Jalan Kapitalisme Sudah Gagal Sebagai Jalan Kesejahteraan


BATALKAN PB 4 Menteri!, UPAH LAYAK NASIONAL BAGI BURUH/PEKERJA INDONESIA !

Dengan ini kami , Aliansi Buruh Menggugat menyatakan sikap : 1. System ekonomi kapitalisme dengan seluruh variannya telah terbukti gagal dalam mensejahterahkan rakyat, malah system ekonomi tersebut telah memiskinkan seluruh pekerja diseluruh dunia. IMF, World Bank, World Trade Organization harus bertanggung jawab dan segera dibubarkan serta perwakilannya yang ada diIndonesia harus segera DIUSIR!.
2. Peraturan Bersama 4 menteri hanyalah untuk melindungi kepentingan kaum modal dan akan mengorbankam kaum buruh dan keluarganya dan HARUS SEGERA DICABUT!. Upah 2009 harus ditetapkan berdasarkan pada peningkatan kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya, yaitu UPAH LAYAK NASIONAL. Pembatasan nilai upah para petinggi perusahaan dan pembatasan keuntungan pemilik modal adalah jalan mendesak yang harus segera dilakukan, karena merekalah yang bersalah dalam krisis ini.
3. Mengecam pimpinan serikat buruh yang berani bergandengan tangan dengan kaum modal dalam menindas dan memiskinkan kaum buruh. Kaum buruh harus mengadili para penghianat yang berani menyetujui pelaksanaan Perturan Bersama 4 menteri ini.
4. Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat mayoritas, pemilu 2009 kembali hanya akan menghasilkan rezim yang tega menumbalkan rakyat Indonesia demi kepentingan kaum modal.
5. Menyerukan kepada seluruh kekuatan kaum buruh untuk segera membangun persatuan perjuangan untuk menolak PB 4 menteri ini dan menuntut diberlakukankannya upah layak bagi kaum buruh/pekerja
6. Rezim Borjuasi yang selama ini berkuasa telah terbukti gagal, maka kepada seluruh kekuatan progresif di Indonesia untuk segera bergandengan tangan, merapatkan barisan, membangun persatuan perjuangan dan menyiapkan diri untuk berkuasa.

Jalan keluar yang telah kita rumuskan adalah jalan menuju kesejahteraan kaum buruh di Indonesia , yaitu:

a) Nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta strategis (baik yang dimiliki oleh modal internasional maupun oleh Pengusaha Indonesia ) di bawah kontrol klas buruh terutama industri Pertambangan, Energi dan Perbankan.

b) Pembangunan industrialisasi nasional yang didasarkan pada potensi sumberdaya produktif yang ada dan ditujukan untuk memajukan peradaban manusia Indonesia

c) Menolak membayar utang Negara, karena utang tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingannya kaum modal, bukan kepentingan rakyat

d) Para koruptor harus dihukum, dan harta-harta hasil korupsinya harus disita.

Jakarta, 6 November 2008




(Anwar Sastro Maruf)
Koordianator BPN ABM (less info)