 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, aum swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya mengucapkan selamat datang dan ucapkan terima kasih kepada ketiga nara sumber yang telah hadir bergabung dalam ruang sum meeting ini dan juga kepada Bapak Ibu Dosen bagian hukum internasional Universitas Patimura dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa program studi ilmu hukum, fakultas hukum Universitas Patimura. Saat ini kita sudah masuk pada acara inti yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ketiga nara sumber yang tadi sudah disampaikan oleh saudara emisi kita, yaitu berkaitan dengan penerapan prinsip pemberitaan dalam perang modern dan perkembangan isu-isu tergining. Materi yang akan disampaikan yang pertama oleh General Domingus Pascal SOS MMSI dan yang kedua dibawakan oleh Ibu Ursula Natali Longguran SH dan yang ketiga dibawakan oleh Dr. J. A. Wathemina S.L.L.M. Adapun aturan dalam seminar kali ini untuk para nara sumber di beri waktu 15 sampai 20 menit untuk pemataran materi, masing-masing materi kemudian setelah selesai ketiga materi yang disampaikan baru kita akan masuk pada sesi tanya-jawab oleh para peserta dan untuk mempersingkat waktu kita masuk pada materi yang pertama yang dibawakan oleh Bapak General Domingus Pascal SOS MMSI dan izinkan saya untuk membaca sekilas CV beliau karena kalau tak kenal maka tak saya. Data pribadi beliau bernama lengkap Domingus Pascal dengan gelar SOS MMSI, tempat tanggal lahir Lenny Tunusa Laut 15 Mei 1967, pekerjaan beliau sebagai TNI Angkatan Darat dengan pangkat Mayor General TNI. Sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, beralamat saat ini di Perumahan Purijaya Block FRT 2 RW 07 Jati Cempaka dan pendidikan beliau yang terakhir yaitu Strata II dan militer sebagai Sesquad. Penugasan beliau selama di luar negeri mulai dari Australia sampai Australia, Korea Selatan, Croatia, Prancis dan Belanda sehingga pengalamannya sudah sangat luar biasa ya dan jabatan terakhir saat ini adalah beliau sebagai Deputit Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandy BSSN. Untuk itu kepada Bapak General saya persilakan waku dan tempat. Selamat siap Ibu, maaf seperti tadi Pak Deputit sudah join tapi sebenarnya sudah lip kembali. Ijin tadi kami diminta beliau untuk menggantikan beliau untuk memaparkan materi terkait dengan perkembangan keamanan di dunia sebar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemaniter tadi. Ijin, Ibu sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morijin memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Arianto. Bapak Ibu sekalian saya adalah Sandiman Madia di direktor atau operasi keamanan cyber salah satu direktorat yang ada di bawah Deputit Bidang Operasi Keamanan Cyber dan Sandy BIDI. Saat ini saya juga beri memberi tugas selaku ketua tim tanggap incidenci bernasional di Badaan Cyber dan Sandy Bidang Negara. Sebelumnya kami bisa menterima kasih dan selamat hormat dari Pak Deputit karena beliau tadi sudah join namun seperti tadi ada kendala. Saya diminta untuk menggantikan yang terhormat Bapak Dikan Pak Kota Sukum undeperses pati mura atau yang mau akili, yang terhormat Bapak Ibu, para dosen dan juga rekan-rekan masiswa dan masiswi undeperses Pak Kota Sukum undeperses pati mura. Seari ini saya Ijin shares sedikit terkait dengan bagaimana prinsip-prinsip pernapan, pemberitaan dalam perang khususnya di isu-isu terkini terkait dengan keamanan ciber yang sudah menjadi keamanan yang menjadi fokus, selain dengan keamanan di darat, laut dan udara. Ijin, pada panis itu apakah kami bisa share screen untuk menyampaikan materi? Bisa Pak. Bisa apa? Oke, baik. Ijin, apakah sudah terlihat Ibu share screen saya? Sudah Pak, terlihat jelas. Oh ya, terlihat jelas ya. Baik Ibu. Baik, Bapak Ibu, sekalian saya tak rekadakan masiswa dan masiswi yang saya hormati. Ijin kan saya untuk menyampaikan materi yang tadinya akan disampaikan oleh Bapak Deputi Dua, Bapak Domius Pakkel, kemudian dia ada penugasan dari pimpinan seperti tadi yang saya sampaikan. Ijin, terkait dengan penterapan dari prinsip-prinsip pembedahan dalam perang khususnya terkait dengan modernisasi dan pengembangan isu-isu terkini, berarti ada beberapa hal yang ingin kami share sebagai bahan diskusi awal nantinya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dan dekat-dekat masiswa dan masiswi, saya tahu Presiden Indonesia, Bapak Yoku Widodo, mengamanatkan bahwa data adalah suatu mas baru yang ada di Indonesia saat ini. Kita tahu data adalah suatu yang sangat berharga saat ini sehingga kamanan dari data yang kita miliki maupun yang kita kelola saat ini harus menjadi fokus juga dalam pengamanannya. Tidak hanya kita memproduksi data, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana pengelolaan dari data-data tersebut. Sehingga pada tahun 2020, Presiden menetapkan perpres, pembentukan badansi budan Sandinegara, yang merupakan kolaborasi dari beberapa institusi, yaitu dari lembaga Sandinegara, kemudian direktorat kamanan informasi yang ada di kemudian komunikasi dan informasi, serta IDCRT, atau Indonesia Computer Security Incident Response Team on Technology Information. Kemudian di tahun 2021, organisasi BASN dengan suatu yang lama di lakon efisi berdasarkan perpres nomor 28 tahun 2021 tentang BASN. Pada perpres tersebut, itu dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari badan siber dan Sandinegara adalah melakukan tugas pemerintahan di bidang kamanan siber dan Sandi untuk membantu Presiden dalam penjelangan pemerintah. Tugas utamanya adalah melakukan koordinasi kepada seluruh sumer daya kamanan siber yang ada di Indonesia untuk membentuk kamanan siber yang handle di Indonesia. Bagaimana latar belakang pembentukan BASN tersebut ini tidak terlepas dari dinamika luang lingkung strategis yang ada di dunia saat ini. Kita tahu saat ini serah terjadi konflik di Ukraina dengan Rusia yang masih terus berjalan, kemudian juga adanya kompetisi global antara China dan Amerika, serta adanya upaya untuk menguasai wilayah Tenggara di Indonesia. Inilah yang terus menjadi perhatian dari dunia saat ini dimana juga teknologi-teknologi dimanfaatkan untuk membantu atau terus memperkeruh dari isu-isu global ini. Kita tahu di sini ada juga upaya proxy war yang dilakukan dari pihak-pihak tertentu untuk menyerang pihak lainnya tanpa diketahui atau tanpa mereka harus ikut langsung dari proxy war yang mereka lakukan saat ini. Inilah dinamika lingkung strategis yang mungkin BAPI BUSKALIAN atau Rakan-Rakan Maski Swiss Kalian sudah mengetahui kondisi global yang sedang kita alami saat ini. Lalu di Indonesia sendiri serah terkait dengan ruang umum dari ruang siber yang ada di Indonesia, secara garis besar seperti ini BAPI BUSKALIAN Peserta Semina Nasional yang kami hormati. Indonesia saat ini memiliki trafik total, trafik internet yang ada di Indonesia itu sebesar 30 terabyte itu ikuan perhariannya dimana 224 terabyte adalah trafik internasional dan juga domestiknya adalah 6 terabyte. Kalau kita melihat dari kondisi ruang siber yang ada di Indonesia saat ini, ini secara garis besar terdiri dari 3 lapisan utama yaitu lapisan fisik yang seperti BAPI BUSKALIAN Peserta Semina Nasional ada Satellite kemudian ada TowerBTS yang meng-transmisikan data dan sebagainya, kemudian ada Serat Piber, Datasenter dan sebagainya yang dibunakan untuk meng-transmisikan data dan juga untuk menyiapkan dari aplikasi atau layanan-layanan. Penghubung pengguna dari lapisan fisik ini adalah lapisan sosial yaitu kita selaku pengguna, walaupun di sini ada aplikasi-aplikasi atau penyedia jasa yang ada di Indonesia seperti adanya aplikasi STAR UP, kemudian ada beberapa aplikasi UNICON dan sebagainya, ataupun jumlah penduduk Indonesia yang sudah mencapai secara pengguna internet saja, ini ada 215 juta pengguna internet sedangkan jumlah pengguna celulernya justru lebih besar atau mungkin ada pengguna masyarakat yang lebih dari satu berdasarkan data yang kami miliki, ini ada 370.1 juta pengguna celulernya yang ada di Indonesia. Penghubung antara lapisan fisik dan juga lapisan sosial selama pengguna ini, kita memiliki adanya lapisan jaringan logika Bapak-Ibu sekalian di sini, lapisan logika ini mereka berfungsi untuk mengoperasikan kemudian menukar dan memproses data itu berupa software yang terkoneksi antara jaringan fisik dan juga jaringan sosial. Nak seluruhan kondisi ruang siber Indonesia yang ada saat ini ini yang harus kita perhatikan Bapak-Ibu sekalian di sini muncul banyak sekali ancaman-ancaman, mulai dari ancaman yang bersipat teknis seperti serangan malware, kemudian serangan DDoS, ancaman fisik yang meraksikali saat ini seperti yang Bapak-Ibu tahu seperti kasus aplikasi palsu dan sebagainya. Nah, berdasarkan data yang ada di BSSN per tanggal 1 Oktober 2003, kita mendeteksi ada 333 juta sekian anomali trafik. Apa sih sebenarnya anomali trafik itu? Anomali trafik adalah suatu aktivitas di internet yang terindikasi adalah aktivitas-aktivitas yang malicious atau aktivitas yang tidak seharusnya terjadi. Ini kami di BSSN bisa memiliki perangkat untuk mendeteksi adanya upaya-upaya aktivitas malicious ini seperti upaya defacement, kemudian upaya DDoS, kemudian juga upaya pencurian data dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan data per tanggal 3 Oktober, kami dari 330 juta serangan tersebut ini mayoritas diisi adanya serangan-serangan berupa serangan malware, Bapak-Ibu sekalian. Ini mengindikasikan bahwa serangan malware ini masih cukup marak di Indonesia, hampir 50% serangan trafik internet di Indonesia dimasuki oleh serangan-serangan bersipat malware. Ini menujukan juga masih belum aware-nya para pengguna internet yang ada di Indonesia terkait dengan sese mereka tahu perangkat-perangkat mereka sehingga mudah disusupi dari malware tersebut, yang berimplikasi nantinya malware-malware ini dapat melakukan pencurian data, itu data-data sensitif dari penggunaannya, dari perangkat yang terinfeksinya sehingga bisa jadi nantinya akan berimbas kepada penyampaian atau jual beli data digital yang ada di Indonesia. Kita tahu juga pemerintah telah memiliki berbagai macam aturan untuk mengatur pengelolaan dari ruang siber yang ada di Indonesia ini. Ada OUTE yang saat ini sedang dilakukan revisinya, kemudian juga Undang-Undang No. 27 terkait tahun 2020 terkait dengan perlindungan data pribadi, kemudian juga ada perpres ke-82 tahun 2022 terkait dengan perlindungan informasi infrastruktur, informasi vital, dan juga yang terakhir di 2023, ada di perpes ke-47 tahun 2023, ini diatur juga terkait dengan strategi kamanan siber nasional dan juga kermanajemen krisis siber. Seluruhan peraturan-aturan ini nilai yang menjadi pedoman kita saat ini dalam melakukan pengamanan dan juga pengelolaan ruang digital atau ruang siber yang ada di Indonesia. Baik, Bapak-Bapu sekalian kalau kita melihat dari domain fisik dari lingkuk pertahanan semesta yang ada di Indonesia, kita tahu sebelumnya ada angkatan udara, angkatan laut maupun angkatan darat, serta ada juga di Amerika, mereka sudah mendefinisikan adanya pasukan untuk luar angkasa. Nah, secara umum itu secara makro, domain fisik dari pertahanan semesta ini seluruhnya mengacu adanya nanti konektiviti dari ruang siber yang kita kelola saat ini, ada di Indonesia saat ini karena seluruh matra-matra dari darat, laut, udara maupun luar angkasa, saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi yang memanfaatkan ruang siber saat ini. Dan tentunya seluruh interkonektivitas antara darat, laut dan udara yang digunakan ruang siber, yang terkoneksi dalam ruang siber ini, menjadi bagian yang harus selalu kita perhatikan dan mungkin dapat menjadi sasaran yang digunakan dalam melapan serangan-serangan baik ke darat, laut, udara maupun keluar angkasa dari target negara yang akan diserang. Kemudian terkait dengan domain siber dalam sistem perhan semesta ini, ini suatu negara secara umum mereka miliki empat postur terkait dengan pertanyaan semesta di ruang siber. Yang pertama adalah tentunya si ruang siber itu sendiri, dimana di sini adalah ruang siber di depensian sebagai faktum elektromagnetik yang terhubung dengan jaringan internet dan juga sebuah suatu sistem elektronik yang dapat digunakan sebagai ruang dan domain untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan suatu negara di seluruh aspek ipoleksos budhan kam. Ruang siber ini tentunya akan membentuk nantinya cyber power atau kekuatan siber dari suatu negara. Kuatan siber ini adalah kemampuan dari suatu negara untuk menggunakan ruang siber guna menciptakan kondisi strategis yang mendukung segilu kekuatan yang ada di negara tersebul. Untuk membentuk ruang siber ini, pasti suatu negara akan membuat sebuah cyber strategi. Di sebuah strategi ini adalah saya atau seni yang digunakan yang menggunakan seluruh sumber dari nasional untuk dapat menciptakan kekuatan siber dalam kontek memperjuangkan dan memajukan kepentingan kamenak nasional. Tentunya sebuah komponen ini akan berkolaborasi nantinya membentuk suatu cyber capability, yaitu kemampuan dari ruang siber atau polon siber yang ada di suatu negara tersebut. Ini adalah hapan atau integrasi dari seluruh domain-domain pertanan siber di suatu negara. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita melihat dari evolusi peperangan yang terjadi di dunia saat ini, kita tahu dari fakta-fakta sejarah yang ada, pada generasi perawal peperangan itu kita banyak menggunakan manusia dalam peperangan karena mereka melakukan serangan secara langsung head-to-head. Jadi generasi kedua ini sudah menggunakan manuper terbaru dengan penerapan teknologi-tologi senapan yang digunakan. Pada generasi ketiga, mulailah tapan pada teknologi. Di sini sudah ada drone, kemudian sudah ada pesawat yang digunakan, sudah menerapan dari pesawat tanpa awak dan sebagainya. Pada generasi keempat, justru mulailah perang-perang asimetris yang terjadi di dunia saat ini. Para negara-negara yang menyerang suatu negara, mereka tidak langsung menyerang negara tersebut, tapi mereka menggunakan pihak ketiga untuk menyerang negara tersebut agar tidak terdiateksi secara langsung itu siapa negara yang menyerang tersebut. Nah nantinya, di generasi ketiga yang saat ini sudah mulai terlihat seperti kejadian perang-perang yang terjadi di Ukraine itu sudah menggunakan teknologi cyber dan juga perang informasi dalam menyerang suatu negara. Nah bagaimana sih daya tembus atau impact dari perang di tiap generasinya? Ini kita tahu pada generasi satu sampai generasi ketiga ini perang tersebut lebih banyak impactnya itu atau imbasnya ke fisik maupun ke militer. Sedangkan pada generasi perang-genasi keempat yang sudah mulai menerapkan teknologi, ini lebih marah perang ke arah penyerang ke sisi politik. Perang generasi kelima sendiri nantinya ini adalah perang yang justru akan lebih berdampak. Karena mereka tidak hanya menyerang dari sisi fisik politik maupun ekonomi dan sebagainya justru mereka menyerang di sisi ideologi suatu bangsa. Karena mereka menggunakan teknologi-teknologi untuk mempengaruhi daya pikir masyarakatnya sehingga masyarakat itu berubah ideologi terhadap suatu ideologi yang telah mereka pahami saat ini. Bapak-bapu sekalian ini tadi saya sampaikan, ini adalah jenis serangan siber yang biasa kita ketahui saat ini secara umum serangan siber ini ada serangan siber di fastman kemudian malu, rds dan sebagainya ini adalah serangan-serangan fisik yang biasa terlihat secara kasat mata di kita. Kita lihat langsung perubahan dari situs web yang ada kemudian pising yang merimbas kepada pencurian data, pencurian akun credian secara sebagainya. Ini adalah jenis-jenis serangan teknis yang kita sudah ketahui saat ini. Kemudian pada tahun 2023 Bapak-bapu sekalian BSSN melalui laporan tahunannya setelah mempredisikan sebenarnya trentan kamunan siber apa saja yang terjadi di tahun 2023. Ini ada tanya BSSN yang setelah kami rilis ada beberapa serangan yang terjadi di 2023 ini kita rilis di awal tahun, di awal tahun 2023 dan kenyataannya itu kejadian-kejadian ini serangan-serangan ini terjadi di tahun 2023, mulai dari incident ransom, ya mungkin Bapak-bapu sekalian tahu itu di berita ada incident ransom yang menyerang suatu bang kemudian juga BOMN dan sebagainya kemudian juga serangan dedos yang menyebabkan gangguan, layanan kemudian pising yang masih marak seperti aplikasi-aplikasi palsu serta upaya-upaya sosial engineering yang biasa dilakukan masih melalui telepon, melalui wea dan sebagainya untuk mereka melakukan serangan-serangan untuk mencari keuntungan bagi pihak mereka sendiri. Nah, ini adalah interdependensi Bapak-bapu sekalian antar sektor-sektor di infrastruktur informasi vital ini adalah satu gambaran bahwa teknologi digital atau ruang siber kita saat ini terkoneksi antara satu dengan lainnya. Karena serangan ke salah satu pihak misalkan serangan ke teknologi minyak dan gas, pastinya akan beribas kepada layanan-layanan di sektor lainnya. Karena memang secara sistem semuanya terkoneksi sehingga menyebabkan kita harus selalu aware terhadap kamanan-kamanan dari setiap sektor yang ada saat ini. Nah, berikut adalah serangan-serangan yang bersipat sosial Bapak-bapu sekalian. Serangan bersipat sosial ini tidak kasat mata, mereka lebih main menggunakan ideologi menggunakan kalimat-kalimat yang mengikir dan itu yang tujuan-tujuannya terperiksa-sampaikan adalah merusak atau mengganggu ideologi dari satu masyarakat atau pemikiran dari pengguna teknologi ini. Dan nantinya dengan saya katalah mengganggu daya pikir atau pemikiran dari ideologi dan pemikiran dari orang penggunanya itu, mereka dapat mengaipapkan keserangan berupa ini, berupa keos yang terjadi di masyarakat, dan sebagainya, karena si pelaku kejatan memanfaatkan teknologi seperti media sosial, kemudian juga forum-forum dan sebagainya untuk meintimidasi pemikiran-pemikiran mendokterinasi pemikiran-perikiran mereka maupun mereka melakukan recruitment misalkan untuk kebutuhan recruitment dari terrorisme yang ada di Indonesia. Nah ini beberapa contoh kekerasan berbasis gender secara online yang tadi beberapa contoh seperti yang serangan non-physik, serangan yang bersifat sosial, cybersecurity seperti konten seksual, momap dan sebagainya ini yang masih sering muncul di kita, bujian kebencan dan sebagainya dan mungkin juga nanti di 2024 itu pada saat kampanye yang sudah mulai saat ini serangan seorang seperti ini atau moda serangan ini yang mungkin juga akan kita hadapi bapak-bapu sekalian. Kemudian ini secara datanya, kasus-kasus kejahatan berbasis gender secara online ini kejahatannya terus meningkat bapak-bapu sekalian dari tahun 2017 sampai dengan 2022, kejahatannya terus meningkat dengan kategori yang paling banyak kejadian kejahatan ini adalah pada online atau cyber harassment kemudian ancaman-penyebaran video serta pemeriksaan seksual ini yang sering terjadi di Indonesia saat ini, berdasarkan data dari komentar perempuan di tahun 2023. Ini juga karena pornografi yang masih sering kita pantau, masih sering kita temukan di DAQ web, karena kami di BSSN juga melakukan patroli di DAQ web dan juga di DIP web ini masih menemukan banyaknya kasus-kasus pornografi anak di DIP web dan juga di DAQ web. Kemudian bagaimana bapak-bapu sekalian upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga ruang siber pemanfaatan teknologi informasi yang terus berkembang tentunya yang pertama atau yang paling pudah mental adalah kita kembali lagi kepada nilai-nilai kebangsaan kita di ketentangan agama kemudian budaya dan karipan lokal serta pemerintah juga harus memperkuat dasar hukum terkaitin pemanfaatan ruang siber pemanfaatan teknologi sehingga nantinya ini dapat menjadi payung hukum dalam penegakan penegakan dari kejataan-kejatan yang memanfaatan teknologi informasi dan tentunya mungkin bapak-bapak sekalian selaku tenaga pengajar yang pandutan pada pendidik ini kami harapkan nantinya terus meningkatkan nilai-nilai keagaman dan juga nilai budaya dan karipan lokal sehingga seluruh peserta didiknya dapat secara utuh memahami dan juga menyadari bagaimana memanfaatkan ruang siber yang lebih aman pemanfaatan teknologi informasi yang lebih aman secara menyeluruh kita juga di Indonesia Pancasila juga sudah memberikan pesan kita jadikan perdoman dalam menjaga keutuhan dan juga menjaga bagaimana nilai-nilai Pancasila kita terapkan dalam pemanfaatan ruang siber karena kita tahu Pancasila adalah sumber kemampuan dari bangsa Indonesia yang digunakan untuk menjadi kekuatan fisik maupun non fisik dalam menggerakan pembangunan bangsa nilai-nilai Pancasila ini masih sangat relevan dalam menjaga kita dari kejatan-kejatan perkembangan ruang digital yang dapat berdampak negatif bagi kita semua terkait dengan perpes 47 wapak ibu sekalian, terkait dengan strategi keamanan siber nasional dan juga management krisis siber ini secara garis besar perpes 47 ini adalah bagian terintegral dari PP 71, terkait dengan strategi keamanan nasional kita tahu ada strategi keamanan didah, rat laut dan udara, keamanan di ruang siber ini telah menjadi satu-satuan yang ditapkan berdasarkan perpes 47 apa sih tujuannya dari perpes 47 tahun 2023 ini wapak ibu sekalian tujuan utamanya adalah mewujudkan keamanan siber di Indonesia kemudian juga melindungi ekosistem perekonomin digital nasional, kemudian juga mengkatkan kekuatan dan kapabilitas keamanan siber yang anda dan berdaya tankal serta menguatkan kepentingan nasional, ini yang tidak kalah penting ya wapak ibu sekalian, menguatkan kepentingan nasional dan mendukung terciptanya ruang siber global yang terbuka aman dan stabil serta bertanggungin jawab. Bagaimana peran dari perpes 47 ini ini kami di BSSN mengusulkan nanti ada strategi rencana aksi nasional, dimana fokus area dari rencana aksi nasional ini sebagai amanat dari perpes 47 ini adalah terkait dengan pengelola-tata kelola, kemudian management resiko, kesiapan dan ketahanan kemudian perlindungan dari infrastruktur informasi vital, kemandirian kriptografi nasional meningkatan kapabilitas dan kapasitas dan kualitas serta kebijakan yang siber dan kerja sama internasional. Nah dari fokus area ini ini menggambarkan bapak-bapu sekalian bahwa BSSN tidak mampu secara sendiri untuk menjaga ruang siber yang ada di Indonesia. Kami membutuhkan walaburasi dari seluruh pemangkuk pentingan karena ruang siber ini tidak ada batasan fisik seperti ruang darat, laut maupun udara. Kami membutuhkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangkuk pentingan dalam menjaga ruang siber yang ada di Indonesia. Nah bagaimana sebenarnya saat ini peran BSSN yang telah kami lakukan gitu dalam menjaga kejatan siber yang ada di Indonesia secara serta agar sebesar ini kami membaginya menjadi 3 komponen utama yaitu people, process, dan juga teknologi. Di sisi people, bapak-bapu sekalian kami memiliki beberapa program yang dapat di-bound patkan oleh seluruh pemangkuk pentingan seperti pencetakan SDM Unggul melalui PolTec SSN kemudian juga adanya pusat pengembangan SDM yang ada di BSSN saat ini kemudian juga kami menerapkan petap okupasi komponen siber nasional kemudian juga adanya beberapa standar kompetensi kerja nasional Indonesia terkait dengan komponen siber dan juga beberapa program kapasiti building yang dilaksanakkan oleh BSSN seperti literasi budaya kanonsi bar, kemudian woksop, dan juga sertifikasi SDM kemudian di sisi teknologi bapak-bapu sekalian upaya yang dilakukan BSSN diantara adalah penyusunan standar keamanan informasi dan sertifikasi perangkat kemudian juga pengguna infrastruktur kanonsi bernasional seperti adanya National Security Process Center yang kami operasikan saat ini kemudian juga berbagi informasi anjaman siber dan juga kolaborasi membangun cyber hygiene yang ada di Indonesia serta adanya program-program inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan siber di Indonesia kemudian secara regulasi atau secara proses, ini kita telah memiliki beberapa peraturan, pertenpuk undangan RU Kamanan dan Ketahanan Siber kemudian Perpes 82 terkait dengan IP kemudian Perpes 4-7 jutaan dan juga beberapa kebijakan-kebijakan internal yang dimanfaatkan oleh BSSN atau dijadikan BSSN sebagai dasar dari pelolaan ruang siber yang ada di Indonesia serta dimanfaatkan oleh BSSN untuk berkolaborasi dengan seluruh pemakuk pentingan yang ada di Indonesia saat ini demikian Bapak-Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan Terima kasih dan juga salam hormat dari Bapak Deputi untuk Bapak-Ibu sekalian, terima kasih atas sempatan yang diberikan kepada BSSN Saya Ahiri Bila Terpuluh Daya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat untuk kita semua Terima kasih Terima kasih banyak Pak Taufik Arianto yang telah mau wakil di Bapak General Pakkel untuk sampaikan materinya Luar biasa kita benar-benar terupdate oleh informasi materi yang disampaikan oleh Bapak Arianto dari BSSN Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Ursula Natali Langgoran ESA Saya akan menyampaikan CV nya Beliau, Ibu Ursula Natali Langgoran merupakan legal official di Delegasi Regional Komite Internasional Palang Merah atau ICRC untuk Indonesia dan Timur Leste di Jakarta Beliau, lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gajahmada di Jogjakarta tahun 2013 dan memantafkan visi di rana kemanusiaan sekarirnya di bidang itu pun dimulai sehingga beliau mulai berkarir di ICRC tepat pada tahun 2013 pertama kali bergabung sebagai media monitoring official mendukung Delegasi ICRC dengan laporan hasil harian terkait isu yang menjadi perhatian tahun 2015 beliau menjadi komunikator of vision dan pada tahun 2001 beliau mengambil peran yang lebih tinggi yaitu di Departemen Hukum di ICRC beliau fokus pada program nilai kemanusiaan program yang mengaitkan nilai kemanusiaan universal dengan kearipan dan tradisi rokal untuk itu tidak membuang-buang waktu kepada Ibu Ursula Natali saya persilakan halo apakah saya terdengar terdengar Bu dengan jelas baik asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera itu nama budaya sama kebajikan rahayu selamat sore rekan-rekan sekalian pertama-tama terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Angel atas perkenalannya juga salam saya sampaikan kepada dekanat dan panitia untuk acara seminar national hari ini dan perwakilan dari BSSN saya yang sekali, Pak Domingus tadi harus ketugas yang lain dan untuk yang paling saya kasih Ibu Yifon kita ketemu lagi Ibu walaupun dalam kondisi yang jauh tapi semoga tetap dekat di hati nah perkenalkan tadi saya Ursula saya adalah legal officer di ICRC di Jakarta nah tadi kan kita sudah mendengarkan tentang bagaimana posisi Indonesia dan lesbaga tentang keamanan di bidang cyber ketika saya baca-baca term of reference yang disampaikan oleh Ibu Yifon kemarin kayaknya pas kalau misalnya kita juga membahas tentang teknologi yang terkait masih dalam kaitannya dengan teknologi baru dalam peperangan saya akan share screen ya apakah layar saya terlihat terlihat jelasan apakah halaman slideshow yang terlihat ya jadi fokus kita hari ini dari saya sebagai perwakilan dari ICRC yang pentunya bicara banyak soal hukum humanitari internasional tentu akan sangat berkaitan dengan hukum humanitari internasional itu sendiri serta bagaimana dapat diterapkan dalam konflik bersenjata modern nah dalam diskusi hari ini mungkin karena waktu yang tidak terlalu panjang saya akan mencoba mencakup beberapa hal terutama kira-kira poin-poin yang berikut antara lain tentang konflik bersenjata modern itu sendiri tapi tidak akan secara terlalu spesifik kita bahas yang meluas begitu tapi mudah-mudahan dapat main trigger untuk teman-teman sekalian dapat mencari tahu lebih lanjut tentang isu-isu terkait tentang tantangannya kemudian tentu saja pasti teman-teman juga sudah mendapatkan materi ini dari Bu Yifon dan rekan-rekan di Universitas Patimura tentang hukum humanitari internasional itu apa pengertiannya apa saja prinsip-prinsip yang diterapkan ketika kita membahas hukum humanitari internasional lebih jauh lagi dengan mengainkan tadi konflik bersenjata modern dengan hukum humanitari internasional kita akan muncul pertanyaan tentang relevansi HHI dalam konflik bersenjata modern dan tentunya akan kami sampaikan juga terkait relevansi posisi ICRC tentang sistem persenjataan modern ini terutama AWS baik nah konflik bersenjata hari ini tadi sudah sebagian saya dengar tadi ketika Pak Arianto menyinggung tentang perkembangan konflik bersenjata itu memang sudah bertransformasi nah kalau menurut ICRC yang berkecimpung dalam bekerja di daerah konflik dalam ICRC itu sekarang udah 160 tahun berarti sejak ICRC berdiri paling tidak 20 tahun terakhir kita mengamati adanya perubahan yang cukup signifikan terutama dalam bentuk teknologi yang digunakan sebagai taktik dan strategi militer di dalam konflik bersenjata nah di tahun 2022 ICRC telah mengeluarkan sebuah laporan yang berisi 12 isu terkait bagaimana konflik bersenjata masa kini dilakukan dan tantangan-tantangan kemanusiaan yang menyertainya jadi ada setidaknya ada 12 hal yang disuroti di dalam laporan ini nanti bisa saya share dokumennya dan di antara 12 tema tersebut salah satunya adalah terkait teknologi bersenjataan yang terbaru dan dimension disebutkan secara eksplisit disitu ada yang namanya selain tadi operasi cyber sebagai yang telah dijelaskan oleh pembecara sebelumnya tentang tantangan-tantangan cyber kemudian operasi-operasi cyber yang terkait nah ada juga yang dinamakan Autonomous Weapon System atau kita kenal sebagai AWS dan kita akan fokus ke hal-hal terkait itu dalam diskusi yang akan saya sampaikan pada hari ini karena tadi bagian cybernya sudah cukup, porsinya cukup besar oleh Pak Arianto nah, ok, menarikannya saya harus share sound karena kita akan nonton video sebentar nih biar gak ngantuk ehm semoga kedengaran apakah sekarang terdengar? ok atau mati tetapi pemerintah menggunakan seperti sebelumnya untuk memutuskan wepanya mengembangkan drone, robot, submarine dan tank yang dapat mengembangkan dan mengembangkan tanpa intervention manusia jadi banyak wepanya yang hari ini dikontrol dikontrol dikontrol dikontrol mungkin setelah esok dan software masing-masing dikontrol untuk menggunakan perjalanan ke dalam cities dan jauh-jau perjalanan dikontrol dikontrol dikontrol mungkin bisa digunakan untuk menggunakan robot yang menggunakan jauh-jau dan banyak jauh jauh yang menggunakan drone bisa digunakan untuk menggunakan perjalanan hari ini keadaan berbicara di cities dan jauhan mengembangkan batas area yang berpukul ini memiliki tempat yang terkenal disini, wepanya bisa lebih mudah mengembangkan tanpa perjalanan atau pemilik jauhan untuk menggunakan tanpa perjalanan ke dalam pesawat. keadaan berpukul dikontrol bagi latihan dan penyerangan seperti kita berlaku dengan jauhan untuk mengembangkan jauhan untuk menggunakan tanpa perjalanan ke dalam dan membuat kita berlaku juga memiliki keadaan yang yang harus disunakan selama bergaya ...dan membuat pembelajaran yang mengajar kemahiran. Namun, pembelajaran harus membuat jalan yang berharga dan jauh. Yang mana-mana jalan yang mereka menggunakan. Pembelajaran digital teknologi mereka memiliki kemahiran. Pembelajaran tidak akan dapat membawa kemahiran yang benar-benar ke dalam perjalanan mereka. Bagaimana baik mereka dapat mengambilnya. Jika kita tidak ingin cara kita, pergerakan kita, jelas kita, komunikasi kita, Kami mempunyai tempat-tempatan yang berbentuk di jalan-bentuk kita untuk menggunakan penjualan atau misal tanpa jaman manusia. Kepetuaian harus berbentuk sekarang. Kepetuaian yang berbentuk antipersonal, menjelaskan wapak laser dan bomba kluster, kita butuh perjalanan yang berbentuk yang baru, untuk menjelaskan perkhidmatan dan perkhidmatan, dan menjelaskan perkhidmatan dan perkhidmatan perkhidmatan di warfaat. Kepetuaian yang tak berpengalaman harus dilahirkan. Kepetuaian yang berpengalaman yang menjelaskan perkhidmatan harus dilahirkan. Semua wapak autonomis harus dipergantikan untuk menjelaskan perkhidmatan. Oke, jadi setelah kita menyaksikan video singkat barusan, paling tidak ada sedikit gambaran tentang apa itu Autonomous Weapon System atau Senjata Autonomous ini, dan kemudian juga muncul pertanyaan yang pasti terkait tentang bagaimana ia bekerja, bagaimana ia beroperasi, kemudian apa keuntungannya untuk militer, dan apabila kita bicara tentang konflik bersenjata yang terjadi di wilayah, misalnya padat penduduk, bagaimana resiko-resiko yang mungkin muncul, kemudian apa pengaturannya. Jadi ini kita sudah bisa mulai pikirkan, sudah bisa kita mulai renungkan tentang poin-poin tersebut tadi. Dan tentu kita akan dapat membayangkan bagaimana nantinya hukum humaniter atau hukum perang ini dapat diterapkan ketika ada penerapan AWS di dalam sebuah konflik bersenjata. Nah, kembali ke definisi AWS, sebenarnya memang belum ada kesepakatan internasional yang menyepakati tentang definisi AWS ini sendiri, namun ICRC mempunyai semacam Polenger tian tentang AWS ini sendiri, sebagai sebuah senjata yang dapat memilih dan melakukan targetnya tanpa adanya intervensi manusia. Jadi saya sengaja mendebalkan tanpa adanya intervensi manusia di sini. Di sini lah terletak concern yang muncul ketika AWS ini dipergunakan di dalam operasi militer. Jadi AWS ini sendiri memang adalah senjata yang dapat menembakkan, dapat menembak sendiri gitu. Ketika tadi kayak misalnya yang kita lihat di video tadi, dia mendeteksi wajah, misalnya menscan, kemudian ada atau melalui termo pasti suhu tubuh seperti itu dari orang atau objek yang ditargetkan, yang kita tidak tahu tempat wakus spesifiknya juga bagaimana, kemudian gimana cara algoritmanya dia memilih targetnya dan kemudian menembakkan targetnya itu. Jadi ini adalah concern yang perlu kita garis bawahi kekhawatiran yang muncul ketika bicara tentang AWS. Kemudian kita akan refresh sedikit soal hukum humaniter internasionalnya nanti sebelum kita bahas relevant sheet untuk kita harus mengingat-ingat ulang hukum perangnya ini seperti apa hukum humaniternya kira-kira akan berlaku dan kalau nanti misalnya Bu Yifon tanya di dalam ujian gitu, kira-kira apa yang dimaksud hukum humaniter internasional. Jadi hukum internasional itu mungkin teman-teman semua sudah tahu bahwa ia adalah sekelompok peraturan yang atas dasar kemanusiaan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Nah bagaimana caranya? Sebenarnya ada dua cara paling tidak untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata. Yang pertama, yaitu dengan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Yang tidak ini siapa penduduk sipil, petugas kesehatan, objek seperti gereja, rumah sakit, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat berkumpulnya penduduk sipil misalnya seperti pasar, sekolah dan lain sebagainya. Jadi hukum humaniter ini ada semerangkat aturan-aturan rules gitu yang memberikan pelindungan kepada mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Tidak lagi ini biasanya adalah misalnya yang tadinya ikut terlibat dalam perang tapi tidak lagi terlibat karena mungkin sakit, menyerah atau meninggal dunia seperti itu. Nah, cara yang kedua adalah dengan membatasi alat dan cara berperang. Jadi alat dan cara berperang itu ternyata tidak terbatas. Perberang boleh kalau kata hukum humaniter itu boleh berperang silahkan namun ada alat dan cara yang diijinkan, yang diperbolehkan ketika melakukan serangan-serangan dengan berbagai pertimbangannya. Nanti kita akan masuk ke prinsip-prinsip untuk semakin menggaris lagi bagaimana pembatasan alat dan cara berperang ini dapat dilakukan. Nah, nanti ditanya lagi sama buihpon nih, di mana nih aturan-aturan ini dapat ditemukan. Nah, sumber-sumber utamanya antara lain adalah di kontenci jenewa atau di kontenci jenewa dan di protokol-protokol tambahannya. Nah, kemudian selain tadi protokol tambahan dan konvenci jenewa tentu masih banyak lagi nanti sumber-sumber hukum humaniter lain. Misalnya, konvenci internasional terkait senjata tertentu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tadi tentang hukum humaniter, sebenarnya esensinya itu, inti dari hukum humaniter sendiri itu seperti sebuah timbangan yang adalah menyeimbangkan, berusaha menyeimbangkan kepentingan militer yang tidak dapat dipungkiri, pasti ada kepentingan militer dalam setiap konflik yang terjadi dengan apa yang menjadi apa penyeimbang di sisi satunya yaitu menyeimbangkan dengan kemanusiaan. Balik lagi tadi, boleh melakukan perang, boleh melakukan mengangkat senjata dan lain sebagainya, tapi jangan lupa bahwa ada kemanusiaan yang harus menjadi perhatian juga. Nah, ini salah satu, kalau misalnya saya sendiri membayangkan apapun itu yang dilakukan ketika perang, balik lagi untuk pertimbangan utamanya adalah kemanusiaan dan prinsip-prinsip lain yang mengikuti antara lain ini pasti teman-teman sudah familiar juga. Adanya prinsip-prinsip pembedaan, tadi juga sudah disingung di presentasi sebelumnya tentang pembedaan. Apa sih yang dibedakan, tentu saja yang dibedakan adalah kalau melihat keeliterasi ini, bedakan antara kepentingan militer, target militer dengan yang bukan target militer. Nah, dengan demikian kita dapat melindungi ya tadi yang tidak dan tidak lagi berperang, kemudian ada asas proporsionalitas. Ketika kita melakukan pembedaan, oke kita dapat menargetkan angkatan bersenjata dari lawan, tapi ada lagi aturannya. Oh, ketika kita menargetkan mereka tetap harus proporsional, tidak boleh melewati batas-batas tertentu yang kemudian membuat kita lupa akan adanya kemanusiaan seperti itu. Dan itu juga mencerminkan dari prinsip kehati-hatian. Kita harus berhati-hati dalam misalnya saya ingin melakukan penyerbuan ke negara tetangga misalnya. Nah, di dalam penyerbuan tersebut harus diingat terus prinsip kehati-hatian dalam setiap waktu at all times untuk misalnya mengevakuasi warga, terus memilih sistem persenjataan yang sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan, tidak kemudian menimbulkan efek ikutan yang berlebihan, kemudian tadi balik lagi ke prinsip kepentingan militer dan kemanusiaan, serta kekesatriaan. Nah, kekesatriaan ini mungkin teman-teman bisa membayangkan bahwa seorang tentara atau seorang kombatan itu tidak boleh berbuat surang misalnya dia menghibarkan benderah putih, gitu ya. Benderah putih ada yang tahu artinya apa? Nah, benderah putih ini mungkin kalau teman-teman suka nonton kartun-kartun gitu kayak kalau komen J, menyerah. Nah, ada yang bilang menyerah ternyata lebih dari itu, benderah putih itu sebenarnya maksudnya untuk siap bernegotiasi. Jadi semacam ya, sebentar dong kita udahan dulu sebentar, bukan artinya menyerah tapi lebih dihentikan sementara dia bernegotiasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kemudian dikibarkan terus dia malah mengelabui lawan ya, nah disini dia melanggar asas kekesatriaan ini. Begitu. Jadi ini secara umum prinsip-prinsip hukum humaniter yang dapat kita ingat-ingat dulu nanti ketika misalnya sekarang udah bisa dikonekkan nih kalau misalnya dalam persenjataan autonomi tadi yang tidak ada peran manusianya, prinsip-prinsip seperti ini ini bagaimana nanti, gitu di berlakukannya. Nah, dan untuk merangkum tadi tentang hukum humaniter, sebenarnya rasional dasarnya itu adalah beberapa poin ini. HHI tadi saya sempat tunggu berapa kali berlaku pada saat kontek bersenjata atau perang dan HHI hanya mengatur bagaimana perang dilakukan just in bello, bukan just at bello, karena itu merupakan badan hukum lain yang akan mengaturnya juga hukum humaniter tidak membahas tentang mengapa perang terjadi, alasannya apa di balik itu semua, mundur kebelakang lagi ke beberapa puluh tahun yang lalu, kenapa perang antara A dan B dapat terjadi, hukum humaniter tidak punya kepentingan untuk membahas hal-hal tersebut yang diatur dalam hukum humaniter tadi, aturan untuk melindungi dan membatasi alat dan cara berperang. Balik lagi ke pertimbangan utama yaitu atas dasar kemanusiaan ingat-ingat gambar timbangan tadi. Oke, nah balik lagi tadi ke pertanyaan berikutnya, bagaimana tadi prinsip-prinsip itu dapat menjadi relevan ketika kita membahas dan di aplikasikan ke dalam kontek bersenjata yang telah menggunakan teknologi autonama weapon system. Bisa nggak sih, apakah konvensi jenewa yang tahun 1949 disahkan itu masih relevan nggak sih untuk mengatur seperti itu loh, HHI itu kan sudah tua, pada saat itu internet aja belum ada. Ada yang setuju bahwa hukum humaniter masih relevan, bisa mengeluarkan jempol-jempolnya, kalau misalnya teman-teman setuju dengan HHI yang dapat berlaku, nah kita udah bisa melihat koneksinya disini. Namun sebelumnya kita mundur lagi sedikit tentang AWS sendiri, tantangan dalam aplikasi HHI nantinya terhadap AWS itu ada paling tidak tiga, ini adalah yang diindikasikan oleh paling tidak, ini yang saya ketahui dari hasil baca-bacaan saya dengan ICRC, ada tiga, yaitu satu terkait etisnya, etikanya dari penggunaan AWS ini dan kemudian posisi legalnya dan sisi kemenusiaannya. Challenge dari sisi etisnya adalah tentu karena tidak adanya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manusia, jadi sudah di takeover diambil alih seluruhnya oleh mesin, padahal penggunaan senjata ini tentu saja akan terkait dengan life and death, jadi akan terkait dengan hidup atomatinya seseorang yang nanti hanya ditentukan oleh sensor, algoritma, software dan proses-proses mesin, seperti itu. Itu yang menjadi koncern utama ketika AWS ini diterapkan di dalam konfigur senjata, kemudian masuk ke koncern berikutnya, challenge berikutnya adalah terkait legalnya, terkait hukumnya, bagaimana compliance atau tidaknya, si AWS ini terhadap internasional law termasuk adanya aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana berperang, bagaimana sebuah konfig bersenjata itu dilakukan, terkait persenjataan dan strateginya, jadi lebih ke aturan-aturan hukumnya. Dan tentu saja yang terutama dan utama adalah tantangan terkait kemenusiaan, tantangan etis legal tadi semuanya terkait dengan kemanusiaan. Resiko atau bahaya yang dapat tinggul akibat adanya penggunaan AWS ini dalam konfig bersenjata nantinya itu tidak hanya dirastakan oleh para kombatan saja, tidak hanya dirastakan oleh para tentara yang berperang saja, tapi akan sangat berdampak lagi penduduk sipil. Nah dan bahaya ini tuh sebenarnya bahkan dapat teresstalasi ke situasi konfig yang mungkin lebih buruk seperti itu. Untuk menge-address atau menjawab semua ini, ICRC mempunyai sebuah foh sisi yang setidaknya kami serukan ketika membahas di Forum-Forum Internasional terkait dengan penggunaan Autonomous Weapon System ini, yaitu diperlukan nya New Legally Binding Rules. Jadi dalam pandangan ICRC, peraturan ini harus mencakup larangan terhadap senjata autonom yang tidak dapat diprediksi. Jadi tidak ada sama sekali dipahami, diprediksi dan dijelaskan secara memadai, apalagi tidak ada human intervention di dalam teknologi persenjataan tersebut. Jadi apabila kecenderungan, apabila sistem tersebut di, sorry, apabila AWS tersebut tidak ada campur tangan manusianya, itu kami menganggap bahwa itu perlu diprohidit atau di larang. Karena sifatnya untradictable, tidak dapat di bayangkan. Kemudian ini mirip sekali dengan misalnya kalau misalnya ini antipersonel AWS ini dalam sebutannya, karena ini mirip sekali sama kalau teman-teman pernah dengar antipersonel landmines atau rancau darat antipersonel, itu sudah di larang, sudah cukup lama di larang oleh komunitas internasional. Karena sifatnya tadi yang tidak dapat menerapkan prinsipa bedaian, dia tidak bisa membedakan ini yang nginjak anak kecil atau yang nginjak adalah tentara, dia meledak aja seketika diinjak buku. Jadi ini sangat tidak mencerminkan, tidak komplain dengan hukum humanitari internasional. Kemudian kita juga menyirukan atau meminta adanya pelarangan atau bukan pelarangan, lebih ke pembatasan di restrict the design and use of all other AWS through a combination of, nah ini pembatasan tipe target, kemudian pembatasan dari durasi, terus scope, geografi dan sekala penggunaannya, kemudian batasan dari situasi dimana senjata tersebut dapat digunakan, serta tentu saja requirements for human-machine interaction. Nah tadi kalau misalnya benar-benar 100% hanya mesin saja yang memutuskan atau algoritma saja AI yang disuruh chat GPT menembak kemana, itu sangat-sangat kita tentang, karena itu tadi tidak dapat dijamin bahwa senjata tersebut dapat komplain seterhadap hukum humanitari internasional. Jadi secara etis, hukum dan juga kemanusiaannya disini semua ini telah mendapat pertimbangan tersebut. Selain itu ada beberapa dalam forum-forum internasional yang terbaru yang membahas tentang pembatasan atau pun pelarangan terkait otonomis weapon system itu baru saja kita, baru saja dilakukan, ini ada join call by the United Nations Secretary General and the President of the ICRC yang secara bersama-sama menyerukan dalam sebuah join appeal pada tanggal 5 Oktober lalu, itu tentang perlunya new international rules on autonomous weapon system untuk melindungi kemanusiaan. Kembalik lagi ke concern-concern yang tadi ternyata ICRC dengan UN Secretary General sepakas bahwa perlu ada international rules yang baru untuk mengatur hal ini. Namun perlu diingat ini tidak mudah karena ada banyak sekali negara-negara yang terlibat, ada banyak sekali kepentingan-kepentingan yang terlibat sehingga kita tetap dapat menyerukan, dapat mengkampanyakan bagaimana pengaturan ini diperlukan dengan tadi dengan batasan-batasan dan diperlukannya tetap ada interaksi manusia dan lain sebagainya dan tentu saja waktu yang dibutuhkan juga akan sangat panjang tidak hanya dalam satu malam, dua malam kemudian dibikin draft resolution atau lain sebagainya ini akan sangat menantang tentunya. Balik lagi ke itu tadi karena ada banyak kepala dan negara yang terlibat di situ sehingga kita hanya dapat mengadvokasi diri kita tentang pengatahuan yang sebagainya namastinya seperti itu, yang idealnya bagaimana ketika membahas autonomous weapon system. Ini ada beberapa inisiatif yang juga dilakukan di kancah internasional terkait teknologi terbaru dalam peperangan. Jadi tidak hanya terkait dengan AWS saja tapi juga terkait misalnya cyber dan sebagainya tadi. Cuma gambaran saja bahwa proses-proses multilateral di UN General Assembly First Committee tentang resolusi yang diharapkan draftnya dapat disahkan segera. Oke, nah balik lagi ke hukum-hukum humanitari internasional ke konvensi genew dan protokol tambahannya. Sebenarnya pegangan kita itu sebenarnya cuma di, bukan cuma sih, salah satu pegangan kuncian ketika bicara tentang teknologi persenjataan baru yang tadi katanya konvensi genew itu udah tua, udah oksolet mungkin menurut sebagian orang. Tapi kalau kita melihat protokol tambahan yang pertama pasal 36 ini sebenarnya semacam pasal lukada kalau menurut saya yang cukup membungkus cukup memberikan gambaran bahwa nanti itu ada senjata-senjata baru alat-alat cara yang berperang yang mungkin tidak terbayangkan oleh para pembuat konvensi ini yang menentangani pada saat itu para peserta agung pada saat itu belum terbayang, bahkan ada internet aja mereka belum terbayang namun di pasal ini menyatakan bahwa didalam penyelidikan pengembangan menghasilkan atau mendapatkan suatu senjata baru alat-alat atau cara peperangan suatu pihak peserta agung berkuajiban menetapkan apakum di dalam keadaan tertentu atau segala keadaan penggunaannya tidak akan dilarang oleh protokol ini atau oleh sesuatu peraturan lain dari hukum internasional yang berlaku terhadap para pihak peserta agung tersebut. Baik lagi ini setidaknya kalau secara sederhana dapat disimpulkan bahwa terserah boleh mengembangkan alat dan sistem baru cara baru dalam peperangan pasti ada senjata-senjata baru namun alangkah baiknya bahwa sistem dan persenjataan baru tersebut tetap dapat mematuhi prinsip-prinsip tadi yang ada ketak-ketak kecil tadi itu tetap dapat berlaku. Jadi kesimpulannya ya seluruh prinsip ini kebedaan perporsionalitas, kehati-hatian, kepentingan militer, kemanusiaan dan kekesatrian ini tetap dapat ditegakan ketika misalnya ada senjata terbaru apapun itu yang diterapkan ketika konflik bersenjata. Jadi itu mungkin tidak secara eksplisit saya sampaikan korelasinya bagaimana kita sambungkan satu per satu secara menditil. Namun saya harap teman-teman dari diskusi, bukan diskusi sisi. Dari penjelasan saya barusan itu dapat memberikan paling tidak general overview, gambaran umum tentang adanya sistem persenjataan terbaru dan kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum humanitari yang ternyata semuanya bisa relevan walaupun si hukum ini sudah cukup tua. Untuk saja dengan perkembangannya ada konvensi-konvensi lain yang lebih spesifik yang dapat memberikan batasan-batasan terhadap senjata-senjata dan teknologi terbaru. Namun untuk aws sendiri memang belum ada dan masih berkembang, masih akan terus berkembang dan kita wajib untuk mengetahui bagaimana pelarangan dan pembatasan dapat diberlakukan dan tetap komplain terhadap hukum humanitari ternyata malu. Dibikian semoga saya tidak terlalu makan banyak waktu dari diskusi kita pada hari ini, semoga teman-teman dapat mengerti dapet bila nanti ada pertanyaan, bisa kita diskusikan tapi mohon maaf, nanti saya mungkin tidak bisa lama-lama ya Bu Yifon karena masih ada kegiatan mungkin habis ini. Jadi kalau bisa ada pertanyaan boleh mulai di taruh di kolom chat kalau mau atau nanti bisa kita diskusikan nanti ada Ibu Yifon juga yang bisa membantu menjawab kalau saya ada. Langsung lepar bodi, Bu. Terima kasih aku melakukan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Ursula Natali Langguran yang sudah menyampaikan materinya dengan lugas dan menarik, ekspresif sehingga saya yakin rekan-rekan masih suarbaik yang di ruangan ini maupun yang ada di ruang Zoom Meeting tidak untuk biarkan penyampaian materi yang begitu bersesemangat. Oke kita langsung masuk pada materi yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Doktor Watimena S.L.L.M. Saya akan membacakan CV-nya walaupun mungkin kita semua sudah mengenal tapi lebih mengenal lagi ya. Nama Beliau adalah Doktor Yosina Yifone Watimena S.L.L.M. Beliau lahir di Ambon tanggal 8 Oktober 1965. Beliau pendidikan terakhir yaitu strata 3 yang diambil pada universitas Satanudin pada tahun 2015. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Patimura. Untuk itu tidak membombong waktu. Ibu kepada Ibu Doktor Watimena S.L.L.M. Saya persilat. Terima kasih Ibu moderator, Ibu Angel Riri yang boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi saya sebelumnya izinkan saya menyapa yang saya hormati pataufi karyanto dari BSSN dan yang saya kasih Ibu Ula dari ICRC. Kita ketemu lagi mbak, sekalipun lewat udara. Ibu. Dan yang saya banggakan saudara-saudara Mahasiswa, Fakultas Hukum 4T yang berkenan hadir dalam ruang aulah hantai 3 Fakultas Hukum untuk mengikuti secara langsung, tetapi juga yang mengikuti lalu isum. Selamat siang bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Mohon maaf, kamera saya ini agak gelap karena kalau saya di lantai dasar itu singilnya terganggu jelas yang naik ke atas, lantai duat, tapi kelihatan, huacaknya gelap, enggak kelihatan. Gapapa ya, yang penting saudara-saudara bisa mendengar saudara suara saya. Pajes bisa dibagi layarnya, materinya Pajes. Ya, baik bepa-ibu, saudara-saudara sekalian. Pa Asatria Pataufik, Arianto bersama Pak Ula. Padi sudah banyak materi yang disampaikan terkait dengan penggunaan cyber dan masalah keamanan cyber di Indonesia dan juga yang lain-lainnya ya Pak Ula. Nah, saat ini saya, karena ini yang terkait dengan dua masalah tadi, terkait dengan cyber tadi dan juga tentang penggunaan teknologi perang dan rukum humanitas internasional yang disampaikan oleh Pak Ula dan asyihasi, maka saya memilih kaitan dari berbagai teknologi-teknologi perang itu yang memang berdampak langsung terhadap penduduk sipil. Dan judul yang, atau isu yang saya angkatkan ini adalah perlindungan penduduk sipil dalam perang modern, suatu pendekatan hukum dan kemanusiaan. Silahkan Pak Esi, ya nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Ula ketika kita bicara tentang prinsip pemberitaan, maka dia termasuk dalam prinsip-prinsip yang diatur di dalam hukum internasional, salah satunya itu adalah prinsip pemberitaan, ya. Tadi disampaikan oleh Pak Ula ada prinsip kehati-hatian, prinsip proportionalitas, prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip-prinsip ini sodara-sodaran, saya juga adopsi taruh di sini, prinsip-prinsip ini dia biasanya digunakan di dalam konfig persenjata internasional dan konfig persenjata non-internasional, ya. Dan prinsip-prinsip ini dia dikembangkan dan berasal dari hukum kebiasaan internasional tapi juga melalui proses-proses perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara di dunia yang mengadopsi prinsip-prinsip tersebut untuk diperlakukan, ya, terkait dengan konfig persenjata yang terjadi. Berikut, salah satu prinsipnya itu adalah prinsip pemberitaan dengan Pak Ula sodara-sodaran. Nah, prinsip pemberitaan di sini dengan fokus saya lebih kepada penduduk sipil, ya. Penduduk sipil, nah konsep penduduk sipil yang saya adopsi dari pendapat Russo, ada dia mengatakan bahwa ketika kita bicara tentang konsep penduduk sipil, itu tentang prinsip pemberitaan, dia merupakan integrasi dari prinsip kemanusiaan yang memetakkan posisi subjek hukum pada konfig persenjata dalam bentuk pemberitaan antara kumpatan dan penduduk sipil, ya. Jadi prinsip pemberitaan ini dia memisahkan yang namanya subjek hukum kumpatan yang terlibat dalam kontek kesejata dan yang namanya penduduk sipil yang mestinya dilundungi ketika terjadi konfig persenjata, ya. Dan ini saya adopsi dari pendapat Pak Prof. Stanto terkait dengan konsep kumpatan dan penduduk sipil ini. Yang berikut, nah konsep penduduk sipil ini saudara-saudara, Pak Jay, silahkan berikutnya, selain berikutnya. Nah, saudara-saudara konsep penduduk sipil ini, kemudian oleh swassenberger, ya, oleh seorang akli yang namanya swassenberger, dia kemudian mengklasifikasikan kalau kita bicara tentang prinsip pemberitaan, bukan saja kita bicara tentang penduduk sipil, tetapi di dalamnya juga kita bicara ada prinsip pemberitaan tempat, ada prinsip pemberitaan peralatan dan ada pemberitaan yang didasarkan atas orang tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Ula terkait dengan misalnya prinsip peralatan yang dipakai, misalnya senjata otonomus itu, ya. Nah, prinsip pemberitaan tempat ini oleh swassenberger, dia mengatakan bahwa kita harus bisa membedakan mana sasaran yang bisa dijadikan sebagai objek sasaran militer dan mana yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran militer. Nah, karena itu kita mengenal kemudian bahwa di dalam pemberitaan tempat itu, ada tempat-tempat yang tidak boleh diserang misalnya gereja, tempat-tempat yang kemudian meskit, tempat-tempat yang mengandung nilai-nilai keperubatan kalahan, tempat rumah sakit itu tidak boleh dijadikan sebagai sasaran militer. Lalu pemberitaan yang kedua yang bisa pake ke swassenberger itu dia dicara tentang alat-alat apa saja yang bisa digunakan ketika kontik bersenjata itu di berlangsung dan karena itu kita mengenal ada senjata-senjata yang istilahnya nubika. Ada nuklir, biologi, kimia, dan senjata-senjata itu kemudian yang kalau kita lihat dia tidak bisa digunakan untuk di gunakan penyerang penduduk sipil. Karena dampak yang akan dirasakan oleh penduduk sipil itu akan sangat luar biasa hebat penderitahannya. Lalu yang ketiga adalah pemberitaan atas orang, mana yang bisa dijadikan sasaran untuk dijadikan serangan militer. Nah penduduk sipil dia terkatagori, rohania, penduduk sipil, petuas medis, mereka-mereka itu adalah anak-anak perempuan yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan militer. Karena mereka itu dilindungi baik di dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional, hukum humanitarian internasional dengan protokol-protokol tambahannya, tetapi juga dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang sudah terbangun tadi, yang tadi dia menjadi awal pembuka ketika kita bicara tentang penduduk sipil dan prinsip-prinsip yang mendukung, ada hanya prinsip pemberitaan itu. Next, Pak Gesi. Sodara-sodara dan teman-teman semua ketika kita bicara tentang prinsip-pemberitaan dalam hal ini, fokus kita kepada penduduk sipil, maka secara jelas dan tegas itu telah diatur di dalam hukum humanitarian internasional. Hukum humanitarian internasional tadi dijelaskan oleh Pak Ulach, sekelompok aturan yang dipakai, yang digunakan untuk memberikan terlindungan terhadap lebih banyak kepada kemanusiaan. Dan karena itu, di dalam Pasal 4 Kompensi Jenewa 4 tahun 49, dalam Pasal 43 ayat 1 protokol tambahan juga, dia mengklasifikasikan penduduk sipil itu, siapa saja yang termasuk penduduk sipil itu. Nah, di sini diuraikan bahwa yang dimaksudkan dan yang tergolong sebagai penduduk sipil adalah warga sipil musuh di wilayah negara pihak Kemberpikai, ya kemudian ada penduduk sipil di wilayah yang di duduk, ike-cuali, ya ada pengecualiannya terhadap beberapa syarat, misalnya warga negara dari negara yang bukan peserta konsensi, warga negara dari negara yang negeral, atau seputu yang memiliki perwakilan diplomatik, kemudian warga negara penduduk sendiri, warga negara seputu, dan yang berikut adalah kolongan penduduk yang diatur sebagai bagaimana di dalam Kompensi 1 dan 2 serta Pasal 4 Kompensi Jenewa 4. Nah, selain itu, sumber hukum tentang penduduk sipil itu diatur di dalam Pasal 51 dan 2, serta protokol tambahan 1 yang menyebutkan. Ketika kita dicara, warga sipil atau orang sipil adalah mereka yang tidak termasuk salah satu kategori atau kolongan yang sebutkan di dalam Pasal 4a Ayat 1, 2, 3, dan 6, dan Kompensi Pasal 43 protokol ini, ya. Jadi yang sebut dengan penduduk sipil adalah semua warga sipil, ya. Semua yang terkategori yang dikolongkan sebagai warga sipil dengan, tadi dikatakan, ada pengecualian-pengecualiannya yang dijelaskan di dalam Kompensi Jenewa 4 dan protokol tambahan 1. Next. Nah, pertanyaan kemudian bagi kita, ya. Ketika kita bicara tentang penduduk sipil yang memperoleh perlindungan dalam aturan-aturan hukum humanitar internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, hukum humanitar internasional, yang sudah diakui keberadaannya sebagai sumber hukum, kita kemudian mempersoalkan apakah penduduk sipil itu, dia memperoleh perlindungan yang besar itu di dalam kontek bersenjata internasional yang bersifat konteksional atau simetris, atau penduduk sipil itu lebih banyak, dia dikorbankan pada konfig bersenjata yang bersifat modern atau asimetris, ya. Pertanyaan ini dia begitu menguat, sodara-sodara, teman-teman semua, karena kalau kita melihat kepada realitas dan fakta-fakta yang terjadi dalam berbagai konfig bersenjata internasional ataupun non-internasional, baik yang konvensional dan yang ankonvensional itu kita melihat bahwa ternyata penduduk sipil, dia selalu menjadi sasaran dan dia selalu menjadi, apa namanya, objek daripada serangan dari kekuatan-kekuatan militer ketika konfig bersenjata itu berlangsung, ya. Mari kita lihat dia memperoleh perlindungan pada konfig bersenjata yang bersifat internasional atau simetris atau pada konfig bersenjata yang bersifat modern atau asimetris. Nah, Next. Nah, sodara-sodara sebelum kita sampai pada pendapat akhir yang mengatakan bahwa penduduk sipil itu berada pada perlindungan pada konfig bersenjata konvensional atau asimetris, maka kita perlu memahami dulu apa yang dimaksudkan dengan konsep perang konvensional atau simetris, ya. Nah, konsep perang konvensional atau simetris ini sodara-sodara adalah pertarungan kekuatan bersenjata dari kekuatan militer masing-masing negara, ya. Jadi angkatan bersenjata dari negara-negara yang berkonfig mereka saling berhadap-hadapan, ya. Mereka saling mengadu kekuatan. Tadi dijelaskan bahwa sekalipun, ya, perang itu dia meletakkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar, tetapi perang itu sampai dengan saat ini dia tidak bisa dihindari. Dan perang itu dikatakan sebagai sebuah situasi dan kondisi konfig yang sangat tertinggi yang berlangsung antar umat manusia. Dan karena itu kalau kita bicara tentang perang konvensional, itu misalnya kita lihat, ya, misalnya perang yang pernah terjadi antara Iran dan Irak, ya. Saling berhadap-hadapan kekuatan militer satu dengan yang lain. Nah, seorang pengamat, ya, seorang pengamat tentang persoalan perang ini namanya Mary Kayle dari seorang akademisi dari Inggris, dia melalui analisannya memetakkan bahwa perang lama dan perang baru itu ternyata dia memiliki karakteristik yang berbeda. Apakah karakteristik yang berbeda ini dari perang lama dan perang baru? Ini dia terut mempengaruhi, ya, perlindungan, ya, perlindungan terhadap penduduk sipil yang menjadi fokus pada kajian kita di sore hari ini. Nah, mari kita lihat sodara-sodara dalam tabel yang disampaikan oleh Mary Calder, silahkan Next. Kita lihat sodara-sodara. Nah, karakteristik perang lama dan perang baru yang coba disampaikan oleh Mary Calder ini, dia mengatakan kalau kita lihat di sini dalam tabel, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, sodara bisa lihat. Kalau perang lama itu keperangan dilakukan antar negar, yang tadi, ya, perang simetris itu konvensional kali, ya, kekuatan bersenjata saling berhadap-hadapan. Tetapi kalau perang modern atau perang asimetris, itu keperangan dilakukan oleh banyak aktor negara dan negar, ya. Jadi aktornya bukan hanya negara yang saling berhadap-hadapan. Tetapi ada aktor-aktor non-negara yang turut bermain dalam keperangan yang bersifat modern ini. Makanya tadi digambarkan oleh Pak Taufik Arianto dalam materi beliau dalam generasi-generasi perang itu, generasi perang pertama sampai gerang ke-5, kemudian ada jenis-jenis perang modern ternyata bahwa aktor daripada perang modern ini dia banyak sekali, ya. Nah, kemudian nanti kita akan kenal jenis-jenis perang modern itu. Yang kedua, bahwa dalam perang lama kita bisa membedakan, ya. Kita bisa memilah mana kombatan dan kombatan itu secara jelas, ya. Kita bisa memilah karena yang berhadapan di medan pertempuran itu hanya kekuatan akatan bersenjata. Dan karena itu yang non-kombatan, ya termasuk di dalamnya itu penduduk sipil, ya. Jadi, dungi itu benar-benar dia terlindungi, ya. Pada perang modern, kombatan tidak mudah dikenali warga sipil. Kombatan tidak mudah dikenali dan warga sipil menjadi korban utama. Nah, saudara kita lihat karena kombatan itu, dia menggunakan pola-pola perang yang bersifat tradisional yang menyusuknya pada pemukiman-pemukiman penduduk dengan penduduk, sehingga sangat sulit untuk kita mendeteksi yang manakah yang disebut dengan kombatan, yang manakah yang disebut dengan warga sipil. Karena bisa saja terjadi kombatan ini, dia menggunakan paken sipil yang tidak terber. Ini dalam rangka untuk memenangkan pertempuran, ya. Yang berikut perang lama warga sipil tidak menjadi sasaran, ya. Mereka mengontrol wilayah melibatkan militer langsung dengan kontrol lawan, ya. Dia tidak menjadi sasaran warga sipil. Kalau perang modern, itu kontrol wilayah itu dengan pengendalian populasi, ya. Perang baru atau perang modern itu kita bisa lihat dalam konteks perang Ukrania dan Rusia, itu pengendalian populasi itu terjadi secara besar-besar, ya. Pindahan, deportasi dari anak-anak yang kemudian anak-anak Ukrania yang kemudian dipindahkan ke Rusia. Ada pindahkan-pindahkan pemerikosaan, ada pindahkan-pindahkan pemeriksaan etnis, ya. Jadi, pengekangan dan pelanggaran terhadap kehakak asasi manusia dan terhadap peneluk sipil itu begitu besar terjadi dan dasyat sifatnya, ya. Perang lama pembiayan perang itu berakibat pada pembangunan negara. Kalau negara berada dalam situasi dan permisi perang yang terus-menerus dan berkepanjangan, dia sangat berdampak terhadap tingkat kesejahteraan dari negara tersebut. Karena apa? Seluruh kekuatan keuangan negara dipakai untuk keberlangsungan perang itu. Tetapi kalau perang modern saudara-saudara, pembiayaan itu dia bisa dilakukan oleh pihak-pihak lain, pihak-pihak ketiga yang kalau kita kenal, kemudian ada istilah state sponsor, ya. Ada negara-negara sponsor yang memberikan dana untuk jenis perang modern ini, ya. Itu dilakukan dengan pendanaannya itu. Didapat dengan perdagangan ilegal pokokan penyendaraan, ya. Kemudian ada diaspora dan jaringan-jaringan internasional yang terkait dengan kontri yang bersifat modern ini. Berikutnya, Pak Yesi. Nah, berdasarkan, ya. Kalau kita lihat dari jenis, apa tadi tabel yang disampaikan oleh Mary Calder tadi tentang jenis perang lama dan perang modern, maka kita melihat bahwa yang terkatagori sebagai jenis-jenis perang modern itu. Ada beberapa kiat yang pertama, itu perang asimetris, ya. Perang antar-balih heran dengan pihak-pihak berperang yang kekuatan militernya itu tidak seimba. Bisa saja terjadi kelompok-kelompok bersenjata, apakah itu rakyat sipil berhadap-hadapan dengan kekuatan-akatan bersenjata dari pemerintah yang bergauh, ya. Jadi kekuatan militernya itu tidak seimba. Itu perang asimetris, jenis perang asimetris. Sementara perang hibrida, itu dia merupakan gabungan atau kombinasi yang menggabungkan teknik perang konvensional, perang asimetris, perang informasi untuk mendapatkan kemenangan atas pihak lawan. Tadi dijelaskan oleh Patawfik Arianto tadi tentang bagaimana cyber itu juga dapat digunakan untuk kemenangan-kemenangan di dalam perang. Perang hibrida ini dia menggabungkan beberapa jenis perang modern yang kemudian tujuan akhirnya adalah bagaimana kemenangan itu bisa diperoleh dan lawan itu bisa ditundukkan. Perang yang berikut disebut dengan network centric warfare, perang keunggulan teknologi bersenjataan yang tadi disampaikan oleh Baula ada jenis perang teknologi bersenjataan perang yang terbaru atau nomos, tidak ada intervensi kemanusiaan. Senjata itu yang kemudian bisa mendeteksi sasaran yang akan menjadi sasaran tembaknya. Teknologi bersenjataan ini yang di dalam perang jenis ketiga ini network centric warfare itu, dia juga menggunakan informasi dan komunikasi dalam pengerahan kekuatan di medan pertempuan. Jadi kekuatan-kekuatan informasi dan komunikasi dari pihak lawan itu dapat dilacak apabila ada apa namanya, bocoran terkait dengan apa namanya tadi keamanan cybernya itu. Yang berikut ada perang cyber, perang cyber pernah yang dilakukan dengan mengerahkan kekuatan dan kemampuan dan kecanggihan sistem computer. Yang tadi dijelaskan dengan panjang lebat lewat materi Paharian, Tobah, perang cyber ini, dia menggunakan kecanggihan dan kemampuan teknologi yang kemudian bisa digunakan untuk memenangkan perang. Lalu yang berikut peramproksi, ya peramproksi ini konfrontasi antar 2 kekuatan besar dan pemain pengganti. Jadi yang berkonfrontasi itu tidak langsung berhadap-hadapan mereka pakai pihak-pihak lain untuk berhadap-hadapan mereka hanya duduk di belakang meja saja. Tapi mereka yang mengatur mereka yang mengatur konfrontasi tersebut dengan jenis peramproksi ini akan bahwa risiko dari konflik yang secara langsung itu dia bersifat tangan aja. Contoh dari perang modern ini kita bisa lihat dalam berbagai situasi dan konflik bersenjata yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai belahandurnya, misalnya di Suria, lewat konteks Arab Spring, rakyat perang civil dulu, rakyat civil di mobilisasi, dipakai oleh pihak-pihak tertentu diatur dari belakang meja, lalu mereka yang bergerak untuk kemudian berhadap-hadapan. Di Libya, Ukrania, Hajar Baizan, Israel Hamas dan lainnya. Ini contoh perang modern yang menggunakan ya teknologi-teknologi perangnya sudah tidak lagi kontensional seperti yang tadi saya sebutkan. Untuk pertanyaan kemudian bagaimana dampaknya. Bagaimana dampak dari perang tersebut jenis-jenis perang modern ini terhadap Perlim Pajesi Next Mari, sodara-s sodara kita lihat ini realitas realitas daripada perang modern ini ya yang terjadi di berbagai tempat yang tadi saya sebutkan misalnya di perang Armenia, Hajar Baizan penduduk sipil menjadi korban. Rusia, Ukrania, Tumpukan korban sipil korban sipil di perang Ira korban sipil perang Israel Hamas ya. Bapak Ibu, sodara-s sodara dan teman-teman saya melihat bahwa secara realitas bahwa perang modern dia memiliki dampak yang sungguh sangat besar, terhadap perlindungan, terhadap penduduk sipil. Realitas, realitas ini Bapak Ibu, sodara-s sodara Next, Pak, JC Realitas-realitas ini sodara-s sodara dia realitas-realitas di perang modern ini dia sudah tidak lagi dipengaruhi oleh konsep-konsep perang yang bersifat geopolitik ideologis dia sudah tidak lagi tetapi dia dipengaruhi oleh politik identitas latar-latar geopolitik ideologis kemudian mengalami perubahan dan yang terbaru yang terkini bahwa politik identitas itu dia menjadi hal yang kemudian apa yang menjadi sebuah fenomena terbaru dari sebuah jenis perang modern ini memobilisasi kebajemukan etnis ras ya agama kemudian kita mengenal adanya irregular warfare unconventional warfare asymmetrik warfare atau pun perang civil war politik identitas ini sodara-s sodara teman-teman dipakai untuk memobilisasi penduduk civil nah dilakukan perang model ini dilakukan secara geril dilakukan dengan serangan-serangan terroris dan kemudian adanya keinginan-keinginan perubahan kekuasaan dan pemerontakan untuk mengontrol penduduk lokal jadi penduduk civil itu dia sudah berbau perang yang bersifat dengan konvensional ini irregular warfare ini antara penduduk civil dan para kembatan para aktor non-negara dalam perang non-civil ini sudah tercampur ya mereka sudah tercampur dalam konteks pemukiman mereka itu dan karena itu tidak heran kemudian kalau penduduk civil ini dia kemudian lebih banyak yang menjadi perang perang modern ini sodara-sodara dia berbasis kepada astagatra astagatra itu 3 gater yang bersifat statis kondisi geografi, sumber daya alam keadaan penduduk ini dia bisa menjadi sumber terjadinya perang modern kondisi geografis kita letak kita yang letak Indonesia yang sangat strategis sumber-sumber daya alam kita yang kaya dia bisa menjadi pemiksu untuk dilakukannya perang modern yang dilakukan oleh negara-negara lain atau pihak-pihak lain kemudian pancagatra ini sodara-sodara pancagatra itu dia terdiri dari ideologi politik, ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah aspek-aspek ini dia menjadi aspek-aspek yang kemudian dipakai oleh pihak-pihak lain pihak-pihak luar yang punya kepentingan punya kepentingan dengan negara kita dan bisa menjadikan dan bisa menjadikan aspek-aspek ini sebagai sarana dan mekanisme untuk melakukan perang modern dengan berbagai tipe yang tadi telah saya jelaskan. Nah yang berikut Pak Jesse sodara-sodara dan teman-teman semua pada perang modern itu sodara-sodara kita melihat hak penduduk sipil dan kewajiban negara itu dia terabaikan hak penduduk sipil yang mestinya dilindungi ya dijamin secara funda mentah lewat berbagai ketentuan-ketentuan hukum ternyata kemudian terabaikan tidak terpenuhinya kewajiban negara tidak terpenuhinya kewajiban negara terhadap pemenuhan hak penduduk sipil yang berada dalam situasi dan kondisi konfig bersenjata itu. Misalnya tadi disampaikan oleh Mbak Ula ketika serangan itu terjadi dalam konfig bersenjata yang bersifat konpensional biasanya penduduk sipil itu sudah diperingatkan untuk dipindahkan diungsikan kemudian tetapi di dalam perang modern ini kita melihat bahwa hak-hak penduduk sipil dalam situasi dan kondisi seperti itu sudah tidak lagi bisa terpenuhi serangan-serangan itu bisa menjadikan kewajiban dan penduduk sipil itu sebagai sasaran daripada konfig bersenjata yang bersifat modern dan kewajiban negara ini terabaikan sodara kewajiban negara ini terabaikan padahal kalau kita lihat kewajiban negara itu sudah secara jelas diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum humanitari internasional misalnya dalam Geneva Convention 4 mulai dari pasal 35 sampai 46 kemudian dalam Geneva Convention 4 pasal 47 sampai 78 dan pasal 27 sampai 34 nah ini merupakan tanggungjawab dan kewajiban negara tetapi mengapa kewajiban negara untuk melakukan pemenuhan perlindungan ya penjaminan terhadap hak-hak penduduk sipil ini dia terbaikan kita lihat sodara-sodara nah tadi saya bilang mengapa hukum dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional baik lewat hukum kebiasaan internasional menyakit peran dan perjanjian-perjanjian internasional tetapi hak-hak dari penduduk sipil itu dilanggar nah dari berbagai penelusuran yang saya ternyata bahwa pengabahan terhadap kewajiban-kewajiban negara dan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk sipil itu sebagai akibat negara tidak taat kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional terutama terkait dengan perlindungan terhadap penduduk sipil sekalipun sodara-sodara negara tersebut telah meratifikasi telah terlibat menanda tangan meratifikasi dengan hukum nasionalnya tetapi ketika situasi dan kontrik yang terjadi di negara tersebut berhadap-hadapan ya pemerintah yang berdaulah dengan kekuatan-kekuatan sipil, maka negara kemudian melupakan ya mengingkari tidak taat kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang telah di sepakati tidak menghormati konvensi pada hal kita tahu bahwa dalam konvensi-konvensi itu setiap saat di dalam pasal satu pembukaan itu selalu dikatakan bahwa negara pihak yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi ini diharapkan untuk menghormati isi konvensi ini jadi, sodara-s sodara ternyata kepentingan negara itu lebih nominan kepentingan negara untuk menundukan lawan, memenangkan perang kepentingan-kepentingan di berbagai aspek-aspek lainnya yang tadi disebutkan itu dia terlalu nominan negara terlalu nominan kehandaikan negara kepentingan negara itu terlalu nominan dan akibatnya hak-hak penduduk sibil itu dilanggar yang berikut sodara-s sodara fenomena terbaru yang kita lihat juga akhir-akhir ini selain penduduk sibil itu dia menjadi korban ada di berbagai negara ada di berbagai negara disebutkan bahwa pelibatan penduduk sibil itu juga dia menjadi bagian dari sistem pertahanan keamanan yang harus mewajibkan penduduk sibil itu juga dia harus bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan dari negaranya misalnya contoh kan ada di Malaysia ada di Singapura, Indonesia juga ya memang kalau kita lihat dalam undang-undang kita itu secara jelas kekuatan utama itu ada pada TNI yang katakan daratan polisi tetapi kekuatan cadangannya itu juga ada pada rakyat dan karena itu kita lihat di berbagai tempat rakyat itu juga sudah dilakukan pelibatan di dalam tanggung jawab dia untuk melakukan tanggung jawab untuk melakukan menjaga keamanan pertahanan dan keamanan negaranya itu sodara memang kalau kita lihat dalam konstitus kita aturan aturan-aturan hukum ini nanti kita lihat oh kenapa hukum humaniter internasional secara jelas memetakkan bahwa penduduk sibil itu harus dilindungi tetapi fenomena, fenomena terbaru yang berkembang kemudian adalah bahwa penduduk sibil itu ternyata dilibatkan di dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara misalnya kalau kita lihat apakah itu tidak menjadi perpentangan antara hukum internasional dan hukum nasional kita lihat kemudian bahwa secara mendasar dalam konstitusi kita di dalam pembukaan itu memang dijelaskan bahwa kewajiban negara itu adalah memberikan perlindungan lagi negara nyatap itu hanya bersifat secara umum tetapi kewajiban negara yang paling sangat principil adalah dia harus melindungi hak-hak dari penduduk sibil bagaimana caranya kemudian ketika negara melibatkan penduduk sibil itu dalam menjaga pertahanan dan keamanan dari negara tadi saya bilang ada kekuatan utama itu tetap ternyata kekuatan cadangan itu ada pada ada pada rayan yang berikut ada berbagai pelakon-pelakon yang kita bisa lihat dan lacak terkait dengan kekuatan-kekuatan utama dan kekuatan cadangannya melibatkan warga sibil ini yang berikut Pak Jesse setelah menjelaskan secara umum terkait dengan pelindungan terhadap penduduk sibil dalam konvensi bersenjata internasional yang bersifat konvensional dan bersifat modern kita menemukan bahwa kekuatan-kekuatan konvensi perang modern itu ada lebih banyak mengorbankan rakyatnya lebih mengorbankan penduduk sibilnya karena tadi situasi dan kondisi yang saya jelaskan bahwa ada banyak aktor-aktor negara yang terlibat yang sudah tidak lagi bisa kita pisah pilah-pilahkan karena mereka sudah berbaur dengan penduduk sibil itu rekomendasi yang ditawarkan bahwa perlu adanya harmonisasi antara hukum internasional dan hukum nasional terkait dengan perlindungan perniusipi, lalu yang berikut perlunya ketatan negara pada hasil ratifikasi yang telah dibuat yang telah dibuat ke hendak negara harus dapat dikesampingkan dengan melihat kepentingan kemanusiaan yang lebih besar dan kita juga perlu berkait bahwa bahwa dalam jenis perang modern itu politik identitas itu jangan sampai kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu pihak-pihak ketika untuk bisa menghancurkan pertahanan kehidupan kita karena secara kemajemuk kita ini terdiri dari berbagai multi-ethis ras agama yang bisa saja dipakai untuk bisa mengadu domba satu dengan yang lain karena itu kita perlu mewaspada hal-hal tersebut sehingga tidak perlu kita menjadi korban daripada situasi dan kondisi yang ada demikian ibu bapak ibu sekalian dan teman-teman materi yang saya sampaikan terkait dengan perlindungan terhadap perlunya dalam terima kasih ibu Angel terima kasih saya kembalikan untuk model aku terima kasih ibu Dr. Rwati Mena yang telah menyampaikan materinya yang dalam kait dengan perlindungan penduduk sipil dan peran modern terkait pendekatannya mehukum dan kemanusiaan nah kita tiba pada sesi tanya jawab untuk itu karena kita ada dalam dua metode offline dan online sehingga kita membagi saya memang mengijinkan yang pertama untuk yang ada di offline kalau teman-teman yang online ada ingin bertanya mungkin boleh chat di kolom chat saya memberikan kesempatan kepada dua penanya dari dalam ruangan ini di perselakan sisi kiri dan kanan yang sudah raise hand angkat tangan silahkan Mohon pertanyaannya disebutkan singkat pada dan jelas jangan lupa menyebutkan nama dan kelas ok baik terima kasih atas kesempatannya moderator boleh berdiri Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati padakan fakulta suku serta para dosen dan cipitas akademika fakulta suku yang turut hadir ok baik terima kasih atas kesempatannya pada subtansis saja perkenalkan diri nama lengkap saya Ridwan Hitimala dari kelas F jadi disini yang menjadi pertanyaan saya disini adalah bagaimana resolusi konflik Papua yang terjadi yang terjadi pada sampai saat ini karena kita melihat pada resolusi konflik Papua yang sangat berkepanjangam sampai sekarang ini kan belum ada peningannya secara jelas sehingga konflik tersebut dapat berkepanjangang mungkin poin dari saya adalah bagaimana resolusi konfliknya pada poin dasarnya adalah kira-kira solusinya seperti apa sehingga konflik itu dapat di atasnya secara baik baik mau pertanyaannya untuk pertanyaannya seperti pada berwakilan TNI ok Maik terima kasih selanjutnya ya sebutkan nama, kelas dan pertanyaan disujukan kepada Nara Sumber siapa yang lain mohon tenang yaa kita masih ada dalam acara semina yaa baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya salamuali pemerintah kebarakatu, salam cita teruntuk perkenalkan nama saya Uba Somori saya dari kelas Eri 5e yaa untuk pertanyaannya saya akan menuju menujukan pertanyaan ini kepada Pak Arianto berwakilan dari tentara nasional Indonesia jadi pertanyaan saya disini secara rasio bagaimana tim cyber menginterpretasi penjahat cyber dengan para kombatan di suatu negara tertentu dan apakah penjahat cyber itu juga disebut sebagai kombatan karena secara realitas penjahat cyber ini juga mengganggu menjadikan penduk sifil sebagai korban sedangkan di dalam konvensi jenewa pasal 13-1949 itu menyebutkan bahwa para kombatan yang terlibat dalam perang itu itu merupakan yang terlibat yang terlibat dalam perang itu disebut sebagai kombatan jadi saya mau penjelasan terima kasih saya kembali kan terima kasih selanjutnya ada di sisi kiri saya ada yang ingin bertanya oh ya silahkan baik terima kasih moderator ijinkan saya nama saya Dilan Batikawa dari kelas R5B disini saya akan bertanya kepada membicara kedua dari NCRC Palang Merah Internasional pertanyaan saya itu apa tantangan utama yang dihadapi dalam mengatur dan mengandalkan penggunaan otonimus weapons untuk memastikan kepatuhan terhadap berang itu baik saya coba cek dulu ya di zoom meeting apakah ada pertanyaan supaya langsung saya baca oh tidak ada berarti mungkin ada yang raise hand boleh yang raise hand silahkan di unmute dan menyampaikan pertanyaannya supaya bisa dapat sekaligus ditanyakan Andreas Balak ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin nama saya Andreas Balak kelas RLM ya terima kasih mungkin pertanyaan saya ini meruju pada ibu doktor Wakimina lanjut saya juga pada pertanyaannya tujuan dari hukum umumnya terhadap menendungi kurban perang lalu kemudian menetapkan batasan-batasan yang harus dipetui yang harus diormati oleh setiap orang yang terlibat dalam apa parangan itu agar supaya mengormati asa semenusia esensi dari hukum umumnya terhadap melindungi kepentingan keperangan melindungi kepentingan kemenusiaan dan juga kepentingan militer sementara peperangan dari saya sekarang ini menggunakan teknologi-teknologi canggi untuk kemudian dipakai dalam peperangan ini sementara yang tadi disampaikan bahwa mesin peperangan itu kemudian tidak dikendalikan oleh manusia atau tidak lagi dikendalikan oleh orang bagaimana mesin itu bisa merasakan prinsip-prinsip berbedaan, bagaimana mesin itu bisa merasakan prinsip-prinsip kihati-hatian lalu bagaimana mesin-mesin itu dipakai sementara dihejinkan pertanyaannya, kenapa mesin-mesin itu dihejinkan lalu kemudian berbicara soal hukum berarti berbicara soal aturan yang kemudian mengatur dan memberikan sanksi kepada setiap orang yang melanggar aturan itu lalu berbicara soal sekarang ini banyak sekali peperangan yang dilakukan seperti contohnya Kurena dan Rusia bagaimana sanksi yang diberikan oleh pelanggar-pelanggar yang tadi tidak lagi mengutamakan atau menerapkan prinsip-prinsip berbedaan tadi mungkin itu pertanyaan saya terima kasih terima kasih resba langsung saja kepada para Nara Sumber untuk menjawab mungkin karena pertanyaan yang saya lihat banyak tertuju pada Pak Taufik Arianto jadi untuk Bapak dipersilakan baik, terima kasih Ibu modator atas sempatannya yang pertama saya cincok mengklarifikasi dulu Ibu, mohon maaf kami dari badan siber di negara, tadi ada pertanyaan dari Pak Ridwan dari TSIAMI bukan dari TNI atau Waring Bu Blur memang Pade Puti Beliau adalah TNI, tapi pendugasan di badan siber dan senegara jadi mohon Ijin yang pertama saya tidak bisa menjawab sebenarnya karena bukan rana kami di badan siber dan senegara untuk menjawab terkait dengan bagaimana resolusi penanganan konflik di Papua saya Ijin mohon maaf, saya tidak bisa menjawab saja karena memang belum bukan kapasitas yang pertama saya Ijin menjawab pertanyaan yang kedua betul tadi yang disampaikan apakah penjahat siber ini atau tentara siber dalam kaitan adalah dia penjahat di bawah non-state actor ya non-state actor ini adalah disebut sebagai kombatan, secara peraturan dari konferensi Geneva bisa kita sebut mereka sebagai sama halnya seperti mereka penjahat perorisme yang ada di dunia nyata, walaupun mereka lebih karak berada di dunia maya yang kita masih belum dapat memastikan siapa identitas pastinya dari orang-orang tersebut karena misalkan mereka melakukan serangan atau melakukan kampanye visi yang akan IP pertentu, namun bisa jadi IP-nya ini bukan IP milik mereka sendiri, bisa jadi mereka menggunakan IP negara lain yang bukan berafiliasi dengan kombatan yang mereka jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ijin, Ibu terima kasih Ya, terima kasih atas jawabannya Pak selanjutnya untuk Ibu Natali dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya Ya, terima kasih Mbak Moderator untuk Mas Ilham yang tadi tantangan utama dalam memastikan kepatuhan akan hukum serang ya ketika saya kedengeran kan ketika menggunakan AWS ya sistem persenjataan AWS seperti itu kan pertanyaannya tadi tantangan utamanya sih kalau misalnya di dalam slide yang telah saya sampaikan itu tadi memang ada beberapa tantangan, ada 3 antara lain tadi ada tantangan etiknya kemudian hukum serta kemanusiaan tapi tantangan utamanya memang terletak pada tidak adanya kontrol manusia di dalamnya jadi sebisa mungkin memang namanya juga autonomous ya, autonom dia jadi dia mengambil keputusan sendiri berdasarkan algoritma, berdasarkan saya bukan orang teknis perlu saya kelarifikasi dulu bukan bukan orang yang bisa programmer atau apa yang bisa menentukan secara teknis bagaimana dia bekerja tapi menurut kaca mata hukum terutama hukum humanitari internasional saya sepakat dengan pandangan ICRC tadi bahwa dimana ada sistem persenjataan baru disitu diperlukan kontrol dari manusia tetap harus ada kontrol dari manusia agar disitu lah titik dimana kita bisa paling tidak berangkat untuk memastikan komplainsnya, paling tidak manusia ini tahu untuk membedakan mana kan target militer, mana yang target non militer seperti itu dan ketika memang harus ada pertanggung jawaban tadi ada pertanyaan soal sanksi bagi pelanggar segala macam nah dengan demikian itu akan lebih lebih mudah gitu kali untuk menentukan dan mengidentifikasi pelanggarannya ini mau ditarik kemana, siapa yang melakukan ya sehingga dapat ini bicara yang sangat jauh memang tapi lagi ke bagaimana caranya tentu harus ada kehadiran manusia sih disitu ada element dari pengambilan keputusan yang dilakukan oleh selain mesin jadi tetap ada kendali atau kontrol misalnya ketika senjata otonom itu dilepaskan atau melakukan serangan setidaknya manusia dapat melakukan satu misalnya penargetan yang sesuai atau pas sesuai dengan mana yang boleh ditargetkan dan mana yang tidak boleh ditargetkan apabila ketika mesin itu melakukan serangan yang tidak seharusnya paling tidak ada sistem kendali yang dapat diambil oleh manusia untuk melakukan menghentian seketika seperti itu untuk mencegah kerusakan ikutan yang dialami nah kemudian jadi paling tidak itu sih concern utamanya ketidakadaan kontrol dari manusia itu sendiri itu yang menjadi tantangan utama dari sistem perat senjataan AUS ini sendiri begitu kalau dari saya jadi untuk memastikan kepatuhan karena tantangan yang tidak ada manusia untuk memastikan kepatuhan tentu dibutuhkan adanya kehadiran kontrol manusia di situ itu sih kalau dari saya ya Terima kasih Ibu Sulah Natali atas jawabannya selanjutnya kepada Ibu Doktor Watimena terkailahkan untuk menjawab pertanyaannya Ya Terima kasih Ibu Moderator terkailah dengan pertanyaan Andres Balak tadi kesungguhnya itu sudah dijelaskan oleh Ibu Sulah Langguran terkailah dengan teknologi canggih teknologi canggih persenjataan yang dipakai oleh manusia tetapi tidak dikendalikan oleh manusia Nah penjelasan tadi telah diuraikan oleh Ibu Natali Ibu Ula dan karena itu memang faktor manusia itu dia sangat menentukan faktor manusia itu dia yang sangat menentukan sebab saran mengontrol ya kemudian pengambilan keputusan itu ada pada manusia alat aws misalnya yang dipakai untuk menyerang pemukiman penduduk sipi sehingga tidak ada terjadi perinsi pemberitaan semua penduduk sipi itu bisa apa namanya kenapa saran dari bersenjata ini ini memang kalau saya sih kalau kita lihat kepada kalau kita lihat memang kepada apa namanya manakah negara yang menggunakan keputusan bersenjata itu kalau kita ada dalam hukum internasional pertanggung jawab terhadap sebuah kecahatan kham, berat kecahatan kemanusiaan, kecahatan perang itu memang tidak bisa kita minta pertanggung jawabannya kepada negara tetapi itu bisa kepada individu itu bisa dicontokkan dalam kasus Rusia-Ukrania itu ketika kemudian Makama Pidana Internasional mengeluarkan surat untuk melakukan kenangkapan terhadap Radimir Putin akibat daripada berbagi kecahatan perang yang dilakukan termasuk dalamnya adalah menjadikan penduduk sipi itu sebagai sasaran atau objek daripada serangan militer jadi memang kalau kita lihat faktor manusia nanti kita kembali kepada negara yang melakukan atau yang menciptakan atau yang membuat teknologi bersenjataan itu tetapi kemudian pada saat kita lihat dalam konfig bersenjata siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan dari senjata-senjata teknologi canggih itu saya pikir seperti itu yang dapat saya jelaskan Terima kasih Ibu Moderato Terima kasih Ibu Dr. Vati Mena atas penjelasan dan jawabannya saya pikir semuanya sudah cukup jelas materi dan juga pertanyaan dan jawaban yang sudah disampaikan oleh para narasumber dan juga kita melihat waktu waktu juga sudah semakin sore saya rasa cukup acara seminar kita di sore hari ini dengan tema penarapan prinsip pembedaan dalam perang modern dan perkembangan isu-isu terkini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang telah hadir Pak Taufik Arianto yang sudah bawa kilit general kemudian Ibu Ursula terima kasih juga terima kasih dari pihak ICRC dan juga kepada Ibu Dr. Vati Mena terima kasih bagian kami hukum internasional Universitas Patimura dan kepada rekan-rekan dosen sekalian yang sudah hadir dan seluruh masiswa baik yang hadir di ruangan ini maupun di ruang zoom meeting apa yang sudah disampaikan dia menjadi manfaat berkat bagi kita terutama untuk adik-adik sekalian bahwa yang sudah disampaikan oleh tadi Pak Arianto bahwa semua ini membutuhkan kolaborasi dari kita semua semua pihak sehingga kita bisa mencapai perdamaian dan kedamaian sehingga hukum humaniter ini juga dapat diterapkan untuk kita semua demikian acara ini saya tutup sebelum saya kembalikan kepada emsi saya juga akan membacakan satu buah pantut ya mencari peniti di dalam gerami dari siang hingga sore hari sudah selesai materi kita hari ini terima kasih dan sampai jumpa di lain hari terima kasih Bu Ula terima kasih Pak Arianto untuk kesediahannya sekali lagi terima kasih kita bisa jumpa di lain waktu kalau dimohon kesediahannya lagi Bu Ula Pak Arianto siap Ibu, terima kasih selamat buat Pak General dan juga Pak Mas Doni terima kasih Uli terima kasih untuk para peserta seminar yang berada di dalam aula kita belum selesai masuk pada sesi foto bersama untuk itu kepada para ketua kelas dari masing-masing kelas saya mohon untuk berdiri di depan dan juga untuk seluruh para dosen untuk dapat mengambil bagian di depan untuk kita foto bersama dan sesi foto bersama ini akan terdiri dari dua sesi foto yang pertama Bapak Ibu para dosen dan juga para peruakilan dari masing-masing ketua kelas foto ke depan dan yang kedua ke belakang, jadi boleh langsung saja untuk ketua kelas maupun peruakilan dari kelas masing-masing boleh langsung mengambil tempat di bagian depan