 Kalau suatu aturan, undang-undang, kita akan selalu penerapannya general, sudah pasti, dan itu dari dulu selalu menjadi problem. Kita kondisi site-per-site sangat-sangat beda sekali. Untuk jawa, tentunya akan sangat beda dengan luar jawa. Luar jawa, oke lah mungkin semangatnya, semangatnya itu tadi membata. Karena memang kita tidak menutup mata bahwa perusakan ini yang diakibatkan oleh tidak perkontrolnya kewenangan kewenangan Pemerintah Dera Tika II dan ini yang menjadikan semangat U23 itu seperti itu. Tentunya, pros dalam masa transisi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sementara dengan kewenangan sekarang yang diberada di tangan provinsi, provinsi tidak punya aparatus di level bawah. Di tingkat tapak itu mereka tidak punya aparatus. Untuk menyiapkan itu tidak mudah. Apalagi kalau semangat dari pemindahan wawentang ini, semangatnya adalah dalam konteks mengambil sesuatu, mendapatkan sesuatu dari kewenangan tadi. Kalau boleh saya bicara kondisi ideal, kadangkala kita perlu berpikir bahwa regulasi tidak terlalu selalu baik. Kadangkala tanpa regulasi itu bisa berjalan dengan baik. Belum tentu regulasi yang tujuannya secara formal itu dikatakan mengatur supaya menuju kebaikan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa saja, tanpa regulasi bisa saja akan lebih berjalan yang bisa mendorong masyarakat lebih baik perekonomianya dan sebagainya. Sebenarnya undang-undang dua-tiga dalam konteks dari pengaturan keutanan, akan lebih baik jika misalkan begini. Fokus negara adalah keawasan utara negara saja. Regulasi-regulasinya adalah untuk keawasan utara negara. Saya pikir pemerintah perlu memperhatikan lokalitas. Inisiatif lokal perlu kita dorong. Kalau memang itu ada bukti, kita bisa lihat buktinya bahwa itu berjalan dengan baik. Kalau misalkan daerah bisa membuktikan, saya pikir pemerintah pusat perlulah mendengar. Dan kalau kita lihat juga prosesnya sudah berjalan baik. Saya bisa dikatakan, kenapa sesuatu yang baik harus dirubah, yang menimbulkan ketidakpastian. Ini karena akan menimbulkan kegaduan. Dan itu bisa menjadi bagi-bagi, terkait pengeluan yang sudah baik, akhirnya menjadi yang tidak jelas lagi. Lihat juga saja, kalau konteksnya untuk membatalkan, itu akan diporestasi. Di mana diporestasi? Hutan-nya tidak ada. Ijin-nya apa lagi di Jogja? Berbeda dengan keluar Jawa, ijin-nya kawasan Hutan-Negara. Perluwang untuk puluhan ijin-nya sangat besar. Dibatas, pia undang-undang 23 itu berbeda dengan Jogja. saya katakan bahwa luasnya hanya Rp16.000 atau berapa. Sementara hutan rakyat yang Rp16.000 pun sudah dikelola oleh KPH yang bisa dikatakan jukjaini, sudah ada pengelola di tingkat rapat dan bisa dikatakan baik. Kekawatiran apalagi yang harus kita sampaikan untuk memperikan kemudian bagi pengelola hutan rakyat begini. Nah sebenarnya dalam konteks tadi, konteks pengaturan tatani kepelacaan, oke lah begitu. Tapi lagi-lagi bahwa kalau itu tadi hanya untuk membuktikan bahwa, membuktikan bahwa kayu ini memang dari hutan rakyat, apa tidak ada mekanisma-mekanisma yang lebih simpel begitu. Kita lihat saja kayu jati di Jawa itu dari mana? Dari rakyat. Dari perhutan itu sudah bisa dibilang tidak ada gitu. Apakah itu tidak cukup untuk ngecek sebenarnya logika pikir bahwa ya itu tadi aspek legalitasnya kan sebenarnya sudah bisa kita duga lah itu legal gitu. Tapi saya tidak mengatakan pemerintah apa, pemerintah tidak memperhatikan itu. Kalau kita lihat beberapa perkembangan terakhir juga skao di Sapo, dan sebagainya saya pikir ini indikasi-indikasi yang baik, indikasi untuk menuju direkulasi tadi yang saya katakan.