 Saya akan memulai dengan kebijakan terbaru yang saya kira semua juga sudah memahami dan mengikuti dengan baik, mungkin lebih dari saya. Bahwa dalam 5 tahun ke depan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan sekitar 10% dari kawasan hutan yang ada untuk rakyat. 12,7 juta, sorry, 12,7 bukan 12,5. Ini gara-gara PR-nya nggak dikerjakan semalam. Oke, 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk rakyat pertanyaannya adalah bukan lagi soal apakah itu mungkin atau tidak mungkin, tapi pertanyaannya bagaimana menjadikan kebijakan itu legitimit. Artinya, dia bisa diterima oleh semua pihak. Untuk menjawab itu, saya hanya akan menggunakan satu hal yaitu yang kita sering katakan sebagai keamanan tenurial atau kepasian tenurial atau forest tenure security. Tentu ada hal-hal lain yang juga diperhatikan. Tapi dalam presentasi ini saya hanya akan fokus pada isu ini. Bagaimana kita melihat konsep ini, bagaimana dia relevan dengan upaya mengupayakan agar 12,7 juta hektar itu bisa terpenuhi. Kemudian juga bagaimana kita melihat forest tenure security ini bisa bekerja di tengah situasi empirik dan juga kebijakan yang ada, serta bagaimana kita bisa belajar dari kebijakan-kebijakan yang ada berkaitan dengan sosial forestry, pengakuan hutan adat, hutan hak dan juga dengan hutan milik desa yang disebutkan di dalam undang-undang tentang desa. Itu kurang lebihnya yang akan saya sampaikan dan juga senang bisa mendiskusikannya. Maaf, lagi-lagi ini salah. Jadi, oke kita tahu bahwa 10 persen kawasan hutan akan diberikan kepada rakyat. Tapi kita juga harus mengingat bahwa itu semua akan bekerja pada situasi-situasi seperti ini. Bahwa sekarang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah menyelesaikan hampir 70 persen pengukuhan kawasan hutan. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberikan jaminan sepenuhnya bahwa claim masyarakat atas tanah yang dijadikan kawasan hutan sudah diselesaikan dengan cara yang baik dengan hasil yang memadai. Dan kita tahu bahwa banyak klaim yang masih belum diselesaikan dengan baik. Kemudian kita juga melihat faktanya sekarang bahwa sebagian besar dari kawasan hutan, terutama di hutan-tuan produksi itu sudah dialokasikan untuk perusahaan-perusahaan dengan sejumlah izin pemanfaatan atau pun penggunaan kawasan hutan. Kita juga melihat bahwa upaya untuk membentuk undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat tukum adat masih belum juga bisa kita selesaikan sampai detik ini. Produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adatnya masih sedikit meskipun progresnya dalam 2 tahun terakhir ini menunjukkan ada hal yang menggembirakan. Peta-peta wilayah adat belum diadopsi secara legal ke dalam peta-peta pemerintah dan juga kita melihat ada perubahan konstelasi keunangan dari pemerintah daerah di mana sebagian besar keunangan terkait kehutanan itu berpindah dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi. Tentu saja kita bisa melihat bahwa situasi ini menimbulkan apa namanya atau mengurangi optimisme kita pada capaian 12,7 juta hektar. Tetapi saya harus mengatakan bahwa kita masih punya harapan dari perkembangan-perkembangan yang terakhir yang ada. Misalnya beberapa waktu yang lalu Presiden menyampaikan komitmen politik untuk mempercepat lahirnya undang-undang masyarakat adat dan juga hal-hal lain di berkaitan dengan pengakuan masyarakat adat. Kita juga melihat bahwa sekarang sudah ada instrumen untuk menangani klaim masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan dengan peraturan bersama 4 Menteri tahun 2014. Ada juga pengakuan tentang hak komunal dari kementerian agraria dan penataan ruang dan BPN. Kemudian di kementerian Nikungan Hidup dan Kehutanan ada direktorat baru yang khusus menangani tentang konflik tenurial dan juga hutan adat. Beberapa hari yang lalu kita juga mendapat kabar yang lain bahwa peraturan Menteri Likungan Hidup dan Kehutanan tentang hutan hak sudah ditetapkan. Ada draft interest untuk perhutanan sosial dan yang perlu diberikan apresiasi adalah kerja yang tidak terhenti dari kelompok masyarakat civil, kelompok masyarakat adat untuk mendukung adanya produk hukum daerah, baik