 Selamat pagi menjelang siang, Bapak-Ibu sedar-sedar semua. Sesuai dengan permintaan pada pagi hari ini saya diminta bicara tentang masyarakat adat dan tatak lola hutan, governance. Yang kadang-kadang bisa lebih luas dari tatak lola, pengurusan tapi nanti dibilang bikin kurus. Tapi intinya itu bagaimana kita menangani mengurus masalah hutan hubungannya dengan hak hat masyarakat adat. Dan saya pikir tadi dari Ibu Mirna, Pak Wiradno, Pak Toha sudah memberikan gambaran tentang bagaimana situasinya. Ternyata memang niatnya sudah ada dan niat itu sebenarnya sudah 70 tahun yang lalu. Jadi ini penting saya tekankan. Niat itu sudah ada di undang-undang dasar 1945, 70 tahun yang lalu. Yang belum ada adalah politikal will untuk melaksanakan niat konstitucional itu. Dan di seluruh dunia Indonesia itu termasuk negara yang salah satu yang paling progresif konstitusinya untuk yang namanya masyarakat adat. Bandingkan dengan Pilipin. Pilipin itu hak masyarakat adat itu atau yang disebut dengan kultural komunitas itu baru ada setelah People Power 1987. Mereka hanya perlu 10 tahun setelah ada di amandaman konstitusi. Hanya 10 tahun mereka punya IPRA, Indigenous People's Rights Act. Kita 70 tahun belum ada. Berhal kita jauh lebih maju. Tidak betul bahwa hak masyarakat adat itu tidak diakui secara hukum. Secara konstitusi dan banyak undang-undang yang mengakui itu. Yang terakhir, paling tidak beberapa tahun terakhir ini tentu ada undang-undang lingkungan itu. Undang-undang Pekok Agraria. Itu sudah tahun 60, Pak Kurnia Toha. Dan di sana disebut bahwa hak masyarakat adat atas ulayat. Ulayat itu bahasa Minangkabau. Kalau dulu di awal-awal Republik itu kan banyak intelektualnya orang Jawa sama orang Minangkabau. Jadi di Minangkabau bilang apa itu hak adat kalau urusannya dengan tanah, ulayat katanya. Tapi konsep ulayat itu bukan konsep sebidang tanah tapi wilayah. Teritori. Jadi yang paling pokok dari kehadiran masyarakat adat sebenarnya bukan hak atas tanah. Tanah kapling bukan. The right to territory. Territorial right. Itu yang paling pokok karena itu saya akan berbicara tentang itu nanti bagaimana. Beground atau latar belakang masyarakat adat dalam keitanya dengan persoalan-persoalan itu. Yang kedua sebenarnya bagaimana aman berstrategi menrespond itu. Jadi kan awalnya tadi itu kan sebenarnya masyarakat adat itu tidak diakui. Jadi ketika aman lahir tahun 99 kan tahu motonya, moto perjuangannya. Kalau negara tidak mengakui kami, kami tidak mengakui negara. Karena sekali kan. Tapi cek, cek, cek, cek. Sebenarnya pengakuannya di dalam berbagi bentuk. Itu sudah ada, konstitusi ada, beberapa undang-undang ada. Jadi sebenarnya kita mau menuntut apa. Itu yang sebenarnya kita persoalkan sekarang. Jadi pengakuan hukum sudah ada. Tapi tidak ada fakta di lapangan, tidak terjadi di lapangan. Ada gap yang besar antara Niat Konstitusional, Niat Pak Kur Niat Oha, Niat Pak Weeratno dengan kondisi lapangan. Ini sebenarnya tantangan kita di situ. Karena itu nanti apa strategi, apa tantangan kita. Dan terakhir kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan. Nah tadi saya sebut tentang pengakuan konstitusional, tentang pengakuan hukum di UPA. Tapi kita tahu juga bahwa suharto ketika berkuasa tidak mau melakukan UPA. UPA itu di PTS kan, ditaruh di PTS dan setelah berkuasa tahun 1965. Jadi UPA keluar tahun 1960 sampai tahun 1965 ketika kejolak politik terjadi. Sebenarnya UPA belum sempat dilaksanakan. Kicuali melanjutkan administrasi pertanahan Belanda, yang itu memang pendekatannya sertifikasi tanah-tana individua. Jadi ketika UPA menyebut ada hak ulaya, hak atas wilayah adat, sampai hari ini hampir 55 tahun kemudian tidak ada juga administrasi terhadap ulaya. Pak Kur Niat Oha dan kawan-kawan hanya administrasi pertanahan yang mereka punya, hanya administrasi pertanahan lewat sertifikasi tanah-tana individu. Sudah 55 tahun ya Pak. Jadi itu situasinya. Dan setelah undang-undang pokok kehutanan keluar sebenarnya, Republik Indonesia itu dikuasai oleh dua negara. Satu negaranya kehutanan, kedua negaranya VPN. 70 persen, Republik ada di kehutanan dan 30 persen ada di VPN. Sementara wilayah adat ada di kedua mereka ini. Jadi duit kewagannya garan. Jadi kalau kita lihat wilayah adat yang kita maksudkan, ini sebenarnya juga hampir sama. Nanti saya akan jelaskan lewat peta. Bahwa sebenarnya sebagian besar masuk keawasan hutan, sebagian kecil masuk APL katanya, keawasan hutan. Jadi ketika memendaftarkan wilayah adat, ulayat, kita juga pusing di daftarkannya kesihapa tadi? Bukan hanya Pak Kur Niat Oha dan Pak Wilhatno yang pusing, masyarakat adat apa lagi. Jadi masyarakat adat itu korban dari situasi itu. Dan itu governance menurut saya. Itu governance. Jadi governance kita nggak beres. Belum lagi yang kedua, memang masyarakat adat itu kemudian karena situasinya seperti itu, masyarakat adat itu antara ada dan tiada. Jadi remang-remang. Ada, kalau pilgada ada, kalau mau bikin proyek pariwisata, tiba-tiba masyarakat ada. Tapi ketika mau memberikan ijin, terhadap perusahaan, masyarakat adat menjadi tidak ada. Jadi dia antara ada dan tiada. Remang-remang. Dan kalau remang-remang kan banyak maksiatnya. Banyak calon, banyak broker, banyak mafia. Itu yang dihadapi oleh masyarakat adat dan itu juga governance. Jadi ketika kita bicara governance, forest governance berkaitan dengan hakat masyarakat adat, sebenarnya dua. Pertama, konflik dan yang kedua, wilayah-wilayah adat yang kelimenya tidak jelas itu, yang haknya tidak jelas itu, tempat orang korupsi, suap-menyuap untuk meluarkan ijin. Inilah menurut saya tantangan governance yang berkubungan dengan hak-hak masyarakat adat. Yang terakhir adalah memang ada harapan. Karena kemudian Makama Konstitusi lewat keputusannya No. 35 melakukan koreksi terhadap situasi itu. Koreksinya dengan tegas dikatakan oleh putusan ini sebelum memutuskan pertimbangannya dan pernyataan, maka Majlis adalah telah terjadi pengabayan terhadap hakak masyarakat adat. Dan akibat dari pengabayan negara itu maka konflik dan segala macam kemudian berkembang. Itulah kira-kira dasar maka Makama Konstitusi memutuskan kenapa hutan adat kemudian dikeluarkan dari hutan negara dan ditegaskan oleh Makama Konstitusi bahwa hutan adat tidak bisa dipisahkan dari wilayat, dari wilayat adat. Dimana wilayat adat itu adalah hak masyarakat adat. Jadi kalau undang-undang kehutanan, kan menyebutkan bahwa tanah ikut hutan. Tapi Makama Konstitusi kembali menegaskan tidak. Hutan mengikuti tanah. Jadi wilayat adat, wilayat, tanah yang ada di dalamnya tanah wilayat dan hutan pun hutan wilayat dan wilayat itu melekat dalam masyarakat adat, bersama masyarakat adat. Jadi inilah koreksi. Jadi koreksi itu terjadi, sebenarnya sudah terlambat, tapi tidak ada terlambat namanya juga untuk manusia. Nah selalu pertanyaannya sebenarnya, ini skala persoalannya seberapa besar sih skalanya. Jadi pertanyaan keaman itu, eh aman, jawab dong emang masyarakat adat berapa? Siapa mereka ini? Ini selalu pertanyaan. Termasuk pada tahun 2007 ketika pengesahan adopsi deklarasi BBB tanggah ke masyarakat adat. Sangat jelas di dalam statementnya pemerintah ketika menetangkan ini bahwa pemerintah Indonesia, Indonesia menandatangani pengesahan deklarasi BBB tentang hak-hak masyarakat adat. Tapi, tapi-tapinya itu, tapi kami di Indonesia tidak punya masyarakat adat. Tidak punya. Karena kami semua adalah masyarakat adat. Kira-kira begitu. Kemudian kami dialog, pergi dengan kantor presiden, pergi dengan kementerian luar negeri. Tapi memang tidak ada kita masyarakat adat. Tapi dikonstitusi ada, tapi tidak ada di dalam administrasi. Artinya apa? Sebenarnya masyarakat adat itu tidak hadir dalam negara. Jadi ketika Jokowi ketemu kami sebelum jadi presiden, pertanyaannya adalah Pak Jokowi itu kan berkomitmen. Dia bilang, saya akan hadir di tengah masyarakat adat. Saya akan berkunjung. Dia menjatuhalkan waktu itu, tiga kunjungan kampanye ke masyarakat adat. Saya bilang, Pak Jokowi, Pak Jokowi tahu nggak? Kalau, kalau Bapak mau, kalau presiden mau hadir di masyarakat adat. Tapi masyarakat adatnya sendiri sampai hari ini nggak hadir di negara. Memang Bapak bisa memperkunjung kemana? Jadi presiden waktu itu nggak paham bahwa, bahwa nggak ada instansi pemerintah yang mencatat. Masyarakat adat. Presiden nggak sadar bahwa ulayat yang di UPI itu nggak ada sistem administrasinya. Nggak sadar. Pertanyaannya, kalau presiden mau berkunjung kemana? Bingung, presiden. Jadi presiden mau hadir sebagai kepala negara di masyarakat adat tapi nggak ada. Karena itu memang, kami diaman sejak tahun 2007 merubah strategi dari konfrontasi menjadi engagement. Menjadi dialog. Dan salah satunya adalah menunjukkan ke negara di mana masyarakat adat. Itu tugas gerakan ini. Jadi dari peta-peta wilayah adat yang sudah dilakukan oleh aman ini kemudian, kami coba dari pometan wilayah adat kami kan terus ini jalan. Sejak tahun 1995 berjalan terus. Dan kami coba melihat ini, memperkirakan berapa sebenarnya wilayah adat, wilayah daratan Republik ini yang memang wilayah adat secara indikatif. Berdasarkan peta-peta yang kami buat, coba kami gunakan peta-peta bahasa. Juga kami gunakan kelaporan-kelaporan sekunder dari reset-reset para akademisi, para peneliti. Dan kami menemukan angka indikatif ini bersama JKPP dan skala dengan menggunakan data-data aman bahwa memang wilayah adat kita itu memang masih besar. Jadi hampir 70an juta hektar lebih. Jadi kalau yang tinggi berdasarkan probabilitas itu masih 42 juta, yang medium, jadi dia sudah campur-campur 70an juta hektar, sedangkan yang low rendah peluang masyarakat ada di sana, sekitar 29 yang sangat low sampai 0 itu 45 juta hektar, khususnya di Jawa. Dan artinya ini sebenarnya skala persoalannya luar biasa. Kenapa kami keluar dengan ini? Karena banyak kemudian pihak selalu menggunakan angkanya DevSauce. Kalau DevSauce itu kan pakai menggunakan suku terasing, hanya 1,1 juta. Soalnya ini skala masalahnya kecil saja. Tapi ini skala masalahnya besar sekali. Nah tadi saya menyebut tentang strategi kami. Jadi kami memang mencoba membantu pemerintah. Dari tadinya itu sebenarnya berlawanan terus dengan pemerintah, demo, aksi, bakar-bakar. Kita coba dengan pendekatan, lebih pendekatan karena itu kami memulai dengan MOU. Kami ada MOU dengan Pak Kurnia Toha dengan BPN ya Pak, tahun 2011. Juga dengan LH yang sekarang dilanjutkan oleh kementerian LHK, juga dengan Komnasam. Kami mulai dari situ. Tapi bagaimana membantu pemerintah? Sebenarnya tadi memang memberikan data ke pemerintah. Jadi kalau kita bicara kenapa pengelolaan hutan kita sangat buruk karena memang datanya buruk. Bahkan untuk masyarakat adat, hutan adat gak ada sama sekali. Datanya buruk sekali. Jadi memang menurut saya kalau mau Good Governance di hutan bantu pemerintah memberiskan data. Dan kami melakukan itu. Jadi kami memetakan wilayah adat. Sejak tahun 1990-an dan kami juga menyerahkannya ke pemerintah. Jadi sebenarnya PETA-PETA ini alat engagement-nya dengan pemerintah. Dan ini membuat relasi aman atau masyarakat adat dengan pemerintah lebih produktif dengan PETA ini. Walaupun pemerintahnya sering kaget-kaget, ternyata dia tahu seluruh izin yang diberikan tuh di wilayah adat. Jadi kira-kira kita diam aja. Kenapa kaget mereka? Oh jadi wilayah adat tuh HPH itu semua. Oh iya semua. Terus gimana menyelesaikan ya? Aku dulu nanti kita selesaikan tau. Diresin dulu datanya. Jadi pemerintah biasanya sudah takut. Jadi semua izin-ijin yang kami berikan ini salah. Mereka tidak terima. Jadi tadi kan sudah diceritakan. Konflik ini adalah adanya izin-ijin yang legal tapi tidak legitimate. Di wilayah adat yang legitimate tapi tidak legal. Tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Amirnya itu kan kaya gitu. Bagaimana kita menghadapkan? Satu kelem wilayah yang legal tapi tidak legitimate dengan satu kelem wilayah yang legitimate tapi tidak legal. Governan seperti apa? Kedepat. Saya pikir itu yang ditantang oleh PETA-PETA ini. Ke pemerintah. Dan ini adalah proses-proses pemetahan yang kami lakukan. Dan saat ini kami sudah hampir 10 juta yang kami PETA-kan. 4,8 juta kami sudah serahkan ke ibu menteri. Tapi sebenarnya 4,8 juta ini kami serahkan kepada menteri Siti Nurbayya sebagai menteri LH. Karena sebenarnya kami punya MOU dengan LH. Tapi sekarang di proses, karena apa keinginan kami sebenarnya, di proses dengan undang-undang lingkungan hidup bukan dengan undang-undang 4,1. Karena kalau pakai undang-undang 4,1 tidak masuk di barang. Tapi di undang-undang pakai kalau di proses pakai undang-undang LH mesti ini lebih cepat selesai. 4,8 Pak, bukan 4,1. Walaupun yang masih sudah di proses oleh kementerian sekarang 4,1 dan sudah ini. Dan kami sudah siapkan lagi sekitar 2 juta. Tapi kami minta dari ibu menteri supaya yang 4,8 ini ada dulu hasil olahannya. Jadi harapan kami sebelum tanggal 9 nanti, sebelum hari perian masyarakat ada di Bali supaya kami bisa menyerahkan 2 juta hektar lagi yang baru. Kami minta sebenarnya feedback dari kementerian tentang 4,8 juta hektar yang kami serahkan. Jadi itu yang terus kami lakukan dan kami menargetkan diaman supaya sampai tahun 2022 nanti ada 40 juta hektar yang kami petakan. Dan ini sebenarnya yang tadi diceritakan. Apa hubungan 40 juta ini dengan 12,7 juta yang diceritakan oleh Bahmirna? Sebenarnya kepresiden kami bilang, Pak, 5 tahun ini pengakuan wilayah adat 40 juta minimal ya. 40 juta, Pak, bukan. Tapi ketika dibawa ke level birokrasi, birokrasi bilang di kementerian, wah, untuk dapat 250 ribu saja kami susah. Menargetkan 2,5 juta saja kemarin untuk sosial forestry tidak dapat dapat. Jadi ini 12,7 itu adalah angka negusiated. Antara aman dengan pihak pemerintah. Dan karena itu kita bilang itu minimal. Jadi 12,7 juta itu adalah yang oleh ibu menteri yang paling tidak dijamin anggarannya dan menjadi program resmi. Tapi sebenarnya dalam konteks pengakuan wilayah akutan adat dan wilayah adat sebenarnya bisa lebih dari situ. Jadi bedakan antara program pemerintah untuk mencapai 12,7 dengan pengakuan yang bisa lebih dari situ. Jadi konteksnya saya perlu kelarifikasi begitu karena kalau bicara wilayah adat saja 12,7 sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kenapa 12,7 tidak ada apa-apanya? Karena memang 12,7 itu kan masyarakat adat tidak meminta untuk dikeluarkan dari keawasan hutan. Ini yang jadi masalah. Hanya dikeluarkan dari hutan negara. Jadi wilayah adat ini yang sudah diakui oleh masyarakat adat yang diakui oleh negara masih bisa memberikan layanan sosial ekologis, konservasi, lindung, produksi dan lain-lain. Nah ini yang menurut saya, satu kekeliruan membaca putusan makama konstitusi. Jadi kami justru melakukan pemerintahan wilayah adat itu bukan hanya untuk pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat tapi juga sebenarnya untuk tata kelola wilayah adat. Jadi ada dua pendekatan yang kami gunakan dalam kaitan dengan hutan adat dan wilayah adat. Satu pendekatan right base, pengakuan dan perlindungan hak. Tapi juga functional approach, fungsinya. Jadi jangan khawatir setelah wilayah adat kembali ke masyarakat adat terus disana tidak ada lagi, tidak bisa lagi taman nasional, tidak bisa lagi hutan lindung, tidak bisa lagi marga satua. Itu menurut saya satu kekeliruan penerjemahan terhadap keputusan makama konstitusi. Dan karena itu, kita saatnya untuk terus bekerja sama, Presiden sudah berkomitmen dengan setgas masyarakat adat yang bisa mengerjakan, meminta seluruh kementerian lintas sektor bekerja bersama-sama. Saya yakin Pak Kurnia Toha, BPN, ATR, LHK enggak mungkin jalan sendiri, apalagi nantim kementerian dalam negeri, adalah GSDM dan segala macam. Karena itu saatkas Presiden yang kami usulkan ini sudah dapat komitmen, sudah draft terakhir dan mudah-mudahan tanggal 9 Agustus di umumkan oleh Presiden ketika perayahan hari masyarakat adat Nusantara. Dan kami juga sudah usulkan langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh saatkas itu termasuk nama-namanya. Kita tunggu mudah-mudahan Pak Presiden mau menerima usulan kita. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan kita untuk tidak optimis. Dan saya percaya masyarakat adat akan menjadi aktor penting di masa depan. Karena pemberuat hukumnya sedang berlangsung, kelembagaannya sedang kita benahi, dan komitmen politik pemerintah sudah semakin kuat. Saya pikir itu dari saya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang apa yang sedang kami lakukan dan apa yang akan kami lakukan sendiri atau bersama-sama dengan Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, terima kasih banyak.