. Jadi artinya tidak mungkin sepanjang tahun 40 cm. Tetapi yang penting tidak terjadi kebakaran. Mungkin bisa dipermainkan, dimainkan artinya kapan airnya naik 40 cm, 30 cm, kapan diturunkan jadi 1 meter. Nah sehingga tanaman Papa Sawid kan tidak harus sepanjang tahun, dia harus dibawah lebih dalam dari 40 cm. Jadi kadang-kadang mungkin 2 hari, 1 meter, 2 hari, 30 cm. Nah itu WRI mungkin bisa berperan untuk mengkampanyakan. Sehingga Guburnur Kalbar itu tidak terpropokasi. Kalau saya lihat Guburnur Kalbar itu terpropokasi. Dia langsung gelap matas saja ngirim surat kepresiden, bahwa memprotes itu. Harusnya itu yang Bapak nyatakan di pertama tadi, tantangan bagi peneliti untuk menjawab itu. Bahwa 40 cm itu bisa. Nah terakhir Pak mengenai. Terakhir ya. Revoting dan restorasi. Tadi kita disindir pada sesi pertama tadi oleh pembicara yang dari Jerman tadi. Katanya bukan restorasi kalau 40 cm. Yang namanya restorasi itu dia terendam atau maksimum 10 cm. Nah karena itu mungkin WRI juga mempasilitasi atau menentukan mana yang betul-betul restorasi, seperti hutan Lindung, itu betul-betul restorasi. Direndam betul, bukan 40 cm. Yang 40 cm itu untuk budi daya. Itu yang revoting. Nah sekarang kan rancu soalnya-wala revoting adalah restorasi. Tadi nggak enak juga dibilangin bahwa restorasi itu bukan 40 cm. Mungkin itu saja Pak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke terima kasih. Saya mulai dari Pak Satria. Ini restorasi, ada reklamasi, ada rehabilitasi. Ada 40 cm, 10 cm. Dimana Pak? WRI tahu nggak itu ya? Kira-kira gitu. Ini juga tadi keliatannya kalau mendengar penjelasan dari Bapak atau permintaan dari Bapak, keliatannya tugas WRI banyak sekali. Padahal kan kami hanya salah satu dari sekian banyak lembaga peneritian yang melakukan kajian di bidang restorasi lahan dan hutan. Kermasuk gambut dalamnya. Jadi kalau kita melihat definisi restorasi, definisi restorasi yang dimiliki oleh KLHK itu memang dengan spesies asli dan mengembalikan ke kondisi semula. Tapi kalau kita lihat kajian akademik misalnya beberapa satu dekade terakhir, restorasi ini sebenarnya punya artian yang lebih luas yaitu bagaimana supaya kita bisa mengembalikan fungsi ekologis sekaligus meningkatkan kesujataan masyarakat. Jadi saya pikir disini apa yang dilakukan oleh BRG dengan pendekatan 3R, rewetting, refrigeration dan revitalization itu sudah benar. Kemudian tadi mengenai pp57 dan peraturan-peraturan yang menjadi turunan di dalamnya. Saya pikir ini adalah tugas kita bersama. KLHK sendiri sepengetahuan kami memang sudah banyak melibatkan para pihak, para peneliti sebelum membuat aturan-aturan ini sendiri. Sekarang bagaimana mensosialisasikannya, bagaimana melihat pp57 itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang juga. Kemudian ini juga yang kayaknya belum banyak disinggung. Sebenarnya pemerintah sendiri itu memiliki banyak regulasi yang menjadi peluang bagi pemanfaatan lahan gambut oleh masyarakat misalnya perhutanan sosial. Kemudian kita tahu banyak KPH, KPH, KPH lindung, KPH produksi itu yang berada di lahan gambut. Nah ini kejadian sama ini perlu. Tadi Pak Setiona mengatakan masyarakat itu nggak bisa menikmati putan gambut. Tadi kan jelas itu. Dari mana masyarakat dapat uang dari hutan gambut? Nah ini tadi juga sudah dibicarakan di banyak sesi-sasi sebelumnya. Misalnya kita tadi Pak Budi sudah menyebutkan juga spesies yang cocok, spesies yang punya pasar. Jadi ini yang kita harus kita kejakan bersama. Kalau jadi hutan ya, keep it as forest gitu ya, jadi hutan gitu, gambut gitu. Kalau dari sawit kan jelas, dari sagu jelas. Tapi kalau masih jadi hutan, itu dari mana uang yang bisa diperoleh masyarakat gitu. Tentunya kita melihat misalnya HBK-nya di sana. HBK-nya hasil hutan bukan kayunya yang cocok di sana, yang punya pasar seperti apa. Nah ini yang perlu kita cari bersama LSM-LSM, melembaga penelitian punya peranan di sini untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, mendampingi masyarakat supaya bisa memanfaatkan apa yang ada di hutan primer gambut itu untuk kepentingan masyarakat. Tentunya sesuai kembali dengan versi zonasi tadi, zonal indung dan zona budi daya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke Pak, cik mana? Lebih suka mana punya gambut dengan sagu atau gambut dengan hutan? Lebih senang mana? Kalau kita sagu ini dia tidak monokultur, ada hutannya. Jadi secara ekonomi sagu bisa menjadi ekonomi bagi masyarakat. Hutan ini bertujuan, pertama menyanggakan gambut, supaya gambut ini tetap basah. Dan juga, setiap manusia yang tinggal di gambut tidak ada fasir, tidak ada batu, hanya gambut. Hutan atau kayu yang ada di dalam itu, untuk masyarakat memikin rumah. Istana bahagia orang gambut itu adalah dari kayu membuat rumah, bukan dari hutan, bukan dari batu dan fasir tadi. Jadi tidak sama dengan mineral. Jadi kalau di sini, kami lihat bahwa gambut yang ada tempat kita ini sudah habis semua kali hutannya. Jadi masyarakat yang tinggal di lantin gambut, mana mau tempat tinggal rumah istananya untuk anak cucu. Ini yang kami pertahankan masyarakat di Kabupaten Kommeranti. Kami di Kabupaten Kommeranti khusus di Sungai Tohor, kita ada perusahaan namanya NSP. Itu memiliki lahan sagu Rp21.000 ektar. Semuanya sagu semua. Kami, di kecamatan kami, kami punya sagu, sudah punya hutan. Dan rumah kami tetap yang menjadi permasalahan pertanyaan kami juga mengimbang kepada pemerintah, seandainya hutannya habis, bagaimana masyarakat kami membuat rumah atau keranda mati itu gimana? Dari mana? Apakah dari sawit bisa? Ini pertanyaan kita. Silahkan, Pak Bambang, langsung ditanya, bisa nggak sawit jadikan rumah? Jadi, jangan kita pikir hitam putih, ya. Bukan berarti kita tanam sagu, semuanya dihabisi, diganti sagu. Kita tanam sawit, semuanya dihabisi, diganti sawi, tetapi ada kanik karagaman, undang-undang minimal 30% wilayah Indonesia kita harus kunci mati bahwa kita pertahankan hutannya, kan begitu. Jadi, kita pertahankan hutannya, kemudian daerah-daerah yang cocok kita tanami sagu, kita tanami sagu, yang memang cocok kita tanami sawit, dan terkait dengan gambut, Pak. Sebenarnya, saya dan semua yang ada dalam ruangan ini setuju. Kalau yang kawasan lindungi, sepakat kita lindungi, kita rendam. Tetapi untuk kawasan-kawasan budi daya, saya kira, apa yang disampaikan oleh kawan di belakang tadi, bahwa mereka juga punya hidup, pengen menikmati anugerah dari yang maha kuasa ini untuk meningkatkan kehidupannya supaya lebih baik. Mereka butuh uang, uang itu dihasilkan dari komoditi, komoditi, macem-macem. Anugerah yang maha kuasa, mari kita kelola, tetapi tetap kita mempertahankan fungsi lindung dari gambut yang pada tempatnya. Dengan demikian, sagu bisa hidup, pala bisa hidup, cengkeh bisa hidup, dan tanaman-tanaman yang lain juga bisa hidup. Jadi, kementerian pertanian setuju dengan PP57, kan? Saya kata kan sejak awal tadi bahwa produk-produk hukum yang sudah diundangkan, ini menjadi kewajiban bagi seluruh elemen bangsa ini untuk melindungi untuk melaksanakan. Sekarang persoalannya dengan aturan yang 40 senti. 40 senti? Yang 40 senti, kuncinya? LHKnya yang 17. Dengan 40 senti nanti, mana kalau ada perusahaan yang melaksanakan kegiatan dikurang dari 40 senti, beratik pelanggaran konstitusi kan begitu. Aparat, penegak hukum, dan macam-macam bisa mempersalakan mereka. Kan ada peran pemerintah juga untuk melindungi. Mereka juga bermanfaat baik untuk menghasilkan uang buat negara, mambina, masyarakat dan sebagainya. Jadi, 40 senti meter itu kan di titik penaatan. Kalau lihat SK, semua fungsi kan, Bu? Baik yang di, kalau itu hanya di berlakukan untuk yang di fungsi lindung, saya setuju, biar di dendam gak apa-apa. Di fungsi lindung, tapi bukan di budi daya. Di fungsi budi daya, saya kira kalau kelapa Sawit sepanjang tahun 40 senti gak hidup dia. Nah, saya menantang kepada teman-teman, terutama yang memberikan masukan terhadap revisi karena tuntutan dari kawan-kawan banyak pihak, bagaimana menyempurnakan permentan 14 tahun 2009, itu kan dengan kajian-kajian para ilmuwan, Pak. Bagaimana Sawit dan tanaman kelapa juga karet bisa tumbuh di lahan gambut, tapi tidak musak gambut itu. Untuk kemen LHK 17 ini belum dikaji para ilmuwan, kelihatannya? Sudah disusikan, tetapi entah kenapa, langsung diputuskan 40 senti, yang tentunya para ilmuwan yang mengatakan, mungkin melihat kelapa Sawit yang dipinggir kali, Pak. Kalo yang dipinggir kali kan, ciri koalasi oksigen cukup. Kecuali kita bisa menanam kelapa Sawit atau kelapa dalam, ya. Kemudian kita aliri air di bawah tanah itu, dengan teknologi yang canggih, mungkin kita bisa aliri, tapi apakah itu visible secara ekonomis, kan itu. Tetapi sepanjang ciri koalasi air itu nggak jalan, dia mati. Nggak bisa yang disampaikan oleh kawan tadi di belakang bahwa saat-saat tertentu 40, saat-saat tertentu bisa 70, nggak bisa. Begitu aturan 40 senti, kurang dari 40 senti, berarti pelanggaran konstitusi, kan itu. Dan kalau 40 senti, berarti titik yang diukur adalah titik yang di atas, berarti yang lainnya tenggelam, kan itu. Karena kapan yang diukur yang 40 senti, kecuali ada permen LHK mengatakan bahwa yang 40 senti itu adalah diukur pada saat curah hujan tertinggi misalnya. Kalo itu belum sepertah. Saya kira kita cari titik temunya, artinya ada upaya negara juga untuk melindungi kehadiran dunia usaha yang menanam kelapa, kelapa Sawit juga karet, dilihan gambut yang digambut kelasan budi daya, untuk memberikan energi bagi kita, yang tentunya orang menanam lahan Sawit Pak, dilihan gambut itu biarnya nggak sedikit itu. Yang pada waktu pemerintah itu memberi mengiakan itu. Tapi ini gimana Pak ya? Kadang-kadang saya bertanya ini ada permen dari LHK, yang 40 centimeter. Kemudian keliatannya kementerian pertanian agak mempertanyakan itu apakah berdasarkan keilmuwan atau tidak ya. Kordinasi dia Pak, dipresiden gitu ya. Ini sesama Pak, kementerian pemerintah kok, nggak apa. Ya cocok gitu ya. Diskusi-dusi sih sudah rutin Pak harmonisasi antara LHK dengan kementerian pertanian. Saya hanya, saya hanya membayangkan saya hanya berpikir Pak bahwa keputusan, keputusan ini yang tentunya juga harus memperhitungkan dampak sosial ekonomi masyarakat. Ada berapa juta keluarga petani yang kemudian hilang mata pencaharianya. Apakah tidak berisiko nanti kemudian dia merambah hutan yang kondisi hutan yang saat ini tegar menghijo kemudian karena mereka kehilangan pekerjaan, kemudian mereka menembang hutan. Ini hal yang seperti ini yang saya kira menjadi pemikiran-pemikiran bagi kita. Kalau kami prinsipnya setuju untuk mengawal PP57, ini tahun jawab kita karena itu sudah dokumen yang harus dipatui oleh semua bangsa ini. Kita secara pelan-pelan mengajak perusahaan yang sudah mendapatkan tugas dari Pak Budi dari BRG. Untuk melaksanakan deskurasi gambut, kita kawal bagaimana caranya melaksanakan kaidah-kaidah itu dengan baik kemudian laksanakan tatak lolausah perkebunannya dengan baik. Sepanjang aturan itu bisa diikuti dan kelapa savitnya betul-betul masih bisa menghasilkan, ya saya kira tetapi kalau seandainya dampak dari perlakuan itu, turun 80 persen, Pak, sudah dipastikan bahwa mereka akan meninggalkan kebun itu dan ada 1,7 juta PR Pak Budi untuk menghijaukan kembali, ya ini PR bagi kita semua. Itu saja pilihan-pilihan kita. Oke, terima kasih. Pak, ada komentar. Cerita Pak Stiono tadi bahwa itu kan membuktikan diriaw itu, cerita Pak Stiono, masyarakat asli, masyarakat tempatan. Itu lahannya sudah tidak ada lagi, yang tersisa sekarang itu diutentuan Lindung. Diutentuan Lindung, masih adalah sedikit. Diutentuan Lindung itu, masyarakat memasuk cerita Pak Stiono tadi galau. Mengapa mereka bisa sampai di kampungnya sendiri tidak punya tanah dan lain sebagainya, itu kalau kita lihat data diriaw dari 9 juta luas riawi itu, 8 juta itu, 8,3 juta itu sudah untuk perusahaan HTI, tanaman industriakasiah, sawid dan tambang. Lu masyarakatnya kemana? Sebenarnya sederhana saja Pak. Sekarang ada program namanya TORA dan perhutanan sosial yang di jadi championnya Kenapa tidak misalnya perusahaan-perusahaan sawid yang ilegal, misalnya diriaw itu Pak dari 513 perusahaan sawid 370 ilegal berada dalam keawasan utar. Berapa dari 200 dari 513 perusahaan sawid diriaw 370 ilegal lebih dari separuhnya. Lebih dari separuhnya. Itu mengapa itu Pak? Terus menerus ilegal tapi jalan terus. Ini persoalan rejim masal lalu. Rejim masal lalu. Rejim masal lalu yang sengaja, yang membiarkan ada pelanggaran hukum dibiarkan saja. Nah kalau kita lihat Jokowi kan, dia mau melakukan perbaikan rejim masal lalu ini. Tapi nggak berhasil juga ya kelihatannya. Ya tidak mudah. Bahwa data sawid termasuk sawid ilegal berkontribusi terhadap APBD 200 triliun lebih tadi. Itu kan yang lalu disembunyikan oleh kementerian juga. Terutama kementan misalnya di handwarah 160 itu berapa ini ilegal, berapa yang tak legal gitu. Diriaw saja tadi ada 370 perusahaan sawid masal. 370 perusahaan sawid ini selama setahun itu kalau maksudnya dia legal itu berkontribusi kepada negara 72 triliun. Ya Pak Madek kalau saya masuk super market ya, semua minyak goreng itu halal. Nah ini yang sedukasi ini yang tidak pernah di inikan ke publik kan. Semua bicara angka gitu. Semua bicara angka tapi kita kan ini kan sebenarnya bukan melawan tanaman sawidnya tapi melawan praktek-praktek kejahatan gitu ya. Praktek-praktek merampas pelahan-pelahannya Pak Setiono tadi itu oleh rejim masal lalu. Tapi sekarang mau diperbaiki ya susah juga. Jadi yang dilawan tadi bukan sawidnya. Bukan sawidnya, praktek kejahatan. Yang selama ini kita lawan. Sawid kok kita lawan itu kan anugeratuhan. Tapi bagaimana supaya bisa mempercepat gitu ya. Ini kan proses yang asli ada legal, ilegal, masih ada apa ketidak jelasan tenurial gitu ya. Supaya bagaimana supaya lebih cepat gitu ya. Tidak slow gitu ya. Kita walaupun orang jawa biasanya slow ya. Presidinya orang jawa sekarang. Tapi kelihatannya juga ingin cepat-cepat-cepat gitu ya. Tapi kelihatannya kita slow juga. Kalau kita lihat untuk rakyat misalnya ya ada 12.7 perutanan sosial. Di Rio itu ada sekitar 1.1 lebih. Lalu Tora di Rio itu ada sekitar 1.4 atau 1.3 gitu ya. Di Rio ya. Di Rio. Nah ini kan untuk sementara gitu ya. Untuk sementara untuk meredam konflik gitu ya. Untuk mengakomodir warga Pak Setiono tadi itu. Peraturan semua dah muncul. Dan lain-lain semuanya semua muncul. Lagi-lagi yang kita temukan di lapangan itu pemerintah daerah gitu ya. Yang yaitu yang saya bilang itu enggan melaksanakan yang namanya Tora dan perutanan sosial. Karena apa? Oh ini kalau rakyatnya kita kasih ruang untuk Tora dan PS kita kerja ekstra uang masuk kita nggak ada. Jadi pemerintah daerahnya tidak nurut ya. Ini di Rio ini kita temukan. Kenapa mereka enggan melaksanakan Tora dan PS itu sejajanya banyak uang masuk ke mereka sedikit. Tapi kalau korporasi bonusnya banyak. Nah ini temuan kita ya. Misalnya dari 370 perusahaan illegal tadi. Itu kan dapat iup gitu ya. Itu muncul semua ketika jelang pil keada yang 370an yang illegal itu. Oke. Cimanan apa saya dari dulu lihat cimanan luar biasa gitu ya. Tapi bagaimana cimanan menularkan ya. Perjuangannya, ilmunya, kekawan-kekawan yang lain. Banyak yang di sungai Tohoor maupun yang di Kampupaten lain. Apa ada itu apa komunikasi antara masyarakat gitu ya untuk mempercepat gitu. Masyarian gambut. Iya. Kalau kita lihat untuk mempercepat pembelian gambut ini adalah kerjasamanya dari BRG sama perpensi dan Kampupaten termasuk kecamatan. Kalau kami lihat sampai saat ini. Apa kerjasamanya apa itu? Dengan BRG apa yang dilakukan dengan BRG? BRG hanya penelitian. Jadi gini Pak. Penelitian aksi. Ada beberapa hal dari BRG itu contohnya dia membuat sekakkanan blocking. Dia mengarap kepada pemerintah perpensi. Gemenor. Sampai di Gemenor itu untuk menurunkan ke bawah itu susah sekali menurut saya ini BRG pusat ada suatu perwakilan mungkin di perpensi. Kesebab sampai saat ini kami dari masyarakat biasa tidak tahu perwakilan kami di perpensi BRG daerah itu tidak tahu. Dan Kampupaten tidak tahu. Di kecamatan kita pernah disuruh buat namanya Porum Masyarakat Sukses Returasi Gambut. Tapi proyek atau bukan proyek returasi yang turun dari pusat itu lewatnya bukan dari Porum tetapi dari Keperadesa. Keperadesa yang mengelolakan tidak dapat memaatkan masyarakat semuanya. Ini yang terjadi di daerah kami. Jadi harapan kami itu kalau sudah dibentukan oleh Duputi 4 kemarin sama Duputi 2, Pak Ludoong sama Pak Aris suruh buat gitu ya kita sudah dibuat oleh DSK, oleh kecamatan tetapi setelah mengejakan returasi Porum ini diabaikan. Barti tidak ada kerja sama dengan masyarakat. Ini hanya inisiatif masyarakat aja di daerah kami itu bagaimana menyaga gambut dengan baik. Tapi yang jelas kami di Sungai Tori itu sudah banyak bikin sesekat kanan blocking. Kami mungkin, Pak Muon Maap mungkin 10 cm sudah tenglam gambut sebab sagu itu suka dengan air. Insya Allah pada mulai dari 2014 setelah Jokui datang sampai sana ini kita tidak ada terjadi kebakaran utandalahan di desa Sungai Tori. Oke, makasih Pak Dio. Bagaimana Bapak bekerja dengan anggota masyarakat lain? Bikin kelompok-kelompok tani gak disitu? Bagaimana kelompok-kelompok tani yang ada disana? Mungkin dari masyarakat sekitar ada sepuluh kelompok tani. Mungkin dari pertanian ada, dari perikanan ada. Dari perikanan ada. Di sini kita dari perikanan juga membuka kelompok tani pengelahan ikan dari kelompok perempuan, juga budaya ikan, ada juga keremba. Mungkin tak pakai kola, pakai keremba. Mungkin untuk kelompok pertanian kami juga perkemonan kami juga mengusurukan pertanian-perkebonan pertanian, yaitu berupa bibit nenas, sekitar 50.000 bibit kemarin dibantukan kepada masyarakat 50.000. 50.000? Untuk lantan yang terantar kami. Menase dari Pabang Bang, dari Pabang Bang bukan? Perkebonan. Mungkin mengusurukan lagi, kita mengusurukan lagi untuk kelompok tani juga supaya lantan itu yang rentan terbakar ditanamkan supaya diperguna untuk masyarakat. Oke, Pak Satria, saya masih belum puas ini. Bagaimana mempercepat? Kayaknya kita selos-selos saja ini. Terlalu banyak tadi antar kementerian masih perlu diskusi, antar pusat dengan daerah masih harus lebih banyak ngomong, masyarakat yang merasa ditinggalkan. Itu bagaimana supaya lebih cepat? Jadi kalau dari saya sendiri, menurut saya ada silo, ada jarak di antara para pihak ini, trusnya tidak terbangun. Nah ini gimana caranya supaya trus ini terbangun dengan berbagai macam forum yang sudah ada. Ini kan ada forum berbagi juga. Kita banyak berbagi di sini. Saya pikir ini yang perlu lebih banyak lagi di lakukan di daerah, terutama peran TRGD. Saya kira tim restorasi gambut daerah sebagai penghubung antara BRG dengan berbagai macam segelur di tingkat daerah ini perlu lebih aktif lagi. Karena TRGD sendiri kan... Di beberapa provinsi sudah mulai, tapi di beberapa provinsi lain masih belum. Saya pikir itu kuncinya disitu. TRGD harus bisa lebih aktif lagi dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Dan kalau kita lihat ide-ide-nya sudah banyak. Tadi di selama ini kan untuk percepatan restorasi dari tadi, kita misalnya berbicara mengenai antara kelapa sawit atau yang lain. Tapi juga ada misalnya, tadi sebutkan fishery, silvo fishery. Itu juga potensi-potensi ini sangat penting sekali. Kemudian sekarang banyak dibicarakan paludi kultur, eco-hydro. Jadi ide-ide-nya sudah banyak. Tapi tinggal kolaborasinya tadi itu. Bagaimana ide yang terbaik itu bisa digunakan sesuai dengan kondisi lokal. Ini adalah tugas TRGD untuk mendampingi masyarakat. Wari-rari punya damplot nggak? Kalau ini kita belum ada damplotnya. Karena kita juga masih lebih banyak ke lehan mineral tapi mungkin. Apalagi ini adalah BRGD sekarang sedang menyusun RTT, rencana tindakan tahunan. Moga-moga nanti banyak pihak bisa terlibat. Terutama pinginnya itu ada damplotnya juga supaya kita bisa lihat jenis-jenis seperti apa sih. Kan misalnya gelutung di beberapa tempat sudah oke. Meskipun pasarnya belum ada. Ada juga misalnya ramin, belangeran dan lain sebagainya. Saya lihat sendiri gitu. Kemarin misalnya ada damplot milik KLHK. Tapi karena ini yang adalah milik UPT pusat maka tidak ada keterkaitan dengan pemerintah provinsi yang mengurusi atau pemerintah kabupaten yang mengurusi aspek sosial kemasyarakatannya. Nah ini gimana kita bisa menyatukannya akhir peran TRGD menjadi sangat penting sekali. Oke. Dari sesi tadi pagi gitu ya. Oh bapak ga hadir tadi pagi. Kalau bapak bambang apa yang bisa diperankan oleh sektor swasa terutama dari perspektif bapak untuk mempercepat gitu ya. Restorasi gambut gitu. Saya terbuka ya. Ada dilema. Selama ini ya memang kita sudah panggil perusahaan-perusahaan untuk melaksanakan restorasi gambut sesuai penugasan dari BRG. Tetapi ada satu hal yang mungkin juga perlu kita dengarkan dari pihak perusahaan. Di sisi lain bahwa satu siklus mereka akan berakhir itu. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang mungkin secara ekonomis tidak menguntungkan menjadi berat begitu. Sebenarnya ada pemikiran-pemikiran bagi areal-areal yang memang kawasan budi daya kalau sekiranya diberikan kesempatan mereka untuk melaksanakan tatak lola yang ramah lingkungan dengan tetap bisa melanjutkan usahanya. Kemudian mereka diberikan beban yang sekalipun yang lebih luas kepada areal-areal gambut yang lainnya. Mungkin itu lebih prospektif begitu. Tetapi kalau dia dituntut untuk melaksanakan perbaikan hanya sifatnya sementara yang pada akhirnya dia disuruh disuruh pergi dari situ mengakhiri kegiatannya saya kira sesuatu hal yang mungkin itu saya tanya barang DNA. Jadi tidak bisa malah tidak mempercepat. Ini sesuatu yang menghambat buat mereka. Tetapi kalau seandainya mereka itu ada harapan untuk hidup lebih lama lagi untuk menghasilkan bisa membantu masyarakat bisa menghasilkan uang. Kemudian dia diberikan tugas untuk merestorasi gambut lahan-lahan yang masih terbengkalai semak bulu kardis sekiternya ini mungkin lebih efektif. Ini sebagai bahan renungan buat kita saja. Kemudian tadi menarik sekali terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Siti dari dia. Yang terkait dengan kebakaran. Saya kira saya mengajak kepada semuanya kejadian tragis pada tahun 2015 ini jangan sampai terulang di tahun 2017. Memang di tahun 2016 kemarin hampir sepanjang tahun itu hujan. Jadi jangan terlena dengan perlakuan kita langkah-langkah kerja kita yang kita lakukan di tahun 2016. Allah membantu kita tidak terjadi kebakaran pada waktu itu karena sepanjang tahun hujan. Tetapi 2017 ini perkiraan antara 2015 dan 2016 itu. Sehingga langkah-langkah konkret kemarin Pak Presiden sudah mengundang semua gubernur daerah-daerah yang potensi gambut kebakarannya tinggi untuk melaksanakan langkah-langkah dan Pak Gubernur Sumatera Selatan jangan dibilang Pak Gubernur Sumatera Selatan tidak melakukan langkah-langkah apa-apa. Sudah gelar nasional di sana untuk mengantisipasi risiko anti kebakaran tahun 2017 itu. Kemudian tadi terkait dengan RIO saya baru pulang dari RIO. Savit yang ada di RIO itu lebih banyak diusakan oleh petaninya itu. Dari 2,4 juta hektar itu ada 1,4 itu adalah kebun-kebun petani. Kebun-kebun petani inilah yang mari kita bersama-sama untuk bantu menatai itu. Bagaimana melaksanakan tata kelola dengan baik sehingga risiko-risiko terhadap kebakaran, risiko-risiko untuk memberikan perlindungan terhadap langkah gambut itu bisa lebih diperhatikan. Kalau perusahaan untuk kita arahkan saya pikir tidak terlalu susah Pak Budi. Dan teman-teman semua. Terima kasih. Jadi keliatannya tidak gampang untuk mempercepat. Tetapi saya yakin dengan kerjasama masyarakat Pak Manan, Pak Adio, kemudian dibantu oleh WRI sebagai lembaga riset dan pengembangan dan diawasi oleh kawan-kawan alasannya. Kemudian pemerintahnya terus. Mudah-mudahan gambut kita akan lebih lesari pada masa yang akan datang dan bisa bersama. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelum kita selesai, saya minta Dr. Ingrid Obon untuk memberikan remat klihatan. Atau mungkin Anda juga bisa memberikan komentar untuk pertanyaan hari ini. Jadi masa Anda. Dr. Ingrid, terima kasih. Saya akan mencoba memasangkan hari ini yang sangat aktif dan sangat berproduktif. Dan jika kita melihat titik Petlands Matter, saya rasa kita bisa semua sekarang bilang ya, Petlands Matter dan kita semua sangat-sangat. Dan saya bisa mendengar itu, tidak terletak dalam sesejian yang nanti hari ini. Tapi kita mulai pada pagi dengan gambar yang jauh. Pertama, kita mulai dengan orang-orang, aspek komunitas untuk melihat bagaimana orang berpikir, melihat plan, dan bagaimana mereka memasang semua orang-orang yang tinggal di Petlands Matter. Di Petlands Matter atau di Petlands Matter adalah komponen. Dari sana, kita pergi melihat perspektif global untuk melihat bahwa tidak hanya Indonesia memiliki Pet, tetapi banyak negara pengalaman untuk berkongsi global. Setelah makan tengah hari, kita pergi ke sesejian tentang pengetahuan di depan Petland. Karena ada banyak pengetahuan dan pengetahuan dan perkara-perkara itu adalah melihat bagaimana kita bisa menggunakan itu sebagai satu komponen untuk menemukan jalan ke depan. Sekarang, setelah tengah hari, kita akan membuat perjalanan di Petland dan dengan sebuah sektor pribadi yang akan datang ke dalam perjalanan. Tapi saya juga bisa datang di sini hari ini bahwa kita sebenarnya tidak pasti apa yang kita maksudkan dengan bagaimana kita memastikan atau bagaimana kita memiliki reabilitas atau apakah itu tentang rewet atau secara-cara rewet apa yang kita berbicara tentang. Kita juga bisa berkongsi bahwa Petland adalah sebenarnya sangat dinamik. Mereka adalah perjalanan organik. Mereka adalah komponen. Mereka berubah tergantung pada pengetahuan. Dan mereka sangat berkongsi dengan air. Seperti kita bisa melihat gambar di belakang di sini. Jadi kita harus berbicara tentang peta, air, orang dan landscape. Dan di beberapa jenis, sejak peta adalah sangat berbeda, beberapa jenis, kita mungkin lebih lihat kemungkinan untuk kegantungan di area non-peta di landscape di mana peta adalah komponen yang penting. Di lain jenis, itu mungkin berkongsi peta. Di beberapa jenis, itu akan berkongsi water lebih baik. Dan kita berkongsi peta dan berkongsi peta di setiap jenis. Kita semua ingin mempunyai jenis peta di mana orang dan peta dan water bisa hidup bersama. Di mana kita menggambarkan kemungkinan kemungkinan dan kemudian kita menggambarkan kemungkinan sosial, ekonomi dan kemungkinan kemungkinan. Karena tanpa itu, itu tidak akan berkongsi. Tapi tentu tidak ada kemungkinan untuk melakukan ini. Kita perlu bekerja di sektor, kita perlu melakukannya anak-anak, wanita dan lelaki hidup di jenis dan di sekitar jenis di mana peta berkongsi. Kita perlu bekerja dengan beberapa penduduk yang kita telah melakukan di banyak jenis ini. Dan itu bukan satu jawab. Itu bukan satu cara. Jadi itu akan berkongsi tentang negosiasi, tentang memiliki kemungkinan yang lama dan memperkenalkan itu bukan satu solusi. Di mana-mana. Dan juga memperkenalkan tanpa membawa orang-orang yang tinggal di luar, aktifnya itu tidak akan berkongsi. Jadi terima kasih, semua, untuk datang dan ya, Petlan berkongsi dan kita akan bekerja di sana bersama. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Ingrid. Terakhir, saya ingin memberikan peluang besar untuk panelis Pak Madeali dari Cik Alhari, Cimanan dari Sunget Toher, Pak Bambang, M.M. sebagai dirjian perkebunan Pak Satria Wichaksono dari WERI dan Pak Dio dari Pulang Piso. Terima kasih, Pak Bapak. Sampai ketemu lagi di Lain Kesempatan. Terima kasih, Pak Bapak. Terima kasih.