perda, ataupun keputusan kepala daerah untuk pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat. Buat saya itu adalah apa namanya milestone penting yang perlu kita jaga, kita kawal agar target tadi memungkinkan untuk dicapai dalam 5 tahun ke depan. Tapi persoalannya kembali kepada persoalan legitimasi. Tentu kita akan gampang berbicara 12,7 juta hektar tapi persoalan caranya seperti apa dan hasilnya apakah nanti bisa diterima oleh semua FIHA. Jadi untuk berbicara-cara saya seperti tadi sudah saya katakan akan melihatnya dari konsep keamanan tenurial yang di sini dipahami dalam arti yang luas tidak sekedar berbicara soal legal security tetapi dia berbicara sebagai sebuah normatif security yang di dalamnya memuat juga keamanan-keamanan atau kepastian yang disediakan oleh norma-norma hukum yang ada di luar negara, hukum adat dan sebagainya. Yang kedua dia akan berbicara juga tentang bagaimana perlindungan itu termanifestasikan secara real. Jadi kita tidak berbicara secara normatif tapi juga kita berbicara secara empirik dari situasi hari ke hari. Dan yang terpenting adalah apapun itu apakah sebagai sebuah konsep sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma sebagai sebuah praktik itu semua sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat-masyarakat pengguna masyarakat-masyarakat di sekitar hutan dan masyarakat hukum adat. Itu yang ada. Sehingga kalau kita berbicara tentang keamanan tenurial itu saya fahami kita harus berbicara dalam 3 elemen ini. Jadi elemen normatifnya, elemen empiriknya dan elemen yang ada pada dunia persepsi. Tentu saya tidak akan membahas semuanya. Saya sesuai dengan permintaan dari panit. Hanya akan membahas bagian pertama bagian bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada saat ini memberikan ataupun juga menghalang-halangi upaya untuk mencapai keamanan tenurial itu. Ini adalah alat bantu yang saya gunakan. Bagi sebagian sarjana hukum mungkin agak jarang menggunakan indikator yang cukup ketat untuk menilai sebenarnya. Saya mencoba memberanikan diri bermain kerana ini dan melihat dan menyadari bahwa keamanan tenurial itu bukan sebuah kondisi absolut hitam dan putih ada atau tidak ada keamanan tenurial. Tapi keamanan tenurial adalah sebuah persoalan degree, soal derajat. Jadi dia bisa lebih, dia bisa kurang, seperti itu bergantung kepada situasi-situasi yang ada di sekitarnya. Tapi paling tidak untuk secara sederhana, kita bisa mengatakan bahwa untuk menilai tubijakan negara itu akan dilihat dari tiga prinsip ini. Pertama, seberapa kokoh hak yang diakui ataupun diberikan oleh negara itu. Yang kedua, seberapa besar perlindungan yang diberikan. Dan yang ketiga, seberapa besar juga jaminan yang diberikan kepada hak itu. Dari situ kemudian diturunkan kembali, kekokohan hak itu bisa tercapai kalau legalitasnya ada. Kalau dia namanya clear, jelas, kalau dia meliputi berbagai macam bundle of rights yang ada. Kalau dia bekerja atau dia diberikan atas jangka waktu yang juga memadai. Oleh karena itu, kita melihat bahwa legalitas itu tidak hanya terpenuhi ketika ada peraturannya. Tetapi bagaimana kualitas dari peraturan tersebut. Bagaimana kualitas dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan itu. Kita juga melihat bahwa legalitas itu akan bergantung dari apa jenis peraturannya. Semakin rendah peraturannya tentu legalitasnya akan menjadi semakin berkurang. Tapi tidak itu saja, kita juga berbicara soal stabilitas. Semakin sering berubah, itu menimbulkan kebingungan. Jadi regulasi yang semakin stabil dengan kualitas-kualitas yang baik itu akan lebih memberikan legalitas lebih kuat daripada yang tidak. Soal clarity itu jelas kita tahu siapa subyeknya, di mana obyeknya, kemudian lingkup hak dan kuajibannya apa, batasnya dan lain-lain. Itu yang saya kira penting kalau bundle of rights saya kira semua juga sudah mengerti bahwa semakin meliputi banyak tip bahak maka dia akan semakin kuat. Saya berpindah kepada yang perlindungan haknya. Saya melihat bahwa tiga hal yang menjadi penting, satu bagaimana penanganan claim itu diberikan. Semakin accessible dan effective mekanismanya, maka itu semakin baik. Kemudian juga bagaimana penyelesaian konflik itu diatur dan disediakan semakin accessible, semakin memberikan keadilan bagi masyarakat semakin baik. Kompensasi, bagaimana itu diberikan berapa banyak jumlahnya semakin memenuhi jumlah yang diinginkan masing-masing fihak, kemudian juga dengan mekanisme yang semakin mudah, maka itu semakin baik. Jaminan hak, satu, jaminan bagaimana agar rakyat bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-haknya. Kemudian yang ini agak menarik, jaminan bahwa hak yang diberikan itu bukan sekedar hak, tetapi hak itu harus memberikan jaminan pula bahwa keberlanjutan hutan bisa dicapai. Saya nanti akan berbicara dan membandingkan bagaimana berbedaan regulasi yang ada dalam sektor-sektor yang berbeda melihat elemen forest sustainability ini. Yang terakhir, bagaimana pemberdayaan masyarakat, karena kita tidak berbicara bahwa hak itu sekedar hak, tapi bagaimana hak bisa menjadi alat untuk meningkatkan keseleraan. Dari situ, disini di tabel ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada kualitas-kualitas yang berbeda dari berbagai macam type hak yang diberikan kepada forest user groups di Indonesia. Kita mulai dari masyarakat tukum adat di sebelah kiri sampai dengan pada kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak punya klaim di sebelah kanan. Anda bisa melihat di tabel ini mana diantara mereka yang paling banyak dan paling besar, apa namanya muatan haknya berkaitan dengan bundles yang ada ini. Karena waktu saya kira mungkin kita bisa membahasnya di dalam diskusi saja. Saya akan masuk kepada hasil analisis sementara yang saya lakukan. Sama kalau kita berbicara soal tenyur rejim di kawasan hutan, sekarang itu jelas bahwa ada rejim yang berkaitan dengan hak, yaitu hutan hak, ada rejim yang berkaitan dengan sosial forestry, hutan masyarakat, hutan desa, HTR, kemitraan dan lain-lain. Tapi di samping itu ada rejim lain yang agak menggantung posisinya, yaitu tentang hutan milik desa yang ada di dalam undang-undang desa. Kita masih belum selesai memperdebatkan itu. Jadi kalau kita lihat, katakanlah dengan 3 rejim itu, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa di dalam rejim hutan hak, termasuk di sini hutan adat di dalamnya, sesuai dengan putusan MK35, unsur legalitas relatif lebih kuat. Tapi sekalipun demikian ada perbedaan antara hutan adat dan hutan hak yang lain. Karena di dalam hutan adat, problem legalitas itu menjadi sedikit bermasalah, akibat tidak jelasnya keunangan pemerintah untuk mengakui hutan adat tersebut. Apakah itu ada pada pemerintah pusat ataupun ada pada pemda. Selain itu, kita masih menemukan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang masih bertentangan satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan pengakuan hutan adat itu. Yang sederhana yang sering dipermasalahkan adalah apakah pengakuan hutan adat itu harus menyandarkan kepada pengakuan masyarakat hukum adat berbasis kepada perda atau berbasis kepada keputusan kepala daerah. Ini sampai dengan beberapa hari yang lalu masih menjadi masalah. Tapi saya harus sebutkan dengan Peraturan Menteri LHK tentang hutan hak, masalah ini sudah coba diselesaikan. Dengan menerima kenyataan bahwa memang beragam pengakuan pada masyarakat hukum adat, tetapi geragaman itu tidaklah menjadikan alasan untuk menghambat pengakuan hutan adatnya. Jadi pengakuan yang diberikan oleh perda maupun pengakuan melalui keputusan kepala daerah semua bisa diterima sebagai basis untuk mendapatkan pengakuan hutan adat. Hutan adat dengan situasi yang disampaikan itu ternyata memang mempunyai masalah didalam aklaritinya. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan batas misalnya itu masih belum jelas dan ini disebabkan karena memang peta wilayah adat itu belum secara formal diakui sebagai bagian dari peta pemerintah. Nah ini berbeda dengan kontras pada hutan hak individual maupun badan hukum yang notabene mempunyai legalitas yang lebih kuat karena memang dia lebih clear, autoritas yang memberikannya juga lebih clear dan sebagainya. Tetapi apapun itu sebenarnya baik hutan adat maupun hutan hak yang lain itu sebenarnya perlindungannya sangat kurang karena tadi persoalan tentang penanganan klaimnya masih belum terlaksana dengan baik, persoalan kompensasinya masih belum diatur dengan baik dan sebagainya. Berkaitan dengan jaminan untuk keberlanjutan hutan sebenarnya kita menarik melihat di sini bahwa regulasi yang ada di sektor LHK itu mengedepankan bagaimana forest sustainability itu bisa ada. Tetapi regulasi yang ada di sektor pertanahan itu terkesan tidak memperhatikan dengan baik soal forest sustainability ini. Meskipun undang-undang ploko agraria sendiri di Pasal 15 sudah mewajibkan hal tersebut. Kita bisa lihat bagaimana baik peraturan bersama menteri maupun peraturan menteri agraria tentang hak komunal itu dengan sederhana sebenarnya menyatakan bahwa ketika hak-hak itu diakui maka mereka akan keluar dari kawasan hutan sehingga persoalan forest sustainability disitu menjadi pertanyaan. Itu yang penting di diskusikan lebih lanjut. Kalau kita bandingkan situasi tersebut dengan berbagai macam skema sosial forestry yang ada kita bisa melihat bahwa persoalan legalitas di dalam sosial forestry ini masih bermasalah antara lain karena banyaknya perubahan-perubahan yang ada yang di beberapa hal itu menimbulkan kebingungan di masyarakat. Kemudian juga persoalan bundles yang diberikan kita tahu bahwa ini masih di dalam hutan negara dan itu masih terbatas. Tetapi kita melihat bahwa jaminan yang diberikan di dalam skema perutanan sosial ini jauh lebih besar daripada jaminan yang diberikan oleh putan hak karena ketentuan tentang forest sustainability, ketentuan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat itu diatur dengan sangat kuat di dalam skema-skema sosial forestry. Ini saya kira sekedar gambaran menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi pada HKM misalnya dari tahun 1995 sampai dengan 2014. Berbagai macam uji coba itu dilakukan dan saya harus mengatakan bahwa perubahan-perubahan itu memang mengarah kepada perbaikan meskipun masih langkah kecil demi langkah kecil seperti itu. Hutan desa juga demikian meskipun tidak sesering perubahan yang ada dalam hutan kemasyarakatan. Yang menarik sebenarnya adalah hutan milik desa yang ada di dalam undang-undang 4.1. Di semua element reprinsip dari keamanan tenurial yang tadi disampaikan, justru hutan milik desa ini yang paling tidak jelas karena persoalan legalitinya juga kita masih bisa mengajukan banyak pertanyaan, persoalan perlindungannya, persoalan jaminannya, semua juga masih banyak pertanyaan disini. Di dalam diskusi nanti kita bisa disampaikan. Bagian terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dari peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perutanan sosial itu memang yang lebih menyediakan hak yang lebih kuat daripada hutan hak. Tapi bukan berarti juga itu yang lebih baik. Tapi kenyataannya adalah itu yang relatif memberikan apa namanya keamanan tenurial daripada hutan hak. Karena dalam sosial poreseri ini, mayoritas dari indikator yang tadi disebutkan itu bisa terpenuhi. Di ranking kedua kalau kita bisa katakan, mawe itu adalah hutan hak, termasuk di dalamnya adalah hutan adat. Dan apa namanya di ranking terakhir itu adalah hutan milik desa. Pertanyaan lebih lanjut adalah jika itu kondisinya sekarang yang ada di dalam peraturan perundang-undangan apakah itu yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan. Saya kira jawabannya tidak karena bagaimana pun kita masih melihat bahwa pengakuan pada masyarakat tukum adat seharusnya menjadi langkah utama yang harus diselesaikan sebelum kita berbicara tentang pengakuan-pengakuan atau pemberian-pemberian hak atas tanah maupun akses pada hutan negara itu diberikan. Jadi tantangan terbesar sebenarnya di dalam pencapaian kebijakan 12,7 juta hektar itu adalah bagaimana bisa segera mempercepat dan memperjelas hak-hak masyarakat tukum adat di dalam kawasan hutan. Tentu ini hal yang gampang ducapkan dan saya menyadari sekali bahwa ini sulit untuk dilaksanakan karena kompleksitas dari regulasi yang ada. Tapi bagaimanapun pemerintah yang baik adalah pemerintah yang berani mengambil diskresi untuk keluar dari kerumitan dan kebuntuan regulasi yang ada. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatian.