Diskusi Rencana Tata Ruang Wilayah berlangsung Alot

Sejumlah kalangan menilai mekanisme penyusunan rencana tataruang wilayah, RTRW Propinsi Sulawesi Tenggara menyalahi prosedur dan tidak transparan.

Pemerintah sultra bersama sejumlah LSM, akademisi dan tim terpadu menggelar pertemuan membahas usulan refisi rencana tataruang wilayah, RTRW Ppropinsi Sulawesi Tenggara.

Awalnya pertemuan berjalan baik dengan mendengarkan persentase koordinator tim yang membahas aturan dan mekanisme pengusulan rtrw.

Namun penjelasan yang monoton dan belum membicarakan substansi usulan perubahan rtrw menyebabkan sejumlah peserta melakukan interupsi dan meminta tim terpadu segera menyampaikan peta usulan rtrw yang di sampaikan pemda sultra.

Meskipun sudah ditayangkan namun terjadi perbedaan data yang di miliki peserta dan tim terpadu.

Para peserta menilai pemda sultra menyalahi mekanisme yang berlaku seperti usulah harusnya melalui pemda kabupaten kota sebelum dibahas di tingkat propinsi.

Sementara itu staf ahli gubernur sultra Ilaladamai mengatakan pemda sultra tidak pernah mengusulkan langsung pada menteri terkait usulan refisi tataruang, usulan yang ada saat ini merupakan usulan masing-masing kabupaten kota.

Sedangkan perubahan data terjadi karena adanya masukan dari kabupaten kota seperti yang disampaikan pemda Kabupaten Muna yang baru memasukkan Kota Kontu sebagai usulan refisi rtrw.

Banyak kejanggalan yang di temukan koalisi LSM terkait refisi tataruang wilayah yang di usulkan pemda sultra mulai dari tidak transparan hingga data yang selalu berubah.

Koalisi menduga usulan perubahan rtrw erat kaitannya dengan masuknya sejumlah investor pertambangan di Propinsi Sulawesi Tenggara.

Category:

Nonprofits & Activism

Tags:

• RTRW
• Propinsi Sulawesi Tenggara
• pemda sultra
• Kabupaten Muna
• Kota Kontu