AINUT TIJAR TENTANG GOLPUT DALAM PEMILU

DALAM setiap pesta demokrasi di Indonesia, apakah itu pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum (pemilu) kita mengenal kelompok atau individu yang tidak mengambil bagian dalam pemungutan suara. Mereka ini kita kenal dengan istilah golongan putih (golput). Golput telah menjadi masalah klasik dan universal dalam kehidupan politik. Pembicaraan tentang golput selalu menjadi berita menarik menjelang pemilu di negara mana pun.
Di Indonesia, istilah golput dalam peta politik pertama kali muncul pada 1971 terhadap mereka yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Mereka yang tidak mengambil bagian tersebut undang-undang tidak dapat dikenakan sanksi.
Artinya, secara hukum memang tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bersikap golput atau tidak menggunakan hak pilihnya.
Hanya saja, yang menjadi persoalan adalah tentu dengan semakin tingginya angka golput dalam setiap pesta demokrasi, semakin rendah nilai legitimasi pemimpin yang dihasilkan. Inilah konsekuensi logis dari kebebasan masyarakat untuk memilih atau tidak.
Memasuki Pemilu 2009, wacana golput kembali mengemuka di hadapan kita. Banyak pihak memperkirakan angka golput pada Pemilu 2009 akan meningkat tajam. Peningkatan ini seiring dengan semakin tingginya pengkhianatan pemimpin dan wakil rakyat terhadap konstitusi. Betapa tidak, pemilu yang digelar selama ini cenderung tidak menghasilkan perubahan sebagaimana harapan rakyat. Rakyat menganggap, pemilu hanya membuang-buang waktu, energi, dan biaya saja.
Setelah pemilu usai, rakyat dipertontonkan dengan kelakuan buruk para pejabat, elite politik, dan wakil rakyat. Mereka banyak tersangkut kasus korupsi, bahkan mereka juga terlibat perbuatan asusila, bermain judi, dan terlibat narkoba. Perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan wakil rakyat. Sebab, mereka adalah orang-orang terhormat yang seharusnya memberikan contoh teladan pada rakyat.
Fenomena ini membuat rakyat kecewa, sehingga akhirnya rakyat tidak lagi percaya kepada wakil rakyat atau partai politik yang ada. Masyarakat merasa wakil rakyat yang dihasilkan lewat pemilu belum mampu membawa makna yang cukup berarti dalam menyalurkan aspirasinya. Ini ditambah lagi dengan tidak seriusnya wakil rakyat dalam sidang-sidang membahas agenda penting bangsa.
Mencermati hal di atas, maka setidaknya secara umum ada beberapa faktor yang cukup signifikan memengaruhi mengapa angka golput cenderung tinggi dalam setiap pemilu. Pertama, dengan kesadarannya sendiri memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya disebabkan beberapa kemungkinan, seperti rasa tidak percaya kepada sistem pemilu. Kedua, ketidakpercayaan kepada partai politik. Mereka menganggap bahwa tidak ada figur andalan yang dapat mewakili aspirasi mereka. Ini dibuktikan dengan beberapa kali penyelenggaraan pemilu. Para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih tidak dapat berfungsi mengemban aspirasi rakyat. Kondisi kehidupan politik yang lebih baik setelah pelaksanaan pemilu ternyata tidak berlangsung di tengah kehidupan rakyat. Malah yang muncul justru tingkah laku buruk wakil rakyat. Dan juga yang muncul konflik berkepanjangan antarelite politik atau partai politik. Pada tataran ini, semua elite politik hendaknya belajar dari pemilu yang sudah lewat. Memahami bahwa golput adalah instrumen politik rakyat untuk melakukan kritik. Kritik yang disampaikan melalui golput hendaknya mampu dijadikan bahan renungan. Kita sadar bahwa, keputusan seseorang untuk menjadi golput pada dasarnya diambil setelah mengkaji berbagai alasan yang ada.
Untuk itu, menyambut pemilu 2009, yang harus dilakukan oleh semua elite politik adalah; Pertama, hendaknya secara terus-menerus menyosialisasikan pemahaman pentingnya pemilu sebagai bagian dari demokrasi. Semua elite politik, baik yang ada di pemerintahan, di kepengurusan partai, di KPU dan di gedung DPR secara bersama-sama menegaskan bahwa golput tidak boleh terus terjadi dalam setiap pesta demokrasi. Para elite politik negeri ini harus mampu meyakinkan rakyat bahwa hanya melalui pemilu-lah arah dan cita-cita bangsa ini bisa diwujudkan, yaitu dengan terpilihnya pemimpin baru. Selanjutnya, bagi elite politik yang terpilih menjadi pemimpin baru hendaknya bisa menjadi panutan, teladan, dan mampu menyalurkan aspirasi rakyat, sehingga golput di masa-masa selanjutnya bisa berkurang.
Kedua, semua elite politik yang ada di KPU dan dibantu seluruh elemen masyarakat apakah itu mahasiswa, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya harus bekerja keras melakukan pendaftaran semua pemilih potensial. Mereka itu harus dipastikan sudah terdaftar dalam setiap daerah pemilihan. DIBACAKAN OLEH A AINUT TIJAR

Category:

Education

Tags:

• hamam
• maliki

[tHeHaCreW]

bagus - bagus !