 Kementerian kehutanan sudah di RPJM-N ya, itu sudah mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk perhutanan sosial. Tantangannya yang pertama adalah di mana alokasinya itu. Alokasi 12,7 itu harus dipetakkan dengan jelas. Supaya tidak terjadi overlapping, pemanfaatan maupun penggunaan. Yang lebih tahu di bagian mana hutan di lampung itu yang belum ada pemanfaatan, belum ada ijin pemanfaatan. Nah, alahkanan itu ketika sudah dipetakkan di lampung itu di wilayah kawasan hutan yang mana, maka peta indikasi arahan perhutanan sosial tadi harus disosialisasikan. Kepada semua pihak, semua pihak yang terkait dengan pembangunan kehutanan juga kepada kepala daerah tentunya agar nantinya dalam implementasinya untuk memududkan bagian dari 12,7 juta hektar tadi juga didukung dengan anggaran dari daerah. Konsep perhutanan sosial yang ada di lampung saat ini seperti misalnya HKM, kemudian HD, kemitraan itu salah satu solusi terbaik sebetulnya untuk rehabilitasi hutan atau konservasi tadi. Tetapi dengan catatan, jika itu diperkuat, jadi tidak serta merta bukan masalah ijin atau legalitas tadi yang kita ingin capai, tetapi lebih kepada pasca ijin itu harus seperti apa. Jadi kalau para pemegang ijin tadi dalam hal ini misalnya kelompok-kelompok pemegang ijin IUPHKM, kemudian lembaga desa, pemegang HPHD, kemudian koperasi-koperasi ataupun kelompok-kelompok, pemegang IUPHKHKHTR, kemudian kemitraan yang sudah dikerja sama di tanah tangan MOU-nya itu diperkuat, artinya secara kelembagaan mereka baik, kemudian kelola usahanya juga difasilitas sih dengan baik, maka sebetulnya upaya untuk konservasi tadi pemerintah sudah sangat terbantu. Artinya mereka akan merehabitasi hutan itu dengan sendirinya. Karena kewajiban pemegang ijin ada untuk melakukan penanaman, pemeliharaan dan pengamanan. Sejak 2010 sebetulnya melalui permain HP68 itu, seluruh kawasan hutan di lamu sudah dibagihabis dengan KPH-KPH. Ada 17 KPH, nah jika KPH selama ini kan adalah kesetuan pengalaman hutan, selaku unit pengalala di tingkat TAPA yang berhubungan langsung dengan kawasan hutan. Nah strategi yang menurut saya yang paling baik dan tepat sasaran adalah perkuat KPH. Beri kewenangan dan peran yang jelas di regulasi yang ada di peraturan yang ada, kemudian dukung, support dengan anggaran yang cukup, supaya dia bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di sekitar situ untuk mendapatkan akses ke lala terhadap kawasan hutan. Masalah tenunya, masalah pemberdayaan masyarakat, masalah perutan ansesia, sebetulnya kalau saya pribadi saya sangat setuju gitu ya, memberikan akses manfaat kepada masyarakat. Hanya yang perlu menjadi catatan kita adalah masyarakat yang mana, gitu. Masyarakat yang mana yang memang benar-benar berhak. Karena ada masyarakat yang dalam tanda petik, gitu. Dia menguasa ilhan kawasan hutan. Artinya kalau yang seperti itu, sebetulnya kan bukan masyarakat yang harus mendapatkan hak lalatadi, hak manfaat tadi gitu. Jadi itulah perlu kontrol dari tingkat tapak, dari awal proses sampai proses perijinan. Nah untuk kontrol itu karena mengingat jumlah masyarakat yang sudah terlanjur, ya terlanjur menggara dalam kawasan itu sudah banyak, cukup banyak, sangat banyak bahkan, maka memang akan perlu waktu dan dano yang tidak sedikit, untuk mengawal proses itu supaya benar. Kalau proses di awal dari mulai usulan, itu sudah benar ya, insya Allah ke depannya juga benar. Karena percuma kalau kita hanya memberikan ijin-berikan ijin, tetapi kita tidak gali lebih dalam, sebenarnya ijin itu diberikan kepada siapa kita? Harusnya kepada yang memutul-betul masyarakat miskin yang tidak punya lahan garapan lain, hanya di menggantungkan hidupnya pada hutan, itu menurut saya kita. Terbukti dengan penatapan areal di Lampung, penatapan areal kereja HKM bertubi-tubi keluar 2013. Padahal, varifikasi sudah dilakukan di 2009 dan 2010. Secara aturan, mestinya 60 hari kerja sejak usulan diterima dari bupati oleh Menteri, maka sebetulnya Menteri harus memberi jawaban, apakah diterima, apakah ditolak. Kalau ditolak, harus menyurati kenapa, kalau diterima, ya keluar PAK. Tetapi pada faktanya yang kealu sampai 3 tahun. Nah ketika itu terjadi, 3 tahun ternyata banyak perubahan, banyak perubahan di lapangan yang real, terkait dengan data penggaraap. Banyak sekali yang sudah tidak sesuai antara data penggaraap yang di SKPAK oleh Menteri, dengan data penggaraap yang real di lapangan. Nah di Lampung, kita semua dengan sekutan perpinsi Lampung mengumpulkan semua kabupaten yang mendapatkan PAK tadi, kita bicara kondisi aktual seperti itu, kemudian kita buat disepakati untuk memverifikasi ulang, penggaraap real di lapangan. Nah itu dilakukan di Lampung. Dan ketika, dan itu kita sampaikan ke kementerian gitu, diadopsi di P88, maka di Pasal 14 muncul tentang ketika ada perbedaan atau ada ketidak sesuaian penggaraap maka yang dipakai adalah yang real dan cukup dengan berita acara. Itu awalnya dari Lampung gitu. Ketika kita melakukan verifikasi ulang, oh ternyata sudah berbeda, itu tadi karena memang kita tidak keterbatasan personil pengamanan ya, jadi tidak bisa mengkat orang yang akan masuk, bertambah gitu kan. Di Lampung memang banyak PR, banyak PR, kaitan yang akan naik-naik-naik 23, pelimpahan yang tadinya Ijin HKM Bupati sekarang ke Gobernur. Ada beberapa kelompok yang memang nyaris, bukan nyaris, nanti di 2016 akan habis masa berlaku PAK. Ada juga yang di akhir 2015. Nah, untuk itu makanya kita juga sudah sampaikan ke Kementerian Ehaka untuk menerbitkan eska perpanjangan PAK. Karena kalau tidak, masa berlaku PAK kan hanya 2 tahun. Masalah overlapping lahan itu memang sudah masalah yang hampir di semua daerah ya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Dan semestinya karena saat ini, jadi regulasi yang ada, yang paling berwenang di dalam kawasan hutan adalah Kementerian Ehaka. Nah, oleh karena itu maka peta yang harus dijadiin perdoman, jadikan perdoman adalah peta yang dikeluarkan oleh Kementerian Ehaka. Apapun peta turunan yang akan dibuat di daerah, acuannya harus satu, satu peta supaya tidak terjadi tadi overlapping.