Serengan Evakuasi, Gempa Bantul Yogyakarta

Desa kami di Sleman tak luput juga dari permasalahan dana rekonstruksi yang pelik. Ada 4 rumah yang sama sekali tidak masuk kategori ringan menurut juklak tapi mendapat bantuan dana rekonstruksi kategori berat. Ke-4 rumah tersebut hanya retak-retak ringan saja. Disinyalir hal ini disebabkan adanya salah satu oknum OMS yang mempunyai kedekatan khusus dengan pejabat kelurahan. Sementara rumah Bapak M*, Bapak P*, dan Bapak S* yang sebenarnya masuk kategori ringan menurut juklak (35% genteng runtuh), tetapi bisa kategori sedang atau berat kalau melihat kondisi sekitarnya malah sama sekali tidak mendapat bantuan. Ada juga beberapa rumah lain yang mengalami rusak ringan seperti ke-4 rumah diatas juga tidak mendapat bantuan.Rumah Bapak P misalnya, 35% gentengnya runtuh, tetapi oleh oknum OMS pada waktu pemeriksaan pasca gempa dikatakan yang runtuh hanya bagian dapur sehingga tidak mendaat bantuan (pada saat itu saya menyaksikan dan mendengar sendiri oknum tersebut mengatakan demikian). Namun kenyataannya ada rumah yang rusak bagian dapur juga mendapat bantuan. Bahkan rumah oknum OMS tersebut (yang hanya retak-retak sedikit) malah mendapat bantuan kategori berat.Selain itu masih banyak lagi kejanggalan pada penyaluran dana rekonstruksi di desa kami. Berbagai penyimpangan itu mendorong ayah saya (sebagai ketua RW dan OMS) disertai beberapa tetangga melakukan protes ke kelurahan, namun ditolak. Kemudian mereka ke kecamatan dan disarankan untuk menyelesaikannya di desa. Setelah kembali ke kelurahan, Ayah saya bertemu langsung dengan Pak Lurah, beliau menjawab bahwa ditingkat desa tidak ada pengaduan. Kalau ingin membuat pengaduan langsung saja ke Bawasda di kabupaten. Ayah saya kemudian minta surat pengantar dari Lurah tersebut untuk dibawa ke kabupaten. Di kabupaten mereka menemukan fakta bahwa laporan dari OMS yang sebenarnya telah diganti dengan laporan OMS fiktif. Pada saat dikonfirmasi, Kepala Dukuh mengaku tidak tahu-menahu soal ini (padahal beliau tanda tangan juga kan?). Bapak Lurah juga mengatakan bahwa laporan dari desa tidak sesuai juklak (lalu kenapa tanda tangan juga?). Beberapa lama kemudian ada panggilan dari kecamatan untuk menyelesaikannya secara damai. Di Kecamatan telah berkumpul pejabat kecamatan, pejabat kelurahan, kepala dukuh, dan dari kepolisian sector seyegan. Bapak-baak yang terhormat ini memutuskan bahwa hari itu masalah harus selesai. Diputuskan dari 29 Pokmas masing-masing dipotong 500 ribu untuk diberikan pada Bapak M (yang dianggap kondisinya masuk kategori parah). Masyarakat pada saat itu dianggap sudah tidak bergolak. Sehingga bila masyarakat bergolak lagi kami diancam akan ditangkap sebagai provokator. Namun setelah dana tahap II turun, ternyata Pak M hanya menerima 8 juta saja. Hari kamis 25 Januari 2007 tim verifikasi dari Kecamatan turun ke lapangan dengan dipandu Oknum OMS yang mendapat bantuan. Kami sempat protes (bahkan sempat adu mulut dengan oknum OMS tersebut), tapi mereka menjawab semua tergantung data dari OMS. Mereka hanya memeriksa penggunaan bantuan yang menurut kami telah banyak diselewengkan. Apakah ini hanya tim verifikasi fiktif? Karena kenyataanya mereka hanya memeriksa menurut panduan oknum OMS tersebut yang notabene telah banyak memanipulasi data.

Category:

People & Blogs

Tags:

• Jogjakarta
• Earthquake
• Gempa
• Bantul
• Yogyakarta
• Indonesia