Jogja Menggugat

Ribuan rakyat Jogjakarta Sabtu (5/9) berkumpul di Malioboro, untuk memperingati bergaubungnya Nagadri ngayogyakarta hadiningrat ke pangkuan RI, yang dikenal dengan amanat 5 September. Kegiatan ini diisi dengan orasi dan pentas seni tradisional dari perwakilan elemen masyarakat yang ada di Jogja.

Thousands of people joined in Jogja Jogja People's Movement of the Universe Saturday (5 / 9) gathered in front of Gedung Agung Presidential Palace located in Malioboro Yogyakarta area. Mereka memperingati saat bergabungnya Nagari Ngayogyakartan Hadiningrat ke dalam Negara Republik Indonsia yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945. They commemorate the Sultanate joining Nagari Ngayogyakartan into Indonsia Republic known as the Mandate 5 September 1945.

Kegiatan diisi dengan orasi dan pentas seni tradisi dari perwakilan elemen masyarakat yang ada di Jogjakarta. Activities filled with speeches and performances of traditional art elements of the community representatives in Jogjakarta. Unjuk rasa besar-besaran yang diklaim mencapai 12 ribu massa ini menuntut agar Presiden selaku Kepala Negara segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY yang selama ini selalu tertunda-tunda. Large demonstration-scale which is claimed to reach 12 thousand this mass requires that the President as head of state immediately resolve the Bill of Privileges DIY has always delayed. Massa menuntut Presiden segera menurunkan Surat Keputusan yang menetapkan Sultan Hamengkubuwono dan Sri paduka Paku ASlam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur di Jogjakarta sampai jangka waktu yang tak terbatas. Mass requires the President immediately reduce the Decree that set and Sri Sultan Hamengkubuwono royal fern Aslam as Governor and Deputy Governor of Jogjakarta to run indefinitely. Jika keinginan rakyat Jogja ini tak dipenuhi sejumlah elemen masyarakat mengancam akan melakukan revolusi karena pemerintah dinilai telah mengingkari fakta sejarah yang pernah terjadi. If the will of the people is not satisfied Jogja some elements of the community threatened to conduct a revolution because the government has considered denying the historical fact that never happened.
Dalam kesempatan tersebut hadir juga anggota Komisi II DPR RI yang berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Jogja dalam Sidang pembahasan RUUK DIY di Senayan. In the present opportunity is also a member of the House of Representatives Commission II, who promised to fight for the aspirations of the people in Yogyakarta RUUK DIY discussion session at the Senayan. Oleh karena itu sejumlah elemen masyarakat kemudian menyerahkan rumusan pernyataan dari perwakilan elemen masyarakat kepada anggota Komisi II DPPR RI agar dipakai sebagai materi pembahasan daam Sidang Dewan. Therefore, some elements of the community and submit a statement of the representative elements of society to the members of the Commission II DPPR RI to be used as discussion material daam Council Session.

--dari Malioboro sulistyawan melaporkan --- - from Malioboro sulistyawan reported ---

Category:

News & Politics

Tags:

• jogja
• demo

[MrArtunes]

Jogja Istimewa untuk Indonesia!!!!! harga mati

[Nuakchot]

Sultan sebagai kepala pemerintahan Yogjakarta kedudukannya sama seperti yang dipertuan agung malaysia,mengesahkan dan memberi kewenangan kepada perdana menteri untuk menjalankan roda pemerintahan.

[aprydwiyant]

7samseng,masyarakat Jogaja Bukan merasa hebat tapi mengerti,memahami dan percaya gimana baiknya kedepannya kondisi kota Yogyakarta menetapkan Sultan menjadi Gubernur .Dan masarakat Yogyakarta BUKAN enggak mau merubah nasib nya Justru Masarakat Yogyakarta sekarang

menentukan Nasibnya karna perubahan pasti terjadi dan itu sudah dialami oleh masarakat Yogyakarta tetapi khusus masalah Gubernur Sultan lah solusinya.

[mukagiletangsel]

sultan kepala daerah ditetapkan....sultan "melimpahkan" kewenangannya sebagai gubernur dan kepala pemerintahan kepada pembantu gubernur dengan pemilihan...gimana ...saudara2?????

[mikhaelkonstantinus]

Kadilangu & Yayasan Sunan Kalijaga mendukung Penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur & Sri Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur.